Ukraina Serang Penduduk Sipil Di Perbatasan Rusia

Rentetan serangan Ukraina dilaporkan menghantam dua wilayah perbatasan Rusia pada Senin (19/6) pagi waktu setempat. Sekitar tujuh orang, termasuk satu anak-anak, mengalami luka-luka akibat serangan terbaru itu. Seperti dilansir AFP, Senin (19/6/2023), Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov melaporkan via Telagram bahwa rentetan serangan pasukan Ukraina mengenai sejumlah gedung permukiman di distrik Valuisk, Belgorod.

“Distrik wilayah Valuisk dilanda serangan dari pasukan Ukraina. Menurut informasi awal, tujuh orang mengalami luka-luka, di antaranya seorang anak,” sebut Gladkov dalam pernyataannya, yang juga menyertakan foto boneka beruang di samping jendela yang pecah.

Semua korban luka, sebut Gladkov, kini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Serangan lainnya dilaporkan menghantam dua desa di wilayah perbatasan Kursk. Gubernur setempat Roman Starovoit menuturkan serangan itu memicu kerusakan, namun tidak ada korban jiwa.

“Pasukan Ukraina menyerang desa Tyotkino dan desa Popovo-Lezhachi pagi ini,” tulis Starovoit dalam pernyataan via Telegram. Dia menambahkan bahwa rentetan serangan itu memicu pemadaman listrik dan merusak beberapa kendaraan.

Belum ada tanggapan resmi otoritas maupun militer Ukraina atas klaim para pejabat Rusia ini. Sementara itu, di Crimea yang dianeksasi Rusia dari Ukraina tahun 2014, Gubernur Sergei Aksyonov melaporkan dua drone berhasil ditembak jatuh semalam.

Serangan terhadap wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina dan di Crimea mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir, terutama sejak pasukan Kyiv melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki pasukan Moskow.

Militer Amerika Serikat Dapat Akses Wilayah Papua Tanpa Batas

Amerika Serikat (AS) mendapat akses tanpa batas untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer di Papua Nugini. Kesepakatan AS dan Papua Nugini itu menimbulkan suasana waswas di dalam negeri Papua Nugini. Dilansir AFP, Jumat (16/6/2023), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu itu mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer AS di beberapa pangkalan militer Papua Nugini. Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada Parlemen Papua Nugini.

Menurut salinan teks pakta keamanan yang didapat, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militernya ke setidaknya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini. Salah satunya ialah Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus. Fasilitas-fasilitas lainnya di ibu kota Port Moresby juga akan bisa digunakan militer AS.

Masih menurut pakta keamanan itu, militer AS juga akan mendapatkan ‘akses tanpa hambatan’ ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan dan materialnya. Militer AS juga akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan ‘aktivitas konstruksi’ terkait militer di sana.

Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China. Akses terhadap Pangkalan Lombrum diprediksi dipakai untuk memperkuat fasilitas-fasilitas militer AS yang ada di Guam yang diperkirakan menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan.

Lombrum yang berlokasi di ujung barat daya Samudra Pasifik, pernah digunakan sebagai garnisun pasukan militer Inggris, Jerman, Jepang, Australia dan AS di masa lalu. Selama Perang Dunia II, Lombrum juga menjadi salah satu pangkalan terbesar AS di kawasan Pasifik. Pada saat itu, AS menempatkan 200 kapal, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk, untuk merebut kembali Filipina dari pendudukan Jepang.

China, yang terus bersaing dengan AS, diketahui berupaya mencari pijakan di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir. Namun, langkah China itu dikalahkan oleh Australia dan AS yang pada tahun 2018 setuju untuk secara bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan otoritas Papua Nugini.

Papua Nugini yang kaya akan sumber daya alam dan terletak dekat dengan rute pelayaran utama akan semakin berada di pusat tarik-menarik diplomatik antara AS dan China. Terlebih, Washington diketahui berupaya membujuk negara-negara Pasifik dengan serangkaian intensif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan atas dukungan strategis.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Beijing, di mana perusahaan-perusahaannya telah menguasai tambang dan pelabuhan di Pasifik. Tahun lalu, Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan China mengerahkan pasukan ke negara tersebut.

Papua Nugini Jadi Negara Boneka Amerika Serikat

Dilansir DW, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengaku terpaksa mempertahankan perjanjian itu di tengah gelombang protes dan kritik. Sejumlah pihak juga mempertanyakan soal penyerahan kedaulatan Papua Nugini.

“Dalam 48 tahun militer kita biarkan terkikis,” katanya kepada parlemen, Rabu (14/06). “Kedaulatan diukur dari kekokohan dan kekuatan militer Anda,” sambungnya. Mantan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai sasaran tembak. Dia mengatakan AS menggunakan Papua Nugini untuk kepentingan pribadi AS.

“Amerika melakukan hal itu untuk menjaga kepentingan negaranya, kita semua paham bagaimana situasi geopolitik di kawasan kita,” ucapnya. Presiden AS Joe Biden sebenarnya direncanakan menandatangani langsung perjanjian itu. Namun, rencana perjalanan itu dibatalkan karena ada perselisihan anggaran di Kongres AS.

Amerika Ingatkan Indonesia Soal Perbatasan Bila Tidak Ingin Berhadapan Dengan Militer AS

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti pakta keamanan Papua Nugini yang akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer AS itu. Bobby meminta pemerintah RI mengingatkan soal integritas teritorial antarwilayah terdekat atau akan segera dapat merasakan kekuatan militer Amerika Serikat

Bobby mulanya menyinggung rencana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 6-7 Juli 2023. Dia ingin kesempatan itu digunakan Jokowi untuk mengingatkan Papua Nugini soal batas teritorial demi menindaklanjuti pakta keamanan AS dan Papua Nugini.

“Papua Nugini sudah meneken pakta keamanan dengan AS, di mana Indonesia juga akan membuka perbatasan dengan Papua Nugini dalam kunjungan Presiden 6-7 Juli nanti,” kata Bobby. Bobby menyebut Jokowi harus menyampaikan soal integritas teritorial. Namun, dia mewanti-wanti Presiden Jokowi agar tidak terkesan mencampuri urusan domestik dan kebijakan luar negeri Papua Nugini.

“Presiden dalam kunjungannya nanti ke Papua Nugini harus menyampaikan bahwa Indonesia harus dihargai teritorial integrity, tanpa akan mencampuri urusan domestik dan kebijakan Papua Nugini soal akses tanpa batas ini ke AS,” tutur Bobby.

“Bila Papua Nugini nggak bisa memberikan komitmen, tunda saja pembukaan perbatasan,” sambungnya. Dia juga berharap Pemerintah mempercepat penambahan kekuatan menyikapi dinamika di Pasifik Barat. Salah satunya dengan pengisian formasi organisasi Kogabwilhan III.

“Ya, memang pangkalan Lombrum ini dulu juga sudah dipergunakan zaman perang dunia, tempat berlabuh hampir 200 kapal untuk merebut Filipina dari Jepang. Indonesia tentu harus meresponsnya dengan mempercepat mengisi formasi organisasi dan kekuatan Kogabwilhan III yang dibentuk untuk merespons dinamika di Pasifik Barat ini,” katanya.

Pakta keamanan yang ditandatangani dengan Papua Nugini akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara tersebut. Apa saja yang bisa dilakukan oleh militer AS? Seperti dilansir AFP, Jumat (16/6/2023), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu, mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer Washington di beberapa pangkalan militer Papua Nugini.

Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada parlemen Papua Nugini dan salinannya berhasil didapatkan oleh AFP. Menurut teks pakta keamanan itu, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militer miliknya ke sedikitnya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas lainnya di ibu kota Port Moresby.

Persiapan Strategis Untuk Memulai Perang Dengan China

Tidak hanya itu, masih menurut pakta keamanan itu, militer Washington juga akan mendapatkan ‘akses tanpa hambatan’ ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan dan materialnya. Disebutkan juga bahwa militer AS akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan ‘aktivitas konstruksi’ terkait militer di sana. Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China setelah kalah dalam perang ekonomi.

Akses terhadap Pangkalan Lombrum akan dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas-fasilitas militer AS yang ada di Guam, yang nantinya bisa menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan. Lombrum yang berlokasi di ujung barat daya Samudra Pasifik, digunakan sebagai garnisun pasukan militer Inggris, Jerman, Jepang, Australia dan AS di masa lalu.

Selama Perang Dunia II, Lombrum menjadi salah satu pangkalan terbesar AS di kawasan Pasifik, dengan 200 kapal berlabuh di sana, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan untuk merebut kembali Filipina dari pendudukan Jepang. China diketahui berupaya mencari pijakan di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir, sebelum dikalahkan oleh Australia dan AS, yang pada tahun 2018 setuju untuk secara bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan otoritas Papua Nugini.

Papua Nugini yang kaya akan sumber daya alam dan terletak dekat dengan rute pelayaran utama, akan semakin berada di pusat tarik-menarik diplomatik antara AS dan China. Terlebih diketahui bahwa Washington berupaya membujuk negara-negara Pasifik dengan serangkaian intensif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan atas dukungan strategis.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Beijing, di mana perusahaan-perusahaannya telah menguasai tambang dan pelabuhan di Pasifik. Tahun lalu, Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan China mengerahkan pasukan ke negara tersebut.

Militer Amerika Serikat (AS) kini dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua Nugini. Kesepakatan tersebut berdasarkan pakta keamanan penting dalam upaya Washington untuk mengepung Beijing di Pasifik.
Isi lengkap dari perjanjian itu telah diserahkan kepada Parlemen Papua Nugini pada Rabu (14/06) malam waktu setempat. Dengan persetujuan Papua Nugini, AS dapat menempatkan tentara dan kapal perangnya di enam pelabuhan dan bandar udara penting, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan sejumlah fasilitas lain di ibu kota, Port Moresby.

Washington bakal memiliki “akses tak terbatas” ke lokasi tersebut untuk “menempatkan peralatan, perlengkapan, dan material”, serta memiliki “penggunaan eksklusif” pada beberapa zona yang dapat dilakukan pengembangan dan “aktivitas konstruksi”.

Perjanjian ini membuka peluang bagi Washington untuk membuat pangkalan militer baru di pelabuhan lautan dalam, di tengah meningkatnya tensi rivalitas dengan Beijing.

Terletak di tepi barat daya Samudera Pasifik, Lombrum dulunya sempat dijadikan sebagai sebuah garnisun bagi pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, hingga Amerika Serikat.

Ketika Perang Dunia II, tempat ini merupakan salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Pasifik, dengan setidaknya 200 kapal yang dapat berlabuh, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan saat itu untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

Cina sebelumnya telah berupaya untuk menginjakkan kaki di Lombrum beberapa tahun belakangan ini, sebelum akhirnya didepak Amerika Serikat dan Australia, yang mana pada tahun 2018 sepakat untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan Papua Nugini.

Akses pasukan AS ke Lombrum juga dapat memperkuat fasilitasnya di Guam bagian utara, yang menjadi kunci jika terjadi konflik atas Taiwan.

Perdana Menteri James Marape terpaksa mempertahankan perjanjian itu di tengah gelombang protes dan kritik, dengan beberapa pihak bertanya soal penyerahan kedaulatan Papua Nugini. “Dalam 48 tahun militer kita biarkan terkikis,” katanya kepada parlemen, Rabu (14/06). “Kedaulatan diukur dari kekokohan dan kekuatan militer Anda.” Punya kekayaan alam dan strategis untuk rute pelayaran, Papua Nugini menyadari pihaknya berada di tengah dinamika politik antara Washington dan Beijing.

Mantan Perdana Menteri Peter O’Neill mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai sasaran tembak. “Amerika melakukan hal itu untuk menjaga kepentingan negaranya, kita semua paham bagaimana situasi geopolitik di kawasan kita,” ucapnya.

Joe Biden direncanakan bakal menandatangani langsung perjanjian itu, hanya saja rencana perjalanan itu dibatalkan lantaran adanya perselisihan anggaran di Kongres Amerika. Washington tengah merayu negara Pasifik dengan berbagai insentif diplomatik dan finansial sebagai balasan atas dukungan strategis, hal ini juga dilakukan oleh Beijing.

Sejumlah perusahaan Cina telah membeli tambang dan pelabuhan di seluruh Pasifik. Bahkan pada tahun lalu menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon, yang memungkinkan Cina untuk mengerahkan pasukannya ke negara tersebut. Amerika Serikat mencemaskan pijakan militer Cina di Pasifik Selatan dapat mengepung fasilitasnya di Guam dan membuat pertahanan Taiwan menjadi lebih rumit lagi jika adanya invasi dari dataran Cina.

Rusia Kerahkan Pasukan Khusus Akhmat Chechen Untuk Hadapi Ukraina dan NATO

Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak terbaru dengan kelompok Akhmat dari pasukan khusus Chechen, untuk menggantikan tentara bayaran Wagner Group di Ukraina. Langkah ini dilakukan sehari setelah bos tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, menolak melanjutkan kontrak dengan Kremlin.

Kontrak terbaru dengan Pasukan Akhmat dilakukan menyusul perintah bahwa semua “unit sukarelawan” harus menandatangani kontrak sebelum 1 Juli, untuk berada di bawah kendali Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Sebagai imbalannya, para pasukan bayaran akan mendapatkan manfaat dan perlindungan yang sama seperti pasukan reguler, termasuk dukungan bagi keluarga jika mereka terluka atau terbunuh.

Bos Wagner Prigozhin akhir pekan lalu menolak untuk menandatangani kontrak semacam itu. Dia juga telah mengumumkan perseteruan dengan Kemhan Rusia dan menuduh Kremlin gagal memasok amunisi yang memadai kepada tentara bayaran Wagner di Ukraina. Prigozhin juga menuduh Shoigu “tidak dapat mengelola formasi militer dengan baik.”

Kontrak yang ditandatangani Kemhan Rusia dilakukan dengan pasukan paramiliter Akhmat, yang sering disebut tentara swasta Ramzan Kadyrov, pemimpin wilayah Chechen. Tak seperti Prigozhin, Kadyrov belakangan ini memilih menahan diri untuk tak mengkritik Kemhan Rusia. Komandan Akhmat, Apty Alaudinov yang ikut dalam penandatanganan kontrak, mengatakan unit tersebut siap mengirim puluhan ribu sukarelawan ke Ukraina.

“Saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus,” kata Alaudinov, usai menandatangani kontrak dengan Rusia. Sementara itu wakil kepala staf umum Rusia, Kolonel Jenderal Alexei Kim mengatakan setelah menandatangani perjanjian dengan Chechen, dia berharap unit sukarelawan lainnya akan mengikuti.

Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) menggelar latihan angkatan udara besar-besaran saat pasukan Ukraina akan menginvasi Rusia. Latihan bertajuk “Air Defender 23” dipimpin oleh Angkatan Udara Jerman dan dimulai sejak Senin (12/6). Latihan militer ini melibatkan 250 pesawat militer dari 25 negara anggota NATO dan mitra termasuk Jepang dan Swedia. Sebanyak 10 ribu prajurit juga ikut berpartisipasi dalam latihan yang berlangsung sampai 23 Juni tersebut.

Ini merupakan latihan angkatan udara terbesar sepanjang sejarah NATO. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan “angkatan udara NATO dalam situasi krisis.” Latihan ini termasuk untuk melindungi anggota dan mitra dari drone dan rudal jelajah jika terjadi serangan di wilayah NATO. “Pesan signifikan yang kami kirimkan yaitu bahwa kami bisa membela diri,” kata Letnan Jenderal Ingo Gerhartz dari Luftwaffe kepada televisi publik pada Senin (12/6).

Diberitakan Al Jazeera, latihan Air Defender 23 dirancang pada 2018 sebagai tanggapan terhadap aneksasi Rusia atas Crimea pada 2014 silam. Kendati begitu, Gerhartz bersikeras latihan ini “tidak ditargetkan pada siapa pun” secara khusus.

Dia juga mengatakan latihan militer ini tidak akan mengirim penerbangan apa pun “contohnya, ke arah Kaliningrad”. Kaliningrad adalah kota di Rusia yang berbatasan dengan negara anggota NATO, Polandia dan Lithuania. “Kami adalah aliansi defensif dan begitulah latihan ini direncanakan,” katanya.

Perang Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak 2022 memang membuat was-was NATO. Bukan cuma NATO, Finlandia dan Swedia pun sampai ketar-ketir hingga meminta bergabung dalam aliansi militer Barat itu.

Finlandia kini sudah menjadi anggota ke-31 NATO. Namun Swedia masih terjegal restu Turki dan Hungaria. Kedua negara Nordik itu mencari perlindungan di NATO karena di bawah Pasal 5 NATO, serangan terhadap salah satu negara anggota bakal dinilai sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Pada Senin, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa kesiapan angkatan udara NATO sangat penting apabila terjadi serangan. Sebab blok itu “merupakan responden pertama untuk mengamankan warga dan juga angkatan bersenjata mereka sendiri.”

Pistorius pun menegaskan latihan ini bertujuan “memperjelas bahwa NATO dan Angkatan Udara Jerman siap untuk membela diri.” Ini berlaku bagi Presiden Rusia Vladimir Putin dan siapa saja yang “mengancam kebebasan dan keamanan kita.”

Donald Trump Klaim Dirinya Tidak Bisa Dihukum

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim dirinya tak akan pernah bisa dihukum ataupun ditahan atas dakwaan dugaan menyimpan ribuan dokumen rahasia negara usai lengser dari Gedung Putih. Menurutnya, hal ini dikarenakan ia tak bersalah. Semua dakwaan ditujukan padanya dinilai sebagai ‘siasat kotor’ yang telah diatur oleh Presiden AS Joe Biden.

“Saya telah mempertaruhkan segalanya dan saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah ditahan. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang untuk Anda,” ujar Trump dalam pidato publik pertamanya di Georgia yang dikutip dari Guardian, Minggu (11/6).

Dalam pidato ini, Trump ikut mengecam Departemen Kehakiman dan FBI karena ikut dalam konspirasi di bawah pemerintahan Biden. Karenanya, ia meminta pendukungnya untuk terus maju bersama dan menentang Partai Demokrat. “Kita harus menentang radikal Demokrat, jaksa partisan mereka yang melanggar hukum. Setiap kali saya terbang di atas negara bagian biru, saya mendapat panggilan pengadilan,” kata Trump.

Trump bahkan menyebutkan pemerintahan Biden korup dan penjahat yang tidak perlu dihormati. Apalagi tindakan tersebut turut didukung oleh FBI hingga jaksa agung wilayah. “Mereka harus dikalahkan. Anda harus mengalahkan mereka. Karena pada akhirnya, mereka tidak hanya mengejarku. Mereka mengejarmu juga,” imbuh Trump.

Berdasarkan reuters, Trump menuduh bahwa Biden sengaja mengatur tuntutan pidana untuk merusak kampanye presiden saingan politik utamanya. Selain itu juga untuk mengalihkan perhatian publik dari penyelidikan federal dan kongres terhadap putra Biden.

Namun, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan Trump tersebut.

“Dakwaan konyol dan tidak berdasar terhadap saya oleh departemen ketidakadilan yang dipersenjatai oleh pemerintahan Biden akan dianggap sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang paling mengerikan dalam sejarah negara kita,” kata Trump.

Di sisi lain, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa semua keputusan investigasi dibuat tanpa memperhatikan politik partisipan, dan Biden juga telah menyatakan bahwa ia tidak akan terlibat dalam penyelidikan Trump.

Pernyataan Trump ini muncul sehari setelah jaksa penuntut memberikan 37 dakwaan terhadapnya. Salah satunya, ia dituduh menyimpan materi, termasuk dokumen tentang program nuklir AS dan kerentanan domestik terhadap potensi serangan yang seharusnya tidak disimpan.

Surat dakwaan setebal 49 halaman itu juga merinci dua kejadian di mana Trump diduga memberikan informasi rahasia dengan orang yang tidak berwenang untuk menerimanya, serta upaya untuk menghalangi penyidik pemerintah yang ingin mengambil materi tersebut. Dakwaan mantan presiden AS atas tuduhan federal belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Namun, hal ini terjadi karena Trump adalah calon terdepan untuk calon presiden dari Partai Republik tahun depan.

Presiden Amerika Donald Trump Akan Segera Dipenjara

Eks Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditahan setibanya di Pengadilan Federal Miami pada Selasa (13/6) untuk menghadiri sidang dakwaan atas dugaan menyimpan ribuan dokumen rahasia usai lengser dari Gedung Putih. Laporan ABC News memaparkan Trump akan diamankan dan diperlakukan sebagai terdakwa pemerintah federal.

Dalam persidangan, Trump akan menghadap hakim untuk mendengar dakwaan. Trump menerima tujuh dakwaan menurut sumber pengadilan yang ikut menangani kasus ini. Dikutip CNN, salah satu dakwaan yakni berkaitan dengan konspirasi. Penasihat khusus Jack Smith, yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Merrick Garland, telah menyelidiki dokumen rahasia yang disimpan Trump di kediamannya di Mar-a-Lago setelah meninggalkan Gedung Putih.

FBI menyita sekitar 11.000 dokumen setelah mengeluarkan surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago pada Agustus lalu. Trump juga dapat menghadapi tuduhan menghalangi keadilan setelah menghabiskan berbulan-bulan menolak upaya untuk mengembalikan ribuan dokumen rahasia tersebut.

Trump telah berulang kali membantah melakukan kesalahan. Pada Maret lalu, Trump juga didakwa atas tuduhan menyuap seorang bintang porno atas dugaan perselingkuhannya menjelang pemilu 2020. Saat itu, Trump juga sempat ditahan sementara setibanya di pengadilan namun dibebaskan setelah menjalani sidang.

Trump juga dapat didakwa dalam dua kasus lainnya yakni atas upayanya membatalkan hasil pemilu 2020 di Georgia dan perannya dalam menghasut serangan massa ke Gedung Capitol pada 2021. “Pemerintahan Joe Biden yang korup telah memberi tahu pengacara saya bahwa saya telah didakwa, tampaknya karena Boxes Hoax,” ucap Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Kamis (8/6) malam waktu setempat.

Trump menyindir kabar dakwaan itu sebagai “berita yang sangat mengejutkan” karena ini merupakan dakwaan pidana kedua yang dilayangkan kepadanya. “Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat,” ucapnya seperti dikutip AFP.

Pasukan Militer Ukraina Semakin Unggul Setelah Bendungan Nova Kakhovka Diledakan

Ukraina menyatakan pasukan Rusia terpaksa mundur dari lima menjadi 15 kilometer di wilayah Kherson imbas banjir bandang akibat bendungan Nova Kakhovka meledak. Juru bicara komando selatan Ukraina, Natalia Humeniuk, mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa mundurnya pasukan Kremlin secara “praktis mengurangi separuh” kasus penembakan Moskow di wilayah tersebut.

Reuters sejauh ini belum bisa memverifikasi situasi di medan perang. Pihak Rusia juga hingga kini belum berkomentar. Bendungan Nova Kakhovka meledak pada Selasa (6/6) dini hari hingga mengakibatkan air tanggul menerobos masuk ke wilayah perumahan.

Menurut pihak berwenang Kherson, 15 ribu orang mengungsi imbas banjir. Bangunan penduduk, taman kanak-kanak, hingga tempat biara pun tak luput tersapu banjir. Ukraina dan Rusia saling menuding mengenai pelaku peledakan. Namun, mereka tak memberikan bukti yang mendukung klaim tersebut.

Menurut Walikota Nova Kakhovka yang ditunjuk Rusia, Vladimir Leontyev, korban tewas akibat banjir kini mencapai lima orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sampai-sampai mendatangi langsung lokasi kejadian karena besarnya skala bencana. Melalui akun Telegramnya, Zelensky mengatakan dirinya membantu menilai upaya untuk mengevakuasi warga sipil, membagikan bantuan air minum dan kebutuhan lainnya, serta mencoba menghentikan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Zelensky juga menjanjikan bantuan keuangan bagi penduduk dan pemilik bisnis yang rumah dan kantornya tersapu banjir. Diberitakan Associated Press, Gubernur Kherson Oblast, Oleksandr Prokudin, mengatakan tingkat rata-rata ketinggian air di wilayah itu yakni lebih dari 5,6 meter. Sekitar 600 kilometer persegi wilayah juga dilaporkan terendam banjir. Bendungan Nova Kakhovka meledak dan jebol pada Selasa (6/6) dini hari hingga mengakibatkan banjir bandang.

Rusia Dijadikan Kambing Hitam Untuk Peledakan Bendungan Nova Kakhovka

Presiden Rusia Vladimir Putin langsung menuduh Ukraina meledakkan bendungan Nova Kakhovka hingga jebol dan merendam satu kota di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. “Aksi barbar yang bisa menyebabkan bencana lingkungan dan kemanusiaan amat besar,” ujar Putin saat menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Putin kemudian menuding negara-negara Barat berada di balik aksi biadab meledakkan bendungan Kakhovka tersebut. “Presiden Vladimir Putin menyatakan pihak berwenang Kyiv, atas saran Barat, masih mempertaruhkan bahaya di eskalasi permusuhan,” demikian pernyataan yang dirilis Kremlin pada Rabu (7/6), seperti dikutip Reuters.

Putin kemudian mengatakan pemerintah Kyiv melakukan kejahatan perang secara terbuka menggunakan metode teroris dan melancarkan aksi sabotase di wilayah pendudukan Rusia. “Contoh jelas tindakan biadab ini adalah menghancurkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Kakhovka di wilayah Kherson yang menyebabkan bencana lingkungan dan kemanusiaan berskala besar,”kata Putin.

Sebelumnya, banyak warga di wilayah pendudukan Rusia itu mengeluhkan respons yang lambat dari otoritas setempat. Mantan wali kota Kakhovka Yevhen Ryschuk yang kabur saat wilayahnya dikuasai Rusia mengatakan banyak warga lokal yang mengaku bahwa tak ada evakuasi dari otoritas setempat.

Sementara itu, Wali Kota Nova Kakhovka yang dilantik Rusia, Vladimir Leontyev, mengatakan 900 orang telah dievakuasi dan masih ada 100 orang terjebak di kota itu. Leontyev lantas membeberkan 600 bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, sekolah, hingga biara terendam banjir.

Salah satu warga Kherson yang terdampak banjir, Valery Melnik, mengunjungi rumahnya mencari sisa-sisa barang yang mungkin bisa diselamatkan.

Sukses Jinakan Rusia … NATO Kini Siap Perang Dengan China

Sukses menjinakan Rusia lewat Ukraina kini NATO semakin siap membuka front baru dengan China yang kekuatan ekonominya semakin mendominasi dunia. Namun rencana ini mendapatkan tantangan dari Prancis. Prancis menolak rencana pembukaan kantor Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) di Jepang. Beberapa sumber diplomat Prancis mengatakan kepada kantor berita Jepang, NHK, bahwa NATO merupakan organisasi yang mencakup wilayah Atlantik Utara.

Sehingga pembukaan kantor di Jepang sama saja NATO berusaha melebarkan sayapnya ke Indo-Pasifik, wilayah yang jauh berada dari kawasan Atlantik utara.

“NATO [mencakup] Atlantik utara. Baik pasal V dan pasal VI [dalam undang-undangnya] jelas membatasi ruang lingkup Atlantik utara,” kata pejabat Prancis, seperti dikutip The Guardian. “Tidak ada kantor penghubung NATO di negara mana pun di kawasan ini. Jika NATO ingin memantau situasi di wilayah itu, mereka bisa menggunakan kedutaan yang ditunjuk sebagai koordinator.”

Penolakan ini dilontarkan setelah Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada 10 Mei lalu bahwa blok tersebut sedang berdiskusi dengan pemerintah Jepang untuk membuka kantor di Tokyo.

Stoltenberg menyebut hal itu dilakukan karena NATO perlu meningkatkan hubungannya dengan mitra mereka di Indo-Pasifik. Pada Senin (6/6), surat kabar Financial Times pun melaporkan Presiden Emmanuel Macron menentang langkah NATO membuka kantor di Jepang.

Para pengamat menilai keengganan Prancis ini lantaran Paris ingin menghindari ketegangan dengan China. Macron diketahui melawat ke China pada April lalu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara.

Cerita WNI Calon Haji Hadapi Cuaca Panas 41 Derajat Celsius di Mekkah
Pembukaan kantor NATO di Jepang sendiri disebut-sebut sebagai tanggapan atas tantangan yang ditimbulkan China dan Rusia di kawasan. Beijing sejauh ini sudah menolak rencana ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut bahwa “Asia terletak di luar lingkup geografis Atlantik Utara.”

“Namun, kami telah melihat NATO bertekad untuk melaju ke timur ke dalam kawasan ini, mencampuri urusan regional dan menghasut konfrontasi blok,” ucapnya. Wang pun berujar Jepang harus membuat “desakan yang tepat” dan menahan diri untuk melakukan apa pun yang bisa “merusak rasa saling percaya di antara negara-negara kawasan serta perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.”

Demi Kurangi Pajak Orang Kaya … Prancis Potong Uang Pensiun Karyawan

Pedemo anti-reformasi aturan pensiun Prancis menyerbu markas Olimpiade Paris 2024 pada Selasa (7/6). Penyerbuan ini merupakan upaya terbaru serikat pekerja menekan pemerintah dan parlemen agar membatalkan kenaikan usia pensiun yang digagas Presiden Emmanuel Macron. Stasiun televisi lokal, BFM TV, menyiarkan gambar yang memperlihatkan puluhan demonstran militan dari serikat buruh sayap kiri CGT sempat menduduki gedung di Aubervilliers di utara Paris.

Sophie Binet, sekretaris jenderal CGT, mengatakan serikatnya akan terus berjuang menekan pemerintah dan parlemen agar membatalkan reformasi aturan pensiun. Sebagian pengunjuk rasa bahkan mengancam akan mengganggu Olimpiade musim panas mendatang jika Macron tidak juga memenuhi permintaan para pedemo.

Spanduk bertuliskan “Tidak Ada Pensiun, Tidak Ada Olimpiade” terlihat di antara para demonstran. Sekitar 11 ribu polisi dikerahkan, termasuk 4 ribu pasukan di Paris hari ini. Demonstrasi hari ini bahkan membuat pengiriman bahan bakar terganggu di beberapa daerah. Transportasi umum seperti kereta api dan penerbangan sipil juga ikut terganggu hingga membatalkan sejumlah perjalanan.

“Ada banyak kemarahan tetapi juga kelelahan,” kata Binet. Sementara itu, pihak Olimpiade Paris menegaskan “tidak ada kekerasan dan tidak ada kerusakan” akibat penyerbuan para pedemo.

Demonstrasi anti-reformasi aturan pensiun ini telah berlangsung sejak Maret lalu. Namun, demo kali ini melibatkan massa yang lebih sedikit. Pemerintah Prancis mengatakan total 281.000 orang turun ke jalan di seluruh negeri hari ini untuk melakukan demo anti-reformasi aturan pensiun. Jumlah pedemo ini jauh di bawah total pedemo yang ikut pada protes terakhir yakni sekitar 1 Mei lalu yakni sebanyak 782.000 orang.

Serikat pekerja Prancis menentang langkah Macron untuk menaikkan usia pensiun sehingga warga Prancis harus bekerja lebih lama. Demonstrasi kerap berujung rusuh hingga memicu bentrokan antara pedemo dan aparat keamanan. Namun, kekerasan selama demo berangsur-angsur mereka, meski aksi vandalisme masih terjadi di beberapa lokasi demonstrasi.

Terlepas dari desakan yang ada, Macron mengatakan perlu untuk menaikkan usia pensiun menjadi 64 tahun untuk menutup defisit dana pensiun yang meningkat. Namun, serikat pekerja mengatakan uang itu dapat diperoleh dengan cara lain, seperti menaikkan pajak atas orang kaya.

Iran Luncurkan Rudal Hipersonik Setelah Sukses Dengan Drone Kamikaze Diperang Ukraina

Garda Revolusi Iran memamerkan rudal balistik jarak menengah, yang diklaim mampu melesat dengan kecepatan hipersonik hingga 15 kali lipat kecepatan suara. Rudal hipersonik buatan Teheran ini disebut akan meningkatkan ‘kekuatan pencegahan’ negara tersebut. Seperti dilansir AFP, Selasa (6/6/2023), kantor berita IRNA merilis beberapa foto rudal bernama Fattah itu yang diungkapkan dalam seremoni yang digelar di area tertutup yang tidak disebut lebih lanjut. Sejumlah komandan top militer Iran turut hadir dalam seremoni itu, termasuk Kepala Garda Revolusi Iran Hossein Salami.

“Jangkauan rudal Fattah adalah 1.400 kilometer dan kecepatannya sebelum mengenai target (antara 13-15 kali kecepatan suara),” sebut IRNA dalam laporannya. Presiden Ebrahim Raisi memuji kemampuan hipersonik rudal terbaru itu dengan menyebutnya akan meningkatkan ‘kekuatan pencegahan’ Iran dan akan ‘membawa perdamaian dan stabilitas untuk negara-negara di kawasan tersebut’.

“Hari ini kami merasa kekuatan pencegahan telah terbentuk,” ucap Raisi dalam seremoni yang digelar pada Selasa (6/6) waktu setempat, seperti dilansir Associated Press. “Kekuatan ini menjadi jangkar keamanan dan perdamaian abadi bagi negara-negara kawasan,” cetusnya. Rudal Fattah itu diungkapkan ke publik oleh kepala program dirgantara Garda Revolusi Iran, Jenderal Amir Ali Hajizadeh. Diklaim oleh Hajizadeh bahwa rudal itu memiliki jangkauan hingga 1.400 kilometer.

“Tidak ada sistem yang bisa menyaingi atau melawan rudal ini,” klaim Hajizadeh dalam seremoni yang sama.

Namun demikian, menurut Associated Press, klaim itu bergantung pada seberapa lihai manuver rudal tersebut. Rudal balistik pada dasarnya mengudara pada lintasan di mana sistem antirudal seperti Patriot bisa mengantisipasi jalurnya dan mencegatnya di udara. Seremoni yang digelar Iran pada Selasa (6/6) waktu setempat menunjukkan apa yang tampak seperti nozzle atau bagian hidung rudal yang bisa digerakkan pada rudal Fattah, yang memungkinkan rudal itu mengubah lintasan saat mengudara. Semakin tidak teratur jalur terbang rudal, maka akan semakin sulit untuk dicegat.

Para pejabat Iran tidak merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal Fattah dengan sukses.

Sementara itu, sama seperti rudal balistik yang lebih lambat, rudal hipersonik bisa dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Pengumuman Iran akan memproduksinya pada November telah memicu kekhawatiran dari Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi. Namun Grossi menambahkan bahwa dirinya tidak melihat rudal baru ini ‘memiliki pengaruh’ dalam perundingan dengan Teheran soal aktivitas nuklirnya.

Pembicaraan antara Iran dan negara-negara kekuatan besar untuk membangkitkan kesepakatan nuklir tahun 2015 saat ini terhenti. Kesepakatan nuklir itu berantakan ketika Amerika Serikat (AS) secara sepihak menarik diri tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi untuk Teheran. Sejak saat itu, Iran menangguhkan penerapan pembatasan ketat yang disepakati sebelumnya untuk kegiatan nuklirnya dan membatasi pemantauan IAEA dalam kebijakan yang dicabut secara perlahan.

Rudal Fattah itu diungkapkan ke publik oleh kepala program dirgantara Garda Revolusi Iran, Jenderal Amir Ali Hajizadeh. Diklaim oleh Hajizadeh bahwa rudal itu memiliki jangkauan hingga 1.400 kilometer.

“Tidak ada sistem yang bisa menyaingi atau melawan rudal ini,” klaim Hajizadeh dalam seremoni yang sama. Namun demikian, menurut Associated Press, klaim itu bergantung pada seberapa lihai manuver rudal tersebut. Rudal balistik pada dasarnya mengudara pada lintasan di mana sistem antirudal seperti Patriot bisa mengantisipasi jalurnya dan mencegatnya di udara.

Seremoni yang digelar Iran pada Selasa (6/6) waktu setempat menunjukkan apa yang tampak seperti nozzle atau bagian hidung rudal yang bisa digerakkan pada rudal Fattah, yang memungkinkan rudal itu mengubah lintasan saat mengudara. Semakin tidak teratur jalur terbang rudal, maka akan semakin sulit untuk dicegat. Para pejabat Iran tidak merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal Fattah dengan sukses. Sementara itu, sama seperti rudal balistik yang lebih lambat, rudal hipersonik bisa dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Pengumuman Iran akan memproduksinya pada November telah memicu kekhawatiran dari Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi.

Namun Grossi menambahkan bahwa dirinya tidak melihat rudal baru ini ‘memiliki pengaruh’ dalam perundingan dengan Teheran soal aktivitas nuklirnya. Pembicaraan antara Iran dan negara-negara kekuatan besar untuk membangkitkan kesepakatan nuklir tahun 2015 saat ini terhenti. Kesepakatan nuklir itu berantakan ketika Amerika Serikat (AS) secara sepihak menarik diri tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi untuk Teheran.

Sejak saat itu, Iran menangguhkan penerapan pembatasan ketat yang disepakati sebelumnya untuk kegiatan nuklirnya dan membatasi pemantauan IAEA dalam kebijakan yang dicabut secara perlahan.

Iran menyatakan pihaknya berhasil menggelar uji coba peluncuran rudal balistik dengan jangkauan potensial 2.000 kilometer pada Kamis (25/5) waktu setempat. Teheran mengklaim rudal tersebut mampu menjangkau pangkalan-pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat (AS). Seperti dilansir Reuters, Jumat (26/5/2023), uji coba rudal balistik itu digelar dua hari setelah panglima Angkatan Bersenjata Israel melontarkan prospek untuk mengambil ‘tindakan’ terhadap Iran terkait program nuklirnya. Teheran yang memiliki salah satu program rudal terbesar di kawasan Timur Tengah, menyebut rudal balistik yang diuji coba itu mampu mencapai pangkalan militer musuh bebuyutannya, Israel dan AS yang ada di kawasan tersebut.

Meskipun ada perlawanan dari AS dan Eropa, Iran menegaskan akan terus mengembangkan program rudalnya, yang diklaim untuk tujuan ‘defensif’ itu. “Pesan kami untuk musuh-musuh Iran adalah kami akan mempertahankan negara ini dan pencapaian-pencapaiannya. Pesan kami kepada sahabat-sahabat kami adalah kami ingin membantu stabilitas kawasan,” tegas Menteri Pertahanan (Menhan) Iran Mohammadreza Ashtiani.

Televisi pemerintah Iran menayangkan momen uji coba peluncuran rudal balistik, yang disebut sebagai versi upgrade dari rudal balistik Khoramshahr 4 dengan jangkauan 2,000 kilometer dan mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kilogram, pada Kamis (25/5) waktu setempat itu.

Kantor berita IRNA menyebut rudal balistik yang diuji coba itu berbahan bakar cair dan bernama ‘Kheibar’, yang merujuk pada kastil Yahudi yang dikuasai para pejuang Musim pada masa-masa awal Islam. “Fitur luar biasa dari rudal Kheibar buatan dalam negeri itu mencakup persiapan dan waktu peluncuran yang cepat, yang menjadikannya senjata taktis selain juga senjata strategis,” sebut kantor berita IRNA dalam laporannya.

Hampir Menang Melawan Rusia … Ukraina Lecehkan Usul Perdamaian Indonesia

Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang disodorkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait perang Rusia dan Ukraina. Kyiv menilai pihaknya tak butuh dimediasi pihak semacam itu, yang datang dengan “rencana aneh” dan mencerminkan Rusia alih-alih Indonesia.

“Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini,” kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Reznikov melontarkan penolakan ini usai Prabowo mengajukan proposal damai kala berpidato di Shangri-La Dialogue di Singapura. Dalam pidato itu, Prabowo mengemukakan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.

“Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara. Prabowo juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.

Menurutnya, zona demiliterisasi ini mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

“PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ujar Prabowo. Prabowo berpandangan bahwa PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.

“Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters. Sejak perang berkobar, Moskow sebetulnya sudah beberapa kali menggelar referendum di empat wilayah yang hendak mereka caplok. Hasil referendum menunjukkan keempat wilayah tersebut ingin bergabung dengan Rusia, meski hasil itu diduga diwarnai kecurangan.

Negeri Beruang Merah pun mencaplok sepihak keempat wilayah itu, walau Ukraina masih menguasai sejumlah titik di daerah-daerah tersebut. Referendum semacam ini jelas bukan hal asing dalam perseteruan kedua negara. Pada 2014, misalnya, Rusia mencaplok Crimea usai wilayah tersebut menggelar referendum. Pencaplokan itu tak pernah diakui masyarakat internasional.

Ukraina menolak mentah-mentah proposal damai yang diajukan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka menganggap proposal itu aneh, terdengar seperti usulan Rusia, bukan Indonesia.
“Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini,” ujar Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP, Sabtu (3/6).

Reznikov melontarkan penolakan ini tak lama setelah Prabowo menyampaikan proposal perdamaian ketika berpidato di Shangri-La Dialogue di Singapura. Dalam pidato itu, Prabowo menyodorkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum. “Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara.

Media Moskow Soroti Misi Damai RI Usulan Prabowo soal Rusia vs Ukraina. Selanjutnya, Prabowo juga mendesak pasukan kedua negara mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata demi menciptakan wilayah demiliterisasi. Ia mengatakan bahwa zona demiliterisasi ini nantinya harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah itu, Prabowo mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi itu ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia. “PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, PBB harus menggelar referendum guna memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah yang disengketakan. “Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.

Sejak perang berkecamuk, Rusia sebenarnya sudah beberapa kali menggelar referendum di empat wilayah yang hendak mereka caplok. Meski diduga banyak kecurangan, hasil referendum menunjukkan keempat wilayah itu ingin bergabung dengan Rusia. Negeri Beruang Merah pun mencaplok sepihak keempat wilayah itu, walau Ukraina masih menguasai sejumlah titik di daerah-daerah tersebut.

Referendum semacam ini bukan lagi hal asing dalam perseteruan kedua negara. Pada 2014, Rusia juga mencaplok Crimea setelah kawasan itu menggelar referendum. Pencaplokan itu tak pernah diakui masyarakat internasional. Berkaca pada sejarah tersebut, Ukraina dan sejumlah pihak lain mengecam usulan Prabowo. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, bahkan menyampaikan langsung kritiknya di Shangri-La Dialogue.

“Kita harus membawa perdamaian ke Ukraina,” ucap Borrell. Namun, katanya, perdamaian itu harus “perdamaian yang adil, bukan sebuah perdamaian karena menyerah.”