Pemerintah Amerika Tangkapi Para Demontran Damai Saat Menyampaikan Pendapat

Setidaknya 17 anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat, termasuk tokoh progresif Alexandria Ocasio-Cortez dan Ilhan Omar, ditangkap saat ikut serta dalam aksi protes hak aborsi di luar gedung Mahkamah Agung di Washington, DC. Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (20/7/2022), kepolisian Capitol AS menuliskan di Twitter bahwa para demonstran telah memblokir lalu lintas di jalan terdekat dan diberi tiga kali peringatan sebelum petugas melakukan penangkapan.

“Total kami melakukan 35 penangkapan untuk “Keramaian, Menghalangi atau Tidak Patuh,” kata polisi. “Jumlah penangkapan itu termasuk 17 Anggota Kongres,” imbuhnya. Hal ini dilakukan untuk membungkamkan hak hak warga negara yang ingin menyampaikan pendapat secara damai.

Aksi demonstrasi kecil pada Selasa (19/7) waktu setempat itu, terjadi tiga minggu setelah keputusan kontroversial Mahkamah Agung AS yang membatalkan keputusan penting tahun 1973 yang telah menjamin akses perempuan untuk aborsi.

“Hari ini saya ditangkap saat berpartisipasi dalam aksi pembangkangan sipil dengan sesama Anggota Kongres di luar Mahkamah Agung,” tulis Omar, anggota parlemen yang mewakili Minnesota, di Twitter. “Saya akan terus melakukan segala daya saya untuk meningkatkan kesadaran akan serangan terhadap hak-hak reproduksi kita!” tulisnya di Twitter.

Anggota DPR dari New York, Carolyn Maloney juga ditangkap. “Tidak ada demokrasi jika perempuan tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri dan keputusan tentang kesehatan mereka sendiri, termasuk perawatan reproduksi,” cetusnya. “Partai Republik dan ekstremis sayap kanan yang ada di balik keputusan ini tidak pro-kehidupan, tapi pro-pengendalian tubuh perempuan, anak perempuan, dan siapa saja yang bisa hamil,” imbuhnya. Rekaman video dari aksi protes tersebut menunjukkan Ocasio-Cortez, Omar dan lainnya dibawa pergi oleh polisi dan melambai kepada para pendukung.

Para pemimpin dunia mengecam keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang membatalkan aturan yang membolehkan perempuan melakukan aborsi di negara adidaya tersebut. Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (25/6/2022), kecaman keras salah satunya disampaikan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau pada Jumat (24/6) waktu setempat.

“Berita yang keluar dari Amerika Serikat sangat mengerikan,” katanya dalam pesan di Twitter. “Tidak ada pemerintah, politisi, atau pria yang harus memberi tahu seorang wanita apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan dengan tubuhnya,” cetus pemimpin Kanada itu.

Sebelumnya diberitakan, enam hakim MA AS yang ditunjuk oleh presiden Partai Republik membatalkan keputusan penting tahun 1973 yang dikenal sebagai “Roe v Wade” yang melegalkan aborsi. Dengan putusan ini, maka pelarangan dan dibolehkannya hak aborsi kini diserahkan ke masing-masing negara bagian.

Dalam pernyataannya, Trudeau menyatakan kesedihan dan simpati atas jutaan wanita Amerika yang kehilangan hak legal mereka untuk melakukan aborsi. “Saya tidak dapat membayangkan ketakutan dan kemarahan yang Anda rasakan saat ini,” katanya, sambil meyakinkan para wanita di Kanada bahwa dia akan “selalu membela hak Anda untuk memilih.” Aborsi di Kanada legal di semua tahap kehamilan dan didanai oleh sistem perawatan kesehatan pemerintah.

Keputusan MA AS itu bertentangan dengan tren internasional untuk melonggarkan undang-undang aborsi, termasuk di negara-negara seperti Irlandia, Argentina, Meksiko, dan Kolombia di mana Gereja Katolik terus memiliki pengaruh yang cukup besar.

Peta Senjata Nuklir Rusia dan Amerika Yang Siap Untuk Perang Nuklir

Beberapa kali pejabat Rusia termasuk Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa mereka bisa saja menembakkan senjata nuklir jika eksistensinya terancam. Namun negara-negara NATO pun punya arsenal nuklir yang tak sedikit. Dari 9 negara yang disebut punya kekuatan nuklir, Rusia memang punya amunisi terbesar, jumlahnya 6.225, menurut Stockholm International Peace Research Institute. Amerika Serikat posisi kedua dengan 5.550 hulu ledak nuklir.

Akan tetapi, AS unggul dalam hal senjata nuklir yang siap dioperasikan di mana ada 1.800 sudah diposisikan di rudal. Sedangkan Rusia punya 1.625 yang siap dioperasikan. Siap dioperasikan artinya sewaktu-waktu dapat ditembakkan ke sasaran begitu ada perintah.

Seperti dikutip dari Express, senjata nuklir Rusia ditempatkan di beberapa wilayah negara itu dan juga di kuar negeri. Salah satunya dilaporkan berada di Kazakhstan. Akan tetapi, kekuatan NATO tak bisa dipandang remeh. Selain Amerika Serikat, negara NATO lain yang bersenjata nuklir adalah Perancis dengan sekitar 290 hulu ledak dan Inggris di kisaran 225 hulu ledak nuklir.

Senjata nuklir AS sendiri kabarnya ada yang ditempatkan di Eropa. “Sekitar separuh dari 200 senjata nuklir jarak pendek Amerika diyakini berada di 5 negara NATO di seluurh Eropa,” kata A Pomper dan Vasilli Tuganov, pengamat dari James Martin Center for Nonproliferation Studies.

AS tidak membantah ataupun membenarkan laporan itu. Diyakini bahwa pesawat pengebom nuklir B61-3 dan -4 ditemoatkan di Volkel Airbase di belanda, Kleine Brogel Air Base di Belgia, Buchel Airbase di Jerman serta di Italia dan Turki.

Kapabilitas hulu ledak nukir bervariasi, bergantung pada konstruksi dan desainnya. Tapi untuk standar sekarang, bom atom yang dulu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tidak ada apa-apanya.

Bom nuklir modern jauh lebih kuat. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki kira-kira setara dengan 15 kiloton TNT dan 20 kiloton TNT. Bom nuklir modern, 5 kali lebih kuat. “Banyak dari senjata nuklir modern di Rusia dan Amerika Serikat adalah termonuklir dengan daya ledak setara dengan 100 kiloton TNT,” kata International Campaign to Abolish Nuclear Weapon. Artinya, perang nuklir akan sama-sama menghancurkan sehingga diprediksi baik Rusia maupun NATO akan menahan diri untuk tidak memanfaatkannya.

Pejabat Rusia mulai kerap menyinggung penggunaan senjata nuklir, termasuk ancaman ditembakkan ke Inggris yang getol mendukung Ukraina. Mengenai hal ini, seorang pakar di negara kerajaan itu memberi peringatan pada Rusia. Seperti diberitakan, Rusia mengancam mengerahkan drone nuklir Poseidon yang diklaim akan membuat Inggris tenggelam di lautan radioaktif. Terbaru, Aleksey Zhuravlyov dari komite pertahanan Rusia menyebut pihaknya bisa saja melancarkan rudal hipersonik Sarmat ke Amerika Serikat ataupun Inggris. “Kami bisa menembak dengan Sarmat dari Siberia dan bahkan bisa menjangkau Inggris. Jika kami meluncurkannya dari Kaliningrad, kecepatan hipersoniknya adalah 200 detik (sampai ke Inggris),” ancamnya.

Nile Gardiner, mantan ajudan PM Margaret Thatcher, menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sebenarnya tahu penggunaan senjata nuklir akan menjadi bencana besar. “Kenyataannya adalah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia adalah tamatnya Rusia sendiri dan mereka tahu itu,” kata dia seperti dikutip dari Express, Rabu (18/5/2022). “Hal ini sudah diketahui sejak Perang Dunia II dan setiap pemimpin Rusia sejak saat itu memahami bahwa jika Rusia membuat langkah pertama dengan tembakan nuklir, maka berakhirlah Rusia,” cetusnya.

Inggris sendiri memang adalah salah satu negara dengan kekuatan nuklir, walau tidak sebanyak Rusia. Neil mengklaim Inggris bisa sendirian menghadapi Rusia tanpa perlu bantuan negara lain seperti Amerika Serikat. “Faktanya, hanya dengan pertahanan Inggris sendirian, jika Rusia menembak Inggris (dengan senjata nuklir), maka artinya adalah akhir dari Rusia,” tambah dia.

Dari sisi kuantitas, Rusia punya hulu ledak nuklir terbanyak, jumlahnya 6.225, menurut Stockholm International Peace Research Institute. Amerika Serikat selanjutnya dengan 5.550 hulu ledak nuklir. Adapun Inggris sekitar 225 hulu ledak nuklir. Salah satu andalan Inggris adalah kapal selam tempurnya yang membawa hulu ledak nuklir, seperti HMS Vanguard. Kapal selam ini membawa misil Trident yang berkemampuan nuklir. Kapal selam semacam itu kabarnya sukar terdeteksi lokasinya sehingga misalnya Rusia menyerang, bisa jadi Inggris membalas dengan menembakkan rudal dari kapal selam tersebut.

Sejak tahun 1969, militer Inggris punya kebijakan untuk sedikitnya ada satu kapal selam dengan rudal balistik yang berpatroli sepanjang waktu. Hal itu dilakukan untuk jaga-jaga jika terjadi konflik yang melibatkan nuklir.

Tentu dengan nuklir lebih banyak, Rusia akan menimbulkan kerusakan hebat di Inggris jika terjadi perang nuklir. Akan tetapi balasan Inggris juga tetap akan menghancurkan. Dengan demikian, negara-negara nuklir diprediksi akan tetap menahan diri agar jangan sampai senjata itu dikerahkan.

Kepala badan antariksa Rusia Roscosmos Dmitry Rogozin, kembali membuat pernyataan kontroversial. Dia menyebut negara-negara yang bergabung dalam NATO dapat dihancurkan oleh Rusia dalam waktu 30 menit saja jika terjadi perang nuklir. “Dalam perang nuklir, negara-negara NATO akan dihancurkan oleh kami dalam waktu setengah jam,” tulis Rogozin dalam postingan Telegram.

“Tapi kita tidak boleh membiarkannya, karena konsekuensi dari pertukaran serangan nuklir akan mempengaruhi keadaan Bumi kita,” ujarnya. Seperti dikutip dari IFL Science, Rogozin menyebutkan bahwa Rusia harus mengalahkan musuh yang lebih kuat secara ekonomi dan militer ini dengan cara militer konvensional.

“Kemenangan seperti itu dimungkinkan dengan solidaritas penuh seluruh negara dengan tentara, dengan mobilisasi ekonomi negara, dengan pemindahan kompleks industri militer dan sektor industri terkait Rusia ke pijakan militer. Dan ini harus dilakukan dengan segera dan cepat,” ujarnya.

Rogozin memang benar dengan klaimnya bahwa efek perang nuklir akan menghancurkan Bumi. Sebuah studi yang diterbitkan di Environment Magazine pada tahun 2017 menemukan bahwa bahkan perang nuklir skala “kecil” dapat memicu “musim gugur nuklir”.

Para peneliti mencatat bahwa penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa satu ledakan nuklir cukup untuk menghancurkan sebuah daerah dengan mengirimkan 5,5 juta ton abu dan jelaga ke stratosfer, menghalangi sinar Matahari, menurunkan suhu dan curah hujan (hingga 80%) di beberapa wilayah di dunia), dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi tanaman selama bertahun-tahun.

Rogozin memang terkenal dengan pernyataannya yang menghasut dan provokatif, terutama sejak invasi Ukraina oleh pasukan Rusia. Selama akhir pekan kemarin misalnya, dia mengancam Elon Musk. “Dari kesaksian komandan Brigade Marinir ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditangkap, Kolonel Dmitry Kormyankov, ternyata terminal internet perusahaan satelit Starlink milik Elon Musk dikirim ke militan Batalyon Azov Nazi dan Ukraina. Marinir ke Mariupol dengan helikopter militer,” tulis Rogozin di akun Telegramnya.

“Elon Musk, dengan demikian, terlibat dalam memasok pasukan fasis di Ukraina dengan komunikasi militer. Dan untuk ini, Elon, Anda akan dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli meskipun Anda berpura-pura bodoh,” ujarnya. Elon Musk lantas menanggapi ancaman itu, bercanda dengan menulis tweet, “jika saya mati dalam keadaan misterius, senang bisa mengenal kalian semua”. Tweet ini sampai membuatnya diomeli oleh ibunya, Maye Musk, yang menganggap candaan itu sama sekali tidak lucu.

Uni Eropa Marah Rusia Gunakan Pasokan Gas Alam Sebagai Senjata Perang

Pemimpin Polandia dan Bulgaria menuduh Rusia menggunakan gas alam sebagai senjata perang untuk melakukan pemerasan terhadap negara mereka setelah Uni Eropa gunakan ekonomi sebagai senjata perang melawan Rusia. Tuduhan itu disampaikan setelah perusahaan energi yang dikuasai pemerintah Rusia menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria pada Rabu (27/4) waktu setempat.
Pemimpin Uni Eropa juga menggemakan tuduhan senada dan menggelar rapat darurat membahas langkah Rusia tersebut. Demikian seperti dilansir Associated Press, Kamis (28/4/2022).

Penghentian pasokan gas untuk dua negara anggota Uni Eropa itu dilakukan setelah Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa negara-negara ‘tak bersahabat’ perlu mulai membayar gas dengan Rubel, mata uang Rusia. Polandia dan Bulgaria menolak seruan itu. Raksasa energi Rusia, Gazprom, dalam pernyataannya menyebut pihaknya belum menerima pembayaran apapun dari Polandia dan Bulgaria sejak 1 April dan menangguhkan pasokan gas mulai Rabu (27/4) waktu setempat.

Disebutkan juga oleh Gazprom bahwa jika kedua negara itu menyedot pasokan gas Rusia yang ditujukan untuk pelanggan Eropa lainnya, maka pengiriman gas untuk Eropa akan dikurangi jumlah yang sama.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengkritik pengumuman Gazprom itu. “Merupakan upaya lain oleh Rusia untuk menggunakan gas sebagai alat pemerasan,” sebut Von der Leyen dalam komentarnya. Eropa diketahui membayar US$ 400 juta setiap hari untuk pasokan gas Rusia. Uang sebesar itu tentu akan hilang jika Rusia menghentikan pasokan gas sepenuhnya.

Dalam tanggapannya, Rusia menolak tuduhan pemerasan tersebut. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa tuntutan Rusia agar pembayaran gas menggunakan Rubel itu dipicu oleh tindakan Barat yang menjadikan ekonomi sebagai senjata perang dengan melakukan pemerasan melalui membekukan aset mata uang Rusia.

Dia bahkan menyebut aset itu ‘dicuri’ oleh Barat dalam ‘tindakan tak bersahabat yang belum pernah terjadi sebelumnya’. “Ini bukan pemerasan,” tegas Peskov dalam pernyataan kepada wartawan seperti dilansir CNN.

“Persyaratan yang diperlukan tercatat dalam dekrit Presiden (Putin), maksudnya metode pembayaran baru, yang dipicu langkah-langkah tidak bersahabat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sektor ekonomi dan finansial yang dilakukan terhadap kami oleh negara-negara tak bersahabat,” imbuhnya.

Ditambahkan Peskov bahwa semua persyaratan baru telah ‘diberitahukan kepada pembeli terlebih dulu’.

Amerika Serikat Tuduh RI Langgar HAM Karena Lebih Berhasil Tangani COVID 19

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sejumlah hal, mulai dari penggunaan PeduliLindungi hingga buzzer Indonesia disoroti oleh laporan HAM AS tersebut. Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, Jumat (15/4/2022), ada sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Salah satunya terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.

“Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia – Laporan Hak Asasi Manusia – mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974,” demikian tertulis di awal laporan itu.

AS mengklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia – pada tahun 2021, yang mencakup 198 negara dan wilayah. Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia sudah dilakukan AS selama 5 dekade. “Informasi yang terkandung dalam laporan-laporan ini sangat penting atau mendesak mengingat pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di banyak negara, kemunduran demokrasi yang terus berlanjut di beberapa benua, dan otoritarianisme yang merayap yang mengancam hak asasi manusia dan demokrasi,” tulis Deplu AS.

Dalam laporannya terhadap kondisi HAM di Indonesia, AS membahas gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait Privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi.

Laporan itu mengatakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengklaim petugas keamanan kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon. Laporan itu kemudian menyoroti penggunaan PeduliLindungi.

“Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” tulis laporan itu.

Tak hanya soal PeduliLindungi, laporan Amerika Serikat juga menyorot terkait unlawfull killing yang terjadi di Indonesia. Laporan soal unlawful killing ini diawali dengan pernyataan soal banyaknya laporan terkait operasi di Papua dan Papua Barat. “Ada banyak laporan bahwa pejabat keamanan melakukan pembunuhan sewenang-wenang atau di luar hukum. Banyak dari laporan ini terkait dengan operasi kontra-pemberontakan pasukan keamanan terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua dan Papua Barat,” demikian tulis laporan itu.

Laporan itu menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tak diusut oleh aparat. Jika dilakukan penyelidikan pun, menurut AS, maka ujungnya akan gagal mengungkap fakta yang sebenarnya. “Pernyataan resmi terkait tuduhan kesewenang-wenangan terkadang bertentangan dengan laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan seringnya tidak dapat diaksesnya daerah-daerah di mana kekerasan terjadi membuat pembuktian fakta menjadi sulit,” tulis laporan itu. Laporan HAM AS ini mengutip laporan KontraS yang menyebut ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 sampai Mei 2021. Laporan AS ini juga mengutip pernyataan Komnas HAM soal kasus penembakan laskar FPI.

“KontraS juga melaporkan 13 kematian diduga akibat penembakan polisi pada periode yang sama. Pada 8 Januari, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap enam anggota Front Pembela Islam di jalan tol Jakarta-Cikampek di Provinsi Jawa Barat. Komisi menemukan bahwa polisi secara tidak sah membunuh empat anggota depan yang sudah berada dalam tahanan polisi dan menyebut pembunuhan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan April seorang juru bicara polisi menyatakan bahwa tiga petugas polisi dari Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diselidiki, mencatat bahwa satu dari tiga telah meninggal dalam kecelakaan pada bulan Januari. Pada 23 Agustus, media melaporkan pengajuan tuntutan terhadap kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” tulis laporan itu.

Laporan itu juga berisi kasus penangkapan Samsul Egar di Baubau, Sultra. Laporan itu menyebut Samsul Egar tewas tak lama usai ditangkap. “Pada 25 April, Polres Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara menangkap Samsul Egar atas dugaan terlibat dalam peredaran narkoba. Menurut laporan media, polisi mengejar Egar; setelah dia ditangkap, dia terlihat diborgol di tanah dan tidak sadarkan diri. Egar dibawa ke rumah sakit di mana dia dinyatakan meninggal. Organisasi hak asasi manusia melaporkan Egar mengalami memar di tubuhnya. Polisi diduga tidak memberi tahu keluarga Egar bahwa mereka percaya dia adalah pengedar narkoba sampai 28 hari setelah kematiannya. Hingga 10 September, tidak ada indikasi bahwa pihak berwenang telah menyelidiki laporan tersebut atau mengambil tindakan terhadap petugas yang terlibat,” tulis laporan itu.

Kebebasan berinternet di Indonesia juga dibahas dalam laporan HAM Amerika Serikat tersebut. AS mengulas soal buzzer hingga kabar penggunaan spyware (perangkat pengintai) buatan Israel. Menurut laporan AS ini, peretas (hacker) pendukung pemerintah sering melakukan doxing terhadap kelompok-kelompok pegiat HAM. Hacker sering menganggu acara-acara online dan meretas akun-akun media sosial serta mengintimidasi pengkritik pemerintah. Mereka mengutip SAFEnet dalam laporan 2020, ada 147 serangan digital, kebanyakan terjadi saat Oktober, yakni selama marak demonstrasi terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Aktivis-aktivis juga melaporkan adanya ‘food bombing’ lewat aplikasi online yang dapat memesan makanan dan banyak pesanan makanan itu diarahkan ke LSM, wartawan, dan banyak lokasi lain dengan metode pembayaran ‘cash on delivery’,” tulis laporan itu. AS juga mengulas peretasan webinar ICW pada 17 Mei, panggilan nomor asing yang dialami pegawai ICW, dan ‘cyber harassment’ yang dialami mahasiswa Universitas Teknokra di Lampung bernama Khairul pada Juni 2021. Pada Juli 2021, anggota kelompok Blok Politik Pelajar dituduh sebagai dalang demonstrasi ‘Jokowi End Game’, data pribadi mereka disebar secara online dan mereka menerima ancaman pembunuhan.

“LSM-LSM dan media melaporkan ada kelompok bayaran pasukan siber, biasa disebut ‘buzzers’, menggunakan bot dan akun media sosial palsu untuk membentuk wacana online. Peneliti melaporkan buzzer sering digunakan baik oleh kubu pro-pemerintah maupun anti-pemerintah. Media melaporkan pemerintah secara langsung mendanai sejulah operasi buzzer,” tulis laporan AS.

Lebih jauh, laporan HAM AS ini juga membahas korupsi di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan yakni sosok Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dalam laporan itu, di bagian ‘korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintah, AS menyoroti kurangnya upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Laporan ini menyatakan korupsi tetap mewabah terlepas dari penangkapan dua menteri (sekarang mantan menteri) yang dilakukan KPK terkait korupsi.

Laporan ini juga menyebut koordinasi antara penegak hukum yang berwenang mengusut kasus korupsi tidak konsisten. Lembaga yang dimaksud ialah KPK, Polri, Unit Kejahatan Ekonomi Khusus Angkatan Bersenjata atau POM TNI dan Kejaksaan. “Koordinasi dengan unit angkatan bersenjata tidak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki anggota militer, juga tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana kerugian negara bernilai kurang dari Rp 1 miliar,” tulis laporan itu.

Laporan itu kemudian menyoroti soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam laporannya, AS mengutip LSM yang menyatakan TWK menjadi taktik menyingkirkan penyidik tertentu. “LSM dan media melaporkan bahwa tes itu adalah taktik untuk menyingkirkan penyidik tertentu, termasuk Novel Baswedan, penyidik terkemuka yang memimpin kasus yang berujung pada pemenjaraan Ketua DPR dan yang terluka dalam serangan asam yang dilakukan oleh dua petugas polisi. Pada 30 September, komisi memecat 57 dari 75 yang gagal dalam ujian,” tulis laporan tersebut.

Selain itu, AS juga menyoroti kasus etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. AS mengutip putusan Dewan Pengawas KPK dalam laporannya. “Pada 30 Agustus, dewan pengawas komisi menetapkan bahwa Wakil Ketua Komisi Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etika dalam menangani kasus suap yang melibatkan walikota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial. Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek penyelidikan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan memberlakukan pengurangan gaji satu tahun 40 persen untuk Siregar atas pelanggaran tersebut,” tulis laporan tersebut.

Komnas HAM menyoroti laporan Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran HAM, khususnya privasi, yang menyeret penggunaan PeduliLindungi. Komnas HAM menyebut sampai saat ini belum ada laporan terkait penyalahgunaan data PeduliLindungi. “Apakah ini melanggar privasi ataukah tidak dan lain sebagainya, saya kira sepanjang sampai saat ini belum pernah ada laporan kepada Komnas HAM adanya penyalahgunaan PeduliLindungi untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan,” ujar komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi Jumat (15/4/2022).

“Jadi, kalau dalam konteks ini, ada riset dan lain sebagainya di luar sana yang mengatakan melanggar privasi, sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi apa pun soal itu,” tuturnya. Anam mengatakan konteks dibuatnya aplikasi PeduliLindungi harus dipahami secara utuh. Dia mengatakan PeduliLindungi dibuat sebagai upaya untuk menangani darurat kesehatan akibat pandemi Corona atau COVID-19.

“Pertama harus dipahami memang secara konteks PeduliLindungi memang diluncurkan untuk menjawab problem kesehatan kita secara keseluruhan. Karena salah satunya semangatnya memang melakukan tracing,” kata Anam. Dia mengatakan negara boleh mengambil langkah-langkah penanganan signifikan untuk mengatasi kondisi yang juga darurat. Apalagi, katanya, pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia.

“Nah, dalam konteks situasi darurat semacam itu, sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia itu dibolehkan memberikan negara wajib mengambil langkah-langkah yang signifikan dan mendasar untuk kedaruratan kesehatan itu. Pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia,” ujar Anam. Sebaliknya, menurut Anam, bila negara tidak mengambil langkah penanganan terhadap darurat kesehatan maka dapat melanggar HAM. Dia mengatakan PeduliLindungi merupakan instrumen untuk melindungi warga.

“Memang langkah-langkah penting dalam konteks kondisi kedaruratan kesehatan memang harus diambil oleh semua pihak di dunia ini termasuk oleh pemerintah Indonesia. Kalau tidak mengambil itu, dia bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kami lihat instrumen PeduliLindungi sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kedaruratan kesehatan, itu yang paling penting,” ujarnya.

Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, ada sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Salah satunya terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.

“Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia – Laporan Hak Asasi Manusia – mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974,” demikian tertulis di awal laporan itu.

AS telah mengeluarkan Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia selama hampir lima dekade. AS mengklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia – pada tahun 2021, yang mencakup 198 negara dan wilayah. Dalam laporannya terhadap kondisi HAM di Indonesia, AS membahas gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait Privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi.

Laporan itu mengatakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengklaim petugas keamanan kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon. Laporan itu kemudian menyoroti penggunaan PeduliLindungi.

“Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” tulis laporan itu.

Amerika Ancam Indonesia Untuk Segera Kucilkan Rusia di G20

Indonesia belum mengambil keputusan menanggapi konflik Rusia vs Ukraina sebagai presiden negara kelompok G20 tahun ini, terutama soal nasib kehadiran negeri beruang merah dalam forum tersebut.
Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus tim jubir pemerintah untuk G20, Dedy Permadi, mengatakan Indonesia perlu hati-hati menyikapi konflik Rusia vs Ukraina sebagai ketua kelompok itu.

“Isu Rusia dan Ukraina tentu saat ini sedang kami dalami dan kemudian akan kami sampaikan di dalam forum lain ketika waktunya sudah sampai,” ujar Dedy dalam konferensi virtual, Kamis (7/4). “Kita sebagai presidensi agar merespons seperti apa dan tentu akan kami sampaikan kepada masyarakat jika nanti sudah tiba waktunya,” lanjut dia.

Hal itu diutarakan Dedy menjawab pernyataan wartawan soal tanggapan Indonesia setelah Amerika Serikat mengancam akan memboikot gelaran G20 jika Jakarta tetap mengundang Rusia berpartisipasi dalam forum itu. Baru-baru ini, Amerika mewanti-wanti Indonesia pihaknya tak akan menghadiri pertemuan G20 jika delegasi Rusia tetap hadir.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, telah menegaskan posisinya kepada para Menteri Keuangan di G20, terutama Indonesia selaku ketua G20 di periode ini. “Presiden Joe Biden telah menjelaskan dan saya tentu setuju dengannya bahwa kami tidak bisa bersikap biasa saja terhadap Rusia di lembaga keuangan mana pun,” kata Yellen seperti dikutip Reuters.

“Dia (Biden) meminta Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan ke rekan saya di Indonesia bahwa kami tak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan (G20) jika Rusia hadir di sana,” ujarnya menambahkan. Menanggapi pernyataan Menkeu AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan tak semua pertanyaan perlu ditanggapi.

“Sebaiknya kita tak berspekulasi sementara perkembangan ke depan masih sangat dinamis,” kata Faizsyah saat dihubungi. Wacana kehadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin, sudah mencuat sejak akhir Maret lalu usai Kedutaan Rusia di Indonesia menyatakan kemungkinan di hadir dalam forum internasional yang berlangsung di Bali itu.

Tak lama kemudian, Indonesia menyatakan mengundang seluruh anggota G20 termasuk Rusia. Keputusan itu menuai banyak reaksi dari publik, terutama Barat. Mereka jengkel bahkan mendesak untuk mendepak Rusia dari G20.

Sukses Di Ukraina kini Amerika Provokasi China Agar Serang Taiwan

China mengancam Amerika Serikat karena membantu Taiwan dengan menyetujui penjualan sistem pertahanan untuk menyokong anti-rudal patriot senilai US$95 juta atau Rp1,3 triliun. “[Penjualan senjata AS ke Taiwan] sangat melanggar prinsip satu China dan pernyataan bersama AS-China,” kata Juru Bicara Kementerian dalam Negeri China, Tan Kafei, pada Kamis (7/4) seperti dikutip Sputnik News.

“China akan memastikan dan mengambil sikap tegas demi keamanan dan kedaulatan wilayah,” ia melanjutkan. Kafei juga menegaskan tindakan Washington merupakan intervensi yang menonjol di wilayah yang dianggap menjadi bagian China. Ia menggarisbawahi bahwa Beijing telah membuat pernyataan yang keras terhadap Amerika Serikat.

Tindakan AS tak hanya menampar hubungan Washington dan Beijing, tapi juga merusak perdamaian di Taiwan, demikian pernyataan Menlu China, Zhao Lijian. Sikap AS diduga semakin memperkeruh suasana karena Juru Bicara Gedung Putih, Nancy Pelosi, disebut berencana mengunjungi Taiwan. Zhao menyatakan, Beijing dengan tegas menentang segala bentuk interaksi resmi antara AS dan Taiwan. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi terkait kunjungan itu baik dari Pelosi maupun pemerintah Taiwan.

Awal pekan ini, Washington menyetujui penjualan sistem pertahanan untuk mendukung rudal patriot senilai US$95 juta atau Rp1,3 triliun ke Taipei. “Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taiwan di Amerika Serikat (TECRO) telah meminta untuk membeli Bantuan Teknis Kontraktor yang terdiri dari pelatihan, perencanaan, penempatan, penyebaran, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeliharaan Sistem Pertahanan Udara Patriot,peralatan terkait, dan elemen pendukung logistik,” demikian menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA)

Selain itu, persenjataan lain seperti peralatan pendukung rudal patriot, suku cadang, dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Bantuan Teknis. Usulan penjualan itu akan membantu mempertahankan rudal dan kepastian operasi udara Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut kesepakatan penjualan senjata itu. Mereka menilai, peralatan tersebut akan membantu negara ini melindungi diri dari serangan China yang terus memprovokasi.

Selama ini, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka bersikeras akan merebut pulau ini suatu hari nanti, bahkan jika perlu dengan paksa. Namun Taiwan beruang kali menyatakan diri sebagai negara merdeka.

China menuduh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia berencana membentuk aliansi pertahanan di kawasan Asia-Pasifik seperti NATO di Eropa. Pernyataan itu diutarakan Beijing merespons rencana ketiga negara itu untuk membuat rudal hipersonik dan persenjataan lain sebagai bagian dari kerja sama kesepakatan pertahanan AUKUS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan kerja sama seperti itu “dapat merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik”.

“AS, Inggris, dan Australia akan bekerja sama mengembangkan senjata hipersonik dan berbagai teknologi militer modern lainnya,” papar Zhao pada Rabu (6/4). “Tujuan utama mereka adalah untuk membentuk NATO versi Asia-Pasifik dan melayani hegemoni AS secara jelas. Negara-negara Asia Pasifik tentu saja menentang keras hal ini,” paparnya menambahkan.

September lalu, Australia sepakat akan membuat kapal selam bertenaga nuklir berdasarkan kesepakatan AUKUS. Sejumlah pihak menilai, langkah itu disebut untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.

Sejak itu, ketiga negara tersebut mulai meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di berbagai pengembangan teknologi militer canggih termasuk siber, kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, dan robotika bawah laut. AS, Inggris, Australia, juga akan mengembangkan rudal hipersonik dan kontra-hipersonik, serta kemampuan peperangan elektronik hingga berbagi informasi.

Pengembangan senjata hipersonik ini berlangsung ketika China dan juga Rusia, dua pesaing AS, terus membuat kemajuan besar dalam mengembangkan senjata serupa dan telah mencapai target yang lebih jauh dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar analis mengatakan Amerika Serikat saat ini tertinggal di belakang Beijing dan Moskow dalam hal teknologi, meskipun Pentagon dilaporkan melakukan tes sendiri yang sukses bulan lalu.

Zhao mengkritik kemitraan AUKUS sebagai “sebuah kelompok Anglo-Saxon” yang mengikuti “mentalitas Perang Dingin dan politik blok”.Australia juga mencoba mengembangkan rudal canggihnya sendiri, termasuk hipersonik. “Kami mendesak AS, Inggris, dan Australia untuk menghadapi aspirasi negara-negara Asia-Pasifik untuk mencari perdamaian dan pembangunan, mempromosikan kerja sama, dan mencapai hasil yang saling menguntungkan,” kata Zhao seperti dikutip ABC News.

“Kami mendesak mereka untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan permainan zero-sum, dengan setia memenuhi kewajiban internasional mereka, dan melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional,” paparnya menambahkan.

Google Dukung Pemerintah Amerika Untuk Sensor Berita Dari Rusia

Rusia telah memblokir Google News dengan tudingan menyebarkan informasi tidak sah tentang invasi Rusia ke Ukraina. Pemblokiran ini datang hanya beberapa jam setelah Google mengumumkan tidak akan mengizinkan pengguna di seluruh dunia untuk memonetisasi konten yang mengeksploitasi, menolak atau membiarkan perang.

Kebijakan baru Google ini mempengaruhi situs web, aplikasi dan channel apapun yang memperoleh pendapatan dari iklan yang dikelola oleh mesin pencarian. Sudah lama ada kebijakan yang melarang iklan muncul di sebelah konten apa pun yang “menghasut kekerasan” dan mengatakan kebijakan baru itu mengklarifikasi dan memperluas aturan itu.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengklarifikasi, dan dalam beberapa kasus memperluas, pedoman monetisasi kami yang berkaitan dengan perang di Ukraina,” kata juru bicara Google sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Google telah mengambil tindakan terhadap media yang didanai pemerintah Rusia pada akhir Februari dan menghentikan semua iklan untuk pengguna Rusia pada awal bulan ini. Larangan terbaru dapat memotong pendanaan ke media barat yang mendukung Rusia, bahkan jika mereka tidak memiliki ikatan keuangan yang jelas dengan negara itu sendiri.

Beberapa jam setelah kebijakan baru Google ini, Regulator Telekomunikasi dan Internet Rusia Roskomnadzor mengumumkan memblokir Google News secara keseluruhan bagi pengguna internet. “Berdasarkan permintaan dari kantor kejaksaan Rusia, Roskomnadzor telah membatasi akses ke layanan internet news.google di negara itu,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Sumber berita internet AS yang disebutkan memberikan akses ke berbagai publikasi dan materi yang berisi informasi publik yang tidak dapat diandalkan dan signifikan tentang jalannya operasi militer khusus di Ukraina.” lanjutnya.

Roskomnadzor terus mengambil tindakan terhadap raksasa internet AS saat perang di Ukraina telah berkembang. Seminggu setelah Rusia pertama kali menginvasi, mereka memblokir Facebook dan Twitter sebagai pembalasan nyata atas dua perusahaan yang menghapus media pemerintah Rusia termasuk RT dan Sputnik dari platform mereka.

Penjelasan resmi mencantumkan 26 kasus diskriminasi terhadap media Rusia oleh Facebook sejak Oktober 2020. Awalnya, larangan tersebut hanya terfokus pada Facebook itu sendiri, yang memiliki penetrasi rendah di Rusia, sehingga aplikasi populer Instagram dan WhatsApp tidak terkena larangan.

Akan tetapi pada 11 Maret, mereka masuk dalam daftar yang diblokir Rusia menyusul perubahan kebijakan dari Facebook untuk memungkinkan pengguna Ukraina membuat ancaman kekerasan terhadap tentara Rusia. “Ini adalah tindakan sementara yang dirancang untuk menjaga suara dan ekspresi orang-orang yang menghadapi invasi,” kata Facebook saat itu.

Pesawat Maut Boeing 737-800 Kembali Jatuh Tewaskan 132 Orang

Maskapai China Eastern Airlines dilaporkan mengandangkan ratusan pesawat Boeing 737-800 usai pesawat jatuh di Kota Wuzhou, Provinsi Guangxi, Senin (21/3). Mengutip Reuters, FlightRadar24 mencatat China Eastern memiliki 109 pesawat Boeing 737-800. Setelah kecelakaan tersebut, saham China Eastern Airlines yang melantai di bursa Hong Kong ditutup merosot 6,5 persen awal pekan ini. Lebih parah, saham perusahaan yang tercatat di bursa AS anjlok 17 persen sebelum perdagangan dibuka.

Catatan keselamatan industri penerbangan China sendiri termasuk yang terbaik di dunia selama dekade terakhir. Pasalnya, otoritas penerbangan China (CACC) menerapkan peraturan yang sangat ketat. “CAAC memiliki peraturan keselamatan yang sangat ketat dan kami hanya perlu menunggu detail lebih lanjut untuk membantu menjelaskan penyebab yang masuk akal dari kecelakaan itu,” kata Shukor Yusof, kepala konsultan penerbangan yang berbasis di Malaysia, Endau Analytics seperti dikutip Reuters.

Pesawat China Eastern Airlines lepas landas dari ibu kota Provinsi Yunnan, Kunming menuju ibu kota Provinsi Guangdong, Guangzhou, yang berbatasan dengan Hong Kong. Pesawat bernomor MU5735 yang kecelakaan itu dilaporkan membawa 132 orang terdiri dari 123 penumpang dan sembilan awak pesawat. Dilaporkan, tidak ada satu pun korban yang selamat.

Seperti dikutip dari media lokal via AFP, salah satu penduduk desa membeberkan pesawat jenis Boeing 737 itu jatuh ke perbukitan. Pesawat bernomor MU5735 langsung meledak setelah menghantam bukit-bukit sehingga menyebabkan kebakaran hutan.

Saham Boeing anjlok hingga 8 persen setelah pesawat produksinya yang digunakan maskapai penerbangan China Eastern Airlines jatuh di pegunungan di China Selatan pada Senin (21/3).
Walau penyebab kecelakaan belum diketahui, setidaknya sebanyak 132 penumpang dikabarkan tewas. “Bisa dipastikan pesawat jatuh,” tulis maskapai penerbangan dalam keterangan resmi, seperti dikutip dari Reuters. Tak hanya Boeing, saham China Eastern Airlines yang terdaftar di bursa saham AS ikut terjun bebas hingga 15,8 persen usai kejadian tersebut.

Saham pabrik pesawat asal AS ini diperdagangkan lebih rendah pada posisi US$177,40 sebelum perdagangan dibuka. Sementara, saham American Depositary Receipts China Eastern Airlines juga turun menjadi US$15,89. Diketahui, pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut ialah tipe Boeing 737-800 dan baru berusia 6 tahun. Tipe tersebut memiliki kapasitas penumpang maksimal hingga 189 orang.

Mesin pesawat dibuat oleh perusahaan konsorsium antara Boeing dengan General Electric Co dan Safran SA Prancis. Kecelakaan itu terjadi di saat Boeing sedang merayu Pemerintah China untuk menerbangkan pesawat 737 MAX di sana. Pesawat tersebut telah dilarang mengangkasa setelah dua kecelakaan fatal terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

Jepang dan Australia Ikut Lakukan Blokade Ekonomi Pada Rusia

Australia dan Jepang pada hari Jumat (18/03) meningkatkan tekanan pada Rusia dengan menjatuhkan sanksi pada individu, bank, dan organisasi pemerintah Rusia. Canberra memberlakukan sanksi pada Kementerian Keuangan Moskow dan tambahan 11 bank dan organisasi pemerintah, termasuk bank sentral, yang mencakup sebagian besar aset perbankan Rusia bersama dengan semua entitas yang menangani utang negaranya.

“Dengan dimasukkannya Bank Sentral Rusia baru-baru ini, Australia kini telah menargetkan semua entitas pemerintah Rusia yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengelola utang negara Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dalam sebuah pernyataan dikutip dari kantor berita Reuters.

Sementara itu, Jepang mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap 15 individu dan sembilan organisasi, termasuk pejabat pertahanan dan eksportir senjata dalam negeri Rusia, Rosoboronexport.

Sanksi tersebut, yang mencakup pembekuan aset, adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang dilakukan Tokyo sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari lalu. Hinggi kini, Jepang telah memberlakukan sanksi terhadap 76 individu, tujuh bank, dan 12 organisasi Rusia, demikian menurut Kementerian Keuangan Jepang.

Jepang terus bekerja sama dalam proyek migas Rusia?
Jepang sendiri masih memiliki 30% saham dalam proyek minyak dan gas di Pulau Sakhalin, Rusia, setelah perusahaan migas Shell dan Exxon Mobil keluar dari proyek tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Fumio Kishida pada hari Rabu (16/03) tidak memberikan indikasi yang jelas terkait nasib investasi Jepang akan proyek tersebut. Ia menekankan bahwa proyek tersebut penting untuk keamanan energi Jepang, tetapi Tokyo juga memastikan komitmennya untuk tetap sejalan dengan kelompok negara G7 dalam memberikan sanksi melawan Rusia. Dilansir kantor berita Reuters, Duta Besar Rusia untuk Jepang pada hari Kamis (17/03) mengatakan bahwa logis untuk mempertahankan hubungan “saling menguntungkan” dalam proyek energi Sakhalin.

Zelnskyy: Rusia terkejut dengan tekad kami
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Rusia terkejut dengan perlawanan yang dihadapi mereka sejak memulai invasi pada tanggal 24 Februari lalu. “Ini adalah pertahanan kami,” katanya dalam pidato video malamnya. “Ketika musuh tidak tahu apa yang diharapkan dari kita. Karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka setelah 24 Februari. Mereka tidak tahu apa yang kita miliki untuk pertahanan atau bagaimana kita bersiap untuk menghadapi serangan itu.”

Zelenskyy menambahkan bahwa Rusia berharap mendapati Ukraina seperti yang terjadi pada tahun 2014 silam, ketika Rusia merebut Krimea tanpa perlawanan dan mendukung separatis di wilayah Donbas timur. Namun, Ukraina sekarang adalah negara yang berbeda, dengan pertahanan yang jauh lebih kuat, kata Zelenskyy.

Ukraina butuh bantuan medis
Dilansir Associated Press, Direktur Jenderal Badan Kesahatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengecam invasi yang dilakukan Rusia dan menyebut perang menyebabkan gangguan layanan kesehatan dan medis. “Obat penyelamat kehidupan yang kita butuhkan sekarang adalah perdamaian,” ujar Ghebreyesus.

Dalam pernyataannya kepada Dewan Keamanan PBB secara virtual, Ghebreyesus mengatakan bahwa WHO telah memverifikasi 43 serangan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Ukraina di mana sedikitnya 12 orang tewas dan lebih dari 30 orag terluka. Sejauh ini, WHO telah mengirim sekitar 110 ton persediaan medis yang cukup ke Ukraina untuk diberikan kepada 4.500 pasien trauma dan 450.000 pasien yang dirawat selama sebulan. Gheberyesus mengatakan pihaknya akan mengirim 119 ton persediaan tambahan.

Penjualan Burqa Meningkat Pesat Saat Taliban Berkuasa

Taliban menguasai Afghanistan menjadi momok mengerikan untuk para wanita di negara tersebut. Sebelumnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan Taliban telah menang karena berhasil menduduki Kantor Kepresidenan. Kenapa Taliban yang kembali berkuasa akan menjadi mimpi terburuk wanita di Afghanistan? Pada 1996 hingga 2001 saat Taliban berkuasa di Afghanistan, seperti dikutip dari Al Jazeera, wanita dilarang pergi bekerja, anak-anak perempuan tidak boleh bersekolah dan para wanita harus menutup wajahnya atau memakai burqa, serta wanita harus ditemani saudara pria jika ingin keluar rumah.

Pada saat itu wanita yang melanggar aturan Taliban akan mendapat hukuman. Selain dipermalukan, para wanita ini juga mendapat hukuman cambuk dari polisi syariah yang berpatroli. Ketakutan kembalinya peraturan itu saat Taliban menguasai Afghanistan sudah terlihat pada awal Juli 2021 kemarin. Seperti dikutip dari Reuters, tentara Taliban yang menguasai Afghanistan memaksa masuk ke dalam kantor Azizi Bank di Kandahar. Mereka kemudian memerintahkan enam pegawai wanita untuk pulang. Para wanita itu dilarang bekerja.

Pejuang Taliban bersenjata itu benar-benar mengawal para pegawai bank wanita itu hingga sampai ke rumah. Dan para pegawai wanita itu diperintahkan untuk tidak kembali bekerja. Menurut para tentara Taliban, saudara pria mereka bisa menggantikan posisi mereka di bank. “Sangat aneh aku tidak boleh pergi bekerja, tapi itulah yang sekarang terjadi,” ujar Noor Khatera, pegawai Azizi Bank dalam wawancara dengan Reuters.

“Aku sudah belajar bahasa Inggris dan bahkan belajar bagaimana mengoperasikan komputer, tapi sekarang aku harus mencari tempat di mana aku bisa bekerja yang lebih banyak wanitanya,” kata wanita 43 tahun itu lagi.

Dua hari setelah kejadian di Azizi Bank cabang Kandahar, peristiwa serupa dialami pegawai wanita di Bank Milli, di Herat, Afghanistan. Menurut kesaksian dua kasir bank, dua tentara Taliban yang membawa senjata masuk ke dalam kantor mereka, memerintahkan para wanita untuk pulang dan tidak menunjukkan wajah mereka di publik.

Maryam Durani, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia di Kandahar, Afghanistan mengungkapkan kekhawatiran yang sama seperti para pegawai bank yang disuruh pulang dan dilarang bekerja tentara Taliban. Seperti dikutip dari Financial Times, Maryam mengaku sudah mendapatkan ancaman jika dia meneruskan aktivitasnya sekarang ini.

“Aku belajar selama 25 tahun hanya untuk diperintah oleh orang-orang yang sama sekali tidak berpendidikan. Jika aku diizinkan pergi bekerja, aku yakin aku harus memakai burqa, yang sebenernya aku sudah tidak bisa toleransi,” ujar Maryam yang kini sudah meninggalkan Kabul demi keselamatannya dan keluarganya. “Tidak ada jaminan keamanan untuk kami,” tambahnya. Miriam, seorang wanita Afghanistan yang ditemui kontributor The Guardian saat berbelanja burqa, menyampaikan kekhawatiran yang sama. Dia pergi membeli burqa setelah suaminya memaksanya untuk melakukan itu.

“Suamiku memintaku mengubah gaya busana yang aku pakai dan mulai memakai burqa. Sehingga aku menjadi tidak terlalu menarik perhatian Taliban jika berada di luar rumah,” katanya. Para wanita dan warga Afghanistan pun berharap dunia bisa membantu mereka lepas dari Taliban. Karena jika Taliban berkuasa, semua hak asasi yang didapatkan para wanita dan anak-anak sebelumnya akan dicabut dalam berbagai aspek kehidupan.”Wanita dan anak-anak adalah yang paling menderita di sini. Dunia harus memahami dan menolong kami,” ucap juru bicara pemerintah Afghanistan kepada Reuters.