Indonesia Kurang Percaya Diri Dalam Bergaul Dengan Malaysia

Kalau saja para petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan punya tingkat kepercayaan diri (pe-de) dan kengototan setinggi para petugas Polis Marin Diraja Malaysia, terutama dalam keberanian mengklaim kawasan kedaulatan, boleh jadi insiden kawasan perbatasan 13 Agustus lalu bakal beralur cerita beda.

Alih-alih tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelandang, diborgol, lalu dipenjarakan dengan mengenakan seragam tahanan dan dipenjarakan macam kriminal oleh kepolisian Malaysia, yang lantas memicu kemarahan publik Indonesia, bukan tidak mungkin yang terjadi justru kebalikannya; para petugas KKP-lah yang ”berjaya” membawa pulang hasil ”tangkapan besar”.

Tangkapan besar setidaknya berupa lima kapal lengkap dengan sembilan nelayan pencuri ikan asal negeri jiran tadi dan juga tak lupa sejumlah petugas Polis Marin Diraja Malaysia (PMDM), yang nekat masuk wilayah perairan (yang diklaim) milik Indonesia dan lebih parah lagi malah mau bertindak arogan dengan mengganggu dan menyerang patroli KKP.

Dengan alur cerita macam itu, kesan heroik tentunya jauh lebih terasa ketimbang yang terjadi sekarang. Walau tentunya tetap berdampak sama-sama memicu ketegangan kedua negara dalam hal isu sengketa perbatasan.

Namun, sayang, alur cerita nan heroik tadi dipastikan mustahil terjadi, terutama lantaran sejumlah kelalaian fatal nan konyol yang dilakukan sendiri oleh para petugas KKP.

Kelalaian pertama, sejak awal petugas KKP ternyata diketahui tidak mempersiapkan peralatan dan perlengkapan patroli mereka dengan baik, terutama peralatan global positioning system (GPS), yang menjadi peralatan vital dalam menentukan koordinat posisi kapal untuk kemudian dipakai sebagai klaim siapa berada di wilayah teritorial siapa.

Padahal, persiapan dan pengecekan alat dan kelengkapan lain sebelum berpatroli adalah prosedur standar operasi di mana pun. Jangan heran ketika insiden terjadi, para petugas KKP terkesan kalah awu dan tidak percaya diri mengklaim merekalah yang benar dan nelayan serta polisi Malaysia telah melanggar wilayah kedaulatan Indonesia.

Tidak cuma soal peralatan, kelalaian lain yang juga tak kalah fatalnya dilakukan para petugas KKP terjadi sesaat sebelum berpatroli, mereka sama sekali tidak berkoordinasi dengan instansi lain macam Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Polri, TNI Angkatan Laut, atau bahkan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang disebut-sebut cikal bakal instansi Penjaga Pantai (Coast Guard) Indonesia.

Akibatnya, mereka bergerak sendirian tanpa ada dukungan bala bantuan, yang sewaktu-waktu siap meluncur memberikan pertolongan dalam kondisi darurat. Fakta itu sangatlah disayangkan.

Tak kurang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sendiri mengecam fakta itu seperti disampaikannya dalam jumpa pers seusai menggelar rapat koordinasi dengan para menteri di bawah koordinasinya, pekan lalu.

Turut hadir dalam rapat koordinasi itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri KKP Fadel Muhammad, Panglima TNI Jenderal (TNI) Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (TNI) Agus Suhartono, dan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (TNI) Y Didik Heru Purnomo.

”Dalam berpatroli, koordinasi antarinstansi harus selalu dilakukan. Setidaknya sekadar untuk saling berbagi informasi. Jangan sampai terjadi setiap instansi berjalan sendiri-sendiri atau malah mengerjakan hal sama di satu area dan dalam waktu yang bersamaan. Bakorkamla sudah membuat prosedur baku soal itu. Namun, sayang, dalam pelaksanaannya di lapangan kerap tidak sesuai,” ujar Djoko.

Penyesalan senada juga dilontarkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Havaz Oegroseno saat mendampingi Marty Natalegawa menghadiri rapat dengar pendapat Kementerian Luar Negeri dan Komisi I. Dia menyinggung, seharusnya para petugas di lapangan bisa lebih menaati prosedur standar operasi yang berlaku.

”Mekanisme koordinasi, kan, sudah disusun dan ditetapkan Bakorkamla. Jadi, kalau mau berpatroli, seharusnya saling memberi tahu. Lagi pula, kalau katanya mereka sudah menjalankan prosedur standar, bagaimana bisa itu peralatan GPS tidak bisa dipakai karena baterainya habis? Mbok ya, sebelum patroli beli baterai dahululah atau ya pakai saja GPS yang ada di pesawat telepon seluler. Hampir semua ponsel teknologi sekarang kan ada (fitur) GPS-nya,” sindir Havaz.

Havaz menambahkan, saat penangkapan para nelayan Malaysia, para petugas KKP juga melakukan kesalahan prosedural yang tak kalah fatal. Mereka memindahkan tujuh dari total sembilan orang nelayan Malaysia ke atas dek kapal patroli Dolphin 015, yang ketika itu hanya diawaki dua petugas KKP, sementara tiga petugas lainnya naik ke lima kapal nelayan, yang rencananya akan mereka sita dan bawa ke Batam.

”Menurut prosedur, tidak boleh terjadi di satu tempat jumlah aparat yang menangkap kalah banyak dengan jumlah orang yang mereka tangkap. Kalau seperti itu, namanya membahayakan diri sendiri. Seharusnya mereka paham prosedur standar seperti itu. Tambah lagi, kalau memang saat kejadian mereka merasa yakin benar, ya hadapi saja itu patroli PMDM. Jangan malah lari meninggalkan teman-temannya digelandang ke Malaysia,” ujar Havaz menyesalkan.

Meski begitu, ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Ketiga aparat KKP walhasil memang digelandang dan ditangkap pihak Malaysia serta terpaksa mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan, yang kemudian memicu kemarahan publik di Indonesia.

Tiga kesalahan Malaysia

Lebih lanjut, seperti disampaikan Menlu Marty dalam sejumlah kesempatan, Malaysia tercatat melakukan tiga kesalahan dalam insiden yang terjadi hanya empat hari menjelang peringatan hari kemerdekaan RI itu. Kesalahan pertama dan kedua, masuknya nelayan Malaysia dan patroli PMDM ke wilayah perairan yang diklaim Indonesia, sementara kesalahan ketiga adalah penangkapan terhadap tiga petugas KKP Indonesia oleh patroli PMDM serta kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka, baik saat ditangkap maupun ketika ditahan di penjara kepolisian Malaysia.

Pemerintah dari hasil rapat koordinasi Kementerian Bidang Polkam mengeluarkan tiga rekomendasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ketiga rekomendasi itu adalah peningkatan koordinasi pengawasan dan keamanan laut oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari TNI AL, Polairud, KKP, Bea dan Cukai, KPLP, dan Bakorkamla.

Selain itu juga diupayakan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam tentang daerah operasi perbatasan, terutama untuk daerah yang masih dalam proses sengketa ataupun perundingan, sampai ke tingkat aparat dan petugas di lapangan.

Rekomendasi ketiga, percepatan proses perundingan perbatasan dengan negara lain.

Terkait rekomendasi kedua, sejumlah pihak juga menyoroti hal itu sebagai salah satu kelemahan utama. Para petugas di lapangan tidak paham perkembangan status wilayah yang disengketakan karena proses perundingan di tingkat pusat atau pejabat atas tidak sampai informasinya ke mereka yang ada di level lapangan dan operasional.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, menegaskan, pihak Malaysia selama ini memang dikenal tidak pernah ragu mengklaim dan menetapkan wilayah teritorialnya secara sepihak (unilateral). Hal itu malah terjadi mulai dari level atas hingga petugas mereka di lapangan.

Sayangnya, hal serupa, menurut Andi, tidak dilakukan aparat Indonesia yang kerap ragu. Padahal, kalau mau meniru Malaysia, lebih baik klaim saja terlebih dahulu dan masalah lain diurus belakangan. Boleh jadi juga banyak aparat tidak pe-de lantaran, seperti dalam kasus KKP tadi, mereka tidak mempersiapkan diri dengan peralatan dan pengetahuan sebaik yang dibutuhkan sebelum ke lapangan.

Negara Berkembang Harus Buka Pasar Agar Dapat Memajukan Ekonomi Negara Maju

Pada 2008 lalu lewat harian Washington Post, Richard Holbrooke, Utusan Khusus AS untuk Afganistan, menyempatkan diri mengkritik sikap Indonesia, yang sempat menolak Indonesia memberikan sampel virus flu burung. Sampel itu akhirnya diserahkan dan menjadi salah satu sumber pembuatan vaksin yang dipatenkan korporasi non-Indonesia.

Pada 5 Juli 2010 The New York Times memberitakan kecaman Greenpeace soal perusakan hutan oleh sebuah perusahaan Indonesia. Greenpeace pun meminta agar Wal-Mart, Hewlett-Packard, Carrefour, dan KFC memboikot produk kertas asal Indonesia itu.

Dua harian bergensi AS sempat memberikan perhatian untuk hal yang mengusik kedaulatan pembangunan. Harian tersebut abai soal pertambangan Indonesia, yang 80 persen dikuasai AS.

Mengapa pula Indonesia tidak berani bersikap seperti China, India, dan Rusia yang berani melawan bahkan menggugat NGO? Takut dianggap musuh oleh pendukung neoliberalisme yang sedang menancapkan proteksionisme hijau? Proteksi hijau ini ditegaskan James M Roberts dari Heritage Foundation, AS.

Ian Lifshitz, seorang kolumnis AS, menulis bahwa hal itu tidak juga terlepas dari semakin ketatnya persaingan global untuk bisnis hasil sektor pertanian dan produk-produk kehutanan. Dan, bukan rahasia lagi bahwa NGO itu mendapatkan pendanaan dari sejumlah korporasi.

Mengapa Greenpeace, seperti diberitakan di situs Greenpeace, telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan sejenis dari Kanada? Kesepakatan itu, antara lain, mencakup juga penghentian kampanye ”jangan beli produk” buatan Kanada itu?

Bukan itu saja, sejumlah non-governmental organization (NGO) internasional juga menuduh perusahaan penghasil minyak sawit merusak hutan dan spesies berbahaya. Padahal, kontras dengan tuduhan itu, minyak sawit ramah lingkungan, mengonsumsi energi lebih sedikit, menggunakan sedikit lahan, pupuk dan pestisida lebih sedikit, dan menghasilkan minyak per hektar lebih baik daripada minyak sayuran.

Namun, kampanye yang juga dibiayai Eropa tetap gencar untuk menghentikan pengembangan produksi hutan, minyak sawit, dan produk lainnya. Ini akan menghentikan penciptaan lapangan kerja, peningkatan standar hidup, dan pengurangan kemiskinan di negara yang oleh NGO minta dilindungi.

Aturan korporasi menonjol

Pakar produk kehutanan Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO), IJ Burke, mengatakan, sebenarnya banyak negara dan perusahaan, termasuk Indonesia, yang mencoba mengembangkan produk kehutanan dengan berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, hal itu sering diabaikan.

Aneka bentuk penghambatan produk pertanian dan kehutanan asal negara berkembang telah menjadi perhatian para pengamat perdagangan internasional. Ini hampir luput dari perhatian media.

Dalam artikelnya berjudul ”Institutional Emergence in an Era of Globalization: The Rise of Transnational Private Regulation of Labor and Environmental Conditions”, Tim Bartley dari Indiana University, Bloomington, AS, menuturkan bahwa kini makin banyak peraturan pasar yang didorong inisiatif korporasi dan bukan oleh pemerintahan, misalnya lewat WTO.

B Cabarle, Ketua Forest Stewardship Council (FSC); dan A Ramos De Freitas, pejabat keuangan FSC, juga meluncurkan artikel berjudul ”Timber certification and the pursuit of credible claims”.

Mereka berdua mengatakan, perhatian dunia makin terfokus pada isu perusakan hutan. Wujud dari perhatian itu, muncullah sertifikasi atas produk asal negara berkembang untuk menjamin produk itu bukan hasil perusakan hutan. Persoalannya, bermunculan aneka sertifikasi yang ditentukan tanpa mengindahkan suara negara berkembang. Di Inggris saja, minimal ada 600 jenis sertifikasi.

”Produk apa yang harus mendapatkan sertifikasi dan siapa yang menyusun sertifikasi,” demikian Cabarle dan Freitas. ”Keperluan untuk harmonisasi program sertifikasi secara internasional adalah tuntutan yang mendesak,” kata mereka.

Janji Komite Perdagangan dan Lingkungan WTO sejak 1995 adalah mengatasi segala persoalan terkait peraturan perdagangan terkait isu lingkungan. Hingga kini tidak ada harmonisasi internasional soal sertifikasi itu. Hal inilah yang membuat negara berkembang sangat curiga, negara maju hanya ingin memaksa pembukaan pasar negara berkembang, tetapi enggan membuka pasarnya

Uni Eropa Desak China Segera Bebaskan Yuan Agar Perekonomian Eropa Bisa Bangkit

Uni Eropa terus mendesak China agar lebih cepat menerapkan pematokan kurs yuan yang fleksibel. Desakan UE itu tertuang dalam rancangan keputusan pertemuan Kelompok 20 atau G-20, yang akan bertemu di Gwangju, Korea Selatan, pada 4-5 November.

Kurs yuan yang dipatok pemerintah dianggap lebih lemah sekitar 20 persen. Satu dollar AS sekarang ini sekitar 6,8 yuan. Kurs yuan yang relatif terlalu rendah dianggap sebagai salah satu andalan jitu China untuk meningkatkan ekspor.

China sendiri waspada akan tuntutan Barat. China antara lain khawatir, jika kurs yuan diambangkan di pasar, para spekulan akan ”menyerang”.

Menurut UE, China hanya melakukan sedikit sekali reformasi kurs yuan. Selain masalah yuan, dokumen tersebut juga mencakup tinjauan ekonomi, tata pemerintahan pada IMF, reformasi finansial, dan perubahan iklim.

China telah mengumumkan pada Juni lalu akan melonggarkan ketentuan soal yuan. Dokumen tersebut juga mencerminkan betapa UE frustrasi atas janji-janji yang belum direalisasikan oleh Beijing.

”Saat ini banyak sekali implementasi kebijakan yang harus segera dilakukan. Sayangnya, sejauh ini hanya ada perkembangan yang sangat sedikit,” demikian tertulis dalam rancangan tersebut.

Dikatakan pula, kurs yuan yang lebih kuat sebenarnya perlu bagi Beijing untuk mencegah perekonomian mengalami pemanasan dan penggelembungan nilai aset.

Jepang juga menyatakan keinginan agar kurs yuan dibuat lebih fleksibel lagi. Harapan tersebut terungkap dalam pertemuan tahunan di antara menteri ekonomi kedua negara di Beijing, sepanjang akhir pekan lalu.

Delegasi Jepang itu antara lain Menteri Keuangan Jepang Yoshihiko Noda. ”Kami telah menyampaikan harapan dengan jelas, China harus terus maju dalam upaya membuat kurs yuan lebih fleksibel lagi melalui sistem mata uang baru Beijing,” demikian pernyataan pejabat Departemen Keuangan Jepang.

Seperti biasa, para pejabat China enggan menanggapi dan memilih bungkam mengenai harapan Jepang itu.

Asia Tenggara

Pekan ini pula China menyatakan berharap kurs yuan digunakan secara luas dalam perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi, diakui negara-negara di kawasan perlu waktu percaya pada yuan.

”Kami mengamati kemungkinan penggunaan yuan untuk transaksi perdagangan dengan yuan atau dengan mata uang ASEAN sendiri dalam rangka kesepakatan perdagangan bebas yang berlaku efektif tahun ini,” kata Menteri Perdagangan China Chen Deming.

Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN, mengatakan, penggunaan terhadap yuan tidak dapat diharapkan segera terjadi karena diperlukan proses bertahap untuk membentuk kepercayaan terhadap mata uang tersebut.

China ingin mendorong internasionalisasi terhadap yuan dengan ASEAN sebagai percobaan pertama. Jika dianggap tidak memicu volatilitas, perluasan yuan akan dilanjutkan ke wilayah lain.

Negara Belanda Mampu Hidup Sebagai Negara Maju Hanya Dari Sektor Pertanian

Berkaca dari pengalaman negeri Belanda yang juga hidup dari sektor pertanian, perlu disadari bahwa industri pertanian bisa dijadikan pendorong utama perekonomian Indonesia.

Jika dilihat dari luas wilayah serta potensi yang dimiliki negeri di Nusantara, Indonesia harus bisa melakukan hal serupa. ”Negara kami kecil, tetapi di dunia besaran perekonomian kami ada di urutan ke-16,” tutur Martin J Kropff, Rektor Universitas dan Research Wageningen, Den Haag, Belanda, Jumat (27/8).

Luas wilayah Belanda hanya 41.526 km persegi. Luas wilayah Indonesia 1.919.440 km persegi. Dan, nyaris seluruh wilayah Belanda ada di bawah permukaan laut.

Akan tetapi, justru wilayah-wilayah pinggir laut yang dulu semestinya adalah laut kini menjadi lahan pertanian yang subur, peternakan, dan lokasi utama agroindustri yang mampu menyumbang 20 persen terhadap pendapatan nasional (PNB) Belanda. Pendapatan per kapita Belanda pun tercatat 2 persen di atas rata-rata orang Eropa.

”Ekonomi kami ditopang sekitar 20 persen dari agroindustri,” ungkap Martin Kropff pula. Sedemikian canggihnya industri pertanian Belanda sehingga, menurut Kropff, pertanian Belanda tak hanya menguntungkan pasar negeri sendiri, tetapi juga negara lain.

Universitas Wageningen, sebagai pusat studi dan juga pusat riset pertanian Belanda, turut memainkan peran kunci dalam kemajuan pertanian yang dicapai negeri berpenduduk sekitar 17 juta jiwa ini (dibandingkan Indonesia yang 240 juta jiwa).

Universitas Wageningen menjadi salah satu pusat riset dengan hasil risetnya diterapkan Pemerintah Belanda dalam menjalankan roda pertanian Negeri Kincir Angin itu.

Kuncinya riset

Belajar dari pengalaman selama perekonomian sulit di masa Perang Dunia ke-2, ungkap Martin Kropff, Belanda pun melakukan investasi di bidang riset. Dari riset-riset ini kemudian digulirkan inovasi-inovasi, di antaranya untuk industri pertanian.

Wageningen, sebagai salah satu pusat studi dan pusat riset pertanian, pada akhirnya tidak hanya menampung mahasiswa-mahasiswa domestik untuk gelar doktor (PhD), tetapi juga menjadi semacam pusat riset yang lebih internasional.

”Mereka tak hanya melakukan riset di sini, tetapi juga riset di negeri masing-masing. Mereka datang dari lebih 100 negara,” ungkap Rektor Wageningen, yang beberapa bulan lalu melakukan perjalanan ke Bogor, Yogyakarta, dan Jakarta untuk penjajakan kerja sama dengan Indonesia.

”Setidaknya ada 104 mahasiswa Indonesia yang belajar di sini,” ungkap Martin Kropff, yang mengungkapkan pula bahwa Wageningen tak lebih adalah kota pelajar dan ilmuwan.

Dari sekitar 35.000 penduduknya, 6.500 orang di antaranya adalah para pengajar dan staf Universitas Wageningen dan 10.000 lainnya adalah mahasiswa.

”Bahkan, industri benih merupakan salah satu penghasil utama pertanian kami, di samping tentunya penghasil utama industri bunga,” ungkap Rektor ini pula.

Dia memberikan sebuah ilustrasi bahwa sekilogram benih tomat dari Belanda saat ini, misalnya, di Eropa bernilai lebih mahal daripada sekilogram emas. Itu semua merupakan hasil riset dan teknologi yang dikembangkan Belanda sejak lebih dari setengah abad yang silam.

70 Pejabat Strategis Militer Mynmar Diganti Karena Tidak Setia

Junta militer Myanmar merombak besar-besaran jabatan strategis militer, yakni dengan mencopot 70 pejabatnya. Mereka diganti para loyalis demi melanggengkan superioritas pemimpin junta, Jenderal Than Shwe. Pergantian itu diduga terkait pemilu 7 November 2010 karena ia akan maju sebagai calon presiden.

Pemilu yang akan datang merupakan yang pertama sejak 20 tahun lalu. Pemilu pertama negara itu terjadi tahun 1990. Saat itu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak, tetapi ditolak junta militer yang berkuasa.

”Lebih dari 70 perwira senior diganti. Kami bisa mengatakan, perombakan kali ini merupakan yang terbesar dalam beberapa dasawarsa terakhir,” kata seorang perwira Myanmar, Sabtu (28/8).

Di antara pejabat militer yang diganti adalah perwira nomor tiga di lingkungan Angkatan Darat, yakni Thura Shwe Mann. Ia sendiri sudah pensiun dari militer untuk bertarung pada pemilu. Tetap saja tidak ada informasi pasti apakah kepemimpinan tertutup Than Shwe (77), yang mulai memimpin negara dengan tangan besi sejak tahun 1992, masih berlanjut atau tidak.

Laporan awal pada Jumat lalu mengatakan, Shwe telah mengundurkan diri, tetapi disangkal pejabat di Yangon. Sebuah sumber yang dekat dengan rezim ini mengatakan, Shwe dan wakilnya Jenderal Maung Aye belum pensiun, tetapi ”kemungkinan akan segera pensiun”.

Negara sarat rumor

Tidak diketahui pasti kapan mereka itu akan menanggalkan seragam militer atau peran apakah yang akan mereka mainkan dalam panggung politik nasional. ”Negara ini sarat rumor,” kata Aung Naing Oo, akademisi Myanmar yang menetap di Thailand. ”Ada lebih banyak pertanyaan dari jawabannya,” kata Aung.

Seorang pejabat militer di Yangon mengatakan, para pemimpin junta sudah merencanakan sejak lama agar militer tetap aktif dalam mengontrol jalannya negara itu. Win Min, analis Myanmar di AS dan aktivis prodemokrasi, mengatakan, dalam konteks itulah 70 pos penting diisi orang-orang muda yang loyal terhadap Shwe.

Ada banyak isu yang masih belum terjawab. Shwe kemungkinan mengambil jabatan presiden setelah pemilu, yang telah secara luas ditolak oleh aktivis dan Barat. Sebab, pemilu kali ini jangan-jangan hanya sebagai sandiwara melegitimasi kekuasaan militer dengan kedok sipil.

Ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, yang ditahan selama dua dekade lebih, dilarang junta menjadi calon presiden. Partainya akan memboikot pemilu dan menuding pemilu kali ini tidak adil.

Anggota Parlemen Dikritik Karena Berperilaku Tidak Terpuji

Parlemen India telah menjadi sorotan luas publik negaranya. Sejak awal tahun hingga Agustus ini parlemen terus saja menunjukkan perilaku buruk, tidak terpuji, dan bahkan tidak bermartabat. Ada yang menyebut periode itu sebagai ”episode paling memalukan”.

Kekecewaan publik diungkapkan, antara lain, oleh Jaya Sen, profesor ilmu politik dan penulis sejumlah buku tentang parlemen India, Minggu (29/8). Terkait banyaknya perilaku buruk anggota parlemen selama ini, dia berkomentar, ”Ini adalah episode-episode paling memalukan.”

Lembaga parlemen dan majelis negara (baik majelis rendah maupun majelis tinggi) diibaratkan Sen sebagai kuil demokrasi. ”Parlemen dan majelis negara adalah kuil-kuil demokrasi, tetapi tak seorang pun peduli merawatnya,” kata Sen.

Negara demokrasi terbesar

Dalam pidato pada peringatan hari jadi kemerdekaan India, 15 Agustus, Perdana Menteri Manmohan Singh menegur anggota parlemen agar tidak berperilaku buruk di mata rakyat.

Lima hari setelahnya parlemen memutuskan untuk menaikkan gaji mereka sendiri tiga kali lipat, dari 16.000 rupee menjadi 50.000 rupee per bulan, ditambah lagi dengan biaya operasional sebesar 40.000 rupee untuk perjalanan, kantor, dan lainnya.

Rasa bangga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik oleh wakil-wakil rakyat itu. Bahkan, orientasi politik anggota parlemen sering kali membuat lembaganya tidak berfungsi dengan baik.

Perilaku dan kinerja majelis negara, baik itu majelis rendah maupun majelis tinggi—semuanya terekam dalam siaran langsung televisi—sangat buruk di masa lalu. Misalnya, mereka sering adu mulut di ruang sidang, bertengkar dan melontarkan kata-kata tidak senonoh, adu fisik, dan berteriak-teriak kepada yang lain lewat pengeras suara.

Kekacauan—yang lazim menyebabkan penangguhan pertemuan—cenderung menghentikan sejumlah debat penting, membatalkan dan menunda pemeriksaan yang cermat atas hal-hal penting, seperti naskah rancangan undang-undang.

Tak produktif, boros biaya

Data dari PRS Legislative Reasearch, lembaga yang berbasis di New Delhi, menunjukkan, dari 170 jam kerja satu masa sidang parlemen hingga Sabtu, 100 jam hilang. Hal itu disebabkan oleh 70 kasus penangguhan dan hampir 30 kasus protes dan walkout. Masalah ini diperparah dengan fakta bahwa setiap menit sidang parlemen nasional, baik produktif maupun tidak, dibiayai 26.035 rupee.

Dalam pidato 15 Agustus, Singh mengutuk maraknya kebiasaan melontarkan kata-kata kasar dan tidak menyenangkan di dalam ”rumah” rakyat. ”Kritik haruslah bermartabat,” katanya. Wakil Presiden Hamid Ansari juga kecewa terhadap parlemen.

Pada Juli lalu, lebih dari 60 anggota majelis negara bagian Bihar saling melempar kursi dan sepatu di ruang sidang. Di luar ruang sidang, seorang wanita anggota parlemen sampai merusak pot bunga.

Ribuan Warga Kulit Putih Amerika Menuntut Kembali Nilai Amerika

Ratusan ribu warga kulit putih konservatif berkumpul di dekat National Mall, Washington, Sabtu (28/8), memperingati pidato tokoh kulit hitam Martin Luther King Jr. Namun, pidato yang disampaikan adalah mengembalikan ”nilai Amerika” konservatif.

Isi pidato itu bertentangan dengan pidato Martin Luther King Jr yang memimpikan persamaan kulit hitam dan kulit putih di AS. Aksi massa kelompok sayap yang dipimpin Glenn Beck mengobarkan semangat untuk pengembalian ”nilai Amerika” yang sangat religius dan didukung kelompok kulit putih konservatif.

”Amerika berada di persimpangan jalan. Kita harus kembali pada prinsip iman, pengharapan, dan kasih,” ujar Glenn Beck, yang juga pemandu acara di saluran Fox News.

Dia meminta warga AS menentukan sikap, ”Siapakah diri mereka, apa yang diyakini dan harus bergerak maju atau akan musnah.” Ucapan-ucapan Beck disambut meriah sekitar 500.000 orang yang memadati halaman Lincoln Memorial hingga Monumen Washington.

Glenn Beck adalah pemandu acara populer ”Mengembalikan Kehormatan Amerika”. Sebagian besar jalanan di Washington DC ditutup dan polisi berjaga-jaga.

Peserta pawai konservatif itu mengklaim aksinya sebagai tidak bermuatan politik dan hanya berdasarkan semangat keagamaan untuk menghormati para prajurit AS yang bertugas di luar negeri dan menjunjung nilai AS.

Banyak anggota kelompok Tea Party, kumpulan warga kulit putih konservatif, mengikuti acara tersebut. Nyaris tidak terlihat warga Afro-Amerika di sana.

Pawai kubu konservatif itu mengundang kritik keras karena digelar di lokasi tempat Martin Luther King Jr mencanangkan persamaan hak antara kulit putih dan hitam.

Sarah Palin berseru

Pengkritik menyebutkan, Beck dan Sarah Palin, mantan calon wakil presiden AS dari Partai Republik pada pemilu 2008 lalu, melecehkan semangat Martin Luther King Jr yang memperjuangkan masyarakat madani. Para pemimpin kulit hitam (Afro-Amerika), seperti Al Sharpton, menggelar pawai tandingan. Dia menuduh Beck salah menafsirkan pesan Martin Luther King Jr yang memperjuangkan persamaan hak. ”Orang-orang yang mengkritik perjuangan kita sekarang justru sedang menggelar pawai,” katanya.

”Mereka menguasai National Mall, tetapi kitalah yang mengerti pesan Martin Luther. Mereka menguasai panggung penting, tetapi kita yang memiliki mimpi Martin Luther King,” Sharpton berseru di depan massa.

Beck menjawab bahwa pihaknya juga mempunyai hak sama untuk memperingati perjuangan King. ”Orang kulit putih tidak berhak mengklaim Abraham Lincoln. Demikian pula kulit hitam tidak bisa mengklaim Martin Luther King sebagai milik mereka,” kata Beck, awal bulan ini.

Pawai akbar berlangsung menjelang pemilihan anggota Kongres AS bulan November. Partai Republik, yang umumnya didukung kubu konservatif, berseteru dengan Obama dan berusaha menguasai kembali Kongres AS dari dominasi Partai Demokrat.

Tujuan dari pawai kelompok konservatif tidak disebutkan dengan jelas. Glenn Beck dalam acara televisi Fox News hanya menyebut kegiatan itu untuk menghormati para pahlawan, tradisi dan nilai-nilai Amerika, serta masa depan mereka.

Lou Tribus (67), seorang pensiunan asal Tennesee, menempuh perjalanan darat ratusan kilometer untuk bergabung dengan pawai konservatif. ”Aku ingin negeri ini kembali ke nilai-nilai dasar,” kata Tribus.

Sarah Palin di tengah massa mengepalkan tangan dan menyerukan: ”USA! USA! USA!”. ”Kita harus memulihkan kehormatan Amerika,” kata Palin.

Kelompok pengkritik Beck menilai, tidak tepat menuduh Presiden AS Barack Obama membenci kulit putih. Kelompok Beck dan Palin juga tidak berhak bicara tentang agama dan nilai tradisional AS.

Kisah Tragis Murid-murid SD Yang Diminta Mengemis

Pemerintah Senegal meningkatkan upaya untuk memberantas pengemis di jalan-jalan di negara Afrika Barat ini. Ada puluhan ribu anak berkeliaran dengan kaki telanjang dan menyerbu mobil-mobil untuk mengemis.

Mengemis telah secara resmi dilarang sejak 2005, tetapi relatif tidak berhasil.

Sebuah laporan oleh sebuah organisasi HAM internasional tahun ini menggambarkan bagaimana anak-anak yang menjadi murid-murid sekolah—ada yang baru berusia 4 tahun—dipaksa mengemis dan dipukuli kalau tidak membawa hasil.

”Kalau Anda tidak pulang dengan 250 franc (sekitar Rp 5.000), Anda bisa menderita segala macam teguran,” kata Abdourahmane Ka (12), yang tinggal di pinggiran Dakar.

PM Souleymane Ndene Ndiaye, Selasa malam, mengatakan, mereka yang mengemis akan mendapat tempat tinggal kalau meninggalkan aksi mereka di jalan-jalan Dakar dan kota-kota besar lain untuk menerima bantuan dari badan-badan amal.

”Pemerintah memulai tindakan yang lebih efektif untuk memberantas mengemis, yang dilarang oleh hukum,” katanya.

Eksploitasi murid

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah menyatakan telah ”menginstruksikan pihak berwenang dan polisi untuk memberlakukan undang-undang yang melarang mengemis mulai Kamis”.

Pemimpin-pemimpin keagamaan di Senegal, yang dikenal sebagai marabouts, mempunyai pengaruh politik yang besar di negara itu. Orangtua-orangtua mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah keagamaan yang dikelola marabouts.

Mereka berharap anak-anak mereka mendapat pendidikan agama, juga karena sekolah gratis. Namun, beberapa marabouts membuat sekolah itu menjadi industri eksploitatif dengan memaksa anak-anak muridnya meminta-minta di jalan.

Laporan Human Rights Watch menyebutkan, sedikitnya 50.000 anak di negara 12 juta penduduk itu hidup dalam kondisi bagai budak, dipukuli bila tak membawa cukup hasil mengemis.

Penulis Senegal, Aminata Sow Fall, yang menulis buku mengenai mengemis, mendesak pemerintah untuk mengambil prakarsa dalam penciptaan lapangan kerja.

”Kita harus menemukan struktur untuk membantu para pengemis. Kalau mereka bisa bekerja, berikan mereka pekerjaan.”

Kamis, tidak tampak pengerahan polisi untuk penerapan UU itu dan para pengemis tetap beraksi.

Pemerkosaan Massal Terjadi Setiap Hari Di Kongo

Dalam suatu pernyataan keras Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) Kamis meminta Republik Demokratik Kongo untuk menangkap dan menghukum para pelaku di balik perkosaan masal yang mengerikan di timur negara yang terkoyak perang itu.

PBB pada Senin melaporkan bahwa sedikit-dikitnya 179 wanita dan anak-anak telah diperkosa antara 30 Juli sampai 3 Agustus di dalam dan di sekitar kota Luvungi di provinsi Nord-Kivu, tempat pemberontak Hutu Rwanda bergiat.

Surat kabar New York Times Kamis melaporkan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di dekatnya tahu bahwa desa-desa itu diduduki oleh pemberontak pada tanggal itu, ketika terjadi perkosaan massal, dipertanyakan kenapa mereka tidak segera membantu mereka.

Pada satu sidang khusus DK yang diserukan oleh Amerika Serikat dan Prancis, para anggota mengecam lambannya tanggapan pasukan dan minta bahwa tindakan seperti itu dilakukan untuk menjamin peristiwa yang mengerikan itu tak pernah terjadi lagi.

Suatu badan mengimbau kepada Kinshasa untuk melakukan penyelidikan atas serangan-serangan itu dan menjamin bahwa para pelakunya diseret ke pengadilan, kata pernyataan dubes Rusia di PB, Vitally Churkin, yang kini bertindak seagai ketua bergilir DK.

Sekjen PBB Ban Ki-moon telah menegaskan dengan marah atas serangan-serangan itu, yang dituduhnya merusak upaya-upaya meninggikan wibawa badan dunia untuk membasmi kerusuhan sipil dan kekerasan seksual.

Dipicu oleh tuduhan tidak beraksi MONUSCO, pasukan perdamaian terbesar PBB di dunia dengan 20.000 personil, Churkin mengatakan: “Terdapat perasaan umum bahwa sesuatu yang tidak mereka kerjakan mereka harus kerjakan.”

“Kami kini sedang melakukan tugas ini dari bawah,” katanya menambahkan.

Komentar-komentarnya diteruskan oleh Duta Besar AS Susan Rice, yang mengatakan: “Sekretariat DK PBB jelas mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak terjadi pada saat mereka harus lakukan.”

Rice mengatakan badan dunia akan menunggu jawaban-jawaban dari Atul Khare, Asisten Sekjen untuk Operasi Pemelihara Perdamaian, yang Ban telah berangkatkan ke Kongo untuk menyelidiki persoalan itu.

Utusan khusus Ban untuk masalah-masalah yang melibatkan kekerasan seksual, Margot Wallstroem, telah mengepalai respon terhadap insiden.

Pemberontak Hutu dari Pasukan Pembebasan Rwanda Demokratik (PDLR) pada Kamis memantah pihaknya bertanggungjawab atas terjadinya perkosaan massal itu.

PDLR `tidak terlibat dalam tindakan menjijikkan itu dan merasa tersinggung dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar yang dilancarkan terhadap mereka oleh Sekjen PBB,” kata pemberontak dalam pernyataan yang diterbitkan di Paris.

Juru bicara Ban, Martin Nesirky, mengatakan perkosaan itu dilakukan selama serangan-serangan oleh milisi suku Mai-Mai dan FDLR, yang memiliki pangkalan di Kongo timur sejak setelah genosidan Rwanda pada 1994.

“Ini adalah contoh seram lain oleh keduanya yakni tingkat kekerasan seksual dan ketidak amanan yang terus berlangsung di DR Kongo,” kata Nesirky Selasa.

Para anggota FDLR dituduh oleh Rwanda ikut ambil bagian dalam genosida pada 16 tahun lalu, yang menewaskan 800.000 orang, terutama para anggota suku minoritas Tutsi, sebelum para ekstremis itu kabur ke Kongo ketika pasukan yang dipimpin Tutsi mengambil alih kekuasaan di ibu kota Rwanda Kigali.

Perkosaan adalah senjata perang yang digunakan terhadap warga sipil di Kongo timur, di mana bentrokan antar penduduk desa sering dilaporkan dan dipersalahkan kepada gerakan-gerakan bersenjata, termasuk militer Kongo, FARDC.

Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, sedikitnya 1.244 wanita dilaporkan diperkosa dalam triwulan pertama 2010, atau rata-rata 14 pemerkosaan setiap hari.

Indonesia mengutuk pemerkosaan massal di wilayah konflik di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan berharap dalam menindaklanjuti penyelesaian kasus tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bersikap sebagai `pemadam kebakaran` melainkan sebagai `tukang kebun`.

“Kita mengutuk keras kekerasan terhadap warga sipil. Di konflik apapun, seharusnya perlindungan terhadap rakyat sipil harus dijunjung tinggi,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Hasan Kleib, kepada ANTARA News, Rabu.

Tim PBB urusan hak asasi manusia telah memastikan bahwa para anggota milisi Mai-Mai dan Pasukan Demokratik Pembebasan Rwanda (FDLR) melakukan serangkaian serangan ke sejumlah desa di propinsi Kivu Utara di DRC selama lebih dari empat hari pada awal Agustus.

FDLR merupakan kelompok bersenjata etnik Hutu yang terlibat dalam pembersihan etnis di Rwanda tahun 1994.

Sedikit-dikitnya 154 warga sipil di 13 desa yang berada di jalur sepanjang 21 kilometer di Banamukira di propinsi tersebut mengalami pemerkosaan antara 30 Juli dan 2 Agustus lalu.

Para penyerang juga menjarah rumah-rumah serta menghadang jalan dan melarang para warga berkomunikasi dengan dunia luar.

Personil Indonesia berjumlah 190 orang yang bergabung dengan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di DRC (MONUSCO) memiliki wilayah tugas di kawasan Dungu di Propinsi Oriental, yang letaknya relatif jauh dari propinsi itu.

“Pasukan kita memang jauh dari propinsi tempat terjadinya insiden. Tapi sebagai salah satu negara penyumbang pasukan ke DRC, kita sangat khawatir dengan terjadinya kekerasan terhadap warga sipil di sana (Kivu Utara, red),” kata Hasan.

Munculnya laporan tentang pemerkosaan massal biadab itu, ujar Hasan, harus dijadikan momentum oleh Dewan Keamanan PBB, negara di kawasan serta masyarakat internasional untuk mempercepat proses politik.

Indonesia melihat munculnya kasus pemerkosaan massal menunjukkan tidak adanya keamanan dan pemerintahan yang stabil di Kongo.

Kekerasan oleh para pemberontak dikhawatirkan akan sering muncul jika upaya menuju proses politik dan penyelesaian damai tidak segera ditingkatkan.

“Ini momentum untuk Dewan Keamanan, negara kawasan dan masyarakat internasional untuk mempercepat proses politik. Hanya dengan penyelesaian politiklah keamanan yang stabil bisa terjamin,” kata Hasan.

Indonesia juga berharap agar PBB melakukan aksi yang lebih menyeluruh dalam membantu DRC mengatasi konflik dan kekerasan yang berlarut-larut di negara tersebut.

“Kita harap PBB tidak hanya seperti pemadam kebakaran, yang bereaksi ketika ada kasus mencuat. Sebaiknya perlu seperti tukang kebun, mengawasi sejak munculnya bibit-bibit yang kemudian berkembang sebagai pohon dan seterusnya,” katanya.

Potensi berkembangnya konflik harus selalu diwaspadai dan dikelola dengan hati-hati, tambah Hasan.

Pemerkosaan massal di DRC itu sebelumnya juga telah dikecam keras oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Karena situasi yang demikian serius, Ban telah memutuskan untuk segera mengirim Asisten Sekjen PBB dari Departemen Operasi Penjaga Perdamaian, Atul Khare, ke DRC.

Ban juga telah menginstruksikan utusan khususnya untuk urusan Kekerasan Seksual di Daerah Konflik, Margot Wallstrom, untuk memimpin langkah-langkah yang diambil PBB dalam menindaklanjuti kasus pemerkosaan massal di DRC itu.

Republik Demokratik Kongo (DRC) –untuk membedakan dengan negara tetangganya Republik Kongo, merupakan negara yang telah bertahun-tahun dilanda perang saudara.

Kesepakatan damai dan pembentukan sebuah pemerintahan transisi telah ditandatangani pada tahun 2003.

Kendati demikian, pertikaian secara sporadis terus berlangsung, terutama di wilayah bagian timur.

Sebuah laporan mengungkapkan ada lebih dari 8.000 perempuan DRC mengalami pemerkosaan sepanjang tahun 2009, yang dilakukan oleh faksi-faksi yang bertikai, baik tentara pemberontak maupun tentara pemerintah.

Melalui mandat Dewan Keamanan tahun 1999, PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memantau pelaksanaan perjanjian Lusaka tahun 1999, yakni kesepakatan gencatan senjata antara DRC dengan kelima negara di kawasan Afrika tengah yaitu Zimbabwe, Angola dan Namibia.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di DRC (MONUSCO) –sebelumnya bernama MONUC– saat ini berkekuatan lebih dari 22.000 personil yang berasal dari puluhan negara, termasuk Indonesia.

Warga 3 Kota Di Pakistan Di Evakuasi Ditengah Ancaman Banjir dan Rencana Taliban Untuk Membunuh Semua Regu Penolong Yang Mencoba Membantu Warga Yang Ditimba Musibah

Banjir belum berhenti memorakporandakan Pakistan meski sudah berlangsung lebih dari tiga minggu. Hari Kamis (26/8), pihak berwenang memerintahkan penduduk di tiga kota di Pakistan selatan segera mengungsi karena tanggul Sungai Indus mulai jebol.

Sekitar 400.000 penduduk kota Sujawal, Mirpur Bathoro, dan Daro diperintahkan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi setelah tanggul Sungai Indus di Sur Jani, Provinsi Sindh, jebol karena tak sanggup menahan luapan air.

Banjir juga mengancam Desa Garhi Khuda Bakhsh di provinsi tersebut, tempat jenazah mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto dan ayahnya, mantan PM Zulfikar Ali Bhutto, dimakamkan. ”Kami telah memperkuat tanggul di dekat desa itu karena kami tidak ingin mausoleum para pahlawan kami kebanjiran,” kata Saifullah Dharejo, pejabat irigasi Provinsi Sindh, kepada AFP.

Makin parah

Di kota Kotri dekat Hyderabad dilaporkan, volume air Sungai Indus meningkat tajam sehingga lebar sungai yang biasanya hanya 200-300 meter menjadi 3,5 kilometer. Banjir di kawasan selatan ini makin memperparah kerugian materi yang diderita Pakistan karena daerah ini adalah pusat kawasan pertanian.

Ahli meteorologi senior Pakistan, Arif Mahmood, mengatakan kepada Associated Press, pasang laut yang tinggi pada periode bulan purnama saat ini menghambat pembuangan limpahan air Sungai Indus ke Laut Arab. ”Kami berharap pasang segera surut dalam 48 jam ke depan,” tutur Mahmood.

Sedikitnya 17 juta warga Pakistan terkena dampak bencana alam yang sudah menewaskan 1.600 orang dan melukai 2.366 orang ini. Sekitar 8 juta di antaranya berada dalam keadaan darurat, dengan 800.000 orang dilaporkan PBB dalam kondisi terisolasi dan hanya bisa dibantu melalui udara.

Ancaman Taliban

Di tengah kekacauan ini, Amerika Serikat memperingatkan adanya ancaman serangan terhadap pekerja kemanusiaan asing yang sedang berada di Pakistan oleh salah satu faksi Taliban. ”Berdasar informasi yang diperoleh Pemerintah AS, Tehreek-e-Taliban berencana menyerang orang-orang asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di Pakistan,” ujar pejabat AS yang dikutip AFP tanpa menyebutkan namanya.

Kepala Gabungan Para Kepala Staf AS Laksamana Mike Mullen mengakui kepada AP, ia khawatir kondisi kacau pascabanjir ini dimanfaatkan para perusuh untuk memperluas pengaruhnya atau bahkan menyerang pada saat tentara Pakistan sibuk menyelamatkan korban banjir.

Sejauh ini, belum ada laporan serangan atau gangguan terhadap pasukan AS yang turut membantu operasi pemulihan di lokasi bencana. Militer AS telah menurunkan 19 helikopter dan 230 prajurit dalam operasi ini. Mereka akan menambah empat helikopter lagi awal September nanti.