Monthly Archives: April 2008

Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Segera Berakhir Dengan Disahkannya RUU ITE

Setelah melalui pembahasan yang alot di DPR, maka Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), akhirnya disahkan DPR, setelah mengendap hampir 4 tahun.

Payung hukum untuk transaksi elektronik dan hal-hal informasi telematika mempunyai payung hukum, setelah pelaku ekonomi melakukan transaksi bisnis tanpa ada cantelan hukum yang pasti.

Lolosnya RUU ITE juga mengundang tanya? Bagimana tidak, pasal penyebar kebencian (haatzai artikelen) yang gigih diperjuangkan oleh para insan pers “menuju kebebasan berekspresi yang proposional”, dengan era reformasi dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang “menghapus pasal-pasal yang memasung kebebasan insan pers”, merupakan kemenangan bangsa Indonesia, setelah 35tahun terpasung dengan pasal karet yang dipakai penguasa untuk mengontrol setiap berita dan opini di media cetak dan elektronik.

Pasal 27 ayat 3 RUU ITE yang mengatur ikhwal penghinaan atau pencemaran nama baik lewat distribusi dokumen elektronik secara sengaja. Orang yang melakukan hal ini bisa dihukum penjara 6 (enam) tahun atau denda Rp1 miliar.

Pasal 28 ayat 2 RUU ITE mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,agama, ras dan antar golongan juga diancam penjara 6 (enam) tahun atau denda Rp 1 milyar .

Pasal ini menjerat siapa saja yang membuat berita “secara online”, yang terkena tidak hanya para “blogger”, juga para insan pers yang independen dan dari media koran atau majalah yang memuat berita secara online , termasuk para penulis/peneliti yang mengekpresikan media elektronik dan cetak.

Menjadi catatan semua pihak, mengapa pasal pasal karet dan multi tafsir muncul kembali?, secara tidak langsung akan menjadi “alat” penguasa untuk mengontrol, memasung media elektronik dan cetak, karena tidak dijelaskan secara rinci alasan apa pasal tersebut dimunculkan?, kita kembali pada jaman pengekangan tidak hanya insan pers tetapi juga para pemerhati dan penulis yang kerap memberika opini secara kritis dan konstruktif baik di media online atau media cetak, justru akan menjadi bumerang untuk mencicipi pasal pemasungan kebebasan berpendapat ( RUU ITE ) tersebut .

Jika diamati Pasal tersebut , mirip dengan Pasal 154 KUHP tentang larangan penyebaran kebencian dimuka terhadap pemerintah dan Pasal 155 KUHP tentang larangan larangan menyiarkan kebencian terhadap pemerintah, perbedaan pada RUU ITE kebencian terhadap individu atau golongan. Setelah diajukan uji materi kelompok insan pers, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk mencabut pasal penyebar kebencian dalam KUHP tersebut , semua pasal karet dinilai MK bertentangan dengan kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Sikap Pemerintah yang defensif bahwa aturan tidak dibuat dengan motivasi mengekang pers sangat disayangkan, makin teringat pernyataan Prof Satjito Rahardjo guru besar FH Undip Semarang bahwa Undang-undang adalah cacat sejak dilahirkan , membenarkan RUU ITE sudah membawa kontroversial, walau muatannya sangat diperlukan dan mengatur semua keperluan informasi teknologi dan transaksi elektronik , menjadi cacat dengan adanya kandungan pasal penyebar kebencian, walau secara sadar dan tak sadar jika tidak segera disikapi maka akan membawa korban setelah diundangakan oleh pemerintah menjadi Undang-undang (tempo 9 April 2008).

Kebebasan berekspresi melalui media masa yang diraih para pejuang reformasi dengan dicabutnya pasal menebar kebencian oleh MK tentunya jangan di sia-siakan , dengan membuat aturan lain walau hakikatnya sama , kebebasan yang diberikan kepada akan percuma jika membiarkan pasal 27 ayat3 dan pasal 28 ayat 2 RUU ITE , kiranya belum terlambat jika segera dilakukan penyempurnaan atau menunggu setelah menjadi Undang-undang diajukan uji materi di MK.

Pemerintah China Temui Dalai Lama Untuk Dialog

Pemerintah China menyatakan akan bertemu wakil pribadi pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, dalam waktu dekat. Pertemuan itu merupakan yang pertama sejak kerusuhan pecah di Tibet.

Kantor berita Xinhua, Jumat (25/4), melaporkan, keputusan itu diambil karena permintaan berulang kali dari Dalai Lama untuk berdialog.

”Melihat permintaan yang berulang kali dari pihak Dalai Lama untuk melakukan dialog, departemen terkait akan mengadakan kontak dan konsultasi dengan wakil pribadi Dalai Lama dalam beberapa hari mendatang,” demikian dilaporkan Xinhua, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Beijing menghadapi tekanan internasional untuk bertemu dan berdialog dengan Dalai Lama setelah kerusuhan pecah di Lhasa, ibu kota Tibet, 14 Maret. China menuding kelompok Dalai Lama berada di balik kerusuhan menjelang Olimpiade Beijing 2008.

”Melalui kontak dan konsultasi, diharapkan pihak Dalai Lama akan mengambil langkah kredibel untuk menghentikan aktivitas yang bertujuan memisahkan diri dari China, berhenti merencanakan dan menghasut kekerasan, dan berhenti mengganggu serta menyabotase Olimpiade Beijing 2008 supaya tercipta suasana dialog,” sebut Xinhua.

Pemerintah China dan Dalai Lama mulai menggelar pembicaraan diam-diam pada akhir tahun 2002, tetapi terhenti. Pembicaraan terakhir yang diketahui terjadi antara Juni dan Juli 2007.

China telah enam kali mengadakan kontak dengan perwakilan Dalai Lama, tetapi tidak membuahkan hasil. Pemerintah China meminta Dalai Lama memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya menghapus tuntutan Tibet merdeka sebelum bertemu secara pribadi dengan Dalai Lama.

Sambut baik

Dalai Lama menyambut baik niat Beijing untuk bertemu dengan perwakilannya. Seperti diungkapkan juru bicara Dalai Lama, Tenzin Takla, pertemuan itu merupakan langkah yang tepat.

”Hanya pertemuan empat mata yang bisa membawa resolusi isu Tibet. Sejak 10 Maret saat protes terjadi, Dalai Lama berupaya keras untuk merangkul China dan berharap isu Tibet dapat diselesaikan melalui dialog,” kata Takla di Dharamsala, India, pusat pemerintahan Tibet di pengasingan.

Juru bicara pemerintahan Tibet di pengasingan, Thubten Sampel, juga menyambut baik niat Beijing. ”Sampai sekarang kami belum menerima undangan dari pihak China, tetapi jika benar, inilah yang kami inginkan,” ujarnya.

”Jika (laporan Xinhua) akurat, kami menyambut baik karena tidak ada alternatif selain dialog untuk menyelesaikan isu Tibet,” kata Sampel.

Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso, Jumat, mengharapkan adanya perkembangan positif soal isu Tibet. Barroso, yang memimpin rombongan delegasi UE, berada di Beijing untuk bertemu Perdana Menteri China Wen Jiabao.

”Kami berbicara secara terbuka dan terus terang soal isu Tibet. Saya menegaskan kembali posisi Uni Eropa dalam persoalan ini dan saya berbesar hati mengenai Tibet,” kata Barroso.

Sebelumnya, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yang memegang kepresidenan UE pada Juli, menyatakan belum memutuskan akan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Beijing atau tidak. Kehadirannya, kata Sarkozy, bergantung pada ada tidaknya dialog antara China dan Dalai Lama

Mantan Gubernur Jakarta Sutyoso Paling Favorit Untuk Jadi Presiden Indonesia 2009

Kalangan politisi dan pengamat terkejut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso unggul dibanding sejumlah tokoh lain dalam survei lembaga penelitian dan pengembangan sebuah koran nasional terkemuka tentang calon presiden mendatang.

“Padahal Sutiyoso tidak punya partai politik dan belum riil didukung partai politik besar,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz yang dihubungi di Jakarta, Minggu.

Sebuah koran nasional terkemuka pada Sabtu (19/4) memberitakan hasil survei lembaga penelitian dan pengembangan koran itu dari jajak pendapat para ketua dan sekretaris jenderal 20 partai politik tentang calon presiden mendatang.

Sebesar 10 persen responden menyebut Sutiyoso layak menjadi Presiden. Sutiyoso mengungguli nama Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Fadel Muhammad.

Sementara 30 persen responden tidak menjawab dan 20 persen responden belum menentukan pilihan.

Irgan tidak bersedia menyebut apakah dia turut menjadi responden dan memilih Sutiyoso atau tidak.

Namun Irgan mengakui sejumlah partai politik cenderung menginginkan calon presiden alternatif untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 2009.

“Calon alternatif iya tetapi sebenarnya masih jauh bagi PPP untuk menentukan calon presiden karena selain Pemilu Legislatif belum digelar kami harus menakar kemampuan partai sebelum mementukan calon presiden,” katanya.

Sementara itu pengamat politik Dr. Sukardi Rinakit menyatakan Sutiyoso merupakan tokoh yang diperhitungkan dalam pemilihan presiden mendatang.

Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Syndicate – sebuah lembaga penelitian independen – itu ada dua faktor kondisi yang memunculkan nama Sutiyoso.

“Pertama karena memang lagi krisis tokoh dan yang kedua karena memang sudah ada komunikasi dukungan antara partai politik dengan Sutiyoso,” kata Cak Kardi, panggilan akrab Sukardi Rinakit.

Namun, katanya, survei tersebut tidak dapat dijadikan ukuran baku karena partai-partai politik tidak akan akan selalu konsisten dengan pilihannya saat ini seiring dengan dinamika yang ada.

“Sangat mungkin partai politik akan goyah dan mengarahkan pilihan ke tokoh lain,” katanya

Desi Anwar Membantu Penembakan Terhadap Ramos Horta

Presiden Timor Leste Ramos Horta menuding wartawati Metro TV Desi Anwar membantu tokoh pemberontak, Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap Horta di Dili, 11 Februari 2008.

Dalam keterangan pers dengan media internasional pekan lalu, Horta yang baru sembuh dari perawatan luka tembak di sebuah rumah sakit di Australia, paling tidak menyebut tiga kali nama Desi Anwar untuk memperkuat tuduhannya.

“Tuan Alfredo Reinaldo memiliki banyak kontak di Indonesia. Ia pergi ke negeri itu dengan dokumen palsu. Siapa yang memberikan dokumen palsu itu kepadanya di Atambua? Kami tahu siapa yang melakukannya,” kata Horta.

Wartawan yang hadir menunggu dengan antusias kalimat berikutnya dari mulut Horta. Mereka ingin tahu apakah Presiden Timor Leste itu akan menyebut nama pihak yang membantu pemimpin kelompok tentara pembelot yang tewas dalam insiden serangan itu. Ini tentu bisa menjadi berita utama di media. Bisa jadi “breaking news”.

Horta lalu “feeding the beast” (istilah bagi media yang lapar terhadap berita besar) dengan menyebut sosok di belakang Alfredo.

“Pihak berwenang di Atambua memberikan dokumen palsu dengan bantuan wartawati Metro TV Desi Anwar,” ujar Horta.

Semua yang hadir di konferensi pers itu tentu kaget. Tidak menduga sama sekali. Biasanya wartawan hanya melaporkan berita. Kali ini wartawan menjadi berita, bahkan dituding bersekongkol membantu kelompok pembunuh presiden!

Horta berjanji akan melakukan “complain” ke lembaga wartawan internasional yang bermarkas di Brussel karena “tindakan mereka nyaris membuat saya, seorang presiden yang terpilih secara demokratis, terbunuh.”

Horta tidak akan bisa diam sampai “kebenaran” terbuka.

“Bilamana perlu saya akan angkat masalah ini ke Dewan Keamanan PBB sebagai mana kasus pembunuhan terhadap Perdana Menteri Lebanon,” ujar Horta.

Berita tuduhan Horta bahwa wartawan Indonesia, Desi Anwar, terlibat dalam membantu serangan terhadap Presiden Timor Leste pun tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Saat konfirmasi dengan Desi Anwar untuk mengecek kebenaran tuduhan itu. Wartawati itu mengatakan sambil terkekeh bahwa banyak media yang mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Desi sudah ditelefon banyak pihak, dari dalam dan luar negeri, sebagian besar wartawan, yang ingin melakukan konfirmasi.

Desi membantah keras tuduhan Horta yang mengatakan dirinya membantu Alfredo Reinado berkunjung ke Indonesia untuk wawancara pada 23 Mei 2007.

“Ini sangat lucu dan tidak masuk akal. Sama sekali tidak benar,” katanya.

Sebelumnya, Horta diberitakan menuduh Desi Anwar membantu Alfredo Reinado berkunjung ke Indonesia untuk wawancara pada 23 Mei 2007.

Terhadap tudingan itu, Desi Anwar mengaku hanya bisa tertawa.

“Mudah-mudahan berita ini bukan bagian dari April Mop,” katanya terkekeh.

Ia menyayangkan seorang Presiden bisa menyampaikan tudingan yang tidak didasari bukti-bukti dan data yang akurat. Ia mendoakan Horta betul-betul sehat kembali.

“Saya berdoa untuk kesembuhan Horta. Saya juga berdoa untuk masa depan negerinya,” kata wartawati yang telah mewawancarai sejumlah tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Jenderal Pervez Musharraf, dan mantan Presiden Cina Jiang Zhemin.

Bukan yang pertama

Benarkah Desi Anwar Bantu Penembak Ramos Horta?

Kasus Desi Anwar bukan yang pertama. Koresponden kantor berita Jiji Press di Filipina, Dana Batnag, juga mengalami nasib yang sama.

Dana, yang pernah menepuh studi di Ateneo de Manila University, menjadi berita pada 24 Januari 2008.

“Kawan kita Dana Batnag kini jadi berita. Ia dituduh oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) telah membantu pemimpin kudeta, sehingga dia bisa keluar dari Hotel Peninsula, Manila, yang dijadikan markas tentara pemberontak,” begitu “e-mail” yang terima ANTARA beberapa waktu lalu.

Dana dituding telah memberikan kartu pers kepada Kapten Nicanor Faeldon sehingga pemimpin pemberontak itu bisa meninggalkan hotel bersama-sama dengan para wartawan dan lolos dari pandangan 1.500 polisi yang menyerbu hotel tersebut.

Tentu saja Dana membantah. Ia hadir di Hotel Peninsula untuk meliput, bukan untuk membantu membebaskan pemberontak. Kamera CCTV memang merekam Dana sedang berbicara dengan Faeldon. Tapi itu sebuah wawancara dan dilakukan bersama-sama tiga lusin wartawan lain.

Gambar CCTV, yang belakangan diputar oleh sejumlah stasiun televisi, tidak memperlihatkan Dana memberi Kapten Faeldon sebuah kartu pers sehingga dia bisa lolos dari pemeriksaan polisi.

“Sangat tidak masuk akal kalau saya dituduh ikut membantu pelarian Kapten Faeldon,” tegasnya.

“Saya merasa tersanjung menjadi korban fitnah pemerintah terhadap pekerja media, tapi sejatinya saya tidak melakukan semua yang dituduhkan itu,” katanya lagi.

Respon organisasi pers

Sangat menarik membandingkan kasus Dana Batnag di Filipina dengan Desi Anwar di Indonesia, terutama respon masyarakat dan tokoh media terhadap dua kasus serupa tapi tak sama itu.

Asosiasi Koresponden Asing di Filipina (FOCAP), di mana Dana menjabat sebagai Wakil Ketua, mengeluarkan pernyataan yang mendukung wartawati tersebut.

“Kami mendesak agar aparat menghentikan fitnah terhadap media,” tulis FOCAP.

Persatuan Wartawan Nasional Filipina (NJUP), semacam PWI di Indonesia, malah dengan gamblang menyatakan “laporan yang mengkaitkan wartawan dalam pelarian Kapten Faeldon dikeluarkan oleh penyebar rumor yang pengecut.”

“Kami menantang polisi untuk membuktikan tuduhan itu. Jika tidak, hentikan fitnah terhadap media,” tulis NJUP.

Organisasi wartawan itu yakin Dana hanya dijadikan kambing hitam dari kegagalan polisi menangkap pemimpin pemberontak.

Itu di Filipina. Lain dengan di Indonesia. Hampir tidak satu tokoh media ataupun organisasi wartawan di Tanah Air yang memberikan perhatian kepada Desi Anwar. Seperti Dana Batnag, Desi dituduh membantu pemberontak. Tapi nyaris tidak ada yang membela. Desi dibiarkan sendirian membela diri. Setiap orang memang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

Tokoh Pemuda Hercules Ditahan Polisi Karena Menyembunyikan Tersangka Penembak Presiden Timor Leste

JAKARTA – Tokoh pemuda Hercules dibekuk petugas Densus 88 dengan tuduhan menyembunyikan tiga tersangka penembak Presiden Timor Leste, Ramos Horta. Dia diamankan di rumahnya di kawasan perumahan Taman Kebon Jeruk, Jakbar.

Dari rumah Hercules, polisi juga menyita dua pucuk senjata api tak dilengkapi dokumen. Seorang tetangga Hercules mengatakan, saat puluhan polisi datang pada Jumat (18/4) malam, suasana di dalam rumah itu tampak tegang.

Puluhan polisi dipimpin Kepala Detasemen 88 Anti Teror Bom (ATB) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rudi S. “Saya lihat polisi menggiring Hercules ke mobil, lalu dibawa pergi,” kata warga yang tidak mau disebutkan namanya ini, Senin (21/4).

DITUDUH IKUT MEMBANTU
Hercules diserahkan Detasemen 88 ATB ke Bareskrim Mabes Polri. Sumber di Mabes Polri mengatakan Hercules akan dijerat dengan tuduhan ikut membantu tindak kejahatan karena mengetahui ada buronan namun tidak melapor. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol R Abubakar Nataprawira ketika dikonfirmasi mengatakan belum menerima laporan penangkapan Hercules.

Tiga WN Timor Leste tersangka penembak Ramos Horta dan Xanana Gusmao, masing-masing ELC, JG dan ISMS ditangkap Polri di Jakarta. Mereka diburu pemerintah Timor Leste sejak peristiwa penembakan yang terjadi pada 11 Februari 2008.

Hillarry Ungguli Obama Bila Perlu

Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, memerlukan kemenangan besar dalam pemilihan pendahuluan di Negara Bagian Pennsylvania, 22 April. Dalam jajak pendapat oleh RealClearPolitics, Hillary hanya unggul 6 persen atas rivalnya, Barack Obama.

Sejumlah pengamat yakin Hillary perlu unggul setidaknya dua digit atas Obama di negara bagian kelas pekerja itu. Saat ini Hillary masih tertinggal dalam perolehan delegasi dari Obama.

”Dia menghadapi situasi di mana angka benar-benar tidak mendukung. Pertanyaan yang sekarang banyak beredar di kalangan Demokrat: mengapa terus (bersaing) jika Anda benar-benar tak bisa menang,” kata Julian Zelizer, pakar dari Princeton University, Minggu (20/4).

Jika Hillary berhasil menang di Pennsylvania, akhir permainan partai dan sembilan kontes yang tersisa akan ditentukan oleh angka kemenangannya. ”Saya perkirakan dia (Hillary) menang. Pertanyaannya, apakah kemenangan itu lewat 10 angka atau lebih atau kurang 10 angka,” kata Tom Baldino, profesor ilmu politik di Wilkes University, Pennsylvania.

Selain jajak pendapat oleh situs RealClearPolitics, sejumlah jajak pendapat hanya memberikan kemenangan sebesar lima persen atau kurang untuk Hillary. Sebuah kekalahan di Pennsylvania, seperti dikatakan Gubernur New Jersey Jon Corzine, akan menjadi ”kesulitan”.

Kubu Hillary sendiri mengakui, sebuah kemenangan besar di Pennsylvania sulit diraih. ”Ini tidak akan jadi ledakan. Kami perlu menang hari Selasa nanti, tetapi kami memperkirakan hanya kemenangan tipis,” kata Nick Clemons, direktur kampanye Hillary di Pennsylvania.

Penampilan kuat Obama akan membantu dia keluar dari kesulitan yang membelitnya dalam kampanye selama enam pekan ini. Obama sempat ”menyakiti” hati kelas pekerja kulit putih di Pennsylvania dalam sebuah kampanyenya, dengan mengatakan bahwa dalam situasi yang pahit, mereka akan beralih ke senjata dan agama.

Lempar tuduhan

Menjelang pemilihan pendahuluan di Pennsylvania, Hillary dan Obama saling melemparkan tuduhan bahwa rivalnya menyebarkan kampanye negatif. Obama menuding Hillary menggunakan taktik negatif dan mengubah posisi dalam isu-isu penting.

”Yang terjadi adalah Senator Clinton menginternalisasi banyak strategi dan taktik yang membuat Washington menjadi tempat yang menyedihkan, di mana yang kami kerjakan hanyalah perang mulut dan berkelahi,” kata Obama di Paoli, Sabtu.

Kubu Hillary membalas dengan mengatakan Obama-lah yang berkampanye negatif. ”Dia selalu berkata dalam pidatonya bahwa dia menjalankan kampanye positif, tetapi justru melakukan sebaliknya,” kata Hillary saat kampanye di California.

Saat ini Obama memimpin dalam perolehan delegasi atas Hillary dengan 1.645 berbanding 1.507. Diperlukan 2.025 delegasi untuk menjadi nomine Partai Demokrat.

Beberapa jajak pendapat menunjukkan Obama masih unggul atas Hillary secara nasional. Jajak pendapat oleh Newsweek menunjukkan, Obama unggul 19 poin dengan 54 persen, mengungguli Hillary yang memperoleh 35 persen.

Mafia Koruptor Indonesia Lebih Berbahaya Dari Mafia Itali

Ini negeri para mafioso. Segala jenis mafia ada. Sebutlah mafia kayu, mafia preman, mafia pendidikan, mafia haji, dan paling utama mafia koruptor. Seakan semua abadi karena absennya efek jera. Hukum sebagai sistem penjatuh sanksi kehilangan efektivitasnya.

Mengapa ini terjadi? Penyebabnya, hukum sendiri mandul karena kontaminasi korupsi peradilan. Maka, tidak ada jalan lain, kecuali mengenyahkan praktik mafia peradilan dari bumi pertiwi.

Pembersihan aparatur hukum itulah yang seharusnya menjadi prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Efek jera hukum harus dikembalikan. Pemberantasan judicial corruption adalah pintu pertama dan utama yang harus dibuka untuk membongkar berbagai korupsi di bidang lain, utamanya korupsi politik. Selama hukum tidak dibersihkan dari anasir jual- beli keadilan, political corruption akan selalu membajak keadilan.

Artinya, untuk membersihkan korupsi, mau tidak mau hukum harus disucikan dari praktik korupsi itu sendiri. Hanya sanksi hukum efektif yang bisa menjadi rel bagi penyimpangan perilaku politik. Perlu diingat, perilaku politik yang korup adalah sumber segala kerusakan sebab politik adalah saudara kembar kekuasaan, padahal kekuasaan cenderung korup.

Tugas KPK

Mengapa KPK diberikan amanah untuk fokus memberantas korupsi politik dan peradilan?

Pertama, KPK relatif lebih bersih dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Seandainya institusi kejaksaan dan polisi tidak merupakan salah satu episentrum mafia peradilan, pembersihan oleh KPK tidak diperlukan. Namun, karena oknum jaksa dan polisi nakal adalah fenomena ”nila sebelanga di antara susu setitik”, pembersihan harus dari luar.

Kedua, KPK adalah komisi negara yang independen, berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian, di bawah supervisi presiden. Maka, independensi KPK diperlukan guna membongkar inti korupsi yang tidak jarang ada di urat nadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Apa yang perlu dilakukan KPK? Strategi luar biasa pemberantasan korupsi harus dilakukan menyeluruh melalui pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pencegahan untuk memberi pendidikan bagi masyarakat bahwa korupsi itu kejahatan maha-haram. Dan pendekatan pendidikan dapat dilakukan banyak institusi, termasuk pendidikan, dari play group hingga perguruan tinggi.

Jadi, yang harus diprioritaskan KPK sebagai institusi penjera adalah tetap melakukan penindakan yang efektif dengan terus menghadirkan terapi kejut. Penangkapan tangan harus dilakukan secara terpilih dan tepat sasaran. KPK jelas tidak dapat menindaklanjuti puluhan ribu laporan korupsi dari masyarakat, tetapi harus ”memilih” target episentrum korupsi. Jika ada korupsi di Senayan, yang menjadi sasaran tembak adalah aktor utama, bukan hanya aktor lapangan. Jika ada korupsi di kejaksaan, pembongkaran menuju sel inti korupsi tidak hanya mengorbankan perantara suap di lapangan.

Terfokus

Mengapa penindakan terfokus harus dilakukan? Alasannya, elite yang korupsi bukan karena tidak tahu peraturan. Anggota DPR yang korupsi pasti bukan karena mereka tidak paham bahwa menerima uang suap untuk pengalihan areal hutan lindung bertentangan dengan peraturan perundangan. Juga mustahil seorang jaksa tidak mengerti, menerima uang miliaran rupiah dari pihak yang terkait kasus adalah tindakan haram mafia peradilan.

Bagi pelaku elite, yang seharusnya melek hukum dan paham korupsi, tidak diperlukan pendekatan pendidikan. Alasannya, para koruptor kerah putih bukan melakukan corruption by need, tetapi corruption by greed. Pendidikan antikorupsi hanya efektif dilakukan bagi koruptor karena kebutuhan (need), bukan karena keserakahan (greed). Terhadap pelaku corruption by greed, diperlukan tindakan yang menjerakan.

Terkait penindakan yang menjerakan pun diperlukan pembenahan sistem hukum pemidanaan agar efek jera benar-benar hadir. Selama tahun 2007, Putusan Pengadilan Tipikor rata-rata menjatuhkan vonis 4,4 tahun penjara bagi koruptor. Rata-rata hukuman itu sama sekali tidak memadai untuk membuat kapok pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah. Belum lagi sistem lembaga pemasyarakatan memanjakan para narapidana korupsi dengan kemungkinan fasilitas hotel berbintang dan diskon remisi penjara besar-besaran. Maka, tidak tertutup kemungkinan, setelah divonis bersalah, sang koruptor tetap beruntung mendapat remisi, bahkan tenang menikmati hasil korupsinya.

Untuk mempertegas pemberantasan korupsi, pemidanaan penjara harus lebih maksimal, jika perlu hukuman seumur hidup atau mati. Selain itu, pemberian pengampunan sejenis grasi maupun remisi harus dihentikan dulu. Moratorium grasi dan remisi itu tidak melanggar HAM karena secara hukum adalah hak prerogatif presiden. Jika presiden memberlakukan moratorium grasi dan remisi, hal itu tidak ada pelanggaran konstitusional.

UU Pengadilan Tipikor

Terkait pidana penjara yang menjerakan, eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus diselamatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memberi masa transisi tiga tahun untuk pembuatan pengadilan korupsi terpisah dari peradilan umum. Ini untuk menjamin tiadanya dualisme penanganan kasus korupsi, yang berdampak hadirnya peradilan korupsi yang berbeda dan diskriminatif. Putusan MK itu dikeluarkan Desember 2006. Namun, hingga 1,5 tahun belum juga dilaksanakan dengan hadirnya UU Pengadilan Tipikor. Padahal, tahun 2009, batas akhir masa transisi, adalah tahun pemilu. Maka, sulit mengharapkan UU itu akan mendapat perhatian. Untuk itu, UU Pengadilan Tipikor harus disahkan dan berlaku tahun 2008.

Perlu dicatat, ketiadaan Pengadilan Tipikor sama dengan membunuh agenda pemberantasan korupsi karena KPK tanpa Pengadilan Tipikor sama dengan institusi cacat tanpa kewenangan penindakan. Maka, presiden dan DPR harus segera bergerak menyegerakan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor dan menghalangi para mafioso korupsi kegirangan karena tandem KPK hilang.