Badan Spionase Asing Sukses Melakukan Hacking Melalui Flash Disk dan Mendowload Data Rahasia Amerika Serikat

Badan spionase asing telah menjadi dalang serangan cyber terhadap sistem komputer militer Amerika Serikat (AS) pada 2008, kata seorang pejabat senior Pentagon, yang membuka tabir apa yang disebutnya kasus penerobosan keamanan cyber militer AS paling signifikan.

Wakil Menteri Pertahanan William Lynn mengatakan serangan terjadi setelah flash-disk bervirus disambungkan dengan komputer laptop militer di markas Timur Tengah, mengunggah kode komputer tersirat ke dalam jejaring Komando Sentral.

“Kode tersebut menyebar tanpa terdeteksi pada sistem rahasia dan tidak rahasia, memulai berpijak secara digital dari data yang bisa ditransfer pada server di bawah kendali asing,” tulis Lynn dalam artikel untuk majalah “Foreign Affairs” terbit pada Rabu.

“Insiden ini yang sebelumnya dirahasiakan merupakan penerobosan komputer militer AS paling signifikan,” katanya.

Lynn tidak mengatakan asal negara dari badan spionase yang mendalangi serangan tersebut. Tetapi ia mengatakan bahwa lebih dari 100 organisasi intelijen asing telah mencoba untuk meretas ke dalam jejaring AS.

“Beberapa pemeritah sudah memiliki kapasitas untuk mengacaukan infrastruktur informasi AS,” jelasnya.

Setiap tahun, katanya, para peretas (hacker) mencuri data yang cukup dari badan pemerintah AS, bisnis dan universitas sebanyak beberapa kali data dari Perpustakaan Kongres AS.

Malaysia Terindikasi Melakukan Upaya Melemahkan Ekonomi Indonesia

Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalimantan Barat melihat ada upaya Malaysia melemahkan ekonomi Indonesia. Tujuannya agar Malaysia tetap bisa menggunakan tenaga kerja asal Indonesia dengan upah murah karena ketiadaan kesempatan kerja di Indonesia.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Kalimantan Barat Robert Nusanto mengatakan, upaya itu terlihat dari arogansi aparat Malaysia dalam berbagai kasus, termasuk di Kalbar. ”Provokasi terakhir jelas terlihat pada kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kalimantan Barat, kasus pembabatan hutan dan penelantaran tenaga kerja bisa menjadi contoh,” kata Robert.

Robert mengatakan, provokasi-provokasi itu dilakukan untuk membuat Indonesia sibuk sehingga tidak memiliki waktu memikirkan kemajuan ekonomi. ”Kalau ekonomi kita tumbuh, Malaysia terancam karena TKI akan pulang dan bekerja di Indonesia,” tutur Robert.

Sebelum menjadi Kepala BPKPK, Robert pernah menjadi Kepala Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. ”Hampir setiap pekan saya harus mengurus para TKI yang kabur dengan hanya pakaian di badan karena dikejar-kejar polisi Malaysia,” kata Robert.

Setelah ditelusuri, para TKI itu masuk ke Malaysia secara ilegal. Walau bekerja ilegal, kedatangan para TKI adalah karena pesanan perusahaan-perusahaan Malaysia. Status ilegal itu akan dipakai sebagai sarana menipu TKI.

Pengusaha hubungi polisi

”Ketika masuk ke Malaysia dan mulai bekerja, gaji mereka dibayar hanya setengah dari yang dijanjikan. Setelah kontrak kerja berakhir, sisa gaji akan dibayarkan hanya untuk ongkos pulang kampung. Namun, satu bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir, para pengusaha menghubungi polisi dan menyatakan bahwa di wilayah usahanya ada para TKI ilegal. Ketimbang ditangkap, ya para TKI itu memilih kabur,” tutur Robert.

Ironisnya, sejak Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan TKI informal sektor domestik ke Malaysia 25 Juni 2009, jumlah TKI ilegal terus meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani mengatakan, pemerintah telah gagal menghentikan penempatan TKI ke Malaysia.

Mengenang 100 Tahun Ibu Teresa

Kota Kolkata, India, Kamis, 26 Agustus, akan mengenang seorang biarawati berbadan kecil. Almarhumah dengan nama asli Agnes Gonxha Bojaxhiu, lahir 100 tahun lalu di negara dengan jarak setengah wilayah dunia dari Kolkata. Dia menjadi sebuah lambang rasa kasih atas karyanya bagi orang sakit dan kaum papa.

Ibu Teresa, demikian panggilannya, lahir pada 26 Agustus di Uskub, Kerajaan Ottoman, dan kini bernama Skopje, ibu kota Macedonia. ”Malaikat Belas Kasih”, seorang peraih hadiah Nobel Perdamaian 1979 dan calon orang suci Katolik, lahir dari keluarga etnis Albania.

Dia tiba di India tahun 1929 dan dua tahun kemudian mengucapkan kaulnya sebagai seorang biarawati dan memilih nama Teresa.

Hari ulang tahunnya akan dirayakan di Kolkata, New Delhi, Eropa Timur, dan bahkan Times Square, Kota New York, di mana papan-papan reklame raksasa akan bercahaya warna biru dan putih—warna jubah biarawati yang dipakai ordo Misionaris Cinta Kasih yang dia dirikan.

Doa kenangan khusus akan dibacakan di Kolkata. Perusahaan Kereta Api India akan meluncurkan sebuah ”Kereta Api Ekspres Ibu Teresa” baru dengan gerbong dicat biru. Kota itu juga meresmikan sebuah festival film Ibu Teresa dengan film-film dokumenter yang mengisahkan hidup dan karyanya.

Ibu Teresa memulai karya misionaris dengan kaum miskin di Kolkata tahun 1948. Kota di India timur itu tetap menjadi basisnya sampai dia meninggal pada September 1997.

Walau nama dan kenangan akan dirinya begitu dihormati, Ibu Teresa juga mempunyai pengkritik. Salah seorang yang paling vokal adalah penulis kelahiran Inggris, Christopher Hitchens. Dalam film dokumenter 1994, Hell’s Angel, Hitchens menuduh Ibu Teresa sebagai seorang oportunis politis. Ibu Teresa dianggap turut berkontribusi pada kesengsaraan kaum miskin dengan sikapnya yang menentang kontrasepsi dan aborsi.

Warga India

Ibu Teresa dinyatakan Beata, orang yang berbahagia, tahun 2003, oleh Vatikan. Status menjadi orang suci masih menanti bukti keajaiban medis.

Serangkaian surat Ibu Teresa yang diterbitkan tahun 2007 juga menyebabkan kekhawatiran di kalangan pengagum karena memperlihatkan dia mengalami krisis iman hampir sepanjang hidupnya.

Lepas dari itu, acara perayaan juga diadakan di tiga negara Balkan: Albania, Macedonia, dan Kosovo.

Tahun lalu India menolak tegas sebuah tuntutan dari Pemerintah Albania agar sisa-sisa jasad Ibu Teresa dikuburkan di samping ibu dan saudara perempuannya di Tirana. ”Ibu Teresa adalah seorang warga India,” kata Kementerian Luar Negeri India.

Dia mendapat kewarganegaraan India tahun 1951 dan menerima pemakaman kenegaraan setelah meninggal

Goldman Sach Berkonspirasi Untuk Hancurkan Ekonomi China

Goldman Sachs & Co., raksasa perbankan dari AS, disebut-sebut sedang berusaha menghancurkan China yang saat ini menduduki posisi sebagai kekuatan ekonomi nomor dua di dunia.

Hal tersebut terungkap dalam buku yang laris berjudul Goldman Sachs Conspiracy. Pada awal peredarannya, buku itu telah terjual sebanyak 100.000 eksemplar sejak diluncurkan Juni lalu. Di situs Sina.com, buku itu menduduki peringkat 10 besar buku laris, mengikuti buku sebelumnya Eliminate All Competitors—How Goldman Sachs Wins Over the Word karya penulis yang sama, Li Delin, seorang wartawan bidang keuangan.

Buku berisi 300 halaman itu dengan dramatis mengungkapkan beberapa hal yang mirip dengan hal yang pernah diungkapkan Matt Taibbi di majalah Rolling Stone. Isinya, antara lain, menggambarkan bagaimana institusi Wall Street tersebut merupakan ”drakula yang terbungkus wajah kemanusiaan, padahal tanpa lelah terus mengisap darah dari segala sesuatu yang berbau uang”.

Novel

Di dalam bukunya, Li menyebutkan bahwa tujuan utama Goldman Sachs adalah untuk ”membunuh China”. ”Seperti serigala yang mengunyah tulang, Goldman Sachs paham benar aturan permainan dan langsung menerkam leher.”

Pada bagian lain tertulis, ”Kelompok tersebut memiliki karakter seperti macan Manchuria dan seperti pemburu tua yang mengendap-endap mencari mangsa ketika mencium bau darahnya.”

Sementara itu, kantor Goldman Sachs di Beijing menolak berkomentar mengenai isi buku tersebut.

”Buku ini lebih seperti novel daripada sebuah kisah nyata,” ujar Peng Yunliang, seorang analis dari sebuah sekuritas di Shanghai.

4 Polisi Diskors, Senjata Tim SWAT Disita Dalam Operasi Pembebasan Sandera Bus Wisata Yang Gagal

Kepolisian Nasional Filipina, Rabu (25/8), menskors empat polisi komandan Tim SWAT (Special Weapons and Tactics) yang mengakhiri drama penyanderaan bus wisata di Manila, Senin lalu. Penyanderaan tersebut berakhir tragis dengan 8 dari total 21 turis asal Hongkong yang berada di dalam bus tersebut tewas.

Juru bicara Kepolisian Filipina Senior Superintendent Agrimero Cruz mengatakan, skorsing terhadap empat polisi tersebut dilakukan untuk memperlancar penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Manila Rodolfo Magtibay sudah lebih dulu dinonaktifkan.

Selain itu, tim penyelidik juga menyita senjata yang digunakan 200 anggota Tim SWAT pada saat kejadian untuk uji balistik guna mengetahui peluru siapa yang mengenai dan menewaskan 8 sandera.

Cruz mengatakan, masih terlalu dini untuk memastikan apakah para sandera tersebut terkena peluru yang ditembakkan Rolando Mendoza, si penyandera; atau peluru dari Tim SWAT yang menyerang bus. Mendoza sendiri tewas tertembus peluru polisi penembak jitu.

Hasil otopsi terhadap lima korban tewas menunjukkan, mereka terbunuh karena luka-luka tembakan di bagian kepala dan leher. Menurut Cruz, polisi mengumpulkan sedikitnya 59 selongsong peluru dari senapan M-16 dan 31 peluru dari senjata api ringan yang dibawa Mendoza.

Berderet kesalahan

Kepolisian Filipina menjadi sasaran kemarahan dan kecaman sejumlah kalangan karena dianggap telah melakukan blunder dan berderet kesalahan saat menangani krisis penyanderaan tersebut.

Di video rekaman aksi pembebasan sandera yang diunggah di YouTube, seorang pengguna mengolok-olok SWAT dalam kepolisian Filipina sebagai singkatan dari ”Sorry, We Aren’t Trained (Maaf, Kami Tidak Terlatih)”.

John Harrison, analis keamanan dalam negeri dari Nanyang Technological University di Singapura, mengkritik siaran langsung drama penyanderaan yang ditayangkan televisi lokal. Menurut John kepada kantor berita AFP, seharusnya polisi bisa memblokir media untuk menghindari penyandera mendapatkan masukan langsung tentang situasi di sekitarnya.

Sopir bus wisata itu, Alberto Lubang, yang berhasil meloloskan diri saat terjadi tembak-menembak pertama, mengaku kepada Associated Press bahwa Mendoza bisa melihat semua kejadian di sekitarnya melalui pesawat televisi di dalam bus. Salah satu tayangan yang Mendoza lihat adalah saat polisi menangkap paksa adiknya, Gregorio.

Tayangan tersebut diduga menjadi pemicu kemarahan Mendoza. Gregorio, yang juga seorang polisi, dituduh berkonspirasi dengan kakaknya dalam penyanderaan itu.

Seorang pengamat lain yang dikutip AFP mengkritik adanya serangan ”tentatif” atau serangan coba-coba polisi terhadap penyandera, sebelum akhirnya dilancarkan serangan penuh satu jam kemudian. ”Jika Anda memerintahkan menyerang, harus benar-benar diserang. Tidak ada yang namanya serangan tentatif,” tutur sumber yang menolak disebut namanya ini.

Menteri Dalam Negeri Filipina Jessie Robredo, yang membawahi kepolisian nasional, mengakui ada beberapa masalah dalam proses penanganan penyanderaan oleh polisi, termasuk kekurangan persiapan, peralatan, dan pelatihan.

Presiden Filipina Benigno Aquino III memerintahkan tim penyelidik pemerintah bekerja di luar penyelidikan internal kepolisian. Aquino berjanji, penyelidikan akan berjalan setransparan mungkin dan akan mengabarkan seluruh hasilnya kepada pihak otoritas Hongkong.

Aquino juga menetapkan hari Rabu sebagai hari berkabung nasional di Filipina sebagai bentuk simpati dan penghormatan bagi para korban.

Sementara itu, di Hongkong, suasana duka menyelimuti upacara kenegaraan resmi untuk menyambut para korban selamat dan delapan jenazah yang tiba kembali di Bandara Internasional Hongkong, Rabu petang. Mereka diterbangkan langsung dari Manila dengan pesawat Cathay Pacific yang dikirim pemerintah daerah otonomi khusus Hongkong.

Para tenaga kerja Filipina di Hongkong mulai khawatir mereka akan menjadi sasaran balas dendam warga Hongkong atas kejadian tersebut. Konsul Jenderal Filipina di Hongkong Claro Cristobal mengatakan, sudah ada laporan seorang pekerja Filipina dipecat majikannya sebagai bentuk kemarahan dan protes.

Mata Uang Yuan Akan Segera Gantikan Dominasi Dollar Amerika Serikat

China semakin mempercepat upayanya untuk meningkatkan penggunaan yuan di dunia. China sedang berusaha menurunkan penggunaan atau investasi dalam denominasi dollar AS. Sejak krisis finansial pada 2008, nilai aset berdenominasi dollar AS terus merosot.

Bank Sentral China merupakan bank sentral yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia dengan jumlah 2,4 triliun dollar AS. China harus melakukan diversifikasi asetnya ke dalam berbagai denominasi mata uang kuat dunia agar tidak tergerus oleh penurunan kurs dollar AS. China juga merupakan pemegang terbesar surat utang Pemerintah AS.

”Krisis tahun 2008 telah membuka mata China bahwa bertransaksi dalam yuan akan menurunkan risiko finansial dari volatilitas dollar AS,” ujar analis dari Bank of Royal Scotland, Ben Simpfendorfer dan Erik Leuth, dalam catatan mereka yang dikeluarkan di Beijing, Rabu (25/8).

Walaupun eksportir China sangat sukses memasarkan barangnya ke segala penjuru dunia, peran yuan masih terbatas karena yuan tidak dapat diperdagangkan bebas dengan mata uang lain. Selain itu, adanya kontrol valuta membuat yuan sulit keluar dari China.

Namun, kini para pemimpin China mulai berubah dan sangat menginginkan yuan untuk digunakan sebagai salah satu mata uang yang dipegang berbagai negara sebagai cadangan devisa.

Hal ini sekaligus mencerminkan kekuatan ekonomi serta politik China yang makin besar. Para analis memperkirakan, pejabat di China akan menghentikan kontrol ketat atas valuta.

Mereka khawatir, jika yuan terus dikontrol ketat, akan timbul ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat dari penguatan yuan terhadap dollar AS.

Simpfendorfer sepakat mengenai hal ini. ”Saya rasa reformasi akan berjalan sangat cepat, tetapi akan melemah lagi saat China meyakini reformasi tersebut membuat arus modal terguncang,” ujarnya.

Perbanyak kerja sama

Dalam dua tahun terakhir, China telah berupaya mendesak penggunaan yuan di luar negeri dengan cara menandatangani perjanjian pertukaran (swap) dengan beberapa negara, khususnya negara anggota ASEAN.

Dalam langkahnya yang paling baru, para pejabat China pada pekan lalu menyatakan akan membuka lebih luas lagi pasar obligasi antar-bank China untuk para investor asing. Harapannya, hal itu akan meningkatkan lagi jumlah perusahaan yang bersedia menggunakan yuan, bukan dollar AS, untuk bertransaksi.

Para analis menyatakan, langkah tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi perusahaan asing untuk menerima yuan sebagai alat pembayaran untuk barang-barang mereka yang dijual di China. Langkah ini juga akan meningkatkan produk finansial berdenominasi yuan.

Para investor institusi asing di China telah diperbolehkan untuk berinvestasi dalam ekuitas berdenominasi yuan. Dengan lebih banyak yuan beredar di luar negeri dan dengan lebih banyaknya yuan dipakai sebagai alat pembayaran.

Para ekonom internasional sudah sejak dua tahun terakhir ini memperkirakan bahwa yuan akan menjadi calon mata uang kuat dunia. Peredaran barang-barangnya di dunia dan posisinya sebagai sumber investasi global memberikan jalan bagi internasionalisasi yuan

Satu Batalion Pasukan Komando Kostrad Dikerahkan Keperbatasan Malaysia

Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad siap untuk mengamankan perbatasan. Ada satu batalyon yang telah dipersiapkan untuk menjaga perbatasan di Kalimantan.

”Kostrad selalu siap untuk mengamankan perbatasan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI,” kata Panglima Kostrad Letjen Burhanudin Amin di sela-sela latihan terjun freefall dan terjun statis di Pangkalan Udara Surya Darma, Kalijati, Subang, Jawa Barat, Senin (23/8). Menurut Burhanudin, di Papua, misalnya, telah ada Batalyon 433 yang rencananya akan segera diganti dengan Linud 330.

Sementara perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, Burhanudin mengatakan, untuk sementara ini aman-aman saja. Kostrad telah menyiapkan satu batalyon untuk dikirim ke perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Namun, hingga saat ini belum ada permintaan dari dua kodam di Kalimantan. ”Kalau ada perintah, kami sudah siap. Akan tetapi, soal penempatannya tergantung kodam,” kata Burhanudin.

Di sela-sela penerjunan Linud 305/17/1 di bawah pimpinan Letkol (Inf) Tehuteru tersebut, Burhanudin mengatakan, latihan terus diadakan karena Kostrad bertugas untuk membina kesiapan operasional satuannya. Sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, Kostrad juga harus siap di tingkat pertahanan strategis. ”Kami latihan terus sehingga sewaktu-waktu siap dipakai,” katanya.

Saat ini Kostrad juga tengah mempersiapkan pendirian Divisi 3 Kostrad. Divisi 3 itu akan diprioritaskan untuk kawasan timur Indonesia. Walaupun belum ditentukan di mana panglima divisi akan bermarkas, daerah operasinya akan meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ”Kami akan lebih berat ke Indonesia timur karena ada kekurangan di sana,” katanya

Ratusan Politisi Sekuler Di Turki Ditahan Pemerintah

Ratusan warga Turki, Senin (23/8), berunjuk rasa dengan cara berbaris menuju sebuah kompleks penjara di pinggiran kota Istanbul. Mereka menuntut pembebasan para politisi kubu sekuler.

Diduga ada ratusan politisi kubu sekuler kini ditahan dengan tuduhan terlibat dalam perencanaan menjatuhkan pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang berbasis Islam.

Bersama mereka juga ada 70 perwira militer aktif dan purnawirawan yang ditahan.

Para pengunjuk rasa juga menolak rencana referendum untuk reformasi konstitusi pada 12 September. Mereka menuduh rencana referendum itu hanya manuver pemerintahan AKP untuk mengontrol lembaga yudikatif. Para pengunjuk rasa umumnya berasal dari aktivis Partai Pekerja beraliran kiri. Ketua Partai Pekerja Dogu Perincek termasuk yang ditahan.

Para jaksa menegaskan, para tahanan itu melakukan persekongkolan yang mendorong militer mengambil alih kekuasaan dari AKP pada 2003. Namun, kaum sekularis mengatakan, penahanan kubu sekuler itu adalah bentuk intimidasi.

Institusi militer Turki pada 3 Maret 2010 mendukung proses hukum terhadap para perwira dan politisi yang terlibat persekongkolan. Militer juga menolak kudeta terhadap pemerintahan pilihan rakyat.

Sikap militer tersebut dianggap kemenangan bagi demokrasi di Turki dan juga bagian dari reformasi yang terus berproses di tubuh militer. Selama ini citra militer di Turki identik dengan isu kudeta. Militer Turki melakukan tiga kali kudeta langsung, yaitu tahun 1960, 1971, dan 1980. Militer juga pernah melakukan kudeta tidak langsung tahun 1997 yang menjatuhkan pemerintahan Refah berbasis Islam pimpinan PM Necmettin Erbakan saat itu.

Membatasi militer

Adapun pemerintahan AKP menyatakan, reformasi konstitusi tidak bisa dihindari jika Turki ingin menjadi anggota penuh Uni Eropa (UE). Menurut AKP, amandemen konstitusi itu bertujuan membangun lembaga yudikatif yang lebih independen, membatasi militer di dunia politik, serta mempersempit peluang pembubaran partai politik.

Menurut AKP, Turki harus melakukan reformasi di semua lini kehidupan, termasuk amandemen konstitusi, sebagai prasyarat menjadi anggota UE. Turki masih terhambat masuk anggota UE karena banyak sektor yang harus dibenahi.

Isu amandemen konstitusi kini menjadi simbol pertarungan antara AKP dan lawan-lawan politiknya dari kubu sekuler yang akan ditentukan oleh hasil referendum 12 September.

Bagi AKP, isu reformasi ditubuh lembaga yudikatif menjadi pertaruhan politiknya di masa mendatang. Lembaga yudikatif yang pernah dikuasai kubu sekuler sering mengancam untuk membubarkan AKP, yang kini menguasai lembaga legislatif dan eksekutif

Bank-bank Bangkrut Sebaiknya Tak Ditalangi Lagi Oleh Pemerintah

Para pemegang surat utang yang diterbitkan perbankan harus menanggung risiko kerugian. Pemegang surat utang tersebut juga mendapat hak mengonversikan surat utang tersebut menjadi saham dalam kasus bank tersebut kemudian bangkrut.

Demikian salah satu inti dari usulan Komite Basel yang diumumkan baru-baru ini. Proposal itu, antara lain, mengatur permodalan bank dan dinilai sangat penting sebagai bagian dari reformasi sektor finansial.

Demikian dikatakan oleh salah seorang regulator perbankan dari AS, Selasa (24/8). Komentarnya berkaitan dengan proposal yang diajukan Komite Basel untuk memperbaiki sistem finansial dan menghindari krisis lagi.

Dalam sebuah kolom di harian Inggris, Financial Times, Sheila Bair, Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan AS (FDIC), mengatakan, penguatan modal perbankan merupakan salah satu bagian krusial dari reformasi finansial.

”Pembersihan neraca perbankan dan aksi memperkuat kualitas serta kuantitas permodalan tidak akan merugikan siapa pun,” tulis Bair. ”Akan tetapi, jika kita gagal melakukan penguatan permodalan, kita membuka kemungkinan terhadap risiko baru pada perekonomian global dan oleh karena itu kita harus siap-siap menyediakan dana untuk krisis berikutnya,” tambah Bair.

Proposal Basel menyatakan bahwa semua instrumen permodalan selain saham biasa dihapusbukukan atau diubah, menjadi kepemilikan saham di bank, jika sebuah bank bangkrut terpaksa dibantu negara atau bank itu terancam kegagalan.

Sebagian pihak berpendapat, proposal tersebut akan merugikan investor seperti pemegang saham lewat bursa saham dan pemegang saham preferen.

Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan bertugas menetapkan standar global. Komite itu mengusulkan serangkaian reformasi soal permodalan dan penguatan likuiditas untuk membuat perbankan lebih aman.

Berbiaya mahal

Pengamat mengatakan, ide dasar proposal tersebut hampir dipastikan akan membuat perbankan dibebani biaya lebih besar saat menerbitkan surat utang. Pemaksaan konversi utang menjadi ekuitas dapat membuat surat utang tak laku di pasar atau tidak diminati investor.

”Jika semua utang bank wajib diubah menjadi ekuitas jika terjadi kerugian, perusahaan asuransi dan pembeli surat utang lain tidak berniat lagi memegang surat utang perbankan yang jelas mengandung risiko dan konsekuensi jika bank merugi,” ujar Bob Penn, analis dari Allen & Overy.

Dalam proposal ini, para investor secara tidak langsung dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam mengatasi kerugian yang diderita bank. Ketika krisis merebak, biasanya pemerintah menggunakan dana dari para pembayar pajak untuk menalangi sektor perbankan. Sekarang keadaannya dibalik, tanggung jawab lebih berada pada pemegang saham.

”Harus ada sebuah instrumen yang membuat bank harus mampu menanggung kerugian,” ujar Nout Wellink, Ketua Komite Basel, juga Gubernur Bank Sentral Belanda.

Pada krisis lalu, sejumlah bank, termasuk Royal Bank of Scotland, Llyods, hingga ABN AMRO dan Fortis di Belanda serta UBS di Swiss, menadahkan tangan kepada pemerintah atau sebagian dinasionalisasi untuk mendapatkan suntikan modal dari pemerintah

Indonesia Selidiki Dugaan Kekerasan Polisi Malaysia Terhadap Petugas Menteri Kelautan

Terkait dengan insiden di laut perbatasan Indonesia-Malaysia dua pekan lalu, Pemerintah Indonesia sedang menyelidiki dugaan kekerasan oknum polisi Malaysia terhadap tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap ketika itu.

”Kalau kekerasan itu dilakukan, kita akan kembali mengirim nota protes agar pihak yang bertanggung jawab betul-betul memikul tanggung jawab,” kata Menteri Luar Negara Marty Natalegawa seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/8).

Malaysia juga akhirnya menyepakati usulan Indonesia untuk mempercepat pembahasan masalah perbatasan. Perundingan Komisi Bersama yang dipimpin menteri luar negeri kedua negara akan dilakukan di kota Kinabalu, Malaysia, 6 September.

Marty juga mengungkapkan, data terakhir yang masih dikonsolidasi Kementerian Luar Negeri saat ini menunjukkan, dari 177 WNI yang diancam hukuman mati di Malaysia, 142 orang karena kasus narkoba dan 35 orang terlibat kasus hukum non-narkoba.

Vonis ringan

Ia menjelaskan, dari 142 kasus narkoba itu, 72 kasus dalam proses di pengadilan tingkat pertama dan belum ada keputusan hukum. Sementara itu, 8 kasus dengan ancaman hukuman mati telah dijatuhi vonis lebih ringan, yakni hukuman penjara.

Empat kasus dijatuhi hukuman mati pengadilan tingkat pertama dan saat ini dalam proses banding di pengadilan tinggi, sedangkan 5 kasus telah dijatuhi hukuman mati di pengadilan tinggi dan dalam proses kasasi di pengadilan federal.

Selain itu, terdapat tiga kasus yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan federal tingkat tertinggi, tetapi masih menjalani proses pengampunan yang diajukan Pemerintah Indonesia pada badan pengampunan negara Malaysia.

Sejumlah 35 kasus non-narkoba yang diancam hukuman mati merupakan kasus hukum terkait pembunuhan dan pemilikan senjata api. Di antara 35 kasus itu, dua kasus mendapat keringanan dan pembebasan.

Marty menyebutkan, periode 2007-awal 2010 telah berhasil membebaskan 21 WNI dari ancaman hukuman mati. Terkait dengan banyaknya warga negara Indonesia yang terjerat kasus hukum, pemerintah akan mengembangkan langkah-langkah untuk melindungi warga negara Indonesia di negeri itu.