Monthly Archives: September 2011

Monumen Budak Seks Jepang Semasa Perang Dunia Kedua Akan DIbangun Disebelah Kedutaan Besar Jpeang Di Korea Selatan

Gedung Kedutaan Besar Jepang di Seoul, Korea Selatan, akan mendapat kawan baru. Namanya, Monumen Perdamaian. Menurut rencana, sebagaimana warta AP dan AFP pada Rabu (28/9/2011), monumen itu bakal dibangun oleh sokongan sejumlah perempuan tua yang mengaku, pada masa sekitar Perang Dunia II, menjadi budak seks tentara Jepang.

Lantaran ide itulah, Jepang pun terkesan berang. “Kementerian Luar Negeri Jepang telah meminta kami untuk mencegah rencana pendirian monumen perdamaian,” kata pejabat Kemenlu Korsel.

Namun permintaan tersebut, menurut seorang pejabat, sulit direalisasikan pemerintah Korsel. Soalnya, pembangunan monumen di negara mereka tidak memerlukan persetujuan pemerintah

Sebuah LSM yang mewakili korban perbudakan seks tentara Jepang -seperti dilaporkan kantor berita Yonhap- menyatakan monumen akan dibangun pada Desember nanti, bertepatan dengan 1.000 hari unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang atas kejadian tersebut.

Tiap Rabu

Demonstrasi atas perilaku tentara Jepang pada masa perang digelar secara rutin oleh para korban setiap hari Rabu di depan Kedutaan Besar Jepang. Mereka meminta permintaan maaf dan pemberian kompensasi langsung dari pemerintah Jepang.
Korsel sebelumnya telah mengajukan upaya perundingan dengan Jepang tentang masalah ini. Kendati begitu, Jepang tidak menanggapinya.

Persoalan perbudakan seks oleh tentara Jepang selama menduduki Korea, bagaimanapun menjadi isu paling sensitif dalam hubungan kedua negara. Korea diduduki oleh Jepang secara brutal mulai tahun 1910 sampai 1945.

Jepang sejauh ini telah mengakui bahwa tentaranya selama masa perang menggunakan budak seks, tetapi menolak memberikan kompensasi langsung kepada korban. Alasan yang selalu dikemukakan adalah bahwa masalahnya sudah dituntaskan dalam perjanjian normalisasi dengan Korsel pada 1965.

Pemerintahan Jepang di bawah perdana menteri baru Yoshihiko Noda menjadi pusat perhatian China dan Korea Selatan (Korsel). Sementara China memilih mencermati dengan hati-hati, Korsel sudah berkomentar.”Jepang mesti tetap mengingat sejarah perang. Kini Jepang pun harus membayar konpensasi untuk perempuan-perempuan Korsel yang dijadikan budak seks dalam perang masa lalu oleh Jepang,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

Namun begitu, Korsel, sebagaimana warta Xinhua pada Jumat (2/9/2011), mengucapkan selamat atas kabinet baru Jepang. “Semoga Jepang tetap belajar pada sejarah. Dengan begitu, hubungan kedua negara makin erat dan mengemuka,” pesan kementerian tersebut.

Luka sejarah soal budak seks memang masih lekat di pelupuk mata Korsel. Negeri Ginseng itu meminta Jepang mengakui kesalahannya terkait tingkah laku Jepang saat menjadi penguasa dalam perang sejak 1910-1945. Catatan pemerintah Korsel menunjukkan, hingga 1990, masih ada 234 perempuan korban perilaku penjajah Jepang.

Sejatinya, jumlah itu merupakan bagian dari 200.000 perempuan yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang di masa imperialismenya di kawasan Asia. Termasuk di sini adalah China dan Indonesia.

Advertisements

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa Ingin PBB Di Reformasi dan Indonesia Diberi Tempat Istimewa

Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang saat ini beranggotakan 193 negara, memperkuat peran sentralnya dalam mendorong kerjasama negara di dunia dengan melakukan reformasi.

“Guna mengatasi tantangan baru dan yang akan muncul serta mengetahui kesempatan baru, reformasi PPBB merupakan kunci,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang ke-66 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Reformasi PBB, kata Marty, merupakan satu-satunya jalan untuk membuat PBB tetap relevan dan memastikan kerjasama dunia dalam mengatasi tantangan global.

Ia mengingatkan bahwa dunia terus dihadapkan pada berbagai tantangan rumit, mulai dari ancaman senjata nuklir, perompakan, terorisme, krisis keuangan dan ekonomi hingga keadaan terburuk serta paling mendasar, yang ditemui di berbagai penjuru dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan sangat parah.

Dunia juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam, masalah ketahanan pangan dan energi, intoleransi, diskriminasi serta penguasa lalim, yang menindas keinginan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mengingat tidak dapat dipecahkan secara nasional, tantangan itu seharusnya dapat memotivasi negara untuk mendorong kemitraan dan kerjasama di antara mereka, kata Marty.

“Pertama, kita perlu memperkuat multilateralisme untuk mengatasi tantangan global. Itu berarti peran sentral PBB,” katanya mengingatkan.

Melalui reformasi, kata Marty, harus dipastikan bahwa PBB dan proses di badan dunia itu dalam pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, transparan dan melibatkan semua pihak.

Indonesia menginginkan seluruh masalah kunci reformasi PBB dibahas sebagai bagian integrasl dari paket terpadu, termasuk menyangkut Dewan Keamanan.

“Dewan Keamanan harus dapat mencerminkan keadaan dunia saat ini dengan lebih baik. Dewan Keamanan harus lebih mewakili, transparan dan efektif,” kata Marty.

Selain secara multilateral, Indonesia juga mengingatkan bahwa kerjasama dan kemitraan antara PBB dengan lembaga kawasan merupakan kunci lain untuk mengatasi tantangan global saat ini.

Dalam pidatonya, Marty juga menyentuh beberapa soal lain, termasuk yang mencuat dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi di Sidang Umum sejak Senin (19/9) lalu, yaitu permohonan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.

“Dalam mendorong perdamaian dan pembangungan di kawasan Timur Tengah, langkah pertama dan yang utama harus dilakukan adalah mengkoreksi ketidakadilan sejarah, yang dibiarkan berlangsung lama terhadap rakyat Palestina,” kata Marty.

Marty menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk hidup secara bebas, damai, adil dan bermartabat di tanah air mereka sendiri telah berlangsung lama dan tidak akan pernah berhenti.

“Karena itu, Indonesia sangat mendukung keinginan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB. Itu sejalan dengan visi solusi dua negara, yaitu penyelesaian secara damai, adil dan terpadu di Timur Tengah,” katanya.

Selain menyampaikan pernyataan Indonesia, pada Senin, Marty juga melakukan serangkaian pertemuan dwipihak di sela-sela sidang Majelis Umum, termasuk dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat William J Burns dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil El Araby.

Marty mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Burns, keduanya antara lain membahas hubungan dwipihak, persiapan kunjungan Presiden Barack Obama ke Bali pada November nanti, serta persiapan pelaksanaan temu puncak Asia Timur.

Sementara itu, dengan Nabil El Araby, Marty membahas keinginan Indonesia meminta status peninjau di Liga Arab.

“Tentu, Indonesia tidak bisa menjadi anggota, tapi melihat kesinambungan penanganan masalah dari Liga Arab ke Organisasi Kerjasama Islam, ke Gerakan Nonblok dan masalah multlateral lain, Indonesia merasa perlu –sebagaimana halnya sekarang juga sedang merintis status peninjau di Uni Afrika– minta status peninjau di Liga Arab,” katanya.

Denda Tilang Parkir Pejabat Indonesia Di New York Sampai Juli 2011 Adalah 16,7 Juta Dollar

Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo menyebutkan masalah utama pembengkakan beban denda akibat melanggar ketentuan parkir bagi perwakilan Indonesia di New York disebabkan keterbatasan tempat parkir bagi para diplomat. “Ini bukan soal baru, ini sudah terjadi sejak lama,” kata Triyono di Hotel Bidakara, Selasa, 27 September 2011.

Dia mencontohkan, kantor perwakilan Indonesia di New York hanya mendapatkan satu jatah parkir. Padahal, ada 35 pejabat diplomatik di kota itu. Begitu pula pejabat diplomatik negara lain. Di kota ini, Indonesia memiliki dua kantor perwakilan, yakni Konsulat Jenderal dan Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah Kota New York mengeluhkan besarnya tunggakan denda tilang parkir sejumlah diplomat dari sejumlah negara. Mesir menjadi negara paling besar yang memiliki utang parkir, yakni USD1,9 juta, lalu diikuti Nigeria USD1 juta. Adapun Indonesia tercatat pada urutan ketiga dengan tunggakan sebesar US$ 750 ribu atau sekitar Rp 6,7 miliar. Departemen Keuangan Pemerintah Kota New York mengatakan, sampai akhir Juli 2011, total denda tilang parkir mencapai USD 16,7 juta.

Saat ini, kata Triyono, Kantor Perwakilan Komunitas Diplomat Asing (Hospitality Community) di New York tengah mencari solusi atas masalah perparkiran para diplomat ini. Keputusan apakah pemerintah Indonesia akan memenuhi pembayaran tunggakan tergantung hasil pembicaraan kantor perwakilan dengan pemerintah New York. “Biar mereka yang menyelesaikan, nanti kami lihat saja,” ujarnya.

Ikhwal besarnya tagihan itu, Triyono menyebutkan itu berasal dari akumulasi jumlah tagihan selama bertahun-tahun. Tagihan berasal dari denda tilang karena pejabat diplomat memarkir mobilnya melebihi batas waktu dan beberapa tagihan karena parkir tidak di tempat yang dibolehkan.

Selain itu, dia juga mendesak pemerintah New York untuk memperbaiki layanan fasilitas parkir, paling tidak menambah kapasitas parkir untuk para diplomat.

Adegan Perdana Menteri Australia Julia Gillard Bercumbu Sambil Telanjang dengan Alas Bendera Australia Beredar Di Internet

Para anggota parlemen Australia dikagetkan dengan tayangan komedi satire televisi yang menunjukkan adegan “Perdana Menteri Julia Gillard” bercumbu dengan pasangannya beralaskan bendera Australia dengan lokasi di kantornya. Sebagian besar kritik terhadap tayangan itu datang dari partai oposisi Koalisasi Nasional-Liberal. Adegan itu akan on air pada acara ABC’s At Home with Julia Kamis malam waktu setempat.

Dalam episode At Home With Julia yang kontroversial itu komedian Amanda VBishops berperan sebagai Julia Gillard. Sementara Phil Lloyd berperan sebagai partner-nya, Tim Mathieson.

Adegan itu dibuat dengan alasan Gillard dan Mathieson memutuskan ingin melakukan sesuatu untuk menghangatkan hubungan mereka. Ketika pemeran Bill Shorten’s mengetuk pintu kantor sang “Perdana Menteri”, Gillard mengatakan ia sedang melakukan brifing penting. Anggota parlemen, John Forrest, mengaku tersinggung dengan adegan tersebut. “Saya tersinggung, tidak senang dan kami harus mengambil sikap,” ujarnya seperti dikutip situs Heraldsun.

Hal senada diungkapkan anggota Fellow Nationals, Bruce Scott, yang menyatakan tindakan bercinta di kantor perdana menteri adalah suatu hal yang mengganggu dan tidak terhormat. “Tak peduli siapa pun perdana menterinya,” ujar dia. Ia menambahkan, “Jika begini, bagaimana para orang tua bisa meminta anak-anaknya menghormati para pemimpin dan orang-orang tua?”

Menanggapi kritik tersebut, pihak ABC bertahan dengan mengatakan orang lain boleh menggunakan bendera negara mereka untuk apa pun dengan cara bagaimana pun. “Saya tidak melihat mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh perdana menteri kami sebagai lambang cinta?” ujar juru bicara komedi satire itu.

Profesor David Flint, monarchist, menilai tayangan itu sebagai lack of respect. Ia mengatakan adegan itu terlalu jauh. “Saya kira kurang bijak menggunakan bendera sebagai bahan lelucon,” katanya. Sementara Perdana Menteri Julia Gillard enggan berkomentar mengenai hal tersebut.

PBB Deklarasikan Babakan Siliwangi Bandung Sebagai Hutan Kota Internasional

Kota Babakan Siliwangi, Bandung, akan dideklarasikan sebagai Hutan Kota Internasional oleh PBB melalui “United Nation Environtment Programe” (UNEP) pada pekan depan.

Deklarasi itu akan dilaksanakan sebagai pembuka konferensi lingkungan internasional bertajuk Tunza International Children and Youth Conference On the Environment 2011 yang akan digelar pada 27 September 2011.

“Bandung terpilih jadi tuan rumah kegiatan internasional, saya anggap ini jodoh. Karena dengan demikian, keinginan masyarakat Bandung untuk menjadikan Baksil sebagai hutan kota pun jadi kenyataan,” kata Koordinator Bandung Inisiatif Reggi Kayong Munggaran, di Bandung, Jumat.

Saat ditemui dalam acara syukuran sejumlah komunitas di Bandung menjelang deklarasi, di Blok Pamindangan Babakan Siliwangi, ia menyatakan deklarasi pada 27 September 2011 nanti merupakan momen terbesar dalam sejarah konservasi lingkungan di Kota Bandung.

Babakan Siliwangi, kata Reggi, telah lama menjadi kontroversi antara pemerintah kota, masyarakat, dan sejumlah komunitas lingkungan di Kota Bandung.

“Dengan deklarasi ini, masyarakat akan memiliki legitimasi bahwa Baksil merupakan milik publik dan terbuka sebagai ruang publik,” kata Reggi.

Reggi menuturkan, perjuangan mempertahankan Baksil sebagai hutan kota sama halnya dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Saat ini kota Bandung memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30 persen dari luas 16.729 hektar. Maka, kata Reggi, deklarasi Baksil sebagai hutan kota merupakan harga mati bagi masyarakat Kota Bandung.

Lantas, lanjut Reggi, setelah resmi dideklarasikan sebagai hutan kota bukan berarti perjuangan masyarakat Bandung telah usai. Justru perjuangan baru akan segera dimulai.

“Karena nanti Baksil bukan lagi aset pemerintah atau korporasi, bukan lagi aset kota Bandung atau pun masyarakat Jawa Barat. Melainkan aset masyarakat dunia, karena telah menjadi hutan kota internasional,” katanya.

Karena untuk bisa terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Tunza saja bukan hal yang mudah.

Menurut Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF), Ridwan Kamil, proses pengajuan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara pun suatu hal yang luar biasa.

“Tunza adalah kegiatan internasional yang rutin diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Setiap negara berkompetisi untuk menjadi tuan rumah. Namun, beruntung untuk tahun ini Indonesia terpilih dan Bandung sebagai kota tuan rumahnya,” kata Ridwan yang bertindak sebagai mediator antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan sejumlah komunitas di Bandung.

Sebelum resmi dipilih sebagai tempat terselenggaranya Tunza, Bandung sempat bersaing dengan Solo, “namun akhirnya Bandung dengan Babakan Siliwangi-nya yang terpilih,” kata Ridwan.

Rencananya, deklarasi tersebut akan dibacakan oleh sejumlah duta besar negara sahabat dan disaksikan 1.000 pemuda dari 150 negara. Selanjutnya akan diselenggarakan penanaman 1.000 pohon di area hutan kota Babakan Siliwangi.

Raja Media Rusia Memukul Tamu Sampai KO Dalam Acara Debat Karena Kalah Berdebat

Raja media Rusia, Alexander Lebedev, memukul sesama tamu dalam acara debat di televisi tentang perekonomian di Moskow. Lebedev memukul mantan pengusaha perumahan, Sergei Polonsky, dengan dua pukulan sampai dia terjatuh dari tempat duduk. Demikian dilansir BBC Indonesia, Senin (19/9).

Lewat blognya, Lebedev mengatakan Polonsky menjadi agresif dalam acara debat tentang krisis ekonomi global yang disiarkan oleh stasiun NTV Rusia, Ahad kemarin, dan dia menetralisirnya. “Dalam situasi yang kritis, tidak ada pilihan. Saya tidak melihat alasan untuk lebih dulu dipukul. Saya menetralisirnya,” ujarnya.

Sebelum insiden pemukulan itu, Polonsky mengatakan kepada tamu debat lain bahwa dia “rasanya ingin memukul seseorang dan orang itu akan menyesal.” Lebedev kemudian berdiri, melihat ke arah pemirsa dan duduk kembali namun tiba-tiba melepaskan dua pukulan yang membuat Polonsky jatuh tergeletak.

Lebedev merupakan pengusaha terkemuka Rusia. Dia salah satu pemilik koran Rusia Novaya Gazeta bersama mantan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev. Dia juga pemilik saham pribadi terbesar di maskapai penerbangan Aeroflot.

Sementara Polonsky kini sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum. Polonsky tampaknya tidak menderita cedera namun gambar yang diperlihatkan di internet menunjukkan ada luka di lengannya sementara celananya robek.

Namun, celana yang robek itu justru dipertanyakan Lebedev. “Sekarang dia memperlihatkan celananya yang robek dan sulit untuk berkomentar atas hal itu. Dia kena pukul di muka dan dia memperlihatkan robekan di bagian belakang celananya,” tulis Lebedev di blognya

Turki Bangkit Menjadi Kekuatan Regional Dengan Konsep Neo Ottoman

Rania Abouzeid dalam laporannya dari Kairo, Mesir, untuk majalah Time (Selasa, 13 September 2011) menulis, kedatangan PM Turki Recep Tayyip Erdogan ke Mesir disambut laksana bintang rock. Ribuan anak muda yang terlibat dalam Revolusi Februari yang berpuncak dengan mundurnya Presiden Hosni Mubarak mengelu-elukan Erdogan.

Inilah kunjungan seorang pemimpin pemerintahan ke negara yang baru saja disapu gelombang revolusi. Erdogan, selain mengunjungi Mesir, juga mengunjungi Tunisia dan Libya. Ketiga negara itu boleh dikatakan belum ”duduk” mapan, terutama Libya, masih harus bersih-bersih: berjuang.

Apa tujuan Erdogan ke negara-negara itu? Mengutip pendapatnya Samuel Huntington, Turki yang memiliki pengalaman sebagai negara demokrasi bisa menjadi katalis dalam transformasi otokratik Timur Tengah dan mengonsolidasikan reformasi demokratik mereka. Dengan kata lain, Turki bisa menjadi role model bagi negara-negara itu.

Meski Turki, di dalam negeri, tengah mengalami pergulatan dua ”ideologi” besar yang memengaruhi kehidupan mereka, kebijakan luar negeri mereka, yakni antara neo-ottomanisme dan kemalisme (Ömer Taspinar, Turkey’s Middle East Policies, Between Neo-Ottomanism and Kemalism).

Neo-ottomanisme pada dasarnya adalah soft power Turki. Insting neo-ottomanisme lebih percaya diri dan kurang fokus pada ancaman kaum Kurdi. Neo-ottomanisme merangkul suatu visi geostrategik, granstrategik Turki sebagai aktor regional yang efektif dan terlibat langsung, mencoba menyelesaikan masalah-masalah global dan regional.

Karena itu, konsep neo-ottomanisme mungkin menimbulkan agenda imperial, tetapi dalam paradigma neo-ottoman ini, Turki tidak meneruskan kebijakan neo-imperalis sebagai bentuk kebangkitan kembali Kekalifahan Ottoman. Pendek kata, neo-ottomanisme ini sebagai ”soft power” menjadi jembatan antara Timur dan Barat, sebuah bangsa Muslim, negara sekular, demokratik, dan sebagai kekuatan ekonomi kapitalis.

Sementara itu, kemalisme adalah warisan Kemal Ataturk, yang secara resmi menjadi ideologi republik. Kemalisme ini memiliki dua pilar, yakni revolusioner dan sekularisme militan. Dulu, untuk mendirikan sebuah negara republik sekuler dan Barat, Kemal Ataturk menghapuskan Kesultanan Ottoman dan segala perangkatnya. Kemalisme memiliki sebuah ”misi peradaban” yang sangat dipengaruhi Revolusi Perancis, terutama tradisi antiklerikal Perancis. Karena itu, baik di Perancis maupun Turki, agama kemudian menjadi simbol ancient regime.

Pilar kedua kemalisme adalah nasionalisme assimilationis. Rezim Kemalis menolak konsep multikulturalisme; tidak ada struktur komunal yang akan berada di antara republik dan warga negaranya. Kaum kemalis menolak kosmopolitan multinasional dan multietnik. Karena itu, kelompok Kurdi dipandang sebagai ancaman keamanan dan integritas teritorial.

Pertarungan di antara dua ”ideologi” itulah yang juga mewarnai kebijakan luar negeri Turki sekarang ini. Dalam konteks visi geostrategik, neo-ottomanisme menghindari ekspansionisme imperalis, tetapi lebih menonjolkan diplomasi, politik, dan peran ekonomi high profile, untuk Timur Tengah dan Eropa.

Nah, perjalanan Erdogan ke Mesir, Tunisia, dan Libya serta dukungannya kepada Palestina, kiranya lebih merupakan ungkapan dari visi neo-ottomanisme.