Rusia Kerahkan Pasukan Khusus Akhmat Chechen Untuk Hadapi Ukraina dan NATO

Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak terbaru dengan kelompok Akhmat dari pasukan khusus Chechen, untuk menggantikan tentara bayaran Wagner Group di Ukraina. Langkah ini dilakukan sehari setelah bos tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, menolak melanjutkan kontrak dengan Kremlin.

Kontrak terbaru dengan Pasukan Akhmat dilakukan menyusul perintah bahwa semua “unit sukarelawan” harus menandatangani kontrak sebelum 1 Juli, untuk berada di bawah kendali Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Sebagai imbalannya, para pasukan bayaran akan mendapatkan manfaat dan perlindungan yang sama seperti pasukan reguler, termasuk dukungan bagi keluarga jika mereka terluka atau terbunuh.

Bos Wagner Prigozhin akhir pekan lalu menolak untuk menandatangani kontrak semacam itu. Dia juga telah mengumumkan perseteruan dengan Kemhan Rusia dan menuduh Kremlin gagal memasok amunisi yang memadai kepada tentara bayaran Wagner di Ukraina. Prigozhin juga menuduh Shoigu “tidak dapat mengelola formasi militer dengan baik.”

Kontrak yang ditandatangani Kemhan Rusia dilakukan dengan pasukan paramiliter Akhmat, yang sering disebut tentara swasta Ramzan Kadyrov, pemimpin wilayah Chechen. Tak seperti Prigozhin, Kadyrov belakangan ini memilih menahan diri untuk tak mengkritik Kemhan Rusia. Komandan Akhmat, Apty Alaudinov yang ikut dalam penandatanganan kontrak, mengatakan unit tersebut siap mengirim puluhan ribu sukarelawan ke Ukraina.

“Saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus,” kata Alaudinov, usai menandatangani kontrak dengan Rusia. Sementara itu wakil kepala staf umum Rusia, Kolonel Jenderal Alexei Kim mengatakan setelah menandatangani perjanjian dengan Chechen, dia berharap unit sukarelawan lainnya akan mengikuti.

Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) menggelar latihan angkatan udara besar-besaran saat pasukan Ukraina akan menginvasi Rusia. Latihan bertajuk “Air Defender 23” dipimpin oleh Angkatan Udara Jerman dan dimulai sejak Senin (12/6). Latihan militer ini melibatkan 250 pesawat militer dari 25 negara anggota NATO dan mitra termasuk Jepang dan Swedia. Sebanyak 10 ribu prajurit juga ikut berpartisipasi dalam latihan yang berlangsung sampai 23 Juni tersebut.

Ini merupakan latihan angkatan udara terbesar sepanjang sejarah NATO. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan “angkatan udara NATO dalam situasi krisis.” Latihan ini termasuk untuk melindungi anggota dan mitra dari drone dan rudal jelajah jika terjadi serangan di wilayah NATO. “Pesan signifikan yang kami kirimkan yaitu bahwa kami bisa membela diri,” kata Letnan Jenderal Ingo Gerhartz dari Luftwaffe kepada televisi publik pada Senin (12/6).

Diberitakan Al Jazeera, latihan Air Defender 23 dirancang pada 2018 sebagai tanggapan terhadap aneksasi Rusia atas Crimea pada 2014 silam. Kendati begitu, Gerhartz bersikeras latihan ini “tidak ditargetkan pada siapa pun” secara khusus.

Dia juga mengatakan latihan militer ini tidak akan mengirim penerbangan apa pun “contohnya, ke arah Kaliningrad”. Kaliningrad adalah kota di Rusia yang berbatasan dengan negara anggota NATO, Polandia dan Lithuania. “Kami adalah aliansi defensif dan begitulah latihan ini direncanakan,” katanya.

Perang Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak 2022 memang membuat was-was NATO. Bukan cuma NATO, Finlandia dan Swedia pun sampai ketar-ketir hingga meminta bergabung dalam aliansi militer Barat itu.

Finlandia kini sudah menjadi anggota ke-31 NATO. Namun Swedia masih terjegal restu Turki dan Hungaria. Kedua negara Nordik itu mencari perlindungan di NATO karena di bawah Pasal 5 NATO, serangan terhadap salah satu negara anggota bakal dinilai sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Pada Senin, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa kesiapan angkatan udara NATO sangat penting apabila terjadi serangan. Sebab blok itu “merupakan responden pertama untuk mengamankan warga dan juga angkatan bersenjata mereka sendiri.”

Pistorius pun menegaskan latihan ini bertujuan “memperjelas bahwa NATO dan Angkatan Udara Jerman siap untuk membela diri.” Ini berlaku bagi Presiden Rusia Vladimir Putin dan siapa saja yang “mengancam kebebasan dan keamanan kita.”

Pasukan Militer Ukraina Semakin Unggul Setelah Bendungan Nova Kakhovka Diledakan

Ukraina menyatakan pasukan Rusia terpaksa mundur dari lima menjadi 15 kilometer di wilayah Kherson imbas banjir bandang akibat bendungan Nova Kakhovka meledak. Juru bicara komando selatan Ukraina, Natalia Humeniuk, mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa mundurnya pasukan Kremlin secara “praktis mengurangi separuh” kasus penembakan Moskow di wilayah tersebut.

Reuters sejauh ini belum bisa memverifikasi situasi di medan perang. Pihak Rusia juga hingga kini belum berkomentar. Bendungan Nova Kakhovka meledak pada Selasa (6/6) dini hari hingga mengakibatkan air tanggul menerobos masuk ke wilayah perumahan.

Menurut pihak berwenang Kherson, 15 ribu orang mengungsi imbas banjir. Bangunan penduduk, taman kanak-kanak, hingga tempat biara pun tak luput tersapu banjir. Ukraina dan Rusia saling menuding mengenai pelaku peledakan. Namun, mereka tak memberikan bukti yang mendukung klaim tersebut.

Menurut Walikota Nova Kakhovka yang ditunjuk Rusia, Vladimir Leontyev, korban tewas akibat banjir kini mencapai lima orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sampai-sampai mendatangi langsung lokasi kejadian karena besarnya skala bencana. Melalui akun Telegramnya, Zelensky mengatakan dirinya membantu menilai upaya untuk mengevakuasi warga sipil, membagikan bantuan air minum dan kebutuhan lainnya, serta mencoba menghentikan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Zelensky juga menjanjikan bantuan keuangan bagi penduduk dan pemilik bisnis yang rumah dan kantornya tersapu banjir. Diberitakan Associated Press, Gubernur Kherson Oblast, Oleksandr Prokudin, mengatakan tingkat rata-rata ketinggian air di wilayah itu yakni lebih dari 5,6 meter. Sekitar 600 kilometer persegi wilayah juga dilaporkan terendam banjir. Bendungan Nova Kakhovka meledak dan jebol pada Selasa (6/6) dini hari hingga mengakibatkan banjir bandang.

Rusia Dijadikan Kambing Hitam Untuk Peledakan Bendungan Nova Kakhovka

Presiden Rusia Vladimir Putin langsung menuduh Ukraina meledakkan bendungan Nova Kakhovka hingga jebol dan merendam satu kota di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. “Aksi barbar yang bisa menyebabkan bencana lingkungan dan kemanusiaan amat besar,” ujar Putin saat menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Putin kemudian menuding negara-negara Barat berada di balik aksi biadab meledakkan bendungan Kakhovka tersebut. “Presiden Vladimir Putin menyatakan pihak berwenang Kyiv, atas saran Barat, masih mempertaruhkan bahaya di eskalasi permusuhan,” demikian pernyataan yang dirilis Kremlin pada Rabu (7/6), seperti dikutip Reuters.

Putin kemudian mengatakan pemerintah Kyiv melakukan kejahatan perang secara terbuka menggunakan metode teroris dan melancarkan aksi sabotase di wilayah pendudukan Rusia. “Contoh jelas tindakan biadab ini adalah menghancurkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Kakhovka di wilayah Kherson yang menyebabkan bencana lingkungan dan kemanusiaan berskala besar,”kata Putin.

Sebelumnya, banyak warga di wilayah pendudukan Rusia itu mengeluhkan respons yang lambat dari otoritas setempat. Mantan wali kota Kakhovka Yevhen Ryschuk yang kabur saat wilayahnya dikuasai Rusia mengatakan banyak warga lokal yang mengaku bahwa tak ada evakuasi dari otoritas setempat.

Sementara itu, Wali Kota Nova Kakhovka yang dilantik Rusia, Vladimir Leontyev, mengatakan 900 orang telah dievakuasi dan masih ada 100 orang terjebak di kota itu. Leontyev lantas membeberkan 600 bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, sekolah, hingga biara terendam banjir.

Salah satu warga Kherson yang terdampak banjir, Valery Melnik, mengunjungi rumahnya mencari sisa-sisa barang yang mungkin bisa diselamatkan.

Sukses Jinakan Rusia … NATO Kini Siap Perang Dengan China

Sukses menjinakan Rusia lewat Ukraina kini NATO semakin siap membuka front baru dengan China yang kekuatan ekonominya semakin mendominasi dunia. Namun rencana ini mendapatkan tantangan dari Prancis. Prancis menolak rencana pembukaan kantor Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) di Jepang. Beberapa sumber diplomat Prancis mengatakan kepada kantor berita Jepang, NHK, bahwa NATO merupakan organisasi yang mencakup wilayah Atlantik Utara.

Sehingga pembukaan kantor di Jepang sama saja NATO berusaha melebarkan sayapnya ke Indo-Pasifik, wilayah yang jauh berada dari kawasan Atlantik utara.

“NATO [mencakup] Atlantik utara. Baik pasal V dan pasal VI [dalam undang-undangnya] jelas membatasi ruang lingkup Atlantik utara,” kata pejabat Prancis, seperti dikutip The Guardian. “Tidak ada kantor penghubung NATO di negara mana pun di kawasan ini. Jika NATO ingin memantau situasi di wilayah itu, mereka bisa menggunakan kedutaan yang ditunjuk sebagai koordinator.”

Penolakan ini dilontarkan setelah Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada 10 Mei lalu bahwa blok tersebut sedang berdiskusi dengan pemerintah Jepang untuk membuka kantor di Tokyo.

Stoltenberg menyebut hal itu dilakukan karena NATO perlu meningkatkan hubungannya dengan mitra mereka di Indo-Pasifik. Pada Senin (6/6), surat kabar Financial Times pun melaporkan Presiden Emmanuel Macron menentang langkah NATO membuka kantor di Jepang.

Para pengamat menilai keengganan Prancis ini lantaran Paris ingin menghindari ketegangan dengan China. Macron diketahui melawat ke China pada April lalu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara.

Cerita WNI Calon Haji Hadapi Cuaca Panas 41 Derajat Celsius di Mekkah
Pembukaan kantor NATO di Jepang sendiri disebut-sebut sebagai tanggapan atas tantangan yang ditimbulkan China dan Rusia di kawasan. Beijing sejauh ini sudah menolak rencana ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut bahwa “Asia terletak di luar lingkup geografis Atlantik Utara.”

“Namun, kami telah melihat NATO bertekad untuk melaju ke timur ke dalam kawasan ini, mencampuri urusan regional dan menghasut konfrontasi blok,” ucapnya. Wang pun berujar Jepang harus membuat “desakan yang tepat” dan menahan diri untuk melakukan apa pun yang bisa “merusak rasa saling percaya di antara negara-negara kawasan serta perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.”

Dokumen Rahasia Amerika dan NATO Akan Serang Rusia Melalui Ukraina Bocor

Dokumen rahasia yang merinci rencana Amerika Serikat (AS) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia tersebar di media sosial. Pentagon saat ini sedang menyelidiki tersebarnya informasi rahasia tersebut.
Dilansir AFP dan CNN, Minggu (9/4/2023), dokumen tersebut berisikan rencana AS dan NATO untuk membantu mempersiapkan Ukraina dalam perang musim semi melawan Rusia. Dokumen itu tersebar di Twitter dan Telegram.

“Kami mengetahui laporan mengenai unggahan di sosial media, dan departemen saat ini sedang meninjau masalah ini,” kata Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh.

Mykhailo Podolyak, penasihat kepala Kantor Presiden Ukraina, mengatakan di saluran Telegramnya dia yakin Rusia berada di balik kebocoran dokumen tersebut. Podolyak mengatakan dokumen yang disebarluaskan tidak asli, tidak ada hubungannya dengan rencana nyata Ukraina dan didasarkan pada sejumlah besar informasi fiktif.

Kendati demikian, seorang Pejabat AS mengatakan dokumen itu adalah asli, dan merupakan bagian dari dek intelijen harian yang lebih besar yang dibuat oleh Pentagon tentang perang. Namun, menurutnya, tampaknya dokumen itu telah diedit di beberapa tempat.

Dokumen-dokumen itu dilaporkan berisi bagan dan detail tentang pengiriman senjata, kekuatan batalion, dan informasi sensitif lainnya. Salah satu dokumen merangkum jadwal pelatihan 12 brigade tempur Ukraina, dan mengatakan sembilan dari mereka dilatih oleh pasukan AS dan NATO, dan membutuhkan 250 tank dan lebih dari 350 kendaraan mekanis.

Informasi dalam dokumen tersebut juga merinci tingkat pengeluaran untuk amunisi di bawah kendali militer Ukraina, termasuk untuk sistem roket HIMARS, sistem roket artileri buatan AS yang telah terbukti sangat efektif melawan pasukan Rusia.

Salah satu gambar yang telah beredar di saluran Telegram Rusia dan telah direview oleh CNN adalah foto hard copy dokumen berjudul “US, Allied & Partner UAF Combat Power Build.” Dokumen tersebut, yang berasal dari bulan Februari dan ditandai sebagai rahasia, mencantumkan jumlah sistem senjata Barat tertentu yang saat ini dimiliki Ukraina, perkiraan pengiriman sistem tambahan dan pelatihan yang telah atau diharapkan akan diselesaikan oleh Ukraina pada sistem tersebut.

Yang lainnya berjudul “Pembaruan Harian Staf Gabungan Rusia/Ukraina J3/4/5 (D+370)” dan terdaftar sebagai rahasia. J3 mengacu pada direktorat operasi staf gabungan militer AS, J4 berurusan dengan logistik dan teknik, dan J5 mengusulkan strategi, rencana, dan rekomendasi kebijakan. “D+370” mengacu pada tanggal pembuatan dokumen: 370 hari setelah hari pertama invasi Rusia.

Dokumen ketiga adalah peta, terdaftar sebagai sangat rahasia, yang menunjukkan status konflik per 1 Maret. Peta tersebut menunjukkan lokasi dan ukuran batalion Rusia dan Ukraina, serta total kerugian yang diperkirakan di kedua sisi. Jumlah korban dalam dokumen ini adalah apa yang diyakini para pejabat sebagai hasil rekayasa – kerugian Rusia dinilai sejatinya jauh lebih tinggi daripada “16.000-17.500 tewas dalam aksi” yang tercantum dalam dokumen itu.

Dokumen itu juga mengatakan bahwa 61.000-71.500 orang Ukraina telah tewas dalam aksi, jumlah yang menurut para pejabat juga tampak diedit lebih tinggi dari perkiraan aktual Pentagon. Dokumen keempat adalah proyeksi cuaca dari Februari, terdaftar sebagai Rahasia, yang menilai di mana tanah dapat membeku di Ukraina dengan cara yang menguntungkan untuk manuver kendaraan.

ICC Keluarkan Surat Penangkapan Untuk Putin

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengambil langkah besar dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin atas perang Ukraina. Tapi apakah ini berarti presiden Rusia, yang dituduh melakukan kejahatan perang mendeportasi anak-anak, benar-benar akan diadili di Den Haag? Negara-negara anggota ICC wajib melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan komisioner kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, jika mereka bepergian ke negara-negara tersebut.

“Itu benar,” kata jaksa ICC Karim Khan kepada AFP ketika ditanya apakah Putin akan bisa ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara anggota ICC.

Tapi sementara itu bisa mempersulit perjalanan Putin, ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri untuk menegakkan surat perintahnya, dan sepenuhnya bergantung pada negara-negara anggota ICC. Negara-negara anggota juga tidak selalu melakukannya – terutama jika melibatkan kepala negara yang sedang menjabat seperti Putin.

Sebelumnya, mantan pemimpin Sudan Omar al-Bashir berhasil mengunjungi sejumlah negara anggota ICC termasuk Afrika Selatan dan Yordania meskipun tunduk pada surat perintah ICC. Meski digulingkan pada 2019, Sudan belum juga menyerahkan dia ke pengadilan.

Matthew Waxman, seorang profesor di Columbia Law School, mengatakan perintah penangkapan itu adalah “langkah yang sangat signifikan oleh ICC tetapi kemungkinan kecil kita akan melihat Putin ditangkap”.

Apa rintangan utamanya?

Pertama dan terpenting: Rusia seperti Amerika Serikat dan China, bukan anggota ICC. Amerika Serikat setelah invasi militernya ke Irak mundur dari keanggotaan ICC untuk menghindari pengadilan kejahatan perang.

ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap Putin karena Ukraina telah menerima yurisdiksinya atas situasi saat ini, meskipun Ukraina juga bukan anggotanya. Tetapi Moskow telah menolak surat perintah terhadap Putin. Rusia sama seperti Amerika Serikat tidak pernah mengekstradisi warganya dalam hal apa pun dengan alasan bahwa pengadilan ditempat mereka adalah pengadilan yang paling jujur dan bersih didunia.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan Rusia “tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini sehingga dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal”. Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma tentang pendirian ICC tetapi tidak meratifikasinya untuk menjadi anggota, dan kemudian mencabut tanda tangannya atas perintah Putin pada tahun 2016 setelah ICC meluncurkan penyelidikan atas perang tahun 2008 di Georgia.

Putin tidak mungkin berakhir di pengadilan untuk kejahatan perang “kecuali ada perubahan rezim di Rusia”, kata Cecily Rose, asisten profesor hukum internasional publik di Universitas Leiden. Seperti juga George Bush tidak mungkin bisa diadili di pengadilan ICC tanpa adanya perubahan berarti rezim di Amerika Serikat

Namun sejarah telah melihat beberapa tokoh senior yang berakhir di pengadilan atas tuduhan kejahatan perang, kata jaksa ICC Karim Khan. “Ada begitu banyak contoh orang yang mengira mereka berada di luar jangkauan hukum… mereka menemukan diri mereka di pengadilan,” katanya. “Lihat Milosevic atau Charles Taylor atau Karadzic atau Mladic,” imbuh Khan.

ICC menghukum mantan panglima perang Liberia yang menjadi presiden, Charles Taylor pada tahun 2012 atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mantan presiden Serbia Slobodan Milosevic meninggal di selnya di Den Haag pada tahun 2006 saat diadili karena genosida di pengadilan kejahatan perang Yugoslavia.

Mantan pemimpin Serbia, Bosnia Radovan Karadzic akhirnya ditangkap pada 2008 dan dihukum karena genosida oleh pengadilan, dan pemimpin militernya Ratko Mladic ditangkap pada 2011 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. ICC tidak dapat mengadili tersangka secara in absentia, tetapi Khan mengatakan pengadilan memiliki “arsitektur lain” untuk mendorong kasus terus diproses.

Dia mengutip kasus baru-baru ini di mana dia meminta hakim untuk mengadakan sidang untuk mengonfirmasi tuduhan terhadap Joseph Kony – pemimpin Lord’s Resistance Army, yang melancarkan pemberontakan berdarah di Uganda – meskipun Kony masih buron. “Proses itu mungkin tersedia untuk kasus lain – termasuk kasus saat ini yang melibatkan Putin,” tandas Khan.

Sukses Di Ukraina kini Amerika Provokasi China Agar Serang Taiwan

China mengancam Amerika Serikat karena membantu Taiwan dengan menyetujui penjualan sistem pertahanan untuk menyokong anti-rudal patriot senilai US$95 juta atau Rp1,3 triliun. “[Penjualan senjata AS ke Taiwan] sangat melanggar prinsip satu China dan pernyataan bersama AS-China,” kata Juru Bicara Kementerian dalam Negeri China, Tan Kafei, pada Kamis (7/4) seperti dikutip Sputnik News.

“China akan memastikan dan mengambil sikap tegas demi keamanan dan kedaulatan wilayah,” ia melanjutkan. Kafei juga menegaskan tindakan Washington merupakan intervensi yang menonjol di wilayah yang dianggap menjadi bagian China. Ia menggarisbawahi bahwa Beijing telah membuat pernyataan yang keras terhadap Amerika Serikat.

Tindakan AS tak hanya menampar hubungan Washington dan Beijing, tapi juga merusak perdamaian di Taiwan, demikian pernyataan Menlu China, Zhao Lijian. Sikap AS diduga semakin memperkeruh suasana karena Juru Bicara Gedung Putih, Nancy Pelosi, disebut berencana mengunjungi Taiwan. Zhao menyatakan, Beijing dengan tegas menentang segala bentuk interaksi resmi antara AS dan Taiwan. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi terkait kunjungan itu baik dari Pelosi maupun pemerintah Taiwan.

Awal pekan ini, Washington menyetujui penjualan sistem pertahanan untuk mendukung rudal patriot senilai US$95 juta atau Rp1,3 triliun ke Taipei. “Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taiwan di Amerika Serikat (TECRO) telah meminta untuk membeli Bantuan Teknis Kontraktor yang terdiri dari pelatihan, perencanaan, penempatan, penyebaran, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeliharaan Sistem Pertahanan Udara Patriot,peralatan terkait, dan elemen pendukung logistik,” demikian menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA)

Selain itu, persenjataan lain seperti peralatan pendukung rudal patriot, suku cadang, dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Bantuan Teknis. Usulan penjualan itu akan membantu mempertahankan rudal dan kepastian operasi udara Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut kesepakatan penjualan senjata itu. Mereka menilai, peralatan tersebut akan membantu negara ini melindungi diri dari serangan China yang terus memprovokasi.

Selama ini, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka bersikeras akan merebut pulau ini suatu hari nanti, bahkan jika perlu dengan paksa. Namun Taiwan beruang kali menyatakan diri sebagai negara merdeka.

China menuduh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia berencana membentuk aliansi pertahanan di kawasan Asia-Pasifik seperti NATO di Eropa. Pernyataan itu diutarakan Beijing merespons rencana ketiga negara itu untuk membuat rudal hipersonik dan persenjataan lain sebagai bagian dari kerja sama kesepakatan pertahanan AUKUS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan kerja sama seperti itu “dapat merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik”.

“AS, Inggris, dan Australia akan bekerja sama mengembangkan senjata hipersonik dan berbagai teknologi militer modern lainnya,” papar Zhao pada Rabu (6/4). “Tujuan utama mereka adalah untuk membentuk NATO versi Asia-Pasifik dan melayani hegemoni AS secara jelas. Negara-negara Asia Pasifik tentu saja menentang keras hal ini,” paparnya menambahkan.

September lalu, Australia sepakat akan membuat kapal selam bertenaga nuklir berdasarkan kesepakatan AUKUS. Sejumlah pihak menilai, langkah itu disebut untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.

Sejak itu, ketiga negara tersebut mulai meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di berbagai pengembangan teknologi militer canggih termasuk siber, kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, dan robotika bawah laut. AS, Inggris, Australia, juga akan mengembangkan rudal hipersonik dan kontra-hipersonik, serta kemampuan peperangan elektronik hingga berbagi informasi.

Pengembangan senjata hipersonik ini berlangsung ketika China dan juga Rusia, dua pesaing AS, terus membuat kemajuan besar dalam mengembangkan senjata serupa dan telah mencapai target yang lebih jauh dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar analis mengatakan Amerika Serikat saat ini tertinggal di belakang Beijing dan Moskow dalam hal teknologi, meskipun Pentagon dilaporkan melakukan tes sendiri yang sukses bulan lalu.

Zhao mengkritik kemitraan AUKUS sebagai “sebuah kelompok Anglo-Saxon” yang mengikuti “mentalitas Perang Dingin dan politik blok”.Australia juga mencoba mengembangkan rudal canggihnya sendiri, termasuk hipersonik. “Kami mendesak AS, Inggris, dan Australia untuk menghadapi aspirasi negara-negara Asia-Pasifik untuk mencari perdamaian dan pembangunan, mempromosikan kerja sama, dan mencapai hasil yang saling menguntungkan,” kata Zhao seperti dikutip ABC News.

“Kami mendesak mereka untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan permainan zero-sum, dengan setia memenuhi kewajiban internasional mereka, dan melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional,” paparnya menambahkan.