Ketidakpercayaan Pada Barrack Obama Mencapai 60 Persen dan Parlemen Juga Mulai Tidak Dipercaya

Sekitar 60 persen pemilih Amerika mengatakan kurang percaya terhadap Presiden Barack Obama. Permasalahan dalam industri perumahan, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, dan masalah-masalah ekonomi lainnya yang belum bisa diselesaikan Obama menjadi alasan para pemilih itu.

Demikian hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan The Washington Post/ABC News, yang diumumkan Selasa (13/7). Hasil jajak pendapat itu merupakan kebalikan dari apa yang dikatakan para pemilih saat Obama memulai tugas sebagai presiden 18 bulan lalu. Saat itu sekitar 60 persen responden menyampaikan keyakinan atas kemampuan pengambilan keputusan Obama.

Ketika ditanya mengenai seseberapa besar mereka percaya bahwa Obama akan mengambil keputusan yang tepat bagi masa depan AS, 58 persen mengatakan ”tidak ada” atau ”sedikit”.

Hanya 43 persen dari seluruh warga Amerika, termasuk dari pendukung Demokrat, yang mengatakan setuju atas apa yang dilakukan Obama di bidang ekonomi, sedangkan 54 persen mengatakan tidak setuju.

Meski kepercayaan terhadap Obama terus menurun dan mencapai titik terendah, jajak pendapat itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap Obama masih tetap lebih besar ketimbang dukungan para pemilih terhadap para anggota parlemen, baik dari Demokrat maupun Republik.

Parlemen tidak dipercayai

Sebanyak 68 persen responden menyampaikan ketidakyakinan mereka terhadap para anggota parlemen Demokrat di Kongres dan 72 persen menyampaikan hal yang sama terhadap anggota Kongres dari Republik.

Jajak pendapat itu juga menunjukkan meningkatnya sentimen anti-incumbent, dengan 62 persen pemilih mengatakan tidak berminat mendukung wakil-wakil mereka saat ini. Pemilu Kongres akan dilaksanakan pada November mendatang.

Meski demikian, para pemilih yang terdaftar masih terbelah ketika ditanya apakah akan memilih calon Republik atau Demokrat dalam pemilihan untuk House of Representatives. Sebanyak 49 persen mengatakan pasti akan memilih calon Republik, sedangkan 45 persen akan memilih calon Demokrat.

”Secara keseluruhan, sebuah mayoritas tipis pemilih mengatakan, mereka lebih menyukai Republik mengontrol Kongres sehingga badan legislatif itu akan bertindak sebagai pengawas presiden,” demikian laporan hasil jajak pendapat tersebut.

Menanggapi hasil jajak pendapat sebelumnya, Obama mengatakan telah membuat keputusan-keputusan sulit untuk menghindari depresi hebat kedua.

Orang Ketiga Memicu Kehebohan Politik Inggris

Gordon Brown menawarkan diri untuk meletakkan jabatan Perdana Menteri Inggris dalam setahun kendati Partai Buruh menang pemilu. Namun, para anggota senior partai merasa ragu bahwa Partai Buruh bisa menang di bawah Brown sehingga dia mundur tak lama seusai pemilu.

Demikian cuplikan isi memoar yang ditulis Peter Mandelson berjudul The Third Man yang memicu kehebohan politik di Inggris menjelang pemilihan ketua baru Partai Buruh. Ringkasan bagian kedua memoar itu dipublikasikan oleh The Times, Selasa (13/7), berjudul ”Ketakutan dan Penjarahan di Nomor 10”.

Mandelson, yang dijuluki Pangeran Kegelapan, adalah wakil perdana menteri semasa Brown berkuasa. Bersama mantan PM Tony Blair dan Brown, Mandelson merupakan bagian dari kekuatan paling kuat dalam politik Inggris sampai Partai Buruh kalah dari oposisi Partai Konservatif pada pemilu Mei. Kekalahan itu merupakan yang pertama sejak tahun 1997.

Dalam memoar yang dimuat bersambung oleh The Times, Mandelson membeberkan pendapat-pendapat para menteri Brown tentang keraguan terhadap pemimpin mereka. Mandelson mengatakan kepada Menteri Luar Negeri (waktu itu) David Miliband tahun lalu bahwa Buruh tidak bisa menang bersama Brown jika tidak ada perubahan. Komentar itu diungkapkan Mandelson menanggapi ketakutan Miliband tentang kekalahan besar bagi Buruh.

The Guardian edisi kemarin, mengutip memoar di The Times, menyebutkan, sebelum Natal 2009, Menteri Keuangan Alistair Darling mengatakan kepada Mandelson, ”Kita akan kalah.” Mandelson menjawab, ”Angka saat ini mengindikasikan begitu.”

Mandelson juga mengungkapkan bahwa Blair memiliki keraguan besar terhadap penggantinya. Blair menelepon Brown secara pribadi setelah pemilu untuk mengatakan Brown harus mundur. Blair juga mengatakan kepada Brown bahwa masyarakat tidak akan menoleransi jika Brown tetap tinggal di Downing Street Nomor 10 dengan dukungan Partai Demokrat Liberal pimpinan Nick Clegg.

”Bedanya berbicara dengan Demokrat Liberal pada tahun 1997 adalah waktu itu kita menang kemudian. Sekarang kita kalah,” kata Blair kepada Brown, seperti dituturkan Mandelson.

Meskipun Buruh memperoleh 258 kursi dan kalah dari Konservatif yang mendapat 306 kursi, Brown mengira dia masih bisa menjadi PM dengan membentuk koalisi bersama Demokrat Liberal. Dalam bagian pertama memoar yang dimuat The Times, Mandelson membeberkan detail bagaimana harapan Brown untuk tetap bisa berkuasa.

Brown akhirnya mundur setelah menggelar pembicaraan diam-diam dengan Clegg. Demokrat Liberal akhirnya berkoalisi dengan Konservatif dan memerintah Inggris saat ini.

Marah

Publikasi ringkasan memoar itu, terutama waktu publikasinya, mengundang kemarahan dari koleganya sendiri. Memoar muncul di tengah pemilihan pemimpin Buruh selama empat bulan ini.

Charlie Whelan, salah satu sekutu dekat Brown, menuding Mandelson hanya berkonsentrasi pada bukunya, bukan pemilihan internal partai. ”Peter melakukan kampanye terburuk dalam sejarah Buruh. Tidak seorang pun tahu apa pesannya sama sekali. Itu bencana dari awal sampai akhir,” kata Whelan kepada Sunday Telegraph.

Memoar itu seperti membuka kembali luka lama Buruh yang penuh perseteruan saat berkuasa. Sebelum kehebohan mencuat akibat buku itu, para pesaing dalam pemilihan pimpinan partai, seperti David Miliband dan saudaranya, Ed Miliband, berjuang keras untuk fokus pada masa depan daripada mengguncang afiliasi terhadap Blair atau Brown.

”Kita benar-benar perlu bergerak dari psikodrama masa lalu,” kata Ed Miliband.

”Bisakah kita meninggalkannya dan mulai berkonsentrasi tentang apa yang dikhawatirkan rakyat di negeri ini,” kata John Prescott, wakil PM semasa Blair berkuasa.

Mandelson bukan satu-satunya nama besar Partai Buruh yang menerbitkan memoar. Blair dilaporkan meraup 7 juta dollar AS melalui memoarnya, The Journey, yang akan terbit pada September.

Brown, yang jarang terlihat di House of Common dan bergelung di rumahnya di Skotlandia, juga tengah menulis buku dan istrinya, Sarah, telah mendaftarkan ke penerbit

Amerika Serikat Ternyata Masih Menahan 12 Mata Mata Rusia

Meski 10 mata-mata Rusia sudah dipulangkan ke Moskwa oleh Amerika Serikat, ternyata ada agen ke-12 yang masih ditahan. Harian Wall Street Journal melaporkan, Selasa (13/7), Biro Intelijen Federal sedang memeriksa seorang pria Rusia berusia 23 tahun yang bernama Donald Heathfield yang tinggal di Cambridge, Massachusetts.

Heathfield, yang diduga memiliki nama asli Andrey Bezrukov, sudah diintai sejak musim gugur tahun lalu. Pria itu menjadi bagian jaringan mata-mata Rusia yang sudah sepuluh tahun lebih beroperasi di AS.

Namun, dikabarkan, Heathfield alias Bezrukov juga segera dideportasi ke Moskwa. Agen ke-12 itu segera menyusul 10 agen Rusia yang oleh Washington ditukar dengan agen AS yang ditahan Rusia.

Jaksa Agung AS bulan lalu menuntut 11 orang dengan tuduhan menjadi mata-mata Rusia. Orang kesebelas, yang dikenal sebagai Christopher Metsos, melarikan diri dari Siprus setelah ditangkap polisi lokal.

Donald Heathfield awal tahun ini bepergian ke luar AS tanpa diawasi FBI. FBI berdalih menangkap Heathfield saat hendak berangkat ke luar negeri bulan lalu karena dikhawatirkan target mereka itu akan melarikan diri.

Semua informasi diberikan oleh sumber rahasia karena Pemerintah AS belum menyampaikan keterangan resmi tentang Donald Heathfield.

Tim penyidik mengakui ada hal khusus dalam kasus Donald Heathfield. Pria tersebut tidak memiliki posisi sepenting Christopher Metsos yang dianggap menjadi koordinator para mata-mata. Heathfield tidak dikenakan tuntutan oleh Kejaksaan Agung AS dan justru akan dideportasi. Namun, lokasi penahanan Heathfield tidak disebutkan.

Merasa curiga

Negara Bagian Massachusetts, tempat Heathfield bermukim di AS, adalah lokasi sejumlah ilmuwan penting dan perguruan tinggi ternama. Salah satu lembaga pendidikan ternama tersebut adalah Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sumber di Gedung Putih mengatakan, pada bulan Juni 2010 diketahui Anna Chapman dan Donald Heathfield bermaksud meninggalkan AS. Anna Chapman sudah merasa curiga bahwa gerak-geriknya diawasi aparat AS. Dia bermaksud lari dari AS pada tanggal 26 Juni saat ditangkap FBI.

Donald Heathfield ditangkap tanggal 27 Juni saat hendak meninggalkan AS.

Saat ini sepuluh mata-mata yang dideportasi ke Rusia sedang menjalani de-briefing (taklimat pascaoperasi) di Moskwa di sebuah tempat yang dirahasiakan

BP Mulai Menjual Asetnya Untuk Menutupi Biaya Penanggulangan Tumpahan Minyak

Untuk membantu menutupi biaya penanggulangan kebocoran minyak di Teluk Meksiko, AS, BP yang dulunya British Petroleum berencana menjual aset. BP menyatakan sudah mengeluarkan dana sebesar 3,5 miliar dollar AS untuk mengatasi kebocoran minyak tersebut.

”Kami sedang berdiskusi dengan beberapa perusahaan tentang penjualan aset-aset kami untuk membayari pembersihan sebesar 20 miliar dollar AS,” ujar juru bicara BP, Sheila Williams, di London, Selasa (13/7).

Aset neto BP saat ini diperkirakan 80 miliar dollar AS, lebih tinggi dibadingkan dengan harga pasarnya, kata Jason Kenney, analis pada ING Edinburg.

Aset yang akan dijual antara lain ada di Alaska, Kolombia, Venezuela, dan Vietnam dengan total nilai 45-50 miliar dollar AS.

Harian Inggris, The Sunday Times, juga melaporkan akan menjual 60 persen saham di Pan American Energy, produsen minyak di Argentina. Perusahaan minyak China (CNOOC) dan Baridas berminat membeli saham American Energy.

Tampaknya kunjungan CEO BP Tony Hayward ke Abu Dhabi pada pekan lalu tidak membuahkan hasil. Middle East Economic Survey menyatakan, Abu Dhabi memberi sinyal penolakan pembelian saham BP.

Perusahaan minyak China yang lain, PetroChina, mengindikasikan akan menyambut baik hubungan yang lebih dekat lagi dengan BP. Mao Zefeng, Kepala Hubungan Investor PetroChina, mengatakan kepada harian Inggris Financial Times soal itu.

ExxonMobil, perusahaan minyak terbesar di dunia asal AS, turut memerhatikan langkah BP soal penjualan aset.

Upaya baru

BP juga sedang bersiap untuk mencoba menutupi sumur yang bocor dengan penyumbat baru untuk menghentikan semburan minyak yang sudah berlangsung 12 pekan. Perusahaan Inggris itu sudah berkali-kali gagal mengatasi semburan tersebut. BP menyebutkan upaya terbaru itu tidak dijamin akan berhasil.

BP juga akan membuat relief wall yang pengerjaannya diperkirakan selesai pertengahan Agustus mendatang. Relief wall adalah sumur baru yang dibuat di dekat sumur lama.

Pemerintah AS kembali mengeluarkan moratorium baru atau penghentian sementara pengeboran minyak di laut dalam. Moratorium sebelumnya tidak disetujui pengadilan federal Lousiana. Pengadilan beranggapan aturan mengenai penghentian sementara pengeboran memiliki cakupan yang terlalu luas

Mahkamah Internasional Minta Presiden Sudan Ditangkap Karena Terlibat Pembantaian Etnis

Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda, Senin (12/7), mengeluarkan surat perintah penangkapan baru terhadap Presiden Sudan Omar Hassan Bashir. Presiden Sudan itu, yang terpilih lagi pada pemilu April lalu, dituduh bertanggung jawab atas genosida terhadap tiga suku di Darfur, yaitu suku Fur, Masalit, dan Zaghawa.

Pada 4 Maret 2009 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan itu dengan tuduhan terlibat kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur.

ICC saat itu tidak sampai melontarkan tuduhan bertanggung jawab kepada Omar Bashir seperti yang dituntut jaksa penuntut ICC, Luis Moreno Ocampo.

Pada Juli 2009, jaksa Luis Ocampo mengajukan sebuah dokumen kepada ICC yang menegaskan ada alasan yang cukup bahwa Omar Bashir bertanggung jawab. Dalam dokumen tersebut diungkap bukti rinci tentang keterlibatan aparat negara Sudan dalam genosida sejak 2003.

Menurut data PBB, sekitar 300.000 jiwa warga Darfur melayang di wilayah Darfur sejak 2003 dan sekitar 2,7 juta warga Darfur mengungsi dari kampung halamannya. Namun, Pemerintah Sudan mengklaim, hanya 10.000 warga Darfur yang tewas sejak konflik tahun 2003 itu.

Pemerintah Sudan menolak keputusan baru ICC. Uni Afrika juga menolak mengakui surat perintah penangkapan baru terhadap Omar Bashir dengan alasan menghambat upaya perdamaian di Darfur.

Sarkozy Bantah Terlibat Skandal Dana Kampanye

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy di Paris, Selasa (13/7), menolak tuduhan bahwa dia menerima donasi tunai ilegal dari perempuan terkaya Perancis. Dia berupaya meredakan skandal itu sebelum meluncurkan reformasi pensiun.

Sarkozy melayani wawancara dengan jaringan televisi sebelum memimpin rapat kabinet untuk peluncuran reformasi pensiunan. Perancis berencana menaikkan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun. Hal ini ditentang sejumlah serikat buruh Perancis.

Rencana itu merupakan inti agenda pembaruan Sarkozy, yang juga mempertimbangkan kemungkinan pencalonan diri kembali sebagai presiden pada pemilu tahun 2012. Namun, perhatian khalayak Perancis kini tertuju pada skandal dana politik besar yang menimpa Menteri Tenaga Kerja Eric Woerth, salah satu kepercayaan Sarkozy.

Sarkozy mendukung Woerth yang pernah berperan sebagai pengumpul dana bagi kampanye Sarkozy saat pemilu 2007. Woerth dituduh menerima 150.000 euro (190.000 dollar AS) dari pewaris perusahaan L’Oreal, Liliane Bettencourt. Sarkozy menyatakan, ”Perancis bukan sebuah negara korup.”

Sarkozy menyatakan tekad untuk menaikkan usia pensiun dari 60 menjadi 62 tahun, yang akan membuat orang bekerja lebih lama.

Reformasi sistem pensiun itu sangat diperlukan untuk menurunkan defisit anggaran pemerintah dan utang nasional. Hal itu juga bertujuan mencegah Perancis memasuki lilitan utang seperti yang dialami Yunani dan Portugal.

Skandal yang telah merebak selama tiga pekan itu memperlemah Sarkozy. Tingkat popularitasnya telah berada di tingkat paling rendah sejak dia memegang jabatan presiden tahun 2007.

Konflik kepentingan

Presiden Perancis itu mengatakan, Woerth akan tetap menjadi Mennaker. Namun, dia akan menganjurkan Woerth mundur sebagai bendahara dari partai mayoritas UMP untuk ”mencurahkan perhatian sepenuhnya pada reformasi pensiun”.

Peran Woerth sebagai bendahara menimbulkan tuduhan tentang adanya konflik kepentingan. Hal ini terkait dengan posisi istri Woerth yang membantu pengelolaan kekayaan Bettencourt sebesar 17 miliar euro.

Tugas istri Woerth itu terjadi saat Mennaker itu menjabat sebagai Menteri Anggaran, yang salah satu tugasnya adalah memerangi para penghindar pajak.

Bettencourt (87) adalah perempuan terkaya Perancis. Seorang mantan akuntan yang bekerja untuk Bettencourt telah mengatakan kepada polisi bahwa perempuan terkaya Perancis itu dan almarhum suaminya telah memberikan donasi ilegal kepada politisi konservatif selama bertahun-tahun, termasuk donasi 150.000 euro untuk Sarkozy

Arogansi Politik Pencari Suaka

Sebagai negara dalam wilayah Asia, Australia sering kali tidak tahu diri dalam menempatkan persoalan-persoalan internasional yang melulu hanya mementingkan diri sendiri atas nama hak asasi manusia dan politik dalam negeri. Perilaku ini yang tecermin ketika PM Australia yang baru Julia Gillard berkuasa dan merencanakan untuk membuat pusat pemrosesan regional menangani pengungsi di Timor Leste.

Gagasan yang sering disebut sebagai ”Pacific Solution” itu selain melibatkan Timor Leste juga menjadikan beberapa negara di Pasifik, seperti Papua Niugini, menjadi pusat yang sama. Gagasan ini mengingatkan pada politisi wanita Australia, Pauline Hanson, ketika terpilih sebagai anggota parlemen 1996, mengatakan, ”I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished. I believe we are in danger of being swamped by Asians.” (Saya dan sebagian besar orang Australia menginginkan pengkajian ulang secara radikal kebijakan imigrasi dan dihapuskannya multikulturalisme. Saya percaya kita dalam bahaya dibanjiri oleh orang-orang Asia).

Selama ini beberapa negara Asia, khususnya Indonesia, menghadapi persoalan serius pengungsi karena posisi geografis yang selalu dilalui para pengungsi yang menggunakan kapal. Manusia perahu asal Vietnam pada tahun 1980-an, misalnya, telah menimbulkan tidak hanya masalah sosial, tetapi juga persoalan keamanan-pertahanan wilayah Indonesia.

Melalui program kemanusiaan (termasuk pengungsi), antara tahun 1999-2006 Australia menerima orang asing yang melarikan diri dari negaranya dalam jumlah paling rendah sekitar 12.300 orang dan paling tinggi sekitar 15.800 orang. Asal para pengungsi ini ada dari Afganistan (termasuk lolos ke Indonesia), Sri Lanka, dan paling jauh dari Kosovo.

Bentuk arogansi

Bagi Australia, masalah pengungsi akan selalu terkait dengan persoalan politik dalam negeri, khususnya pemilu. Australia dibangun oleh para pengungsi dan memiliki sejarah panjang terkait dengan persoalan ini, menyebabkan nuansa politiknya pun harus mencerminkan substansi demokrasi liberal yang juga tecermin persoalan pengungsi ini.

Persoalan yang dihadapi adalah sebagian pengungsi yang muncul di wilayah Asia Tenggara berasal dari pertikaian politik dan perang dalam negeri karena berbagai faktor, termasuk perang antiteror berlangsung di Afganistan dan Irak yang dijalankan oleh AS, Inggris, dan sekutunya, termasuk Australia.

Melalui slogan kampanye ”move forward”, PM Australia Julia Gillard merencanakan untuk memperkuat perlindungan perbatasan dan merencanakan untuk membangun pusat pemrosesan regional guna menyaring para pengungsi.

Kita menganggap ini tidak menyelesaikan masalah pengungsi, khususnya para pencari suaka, karena pusat ini akan menjadi beban regional ketika para pengungsi berbondong-bondong berdatangan dan berlindung di balik pasal refouler (dikembalikan) dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951.

Melindungi wilayah perbatasan sendiri dan melimpahkan pokok persoalan penyaringan para pencari suaka di negara lain adalah bentuk arogansi politik luar negeri yang tidak mencerminkan semangat membangun kerja sama regional. Pusat penyaringan pencari suaka seperti gagasan ”Pacific Solution” akan menimbulkan lebih banyak persoalan, termasuk terhadap negara yang menjadi pusat tersebut.

Kita condong menganggap persoalan pengungsi dan pencari suaka diselesaikan secara kerja sama multilateral karena berbagai hal ketimbang menjadi konsumsi kampanye politik dalam negeri. Hal ini termasuk menyelesaikan persoalan di akar pengungsi berasal, termasuk penyelesaian perang di Afganistan dan Irak yang diciptakan AS bersama sekutunya, termasuk Australia.

Penemuan Cadangan Gas Dilaut Mediterania Bisa Menjadi Pemicu Konflik Baru Israel Lebanon

Penemuan cadangan gas alam dalam jumlah besar di bagian timur Mediterania bermakna potensi ekonomi besar bagi Israel dan Lebanon, yang sama-sama miskin sumber daya alam. Akan tetapi, hal itu juga berpotensi memicu perang baru di antara kedua negara bertetangga itu.

Kelompok Hezbollah dengan tegas memperingatkan bahwa Israel berencana untuk mencuri gas alam itu dari wilayah Lebanon dan bertekad akan mempertahankan sumber daya bernilai ekonomi besar itu dengan arsenal-arsenal roketnya.

”Keperluan Lebanon untuk melakukan perlawanan menjadi berlipat ganda hari ini di tengah ancaman-ancaman Israel untuk mencuri kekayaan minyak Lebanon,” kata Kepala Dewan Eksekutif Hezbollah Hashem Safieddine, bulan lalu.

Terkait cadangan gas alam itu, Israel telah jauh lebih maju untuk mengembangkan sumber daya alam itu. Mereka terus membangun dua lapangan, yaitu Tamar dan Dalit, yang ditemukan pada tahun lalu dan direncanakan mulai memproduksi pada 2012. Para pakar memperkirakan, cadangan dari kedua ladang itu mencapai 160 miliar meter kubik gas alam, yang bisa mencukupi kebutuhan energi Israel untuk dua dekade ke depan.

Pada Juni lalu, perusahaan energi AS, Noble Energy, yang ikut dalam konsorsium pengembang kedua ladang itu, memperkirakan bahwa Israel juga mempunyai cukup gas untuk diekspor ke Eropa dan Asia dari ladang ketiga, Leviathan, yang diperkirakan memiliki volume 450 miliar meter kubik gas.

Israel selama ini menggantungkan kebutuhan energinya dari impor dengan membelanjakan miliaran dollar untuk membeli gas alam dari Mesir dan batu bara dari sejumlah negara. Terbebasnya Israel dari ketergantungan energi dari luar itu memberikan dampak besar.

Saat Tamar mulai berproduksi, hal itu bisa mengurangi biaya energi Israel sebesar 1 miliar dollar per tahun dan memberikan tambahan 400 juta dollar dari royalti ke kas negara.

Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri memperingatkan, Israel ”berubah menjadi sebuah emirat minyak sementara mengabaikan fakta bahwa ladang itu terbentang luas, berdasarkan peta, hingga wilayah Lebanon”.

Komisioner Perminyakan dan Pertambangan Kementerian Infrastruktur Nasional Israel Yaakov Mimran mengatakan, klaim-klaim itu ”tidak masuk akal”. Leviathan dan dua ladang lainnya berada dalam zona ekonomi Israel.

Negara Eropa Sepakat Untuk Memperkuat Daya Tahan Bank

Para gubernur bank sentral dan regulator perbankan, Senin (26/7) di Paris, mencapai kesepakatan umum soal reformasi permodalan dan likuiditas perbankan. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya krisis finansial.

”Kesepakatan ini merupakan pencapaian penting untuk memperkuat ketahanan perbankan. Ini adalah hasil pelajaran yang kita dapat dari krisis,” ujar Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) Jean-Claude Trichet.

Dia mengatakan, peraturan baru tersebut akan memastikan reformasi akan dilakukan secara menyeluruh. Ini perlu untuk mencapai stabilitas jangka panjang sistem perbankan. ”Kami akan memastikan bahwa sektor perbankan dapat mendukung pemulihan ekonomi,” kata Trichet.

Trichet berkomentar mengenai keputusan dari Kelompok Gubernur dan Kepala Pengawas yang bertugas mengawasi hasil kerja Komisi Basel untuk Pengawasan Perbankan.

Nout Wellink yang memimpin Komisi Basel juga menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Belanda. Wellink mengatakan, ”Sektor perbankan yang kuat merupakan kondisi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.”

Salah satu poin yang disepakati pada Senin lalu adalah harus ditingkatkannya transparansi pada rencana reformasi sehingga dapat mengurangi ketidakpastian di pasar. Komisi Basel untuk Pengawasan Perbankan tampaknya sudah melunak dalam beberapa isu. Sebelumnya, perbankan komersial mengajukan protes karena beranggapan persyaratan terlalu ketat dapat membatasi kemampuan perbankan mengucurkan kredit kepada sektor riil.

Kredit mulai mengucur

Komite juga menyatakan akan memperbaiki usulan awal soal permodalan untuk mengamankan likuiditas perbankan.

Sementara itu, Deutsche Bank AG melaporkan kenaikan laba bersih 9 persen pada kuartal kedua 2010 di tengah kekhawatiran perekonomian yang masih lemah. Bank UBS (Swiss) membukukan laba sebelum pajak sebesar 2,6 miliar franc Swiss pada kuartal kedua 2010. UBS menyatakan telah membukukan kinerja baik di tengah kondisi pasar yang sangat naik turun.

Data dari ECB, Selasa, menunjukkan kredit perbankan di zona euro atau di 16 negara pengguna mata uang tunggal euro mulai terlihat pada bulan Juni. Ini merupakan pertanda perekonomian mulai menggeliat.

Kucuran kredit naik 0,3 persen pada Juni 2010 dibandingkan dengan Juni 2009. Kucuran kredit juga sudah mulai naik 0,3 persen pada Mei 2010. Kenaikan itu adalah yang pertama kali sejak Oktober 2009.

Namun, ekonom dari IHS Global Insight’s, Howard Archer, mengatakan, kenaikan kucuran kredit itu belum bisa dikatakan sebagai pertanda jelas soal pemulihan.

Junta Militer Myanmar Disambut Meriah Di India

Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Than Shwe disambut dengan karpet merah dalam kunjungan di New Delhi, India, Selasa (27/7). Jenderal Than Shwe diterima di Istana Kepresidenan India dengan upacara penghormatan kenegaraan yang megah.

Kunjungan berlangsung di tengah kritik aktivis dan organisasi hak asasi manusia (HAM) di pelbagai negara.

Upacara kenegaraan, yang biasanya digelar di lapangan, dipindahkan ke dalam Istana karena hujan deras.

Than Shwe bertemu dengan Menteri Luar Negeri SM Krishna dan mengadakan pembicaraan resmi dengan Perdana Menteri (PM) Manmohan Singh.

PM Manmohan Singh ditekan aktivis kemanusiaan untuk mengangkat isu penyiksaan dan pelanggaran HAM di Myanmar.

Jenderal Than Shwe, yang memimpin penumpasan aksi rohaniwan Buddhis prodemokrasi dengan kekerasan pada tahun 2007, mendatangi mausoleum Pahlawan Kemerdekaan India dan Pejuang Antikekerasan Mahatma Gandhi.

Than Shwe menandatangani sejumlah kesepakatan, seperti pencegahan penyelundupan senjata dari India ke Myanmar. India dan Myanmar berbatasan darat sepanjang 1.650 kilometer.

Bank EXIM India menyediakan kredit 60 juta dollar AS (sekitar Rp 540 miliar) kepada Myanmar untuk membiayai proyek pembangunan rel kereta api.

India turut mendorong kerja sama sektor migas dengan rencana mengimpor gas. Untuk itu disiapkan dana 1 miliar dollar AS demi mengembangkan sektor migas di Myanmar.

Than Shwe didampingi Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi U Soe Tha yang menekankan hubungan sangat baik antara Myanmar dan India.

”Kita berharap sektor swasta India bekerja sama dengan kami,” ujar Soe Tha di hadapan para pengusaha setempat.

Kelompok HAM di seluruh dunia mengecam keputusan India untuk menerima secara resmi dan megah terhadap diktator militer Myanmar berusia 77 tahun itu. Hampir seluruh negara Barat mempertimbangkan menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer Myanmar.

Human Rights Watch (HRW) yang berpusat di New York menyatakan, India telah menggadaikan seruan aktivis HAM untuk mengembangkan kerja sama strategis demi mengimbangi pengaruh China di Myanmar.

”Manmohan Singh harus menegaskan sikap kritis terhadap undang-undang pemilu Myanmar dan pelanggaran HAM di sana,” ujar Direktur HRW Asia Elaine Pearson.

India tinggalkan Suu Kyi

India semula menjadi pendukung utama pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. India mendorong demokratisasi Myanmar.

Namun, selepas medio dekade 1990-an, India meninggalkan Suu Kyi dan mendekati junta militer Myanmar demi kepentingan pertahanan serta kebutuhan energi dalam negeri.

China selama ini menjadi sekutu utama Myanmar. China mengeksploitasi sumber daya alam Myanmar. Perdana Menteri China Wen Jia Bao mengunjungi Myanmar bulan lalu dan menandatangani kerja sama perdagangan, keuangan, dan teknologi.

India saat ini memanfaatkan kunjungan Than Shwe untuk membantu mengatasi gerakan separatis di timur laut India yang berbatasan dengan Myanmar. Mereka juga bekerja sama untuk menumpas jaringan perdagangan narkoba.

”Kepentingan nasional India terletak pada keberadaan Myanmar yang stabil dan tidak berpihak dalam hubungan dengan India dan China,” ujar Direktur Pusat Studi Perang Darat Gurmeet Kanwal.

Kunjungan Than Shwe selama lima hari ke negara demokrasi terbesar di dunia itu bisa menjadi alasan pembenaran pelaksanaan pemilu Myanmar mendatang yang dikontrol junta militer.