Presiden Amerika Joe Biden Sebut Jakarta Akan Tenggelam Dalam 10 Tahun

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kondisi iklim dunia, salah satunya soal Indonesia. Biden mengatakan, jika proyeksi benar, 10 tahun ke depan Indonesia harus memindahkan ibu kotanya dari DKI Jakarta atau tenggelam.
Pernyataan soal Indonesia itu disampaikan Biden saat mengunjungi Kantor Direktur Intelijen Nasional. Biden mengatakan, kini permukaan air laut terus meningkat. Dia mengungkapkan, ke depannya, akan banyak orang bermigrasi dan memperebutkan tanah yang subur.

Menurutnya, jika apa yang diproyeksikan benar, maka dalam 10 tahun ke depan Indonesia harus memindahkan ibu kota karena akan tenggelam. “Tapi apa yang terjadi – apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?” kata dia.

“Itu penting. Ini adalah pertanyaan strategis sekaligus pertanyaan lingkungan,” imbuh Biden.

Bisa jadi Biden mengutip riset Jakarta bakal tenggelam dari The National Aeronautics and Space Administration (NASA). NASA menilai Jakarta sangat berisiko dan rentan tenggelam berkat kombinasi banyak faktor, perubahan iklim, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga eksploitasi air di ibu kota RI itu. “Dengan meningkatnya suhu global dan pencarian lapisan es, banyak kota pesisir menghadapi risiko banjir yang semakin besar. Itu dikarenakan kenaikan permukaan air laut,” tulis NASA.Rata-rata permukaan laut global naik sebesar 3,3 milimeter per tahun. Sudah begitu, hujan semakin intens dengan atmosfer yang makin memanas.

Itu ditambah dengan penyedotan air tanah tanpa ampun dengan pompa air. Data menunjukkan, sekitar 40 persen luas tanah Jakarta berada di bawah permukaan laut saat ini. “Pompa air tanah menyebabkan tanah tanah tenggelam atau surut dengan kecepatan tinggi,” begitulah keterangan yang dibuat NASA. Turunnya permukaan tanah Jakarta juga dipercepat oleh urbanisasi, perubahan fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Menyempit atau tersumbatnya saluran sungai dan kanal oleh sedimen dan sampah juga turut mempercepat penurunan tanah Jakarta. Faktor lainnya yang mempercepat tenggelamnya Jakarta adalah reklamasi.

Langganan Banjir Sejak Dulu
NASA menunjukkan data bahwa sejak dulu Jakarta menjadi langganan banjir. Sejak tahun 1990, banjir besar di Jakarta rutin terjadi dalam beberapa tahun. Bentang alam di dataran rendah dan adanya sungai besar yang boleh dibilang selalu meluap kala banjir, Jakarta menjadi sangat akrab dengan banjir. Nah, banjir menjadi semakin parah dengan perubahan fungsi area di pinggir sungai. Perubahan itu dicatat NASA lewat citra dari luar angkasa atau lndsat.

Perbandingan landsat Jakarta pada tahun 1990 dan 2020 sangat mencolok. Dari foto itu nampak jelas evolusi Jakarta dalam tempo tiga dekade terakhir. Dari foto landsat itu, bisa dilihat adanya hilangnya hutan dan vegetasi di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cisadane. Area itu beralih menjadi pemukiman.Setelah tidak ada vegetasi dan hutan setelah menjadi pemukiman, luapan kedua sungai itu pun tidak lagi memiliki area penyerapan. Area itu kemudian justru berkontribusi terhadap limpasan dan banjir bandang.

“Musim hujan pada tahun 2007 membawa banjir yang sangat merusak dengan lebih dari 70 persen kota terendam,” NASA membeberkan. “Dengan populasi di Jakarta meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 menjadikan lebih banyak orang memadati dataran banjir yang berisiko tinggi,” begitulah keterangan NASA.

Pembangunan Pemukiman Besar-besaran di Teluk Jakarta
Dari landsat tahun 1990 dan 2019 terlihat munculnya lahan buatan dan pembangunan di perairan Teluk Jakarta. Menurut salah satu analisis data landsat, setidaknya sudah ada 1.185 hektar lahan buatan di sepanjang pantai. “Sebagian besar lahan itu digunakan untuk pembangunan perumahan kelas atas dan lapangan golf,” ujar Dhritiraj Sengupta, peneliti penginderaan jauh di East China Normal University.

Lahan buatan atau reklamasi itu memiliki risiko tinggi. Menurut Sengupta, Jakarta tak bisa menghindar dan melawan kenaikan permukaan laut serta gelombang badai. “Pulau-pulau buatan seringkali merupakan jenis tanah yang paling cepat turun, karena pasir dan tanahnya mengendap dan menjadi padat seiring waktu,” kata Sengupta. Satelit dan sensor berbasis darat mencatat sebagian Jakarta Utara mengalami penurunan puluhan milimeter per tahun. Di pulau reklamasi baru, angka itu cukup tinggi, hingga 80 milimeter, per tahun.

Saat ini, pulau-pulau reklamasi berisi perumahan yang dibangun oleh Pembangunan Terpadu Pesisir Jakarta. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi kota dari banjir dan mendorong pembangunan ekonomi. Inisiatif utamanya adalah pembangunan tanggul laut raksasa dan 17 pulau buatan baru di sekitar Teluk Jakarta. Meskipun pengerjaan proyek dimulai tahun 2015, berbagai masalah tak terhindarkan dan justru memperlambat konstruksi.

Pemerintah Indonesia telah membahas pemindahan ibukota ke Kalimantan. Langkah ini diharapkan bisa membawa perubahan pada Jakarta yang semakin padat dan terendam. “Rencana untuk membangun tembok laut besar atau seawall masih ada, tetapi mungkin tidak akan cukup untuk mempertahankan status quo di Jakarta,” tulis NASA.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza merespon laporan NASA tersebut. Riza awalnya mengatakan setiap ahli memiliki pandangannya terhadap Jakarta berdasarkan risetnya masing-masing. Di sisi lain, pihaknya juga memiliki tim ahli yang memaparkan kondisi wilayah Jakarta secara rutin. “Itu silakan saja semua ahli boleh berpendapat. Kita juga punya ahli-ahli yang coba juga memberikan data fakta konsep tentang Jakarta ke depan yang lebih baik,” kata Riza kepada wartawan, Senin (19/7/2021) lalu.

Riza juga menjelaskan pihaknya telah memiliki rencana mengembangkan Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Serta mencegah agar Jakarta tidak tenggelam seperti yang diprediksikan para ahli selama ini. “Tentu kita ingin Jakarta menjadi kota yang maju bahagia warganya, kota yang bersih, yang rapi, aman, indah, menarik dan tentu tidak tenggelam,” sebutnya.

40 Ribu Bisnis Terimbas Kerusuhan Di Afrika Selatan

Pemerintah Afrika Selatan menyebut 40 ribu pelaku bisnis di negara mereka terimbas oleh kerusuhan yang dipicu pemenjaraan mantan presiden Jacob Zuma beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, kerusuhan juga sudah menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan US$3,4 miliar.

Menteri di Kantor Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan kerugian timbul akibat aksi penjarahan dan perusakan yang terjadi selama protes masyarakat Afrika Selatan menentang pemenjaraan Zuma.

Pasalnya, akibat aksi tersebut, lebih dari 200 pusat perbelanjaan, 100 mal, 1.400 ATM dan 300 bank dijarah dan dirusak. Di luar itu, ada 90 apotek yang dihancurkan. Padahal, negara itu juga tengah bergulat dalam menyelesaikan pandemi corona.

Ramaphosa juga mengatakan kepada para pemimpin bisnis di negara itu bahwa hampir tidak ada bagian dari ekonomi di Afrika Selatan yang tidak terpengaruh oleh kekerasan itu. Ia mengakui pemerintahnya tidak cukup siap menghadapi kekerasan. Padahal, pasukan keamanan dapat merespons kerusuhan itu lebih cepat sehingga tak menjalar kemana-mana.

Kerusuhan meletus di Afrika Selatan baru-baru ini. Kekerasan itu dipicu oleh putusan pengadilan Afrika Selatan yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada Zuma terkait tuduhan korupsi yang dilakukan saat ia menjadi presiden.

Akibat kerusuhan itu, 215 orang meninggal. Selain itu, 2.500 orang ditetapkan jadi tersangka atas kasus penjarahan dan kerusuhan itu.

Warga DKI Jakarta Tularkan COVID-19 Ke Brunei Setelah Brunei Bebas COVID

Otoritas Brunei Darussalam mendeteksi delapan kasus baru virus Corona (COVID-19). Kasus ini merupakan kasus impor atau penularannya terjadi di luar negeri. Ternyata, delapan kasus baru Corona di Brunei itu terdeteksi pada para warga negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari Jakarta.

Seperti dilansir Borneo Bulletin dan The Star, Senin (19/7/2021), Kementerian Kesehatan Brunei dalam pernyataannya pada Minggu (18/7) waktu setempat mengumumkan bahwa delapan kasus impor Corona yang terdeteksi di wilayahnya semuanya baru tiba dari Jakarta pada 4 Juli lalu.

Ditegaskan tidak ada kontak dekat untuk seluruh kasus impor tersebut. Semua kasus positif Corona itu terdeteksi saat mereka menjalani karantina di Brunei. Semua pengaturan perjalanan mereka saat tiba dan karantina mereka disebut telah mematuhi standar operasional prosedur yang berlaku di Brunei.

Dengan tambahan tersebut, maka kini tercatat total 291 kasus Corona di wilayah Brunei. Negara ini diketahui sudah tidak mencatat kasus penularan lokal atau kasus penularan Corona di tengah masyarakat selama 438 hari terakhir. Data Kementerian Kesehatan Brunei menyebut secara detail bahwa kasus 284 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 38 tahun mengalami demam dan kehilangan nafsu makan pada 16 Juli. Kasus 285 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 40 tahun yang tidak menunjukkan gejala terinfeksi.

Kasus 286 merupakan seorang Indonesia berusia 46 tahun, kasus 287 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 29 tahun, dan kasus 288 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 36 tahun. Ketiga kasus itu tidak menunjukkan gejala-gejala Corona apapun.

Saat ini, Brunei dilaporkan memiliki 27 kasus aktif Corona yang semuanya menerima perawatan medis di Pusat Isolasi Nasional di distrik Tutong. Semua pasien Corona di Brunei dilaporkan dalam kondisi stabil. Sekitar 726 individu kini tengah menjalani isolasi mandiri yang diwajibkan di pusat-pusat pemantauan pemerintah setelah tiba dari luar negeri.

Otoritas Brunei Darussalam mendeteksi delapan kasus baru virus Corona (COVID-19) yang semuanya merupakan kasus impor atau penularannya terjadi di luar negeri. Delapan kasus baru Corona di Brunei itu terdeteksi pada para warga negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari Jakarta.

Seperti dilansir Borneo Bulletin dan The Star, Senin (19/7/2021), Kementerian Kesehatan Brunei dalam pernyataannya pada Minggu (18/7) waktu setempat mengumumkan bahwa delapan kasus impor Corona yang terdeteksi di wilayahnya semuanya baru tiba dari Jakarta pada 4 Juli lalu.

Ditegaskan tidak ada kontak dekat untuk seluruh kasus impor tersebut.

Dengan tambahan tersebut, maka total 291 kasus Corona kini tercatat di wilayah Brunei. Negara ini diketahui sudah tidak mencatat kasus penularan lokal atau kasus penularan Corona di tengah masyarakat selama 438 hari terakhir.

Data Kementerian Kesehatan Brunei menyebut secara detail bahwa kasus 284 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 38 tahun mengalami demam dan kehilangan nafsu makan pada 16 Juli. Kasus 285 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 40 tahun yang tidak menunjukkan gejala terinfeksi.

Kasus 286 merupakan seorang Indonesia berusia 46 tahun, kasus 287 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 29 tahun, dan kasus 288 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 36 tahun. Ketiga kasus itu tidak menunjukkan gejala-gejala Corona apapun.

Kasus 289 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 37 tahun yang mengalami demam sejak 16 Juli. Kasus 290 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 21 tahun dan kasus 291 merupakan seorang wanita Indonesia berusia 22 tahun. Keduanya juga tidak menunjukkan gejala-gejala Corona.

Butuh Kemauan Politik Seperti Singapura Untuk Berdamai Dengan COVID-19

Singapura memutuskan untuk berdamai dengan virus Corona dan menganggap sebagai flu biasa. Ada serangkaian proses yang dijalani, Indonesia mampukah? Singapura menilai virus Corona bakal tetap ada makanya mau tidak mau warga siap tidak siap hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah Singapura pun mengupaykan segala cara agar virus Corona tidak lagi berbahaya.

Dalam Blak-blakan detikcom, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyebut ada tujuh kunci yang membuat Singapura memasuki babak baru melawan Covid-19. Itu bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Berikut tujuh kunci Singapura dalam upaya berdamai dengan Corona:

1. Disiplin Prokes
   Pemerintah bersama warga Singapura disiplin menerapkan pembatasan dengan ketat. Ada masa ketika selama berbulan-bulan mereka hanya boleh keluar rumah berdua, berlima, hingga berdelapan. Tapi sejak awal Mei lalu, ketika varian Delta diketahui telah menyusup ke negara itu, rem kembali ditekan. Aktivitas sosial otomatis kembali serba ketat. “Mengenakan masker di ruang publik tak bisa ditawar. Bila dilanggar dendanya SG$ 300,” kata Suryo Pratomo.
2. Ancaman Denda
   Pemerintah Singapura tidak hanya memberikan hukuman sosial kepada pelanggar prokes, namun diberlakukan denda kepada pelanggar. Sebagai contoh pengelola restoran yang diketahui membiarkan terjadinya pelanggaran prokes akan dikenai denda hingga SG$ 1000. Atau bahkan restoran akan ditutup selama 1-2 pekan.
3. Tegas kepada Orang Asing
   Singapura bertindak keras dalam penegakan hukum, termasuk terhadap orang asing. Ketika Februari lalu ada 12 warga Inggris berselfie ria tanpa masker di area publik, mereka segera dipulangkan ke negara asal.
4. Gencar Vaksin
   Singapura gencar melakukan vaksinasi Covid-19 dari anak-anak hingga orang dewasa.
5. Teladan dari Petinggi Negara dan Kementerian Beserta Pegawai Negeri Sipil
   Pejabat dan pegawai negeri sipil pemerintahan Singapura tidak saling mengedepankan ego sektoral. Juga memberikan teladan yang nyata dalam mematuhi protokol kesehatan, tidak berwisata bersama keluarga saat pandemi walaupun WFH dan tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
6. Tidak Percaya Teori Konspirasi dan Bijak Bersosial Media
   Warga tidak mempercayai teori konspirasi terkait Corona. Mereka juga punya pengendalian diri yang tinggi untuk tidak mudah mengunggah informasi provokatif dan hoax agar terhindar dari hukuman.
7. Memanfaatkan Teknologi Digital
   Singapura menggunakan teknologi digital berupa aplikasi Trace Together. Itu memudahkan Gugus Tugas Kesehatan melacak potensi sebaran bila ada warga terpapar Corona. “Warga yang di ponselnya tak punya aplikasi tersebut atau mempunyai token khusus, dilarang menggunakan fasilitas umum,” kata Tommy.

“Sejak Februari 2020 tak ada pejabat tinggi Singapura yang ke luar negeri, kecuali Menlu. Itu begitu kembali dia menjalani karantina 21 hari,” kata Tommy, sapaan karib Suryo Pratomo.

Arab Saudi Gelar Ibadah Haji 2021 Mulai Minggu Depan

Pemerintah Arab Saudi bakal memulai pelaksanaan ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriyah pada pekan depan. Dilansir dari kantor berita Saudi, SPA, mereka sudah menyaring dan memilih 60 ribu orang dari 558 ribu calon jemaah haji yang mendaftar. Para calon haji itu berasal dari 120 negara. Proses pendaftaran jemaah haji dibuka sejak 13 Juni lalu.

Mereka yang terpilih berusia antara 18 sampai 65 dan memenuhi persyaratan sudah disuntik dua dosis vaksin Covid-19 dan tidak mempunyai penyakit berat. Para calon haji akan tiba di Mekah pada 17 sampai 18 Juli dari empat lokasi miqat untuk berniat dan mengenakan ihram. Kemudian mereka akan melakukan Tawaf Qudum (selamat datang) mengelilingi Ka’bah, lalu kemudian menuju Padang Arafah untuk menjalani wukuf pada 19 Juli.

Menurut Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Abdelfattah Bin Suleiman Mashat, mereka sudah menyiapkan 3.000 bus untuk mengangkut jemaah haji. Namun, setiap bus hanya dibolehkan mengangkut maksimal 20 calon haji sebagai bagian dari protokol pencegahan Covid-19. “Kondisi lingkungan tahun ini akan berbeda dari pelaksanaan haji tahun lalu.

Kali ini lingkungan lebih sehat dan memastikan jemaah haji tetap menjaga jarak di antara mereka hingga akhir pelaksanaan ibadah. Hal itu didukung dengan tenda yang lebih besar sehingga sirkulasi udara tetap terjaga dan menekan risiko,” kata Mashat. Pemerintah Arab Saudi sejak tahun lalu menggelar ibadah haji secara terbatas akibat pandemi Covid-19.

Hal lain yang akan dilakukan tahun ini adalah pemerintah Saudi menyiapkan tenaga medis yang mendampingi setiap regu jemaah haji yang berisi 20 orang. “Setiap 20 jemaah haji akan dikawal oleh tenaga medis yang mengawasi dan memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan oleh calon haji,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hesham Saeed. Baca juga: Saudi Sterilisasi Masjidil Haram 10 Kali Sehari selama Haji Selain itu, pemerintah menyiagakan 40 orang penerjemah bagi jemaah calon haji.

Arab Saudi mengumumkan serangkaian kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19 selama ibadah haji 2021, salah satunya dengan melakukan sterilisasi Masjidil Haram hingga sepuluh kali sehari. Badan Kepresidenan Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci Saudi menyatakan bahwa mereka merekrut 5.000 orang yang bakal bertugas melakukan sterilisasi Masjidil Haram beserta lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana dilansir Arab News, pemerintah Saudi sudah menyiapkan lebih dari 60 ribu liter cairan desinfektan per hari dan teknologi pembersih lainnya untuk memenuhi kebutuhan sterilisasi Masjidil Haram tersebut.

Mereka juga menyediakan paket gratis bagi para jemaah yang berisi berbagai keperluan, seperti payung dan desinfektan. Selain itu, pemerintah Saudi juga akan menyebar robot-robot yang membawa botol air zamzam steril agar jemaah tak berdesakan ketika ingin minum. Lebih jauh, badan kepresidenan itu juga bakal menyediakan sekitar 800 kendaraan manual dan elektrik agar jemaah lansia lebih mudah bergerak di Masjidil Haram. “Pemerintah mengerahkan semua sektor negara untuk memfasilitasi layanan haji, juga menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan agar jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang,” ujar Menteri Media Saudi, Majid Al-Qasabi.

Al-Qasabi kemudian mengulas kembali berbagai langkah pemerintah Saudi untuk menjamin kelancaran ibadah haji 2021 di tengah pandemi Covid-19, di antaranya membatasi jemaah. Saudi memutuskan untuk hanya menerima 60 ribu jemaah haji lokal dan ekspatriat yang sudah berada di dalam negeri. Mereka tak menerima haji internasional. Menurut Al-Qasabi, keputusan itu sangat penting demi menjamin kesehatan para jemaah haji, terutama di tengah ancaman varian baru virus corona.

Cara Warga Lebanon Bertahan Ditengah Krisis Ekonomi Karena Pandemi

Lebanon tengah berjuang untuk tetap ‘hidup’ di tengah kondisi krisis ekonomi negaranya. Saking parahnya, situasi krisis ekonomi di Lebanon disebut bagai ‘neraka’ oleh warganya sendiri. Berbagai macam cara pun diupayakan agar seluruh warga negara dapat bertahan di tengah keterpurukan itu. Berikut beberapa cara yang dilakukan Lebanon agar bertahan dari keterpurukan:

1. Tentara Sewakan Helikopter
   
2. Menghemat Air
   Para warga negara Lebanon mulai menghemat penggunaan air. Terlebih setelah perusahaan air setempat meminta masyarakat mengurangi konsumsi mereka seminimal mungkin setelah terpaksa menutup pompa air dan stasiun distribusi karena kekurangan listrik. Perusahaan Air Lebanon Utara mengumumkan ini sebagai keadaan darurat tingkat tinggi.
3. Wanita di Lebanon Pakai Pembalut dari Popok Hingga Kain
   Wanita di Lebanon juga saat ini kesulitan membeli pembalut sebagai kebutuhannya setiap bulan. Krisis ekonomi di sana membuat barang semakin langka dan harga melonjak drastis.

Pada 2019, satu paket pembalut dibanderol 3.000-4.000 pound Lebanon atau sekitar Rp 28.860 hingga Rp 38.480 (kurs Rp 9,62). Kini, harga pembalut yang sama sudah mencapai 13.000 pound atau sekitar Rp 125.000, bahkan dilaporkan ada yang dibanderol 32.000 pound (Rp 307.000).

Dengan melonjaknya harga pembalut di Lebanon, perempuan bernama Sherine tidak mampu lagi membeli pembalut. Jadi setiap bulan dia terpaksa membuatnya sendiri dari popok bayi atau kain lap. “Dengan semua kenaikan harga dan rasa frustrasi karena tidak bisa mengatur, saya lebih baik berhenti menstruasi sama sekali,” kata wanita berusia 28 tahun itu sambil air mata mengalir di pipinya.

Sebagai informasi, Lebanon saat ini mengalami salah satu depresi terdalam dalam sejarah modern. Mata uang Lebanon telah kehilangan lebih dari 90% nilainya dalam waktu kurang dari dua tahun dan lebih dari setengah populasi telah tenggelam dalam kemiskinan.

Komandan Angkatan Darat Jenderal Joseph Aoun memperingatkan bulan lalu bahwa krisis ini disebabkan oleh korupsi puluhan tahun dan pemborosan dalam pemerintahan. Selain itu, situasi politik dan perang sipil serta penumpukan utang pun disebut jadi salah satu faktor krisis ekonomi di Lebanon.

Lebanon tengah berjuang untuk tetap ‘hidup’ di tengah kondisi krisis ekonomi negaranya. Saking parahnya, situasi krisis ekonomi di Lebanon disebut bagai ‘neraka’ oleh warganya sendiri. Faktor utama krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon disebabkan karena situasi politik dan perang sipil serta penumpukan utang. Lalu, apakah Indonesia perlu mewaspadai akan mengalami kejadian serupa?

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kondisi antara Indonesia dengan Lebanon sangat jauh berbeda. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini masih tergolong aman.

“Terlalu jauh untuk kita mengkhawatirkan krisis seperti di Lebanon, kondisi kita sangat jauh berbeda. Kita memang ada masalah dengan korupsi tapi tidak seburuk itu. Kondisi fiskal kita masih sangat aman,” kata Piter. Perihal utang, Piter setuju bahwa Indonesia mengalami lonjakan utang di tengah pandemi. Namun, menurutnya masih di batas aman sehingga RI tidak perlu khawatir akan bernasib sama dengan Lebanon.

“Kita tidak usah khawatir. Krisis seperti di Lebanon tidak akan terjadi di Indonesia. Utang kita itu masih dalam batas aman, masih di bawah 60% PDB,” jelasnya. Saat dikaitkan dengan kekhawatiran BPK akan utang RI yang sangat tinggi, Piter menjelaskan, selama pemerintah mendapat kepercayaan dari luar negeri, dan aliran modal tetap masuk maka ke depan tidak akan mengalami kendala dalam membayar utang negara.

“Tetapi tidak perlu jadi kekhawatiran kalau kita akan krisis, persoalan utang tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Perlu perencanaan fiskal yang kuat didukung dengan kebijakan moneter,” jelasnya. Selain itu, diperlukan strategi pembangunan industri berkesinambungan agar persoalan utang luar negeri bisa diselesaikan dalam jangka panjang. “Saran Saya ke pemerintah, fokus saja ke masalah pandemi, tidak perlu disibukkan dengan krisis Lebanon,” tandasnya.

Sementara itu, Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan, utang luar negeri mempunyai risiko gagal bayar. Menurutnya, pemerintah harus mempunyai cukup devisa (dolar) untuk bayar bunga dan utang luar negeri. “Artinya neraca transaksi berjalan harus surplus. Kalau defisit, maka utang luar negeri harus bertambah besar karena defisit tersebut harus dibiayai lagi dari utang. Jadi, bayar utang tergantung apakah investor asing mau memberi utang. Kalau terhenti, maka akan memicu krisis valuta dan krisis ekonomi,” jelas Anthony saat dihubungi secara terpisah.

Lebih lanjut, dia mengatakan neraca transaksi Indonesia masih berjalan defisit sejak 2012. “Jadi ada ketergantungan dari investor asing, dan ada potensi gagal bayar kalau asing stop membeli surat utang negara,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelum pandemi virus Corona (COVID-19) pada awal tahun 2020, Lebanon sudah menunjuk tanda-tanda menuju kehancuran. Pada awal Oktober 2019, negara tersebut kekurangan mata uang asing sehingga membuat nilai mata uang pound Lebanon melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Elit penguasa pun menjadi sasaran kemarahan publik karena telah mendominasi politik selama bertahun-tahun, dan mengumpulkan kekayaan mereka sendiri sementara gagal melakukan reformasi besar-besaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah negara.

Akhir tahun 2019 juga terungkap bahwa negara tersebut melakukan praktik yang disebut para analis skema piramida atau skema Ponzi, di mana bank sentral berutang kepada bank-bank komersial dengan tingkat bunga di atas rata-rata pasar. Utang tersebut untuk membayar utang lainnya dan mempertahankan Lebanon.

Bank sentral Lebanon telah mensubsidi bahan bakar, obat-obatan, dan bahan makanan melalui nilai tukar preferensial, tetapi dengan cepat kehabisan dana karena tidak adanya pemerintahan yang menstabilkan ekonomi. Hasilnya adalah kelangkaan parah tidak hanya bahan bakar untuk listrik tetapi juga obat-obatan yang banyak digunakan mulai dari antibiotik hingga perawatan jantung dan kanker, serta bensin.

Karena Orang Kaya Takut Mati Kena COVID … Lebanon Terpuruk Dalam Krisis Ekonomi

Lebanon sedang mengalami krisis ekonomi sangat parah dan hal ini dikarenakan kebijakan melakukan lockdown tanpa memikirikan rakyat kecil. Kebanyakan orang kaya merasa kekayaannya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan berada diatas orang lain. Kini dengan adanya COVID yang banyak menelan korban jiwa, kaum kaya ini ketakutan dan merasa perlu mempengaruhi pemerintah untuk menerapkan lockdown agar mereka tidak mati atau sakit. Kelangkaan bahan bakar seperti bensin membuat SPBU di Lebanon dipenuhi antrean hingga ratusan kendaraan setiap hari. Kelangkaan bahan bakar seperti bensin membuat SPBU di Lebanon dipenuhi antrean hingga ratusan kendaraan setiap hari. Bahkan warga harus berebut bahan bakar di SPBU.

Salah seorang warga Lebanon, Mohamed al-Zein, mengatakan mengantre berjam-jam untuk membeli bahan bakar bagi kendaraannya. “Saya sudah mengantri sejak pagi, sejak pukul 04.30. Kami sedang menunggu giliran kami, itu bergerak, saya pikir kami akan selesai dalam waktu satu jam,” katanya. Bahkan krisis ekonomi Lebanon ini telah membuat mata uang kehilangan 90% dari nilainya, bank-bank membatasi penarikan dan transfer, hingga 77% rumah tangga tanpa cukup makanan.

Warga Lebanon sedang sengsara menghadapi krisis ekonomi yang melanda negaranya. Hiperinflasi dan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok membuat situasi di negara tersebut bagaikan neraka bagi warganya. “Saya ingin memberi tahu presiden bahwa sejarah tidak akan memaafkan Anda, orang-orang tidak akan pernah memaafkan Anda, jalan anda tidak terhormat, ” ujar warga lain, Ali Taher.

Warga Lebanon sedang sengsara menghadapi krisis ekonomi yang melanda negaranya. Hiperinflasi dan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok membuat situasi di negara tersebut bagaikan neraka bagi warganya.
Kelangkaan bahan bakar seperti bensin membuat SPBU di Lebanon dipenuhi antrean hingga ratusan kendaraan setiap hari. Hal itu dirasakan oleh salah seorang warga Lebanon, Ibrahim Arab, yang mengantre berjam-jam untuk membeli bahan bakar bagi taksinya.

Saat tidak bekerja, Ibrahim mendatangi satu per satu apotek di Beirut untuk mencari susu formula bagi anaknya yang berusia 7 bulan. Dia terpaksa memberikan susu formula apapun hingga bayinya mengalami diare dan muntah karena tidak biasa meminumnya. “Hidup saya sudah sulit, dan sekarang krisis bensin hanya memperburuknya,” tuturnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (9/7/2021). Untuk bertahan hidup, Ibrahim memiliki pekerjaan kedua di sebuah toko kelontong di Beirut, namun pendapatannya tidak bernilai seperti sebelumnya dengan adanya penurunan nilai mata uang Lebanon.

Direktur Jenderal Rumah Sakit Universitas Rafik Hariri Lebanon, Firas Abiad, bahkan mengatakan kondisi Lebanon seperti di Neraka. Kondisi krisis ekonomi yang menerjang diperburuk dengan hadirnya pandemi COVID-19.

“Kita sungguh-sungguh berada di neraka,” ujar Firas Abiad.

Beberapa pekan terakhir, situasi memburuk dengan terjadinya perkelahian dan bahkan penembakan di pom bensin setempat. Salah satunya di sebuah pom bensin di Tripoli di mana anak pemilik pom bensin tewas. Banyak warga Lebanon mengecam ketidakmampuan atau keengganan pemimpin mereka untuk bekerja bersama menyelesaikan krisis. Diketahui bahwa usai ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan Beirut pada 4 Agustus tahun lalu, para politikus sektarian yang terpecah-pecah tidak mampu mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru.

Para politikus Lebanon terpaku pada perebutan kekuasaan atas siapa yang akan mengendalikan pemerintahan selanjutnya, dan menyalahkan komunitas internasional karena tidak membantu mereka. “Para politikus ini menyalahkan komunitas internasional karena menuntut pemerintah yang mampu dan bersedia melakukan reformasi finansial dan administratif juga memerangi korupsi yang terjadi sebelum mereka mengucurkan bantuan keuangan. Negara ini mengalami krisis selama lebih dari setahun. Tidak ada layanan dasar di negara ini, tidak ada infrastruktur,” sebutnya seperti dilansir Al Jazeera.

Presiden Haiti Tewas Dibunuh Pasukan Khusus Bayaran

Kepolisian Haiti mengungkapkan bahwa empat tentara bayaran tewas dan dua orang lainnya ditangkap setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise di kediamannya pada Rabu (7/7) waktu setempat. Operasi kepolisian terus berlangsung di ibu kota Port-au-Prince usai pembunuhan yang mengejutkan publik itu. Seperti dilansir AFP, Kamis (8/7/2021), Moise yang berusia 53 tahun tewas dibunuh sekelompok individu bersenjata yang menyerang kediamannya pada Rabu (7/7) dini hari. Istri Moise, Martine, juga terkena tembakan namun berhasil selamat dan kini menjalani perawatan medis di Miami, Amerika Serikat (AS).

Kepala Kepolisian Nasional Haiti, Leon Charles, dalam pernyataannya menyebut pihak kepolisian langsung mengejar para pembunuh Moise setelah terjadi serangan bersenjata di kediaman kepresidenan di ibu kota Port-au-Prince. “Empat tentara bayaran tewas, dua lainnya diamankan di bawah kendali kami. Tiga polisi yang disandera telah dibebaskan,” ucap Charles dalam pernyataannya.

Wakil Menteri Komunikasi, Frantz Exantus, sebelumnya menyebut ‘terduga pembunuh’ Moise telah ditahan, kurang dari 24 jam setelah presiden negara itu dibunuh. “Para terduga pembunuh (Moise) diamankan oleh Kepolisian Nasional di Pelerin sesaat sebelum pukul 18.00 waktu setempat,” sebut Exantus via Twitter. Serangan yang melanda kediaman Presiden Haiti ini membuat negara yang dilanda krisis ini menjadi semakin tidak menentu, dengan warganya merasa ketakutan.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan menggelar rapat darurat untuk membahas Haiti pada Kamis (8/7) waktu setempat. Perdana Menteri (PM) interim, Claude Joseph, yang kini mengambil alih kekuasaan sementara telah menetapkan ‘situasi pengepungan nasional’ yang mengabulkan kekuatan eksekutif tambahan. Usai pembunuhan terjadi, bandara di ibu kota Port-au-Prince ditutup sementara. Saksi mata menuturkan bahwa kondisi ibu kota cenderung sunyi dengan jalanan kosong dan tidak ada pasukan keamanan tambahan yang berpatroli.

Serangan ke kediaman Moise terjadi pada dini hari, dengan Joseph dalam pernyataan resminya menyebut Moise ‘dibunuh di rumahnya oleh warga asing yang berbicara bahasa Inggris dan Spanyol’. “Kematian ini tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada hukuman,” tegasnya.

Sebelumnya, Duta Besar Haiti untuk AS, Bocchit Edmond, menuturkan kepada wartawan bahwa para pembunuh Moise merupakan tentara bayaran yang ‘profesional’ yang menyamar sebagai agen-agen Badan Penegakan Narkoba AS. Tidak disebut jumlah pasti pelaku penyerangan dan pembunuhan Moise. “Kami memiliki sebuah video dan kami meyakini bahwa mereka adalah tentara bayaran,” sebutnya.

Moise diketahui memimpin Haiti — negara termiskin di benua Amerika — melalui dekrit, setelah pemilu legislatif yang seharusnya digelar tahun 2018 tertunda akibat adanya perselisihan termasuk soal waktu berakhirnya masa jabatan Moise sendiri. Di tengah krisis politik yang melanda, aksi penculikan demi uang tebusan mengalami peningkatan di Haiti selama beberapa bulan terakhir. Situasi ini mencerminkan semakin bertumbuhnya pengaruh geng-geng bersenjata di negara ini. Tidak hanya itu, Haiti juga menghadapi kemiskinan kronis dan bencana alam yang berulang.

Awal tahun ini, Moise mengklaim adanya upaya kudeta terhadap dirinya, saat masa jabatannya menjadi perselisihan sengit. Bahkan para demonstran sampai turun ke jalanan Haiti untuk memprotes Moise yang dianggap enggan mengakhiri masa jabatannya. Perselisihan soal akhir masa jabatan Moise ini berawal dari dua interpretasi berbeda soal Konstitusi Haiti dan lamanya masa jabatan presiden. Para pemimpin oposisi menyerukan Moise untuk mengundurkan diri karena masa jabatannya berakhir pada 7 Februari 2021. Namun Moise bersikeras bahwa masa jabatannya baru berakhir pada Februari 2022 mendatang.

Duta Besar Haiti untuk Amerika Serikat (AS) Bocchlt Edmond menyebut pelaku yang membunuh Presiden Haiti Jovenel Moise adalah tentara bayaran ‘profesional’. Pelaku menyamar sebagai pasukan agen Drug Enforcement Administration AS. “Itu adalah serangan yang diatur dengan baik dan itu adalah para profesional,” kata Edmond kepada wartawan, seperti dilansir dari AFP, Kamis (8/7/2021).

“Kami memiliki video dan kami yakin itu adalah tentara bayaran,” tambahnya. Dia mengatakan ibu negara, Martine Moise, yang terluka dalam serangan itu, akan pergi ke Miami untuk perawatan medis. “Saya dapat memberitahu Anda bahwa pengaturan yang diperlukan telah dibuat sejak pagi ini untuk memindahkannya ke rumah sakit Miami,” ucapnya.

Edmond mengatakan penyelidikan sedang dilakukan terhadap keberadaan, motif, dan asal-usul para pembunuh. Dia menyebut pelaku yang terekam berbahasa Spanyol diduga telah meninggalkan Haiti menuju Republik Dominika, negara berbahasa Spanyol. “Kami tidak tahu apakah mereka pergi,” katanya.

“Jika mereka tidak berada di negara ini sekarang, hanya ada satu cara bagi mereka untuk pergi dan itu adalah melalui perbatasan karena tidak ada pesawat.” Menurut Edmon, sebuah pesawat pribadi akan terdeteksi oleh otoritas penerbangan sipil. Tetapi pergerakan melintasi perbatasan bisa saja tidak terdeteksi. Untuk diketahui, Presiden Jovenel Moise, tewas dibunuh dalam serangan di kediaman pribadinya pada Rabu (7/7) dini hari. Istrinya atau Ibu Negara Haiti, Martine Moise, juga dilaporkan terkena tembakan, namun berhasil selamat.

Atas peristiwa pembunuhan itu, Claude Joseph selaku PM interim Haiti, kini mengambil alih kepemimpinan sementara. Dia menuturkan bahwa Martine terkena tembakan hingga mengalami luka-luka saat sekelompok orang menyerbu kediaman kepresidenan Haiti pada dini hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat.

Presiden Haiti, Jovenel Moise, tewas dibunuh dalam serangan di kediaman pribadinya pada Rabu (7/7) dini hari. Istrinya atau Ibu Negara Haiti, Martine Moise, juga dilaporkan terkena tembakan, namun berhasil selamat.
Seperti dilansir AFP, Rabu (7/7/2021), Perdana Menteri (PM) interim Haiti, Claude Joseph, yang kini mengambil alih kepemimpinan sementara menuturkan bahwa Martine terkena tembakan hingga mengalami luka-luka saat sekelompok orang menyerbu kediaman kepresidenan Haiti pada dini hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat.

Joseph menyatakan bahwa Martine kini tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Kondisi pasti dari sang Ibu Negara Haiti tidak dijelaskan lebih lanjut. Tidak dijelaskan secara detail soal aksi penyerangan yang berujung kematian Moise. Dalam pernyataannya, Joseph hanya menyebut Moise yang berusia 53 tahun tewas dibunuh dalam serangan yang didalangi sekelompok orang.

Belum diketahui secara pasti pihak atau kelompok di balik pembunuhan Presiden Haiti ini. Lebih lanjut, Joseph mengimbau publik Haiti tetap tenang. Dia juga menegaskan bahwa polisi dan militer Haiti akan memastikan keselamatan warga. “Semua langkah telah diambil untuk memastikan kelangsungan negara dan untuk melindungi bangsa. Demokrasi dan Republik ini akan menang,” tegasnya seperti dilansir The Daily Beast.

Joseph dalam pernyataannya mengecam tindak penyerangan yang disebutnya sebagai ‘tindakan menjijikkan, tidak manusiawi dan barbar’.

Dokumen Vaksin Internal Thailand Bocor

Sebuah dokumen internal Kementerian Kesehatan Thailand bocor. Memo tersebut berisi permintaan agar tenaga kesehatan (nakes) negeri itu diberikan vaksin booster COVID-19, dengan vaksin mRNA, untuk memperkuat vaksin Sinovac. Dikutip dari Reuters, memo internal yang telah beredar di media sosial serta diduga sebagai langkah marketing dari pesaing vaksin Sinovac dan berbagai media lokal tersebut telah dikonfirmasi keasliannya oleh Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul.

Di dalam memo itu, ada komentar seorang pejabat yang tidak jelas namanya yang meminta agar nakes tidak disuntik vaksin mRna, karena langkah itu mengakui bahwa vaksin Sinovac ‘tidak efektif’. Komentar dalam memo tersebut langsung seruan dari banyak pihak, terutama pakar kesehatan dan pejabat tinggi dewan medis. Mereka ingin para nakes diberikan vaksin Pfizer.

Tagar “Berikan Pfizer kepada tenaga medis” menjadi tren di Twitter Thailand dengan lebih dari 624.000 tweet pada hari Senin (5/7/2021).

Anutin mengatakan komentar pada suntikan booster itu “hanya pendapat” dan ada panel ahli untuk menetapkan kebijakan vaksin. Dia mengatakan dua dosis vaksin Sinovac efektif dan tetap memberikan hasil yang baik.

Thailand memberikan vaksin Sinovac untuk tenaga kesehatan. Dari hasil studi di negara itu, vaksin Sinovac dilaporkan efektif hingga 95 persen menekan timbulnya gejala corona hingga kematian jika telah disuntik dua dosis.

Selain Sinovac, Thailand juga memberikan vaksin AstraZeneca, yang diproduksi secara lokal oleh perusahaan milik kerajaan Siam BioScience. Pihak berwenang mengatakan vaksin Moderna juga akan tersedia di negara tersebut.