DPR Umumkan Penyakit Jantung Adalah Penyakit Orang Kaya

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ada orang kaya yang membebani keuangan BPJS Kesehatan dengan melakukan klaim untuk tindakan medis berbiaya tinggi. Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago dalam kesempatan terpisah bahkan sampai beberkan sejumlah penyakit berbiaya tinggi yang akhirnya menggerogoti dana BPJS Kesehatan. Awalnya, dia menjelaskan maksud ucapan Budi Gunadi Sadikin soal ‘konglomerat menggerogoti BPJS Kesehatan’.

“Yang dimaksud menkes konglomerat itu adalah orang-orang kaya. Bukan konglomerat seperti taipan,” ungkap Irma memulai penjelasannya dalam sebuah wawancara bersama 20detik belum lama ini. Konglomerat ini, lanjut dia, adalah orang-orang kaya yang seharusnya tidak membebani keuangan negara saat melakukan pengobatan.

“Nah, anggaran BPJS Kesehatan ini, terbesarnya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang memiliki penyakit tidak menular seperti jantung, kanker dan hipertensi,” beber Irma. Bahkan, lanjut dia lagi, ada oknum masyarakat mampu, yang memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk membiayai tindakan medis berbiaya mahal seperti pemasangan ring jantung. “Banyak orang-orang berduit yang memakai kelas 1 (kelas tertinggi di BPJS Kesehatan) untuk mendapatkan fasilitas seperti misalnya pasang ring (jantung). Pasang ring ini, satu ring saja Rp 150 juta,” tegasnya.

Kasus seperti ini lah yang menjadi contoh atau bukti nyata orang-orang mampu atau orang kaya memanfaatkan BPJS Kesehatan sehingga membebani lembaga penjamin kesehatan masyarakat tersebut. “BPJS itu kan subsidi silang. Yang mampu membiaya yang tidak mampu. Kalau ada kejadian begini kan terbalik, orang tidak mampu membiayai yang mampu,” sebut dia. Untuk itu, ia mengaku mendukung kementerian kesehatan untuk melakukan perombakan sistem keuangan dan kepesertaan di BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan trending di Twitter. Netizen ramai mengomentari pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan agar orang kaya diharap jangan membebani BPJS dan negara.
“Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu,” kata Budi kemarin, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022) kemarin.

“Sehingga masyarakat mampu tidak membebani BPJS dan negara tetapi membayar sendiri ke asuransi swasta,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, netizen mempertanyakan sebenarnya BPJS Kesehatan wajib atau tidak bagi semua masyarakat. Mengingat, belakangan pemerintah mendorong agar masyarakat wajib memiliki BPJS Kesehatan yang nantinya juga menjadi berbagai syarat keperluan administrasi. “Tanya aja, BPJS itu wajib diikuti setiap warga tidak sih? Kalau nggak ikut, boleh nggak? Kalau si konglomerat ikut BPJS, menurut saya juga nggak salah kalau dia juga dapat manfaat BPJS,” ujar akun @Mik*, dikutip dari Twitter, Selasa (23/11/2022).

Akun lain juga mengatakan bahwa dirinya selama ini memiliki asuransi swasta. Namun, karena wajib memiliki BPJS Kesehatan dia setiap bulannya juga harus membayar iuran. Tetapi selama ini BPJS Kesehatan tidak dipakai, dan kemungkinan uangnya digunakan untuk orang yang tidak mampu. Menurut akun @Vit**** seharusnya iuran yang tidak dipakai dengan orang yang mampu itu, menjadi membantu BPJS dan negara. “Terus kenapa semua harus punya BPJS ya? Kami punya asuransi swasta yang dipakai terus.. sementara BPJS bayar terus nggak pernah pakai sekalipun.. kelas 1 lagi… nah yang kaya kami pasti banyak, uangnya dipakai bantu yang nggak mampu? Kalau iya artinya kami-kami bantu negara bukan bebani,” tuturnya.

“Dear, bapak Menteri yang terhormat, saya bayar iuran BPJS langsung dari potong gaji tiap bulan loh. Masa disuruh tak bebani BPJS/negara? ya kalo gitu itu BPJS nggak usah diwajibkan toh, yang mampu biar pake asuransi swasta aja,” tulis akun @xx***.