Tiga Perempuan Asal Afrika dan Yemen Raih Nobel Perdamaian 2011

Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, dan rekan senegaranya, Leymah Gbowee, yang memobilisasi sesama perempuan dalam melawan perang sipil di negara mereka, serta aktivis hak-hak perempuan dan demokrasi Yaman, Tawakkal Karman, meraih Nobel Perdamaian, Jumat (7/10/2011).

“Ketiganya berhak atas hadiah total senilai 1,5 juta dollar AS yang akan dibagi rata untuk perjuangan tanpa kekerasan mereka bagi keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kerja perdamaian,” kata Presiden Komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland dalam pengumuman tentang penghargaan itu.

“Kita tidak dapat mencapai demokrasi dan perdamaian abadi di dunia kecuali perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memengaruhi perkembangan di semua tingkat masyarakat,” kata Jagland.

Johnson-Sirleaf (72) adalah presiden perempuan pertama yang dipilih secara bebas di Afrika. Ia akan maju lagi untuk masa jabatan kedua dan akan menghadapi pemilihan umum pada Selasa depan.

Gbowee memobilisasi dan mengorganisasi perempuan lintas etnis dan lintas agama untuk mengakhiri perang saudara di Liberia. Ia juga berjuang guna memastikan partisipasi perempuan dalam pemilu.

Tentang Karman, Komite Nobel mengatakan, “Dalam keadaan yang paling sulit, baik sebelum maupun selama revolusi Musim Semi Arab, Tawakkal Karman telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan demokrasi serta perdamaian di Yaman.”

“Ini merupakan harapan Komite Nobel Norwegia bahwa hadiah kepada Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee, dan Tawakkal Karman akan membantu mengakhiri penindasan terhadap perempuan yang masih terjadi di banyak negara, dan untuk menyadari potensi besar demokrasi dan perdamaian yang bisa diwakili perempuan,” ujarnya.

Ellen Johnson Sirleaf Inspirasi Bagi Perempuan Liberia Yang Menang Nobel Perdamaian

Nama Ellen Johnson Sirleaf mencuat dalam pemilihan pemenang Nobel Perdamaian 2011. Sejatinya, perempuan kelahiran Monrovia, Liberia itu tidak sendirian. Dua perempuan lagi yang juga memenangi Nobel Perdamaian tahun ini adalah Leymah Gbowee, dan Tawakel Karman.

Sekarang, Johnson adalah presiden Liberia sejak 2005. Dalam proses pencalonan, ia bahkan bersaing dengan 22 kandidat. Tiga di antaranya adalah mantan pesepak bola LIberia dan bintang klub AC Milan 1995 George Weah. Ada juga mantan presiden Liberia sekaligus diktator dan penjahat perang, Charles Taylor. Juga, mantan pemimpin gerilyawan Sekou Conneh.

Saat dilantik menjadi presiden, Johnson tercatat sebagai perempuan pertama yang terpilih sebagai kepala negara di Afrika. Lantaran itulah, Johnson menjadi inspirasi perempuan Liberia untuk akitf di dunia politik.

Perjalanan karier politik perempuan kelahiran 29 Oktober 1938 itu memang relatif tidak mulus. Menghabiskan waktu studinya di Amerika Serikat mulai 1964 di Madison Business College di Madison, Wisconsin, Universitas Colorado pada 1970, dan Universitas Harvard pada 1971, Johnson memilih pulang ke negara asalnya.

Selanjutnya, setelah mendapat posisi di pemerintahan tatkala menjadi Asisten Menteri Keuangan Presiden William Tolbert pada 1979, ia tampil sebagai anggota Senat pada 1985. Rezim militer Samuel Doe dan Charles Taylor rupanya tak menyukai kiprah Johnson yang terus menggaungkan kesetaraan dan perdamaian di Liberia. Makanya, di masa itu, Johnson dijebloskan ke penjara untuk masa dua kali penahanan.

Selepas dari penahanan, memang, ia bekerja di Bank Dunia dan Citibank kawasan Afrika. Kemudian, pada 1997, ia kembali ke negaranya melalui ibu kota Kenya, Nairobi. Kala itu, dia menjadi ekonom berpengaruh di Liberia.

Sembari mendukung Charles Taylor, ia beroposisi terhadap Samuel Doe pada pemilu presiden 1997. Waktu itu, Taylor yang menjadi pemenang. Setelah Presiden Taylor mencapai kedudukan tertinggi, ia aktif memberikan dukungan untuk sebuah transisi pemerintahan hingga terpilih pada pemilu presiden Liberia 2005.

Gerakan Perdamaian Leymah Gbowee untuk Liberia Berhasil Menangkan Nobel Perdamaian

Leymah Gbowee kenyang pengalaman soal perang saudara di tanah airnya, Liberia. Lahir di Liberia tengah, pada usia 17 tahun, perempuan ini pindah ke ibu kota, Monrovia. Pemenang Nobel Perdamaian 2011 bersama Ellen Johnson Sirleaf dan Tawakel Karman ini menjadi saksi kekejaman perang saudara di Liberia.

Perang saudara di Liberia yang bahkan terus berlangsung hingga 2003, dalam pandangan Gbowee, memang cuma menyisakan kepiluan. Pengalamannya menjadi konselor trauma perang membuktikan begitu banyak anak kehilangan orangtua, istri kehilangan suami, dan kebinasaan sia-sia. Maka dari itulah, ia berupaya sekuat tenaga untuk membawa pengharapan kepada para korban berikut mengatakan “cukup” untuk perang.

Kepercayaan kuat Gbowee juga berangkat dari pengalamannya menjadi pekerja sosial pada 2002 di Aksi Perempuan Liberia untuk Perdamaian. Waktu itu, di sebuah pasar ikan, dia bersama perempuan-perempuan berdoa dan bernyanyi untuk perdamaian. “Kalau ada yang bisa mengubah kondisi di Liberia, orang itu adalah seorang ibu,” katanya.

Gbowee makin mencuat namanya tatkala berhasil menggerakkan kaum perempuan menggunakan sikap antikekerasan untuk menuntaskan pertumpahan darah. Sukses melobi Presiden Liberia kala itu, Charles Taylor agar Liberia menjadi pelopor perdamaian, Gbowee bahkan bisa menjadi salah satu pembicara perdamaian di negara tetangga, Ghana.

Tak hanya itu, pada 2008, Leymah Gbowee menjadi karakter penting dalam film dokumenter “Pray The Devil Back to Hell”. Film ini menjadi wahana advokasi penyelesaian damai konflik di Sudan dan Zimbabwe. Sampai kini, Gbowee juga berhasil memobilisasi perempuan Afrika untuk petisi damai dan keamanan.

Tawakkul Karman, Perempuan Arab Pertama Raih Nobel Perdamaian

Tawakkul Karman, wartawati dan pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Yaman, Jumat (7/10/2011), ditetapkan Komite Nobel meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2011.

Tawakkul Karman (32) tercatat sebagai perempuan Arab pertama yang meraih hadiah bergengsi itu berbagi dengan dua perempuan pegiat Liberia, yaitu Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan pejuang perdamaian Liberia, Leymah Gbowee.

Tawakkul dikenal penentang hebat rezim Yaman yang dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh, yang sedang menghadapi prahara politik di negeri paling selatan jazirah Arab itu.

Sejumlah stasiun televisi Arab menunda sementara siaran regulernya untuk membuat breaking news pada Jumat saat Komite Nobel mengumumkan bahwa Tawakkul meraih Hadiah Nobel.

Namun, televisi Pemerintah Yaman mengecam putusan Komite Nobel yang menganggap bahwa “pemberontak” itu tidak layak memperoleh Hadiah Nobel.

Selain dikenal sebagai pegiat HAM, Tawakkul juga merupakan wartawati yang kritis. Ibu dari tiga orang anak itu pada 2005 mendirikan Perhimpunan Wanita Jurnalis Tanpa Belenggu.

Dalam status terbarunya di jejaring sosial, Tawakkul menulis, “Kalian tak bisa membelenggu kebebasanku.”

Belakangan, perempuan berjilbab itu bergabung dengan Partai At Tajammu Al Yamani Lil Ishlah (Perhimpunan Yaman untuk Reformasi), oposisi utama Yaman.

Perempuan pegiat HAM Mesir, Marwah Sameer, menyambut hangat penetapan Tawakkul sebagai penerima Hadiah Nobel. “Ini merupakan penghormatan terhadap dedikasi perempuan Arab,” kata Marwah kepada jaringan televisi Nile TV.

Di Yaman, ada dua hal yang menjadi barang langka. Pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak-hak berdemokrasi. Maka, bagi Tawakal Karman yang kini menjadi anggota senior Al Islah, partai yang diperhitungkan di Yaman, dirinya menjadi bagian untuk memperjuangkan kedua hal itu.

Begitulah, perempuan yang juga orang nomor satu di Grup Wartawan Perempuan Tanpa Belenggu (WJWC) yang dibentuknya pada 2005 mendapat penghargaan tertinggi Nobel Perdamaian 2011. Ia tak sendirian. Bersama dua perempuan lainnya Ellen Johnson Sirleaf dan Leymah Gbowee, anugerah tersebut menjadi milik mereka.

Perjuangannya untuk merealisasikan dua syarat di atas memang berjumpa dengan jalan berliku dan penolakan. Ide membentuk surat kabar dan stasiun radio sebagai alat perjuangan ditolak Kementerian Informasi Yaman. Lalu, sejak 2007 hingga 2010, Karman selalu di barisan depan saat berunjuk rasa di ibu kota Yaman, Sana’a.

Sampai kini pun, Karman masih menjadi orang yang menyuarakan protes terhadap kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Sempat ditangkap aparat berwajib, dia dibebaskan pada 24 Januari 2011.

Lalu, lima hari setelah dibebaskan, Karman malah menggelar protes besar-besaran, menentang Ali Abdullah Saleh. Masih terus melakukan unjuk rasa, aparat kembali menangkapnya pada 17 Maret 2011.

Namun, bagi Karman, perjuangan memang belum selesai. Dua syarat itu pun masih dibawanya ke mana-mana demi perubahan baik di tanah airnya, Yaman.

Konduktor Argentina Daniel Barenboim Dinominasikan Raih Nobel Perdamaian

Selalu ada suara perdamaian dalam musik. Konduktor berdarah Argentina-Israel Daniel Barenboim (69) memercayai hal itu. Lewat musik, ujar Barenboim, semua orang bisa dibuat tertarik dan memiliki kegairahan yang sama terhadap sesuatu.

Ya, musik bagi dia adalah sarana menebar cinta dan perdamaian. “Musik memang tak bisa memecahkan konflik tetapi musik memiliki kemampuan membuat orang tertarik dan memiliki kegairahan terhadap sesuatu hal,” ujarnya sebelum tampil memandu kelompok orkestra di Korea Selatan.

Suara-suara perdamaian yang dilontarkannya, kemudian mengantarkan sosoknya sebagai orang yang diunggulkan sebagai nomine untuk diganjar nobel perdamaian. Barenboim dianggap sebagai seniman yang menggunakan musik untuk membawa perdamaian di kawasan timur tengah.

Rabu (10/8/2011) waktu setempat, para pendukungnya mengumumkan kabar diunggulkannya sang konduktor sebagai peraih nobel perdamaian dalam pembacaan nominasi yang akan dilangsungkan di akademi bahasa the Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, Argentina, 17 Agustus mendatang.

Sekitar 2,500 orang di Argentina memberikan dukungan penuh kepada Barenboim untuk menjadi nominasi penghargaan bergengsi itu.

Selain Barenboim, mantan Presiden Uruguay Julio Maria Sanguinetti dan penulis Juan Jose Sebreli juga turut dipromosikan sebagai nomine.

Sepak terjang Barenboim dalam menyuarakan perdamaian diperlihatkannya ketika bersama intelektual asal Palestina Edward Said, Barenboim membawa bersama-sama anak-anak muda Arab, Israel dan Iran untuk tampil dalam sebuah orkestra yang diberi nama the West-Eastern Divan Orchestra. Mereka melakukan tur dunia pada tahun 1999.

Sejak tahun 1992, Barenboim telah menjadi konduktor di the Staatsoper, Berlin, satu dari tiga gedung opera yang berada di ibukota Jerman.

Lahir di Buenos Aires, 69 tahun lalu, dari orangtua asli Rusia berdarah Yahudi. Pria yang juga memilik kewarganegaraan Spanyol dan memiliki paspor Palestina ini, dikenal cukup getol mempromosikan perdamaian antara Israel dengan tetangganya, terutama warga Palestina.

Barrack Obama Peraih Nobel Perdamaian Yang Selalu Memakai Kekerasan dan Peperangan Sebagai Pilihan Pertama

Sabtu (19/3) subuh, dua hari setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 1973, kapal-kapal perang AS dan Inggris yang berada di Laut Mediterania menembakkan lebih dari 110 rudal jelajah Tomahawk ke sejumlah lokasi di Libya.

Peristiwa ini menandai dimulainya operasi militer koalisi internasional di Libya. Pesawat-pesawat tempur dan pengebom AS, Inggris, dan Perancis secara bergelombang membombardir negara berpenduduk 6,5 juta jiwa ini.

Dalam sekejap, negara kaya minyak dengan pendapatan per kapita 15.000 dollar AS, porak- poranda. Kekerasan kini bergerak menurut logikanya sendiri. Banyak pengamat di Timur Tengah khawatir, Libya akan mengalami nasib seperti Irak. Rakyat yang tadinya hidup sejahtera kembali ke titik nol.

Sekjen Liga Arab Amr Moussa, yang sebelumnya getol meminta Barat memberlakukan zona larangan terbang di Libya, terperanjat. Ia tidak mengira akan terjadi serangan seperti ini. Moussa mengatakan, koalisi internasional bertindak berlebihan dan melanggar Resolusi DK PBB No 1973.

Dalam jumpa pers bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon, di gedung Liga Arab, Kairo, Mesir, 21 Maret, Amr Moussa memprotes serangan tersebut dan mendesak koalisi internasional segera menghentikannya.

Kecaman mengalir dari Rusia, China, Uni Afrika, dan negara-negara Amerika Selatan. PM Rusia Vladimir Putin menyebut Resolusi DK PBB No 1973 penuh cacat dan mengingatkan kita pada panggilan Perang Salib.

”Melindungi penduduk’’

Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Protes makin keras terdengar dari hari ke hari, tetapi hujan bom tetap berlanjut. Minggu, 27 Maret, misalnya, AS mengatakan, dalam waktu 24 jam terakhir, koalisi menembakkan 16 rudal Tomahawk dan sebanyak 153 serangan udara (Global Research, 27/3).

Jika setiap pesawat tempur rata-rata membawa 1,5 ton bom, pada hari itu saja sedikitnya 230 ton bom berdaya ledak tinggi dijatuhkan di kota-kota di Libya.

Walaupun tidak disebutkan dalam resolusi DK PBB, Presiden AS Barak Obama serta rekannya, PM Inggris David Cameron dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, mendesak Khadafy agar segera mundur.

Ketiganya mengatakan, serangan udara semata-mata untuk melindungi penduduk sipil dari serangan tentara Khadafy. Mereka tidak menaati resolusi DK PBB yang menetapkan gencatan senjata.

Khadafy sendiri sudah dua kali menyatakan gencatan senjata melalui televisi nasional dan radio pemerintah. AS dan sekutunya tak menanggapinya dan melancarkan serangan udara.

Penasihat Presiden AS Bidang Keamanan, Tom Donilon, mengatakan, usulan gencatan senjata hanya akal-akalan Khadafy dan tidak perlu ditanggapi (Press TV, 21/3).

Memilih perang

Presiden AS Barack Obama, peraih Nobel Perdamaian dua tahun lalu, sejak awal memang memilih perang ketimbang jalan damai. Ia tidak berusaha menghentikan perang saudara di Libya atau mengirim utusannya menemui Khadafy. Upaya Uni Afrika dan Presiden Venezuela Hugo Chavez mencari solusi damai malah tidak digubrisnya.

Obama mengabaikan rasionalitas politik, bahwa perang merupakan pilihan terakhir ketika perundingan gagal mencapai kata sepakat. Maka, tidak mengherankan, ia hanya mengutus Menteri Luar Negeri Hillary Clinton hilir-mudik ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk melobi Liga Arab dan NATO, dalam menggalang dukungan internasional merontokkan kekuasaan Khadafy.

Pemimpin Kuba Fidel Castro mengomentari, perundingan memang tak dibutuhkan karena sejatinya tujuan imperialis adalah menguasai kekayaan minyak Libya (Global Research, 3/3).

Pendapat Castro tidak berlebihan. Menurut Prof Michel Chossusdovsky, pemberontakan bersenjata di Libya merupakan bagian dari operasi rahasia intelijen Barat. Direncanakan berbulan-bulan sebelum pecahnya gerakan prodemokrasi (Global Research, 20/3).

Surat kabar The New York Times (31/3) menulis, CIA dan pasukan khusus Inggris (SAS) telah berada di Libya beberapa pekan sebelum koalisi internasional melancarkan serangan udara. Obama sendiri ternyata telah mengeluarkan surat perintah rahasia kepada CIA untuk membantu pemberontak (The Sydney Morning Herald, 1/4).

Singkatnya, intervensi militer koalisi internasional dan pemberontakan bersenjata merupakan satu paket. Sementara ”perlindungan penduduk sipil” hanyalah sekadar pembenaran bagi intervensi militer. Tujuannya sangat jelas dari pernyataan Presiden Obama, PM Inggris David Cameron, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yakni ”Khadafy harus pergi”.

Namun kegembiraan koalisi internasional tidak berlangsung lama. Kongres AS gusar karena Obama mengerahkan kekuatan militer menyerang negara lain tanpa memberi tahu dan persetujuan Kongres.

”Otoritas melakukan intervensi militer bukan di PBB, melainkan di tangan rakyat AS, melalui wakil-wakilnya. Wakil rakyat AS hanya ada di Kongres dan bukan di PBB,’’ tulis anggota Kongres dari Partai Republik, Jason Chaffetz, di portal CNN.com (23/3).

Kelompok antiperang dari Partai Republik maupun Demokrat mengecam kebijakan Obama menyeret AS dalam perang baru, sementara saat ini masih ada sekitar 50.000 prajurit AS di Irak dan 100.000 orang di Afganistan. Lebih tidak masuk akal lagi, sasaran operasi adalah Libya, yang bukan merupakan ancaman keamanan nasional AS.

Membalas surat Obama, Ketua Kongres AS John Boehner menulis (23/3), Anda mengatakan pergantian rezim di Libya merupakan tujuan kebijakan luar negeri AS dan intervensi militer AS di Libya untuk melaksanakan resolusi DK PBB. Padahal, kedua hal ini tidak sejalan. Resolusi DK PBB tidak mencakup pergantian rezim.

Khawatir tekanan Kongres dan melorotnya citra dalam pemilu mendatang, Obama buru-buru memutuskan AS mundur sebagai pemimpin koalisi internasional, tidak lagi melancarkan serangan udara, dan menyerahkan tanggung jawab soal Libya kepada NATO (28/3).

NATO sendiri awalnya goyah karena tidak semua anggotanya mendukung invasi militer, seperti Jerman dan Turki. Tetapi perubahan drastis mulai terjadi. Sekjen NATO Jenderal Anders Fogh Rasmussen menegaskan, sesuai resolusi DK PBB, tugas koalisi internasional hanya melindungi penduduk sipil. NATO akan bertindak imparsial terhadap gangguan.

Sabtu (2/4) lalu, disengaja atau tidak, pesawat tempur koalisi membombardir posisi pemberontak yang berusaha merebut kota Brega dari tangan pemerintah. Sedikitnya 13 pemberontak dilaporkan tewas

Presiden AS Barack Obama Kirim Pasukan Ke Libya Tanpa Persetujuan Kongres Amerika

Analis menilai Presiden AS Barack Obama terkesan ”serba salah” terkait Libya. Dia melangkahi konstitusi. Penggunaan militer AS dalam perang harus dengan persetujuan kongres. Itu amanat konstitusi. Pelibatan militer di Libya tanpa persetujuan kongres dan analis menilai tingkah laku Barack Obama yang sempat dibesarkan di Indonesia ini lebih buruk dari pendahulunya George Bush

Amerika Serikat menguras sekitar 300 juta dollar AS atau Rp 2,7 triliun per minggu demi penegakan zona larangan terbang di atas Libya. Biaya sesungguhnya: ”tidak terkira” besarnya. Associated Press, Rabu (23/3), merilis, operasi penegakan zona larangan terbang di Libya bisa menyita 300 juta dollar AS per minggu. Jika nilai tukar satu dollar AS adalah Rp 9.000, biaya yang dikeluarkan AS mencapai Rp 2,7 triliun per minggu. Laporan itu merujuk analisis Pusat Pengkajian Strategis dan Anggaran AS bulan ini.

Hari Selasa di Washington digelar pertemuan untuk membahas biaya operasi di tengah krisis keuangan AS. Pertemuan dihadiri pejabat Departemen Luar Negeri, Pentagon, dan Departemen Keuangan. Mereka mau menekan anggaran Operasi Fajar Odyssey yang juga melibatkan Perancis dan Inggris.

Pada hari yang sama, koalisi telah menembakkan paling sedikit 162 rudal jelajah Tomahawk dari kapal laut AS di Laut Tengah. Harga satu rudal 1 juta dollar AS hingga 1,5 juta dollar AS atau paling kurang Rp 9 miliar dan paling mahal Rp 13,5 miliar.

AS juga mengoperasikan pesawat pengebom B-2, yang terbang bolak-balik dari Missouri untuk menjatuhkan 900 kilogram bom ke Libya. Lama terbang total 25 jam dengan biaya operasi 10.000 dollar AS per jam.

Tentu saja hitungan itu hanya sebagian dari total biaya operasi satu pesawat.

Pesawat pengebom B-2 membutuhkan biaya bahan bakar yang sangat mahal. Apalagi AS juga menggunakan pesawat pengisi bahan bakar di udara. Ketika akan pulang, semua pesawat akan membutuhkan biaya perawatan dan penggantian suku cadang. Pilot juga diberi bonus.

Belum lagi biaya operasi kapal perang yang bersiaga di Laut Tengah. AS mengoperasikan banyak kapal perang dan jet tempur. Kerugian besar masih harus dihitung lagi setelah jatuhnya jet tempur F-15 di Benghazi, Libya timur, hari Selasa.

”Setiap enam jam kita mengalami defisit miliaran dollar,” kata Roscoe Bartlett, anggota DPR untuk Komisi Angkatan Bersenjata dari Partai Republik. Katanya, dengan menghabiskan 1 miliar dollar AS di Libya, berarti mewariskan utang 1 miliar dollar AS juga bagi generasi berikutnya.

Peran NATO

Sementara itu, AS, Inggris, dan Perancis mengatakan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus ikut berperan dalam struktur komando operasi militer di Libya. Namun, Perancis menentang jika NATO berada pada posisi komando umum.

Para duta besar 28 negara NATO di Brussels, Selasa, memutuskan untuk mengaktifkan rencana bagi pesawat perang dan pesawat sekutu melaksanakan embargo senjata yang telah diputuskan PBB terhadap Libya.

Setelah zona larangan terbang, koalisi mendukung NATO untuk menerapkan embargo senjata kepada Libya. Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan, kapal dan pesawat NATO tengah dikumpulkan di Laut Tengah untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

”Semua sekutu bertekad memenuhi tanggung jawab mereka sesuai resolusi PBB untuk menghentikan aksi kekerasan yang tidak bisa diterima terhadap warga sipil Libya,” kata Rasmussen.

Penerapan zona larangan terbang, dan kini rencana embargo senjata oleh aliansi multinasional, bertujuan melindungi warga sipil. Kolonel Moammar Khadafy tak gentar juga terhadap rencana itu. Pasukan loyalisnya terus melancarkan serangan darat di kota-kota strategis Libya.

Enam kapal perang NATO yang didukung sebuah pesawat, Rabu (23/3/2011) mulai berpatroli di perairan internasional di lepas pantai Libya untuk melaksanakan embargo senjata PBB terhadap rezim Moammar Khadafy.

“Kapal-kapal perang dan pesawat NATO telah memulai patroli dekat pantai Libya sebagai bagian dari Operation Unified Protector,” kata NATO di laman Internetnya.

Kapal-kapal itu telah di berada perairan di lepas pantai Libya, sementara sebuah pesawat patroli dan jet-jet tempur menuju ke tempat itu.

“Untuk melakukan pengamatan jarak jauh dan mencegat penerbangan-penerbangan yang diduga membawa senjata ke Libya,” kata aliansi tersebut.

“Kapal-kapal itu akan tetap di perairan internasional dan tidak akan masuk ke perairan wilayah Libya,” jelasnya. Jenderal Pierre St-Amand dari Kanada sebelumnya memberitahukan, enam negara NATO telah menjanjikan 16 kapal untuk operasi itu, termasuk tiga kapal selam. Sekutu NATO sepakat untuk melancarkan operasi itu Selasa malam.

20 Negara Boikot Nobel

Komite Nobel Norwegia menyerahkan hadiah kepada pembangkang China, Liu Xiaobo (54), meski tanpa kehadirannya, Jumat (10/12) di Oslo. Utusan lebih dari 25 negara hadir, tetapi China dan 19 negara lain memboikotnya. Nobel untuk Liu adalah tamparan besar bagi China.

Para pembangkang China di pengasingan, duta besar, bangsawan Norwegia, dan lainnya berkumpul di sekitar sebuah kursi kosong. Mereka ”menyapa” peraih Nobel asal China, Liu Xiaobo, yang tidak bisa hadir karena terkungkung dalam penjara di negerinya.

Ketua Komite Nobel Thorbjoern Jagland mengatakan, kursi kosong untuk Liu ”adalah simbol sangat kuat (yang) menunjukkan hadiah ini tepat untuknya”.

Liu akan menerima medali emas, diploma Nobel, dan hadiah uang 10 juta krona Swedia (1,5 juta dollar AS).

Upacara tanpa pemenang dan wakil keluarganya adalah kejadian kedua sepanjang lebih dari 100 tahun perhelatan Nobel. Pertama terjadi tahun 1936 ketika seorang wartawan Jerman dan pasifis, Carl von Ossiestzky, terkurung di kamp Nazi Jerman.

Seperti Ossiestzky, pengkritik rezim Nazi, Liu telah lama menjadi lawan paling vokal bagi pemimpin China. Liu adalah penulis, mantan dosen, dan berada di lini depan dalam aksi protes di Lapangan Tiananmen tahun 1989. Dia dipenjarakan pada Desember 2009 atas tuduhan subversif setelah heboh ”Piagam 08”, sebuah manifesto yang tersebar luas lewat internet. Piagam itu menyerukan reformasi politik dan hak-hak sipil di China.

Upacara penyerahan hadiah Nobel untuk Liu diboikot oleh 20 negara, termasuk China. Komite melukiskan Liu sebagai simbol paling tepat dalam perjuangan membela hak asasi manusia di China. Beijing berang dan menekan negara lain untuk tidak hadir pada upacara itu. Komite mengundang 45 negara.

Nilai universal

Jagland mengatakan, penghargaan untuk Liu merujuk pada ”nilai-nilai universal” dan bukan standar Barat seperti tuduhan China. Saat acara, lebih dari 100 aktivis berunjuk rasa menuntut pembebasan Liu. Istri Liu, Liu Xia, berstatus tahanan rumah.

Partai Komunis China menyatakan, ”nilai-nilai universal” itu kata sandi untuk liberalisasi Barat. China menuding Barat telah memutarkan lagi sebuah upaya menghancurkan China.

Otoritas China memblokir semua situs internet, media, dan saluran televisi asing yang menyiarkan upacara Nobel di Oslo. Media China mencap komite sebagai ”badut”. Namun, salah satu tokoh aksi Tiananmen 1989 yang kini menetap di AS, Feng Congde (44), mengatakan, penghargaan bagi Liu adalah ”tonggak penting dalam sejarah China dan dunia dan langkah maju liberalisasi bagi seperempat penduduk dunia”

 

Menlu: Tak Ada Tekanan dari China

Indonesia merasa tidak pernah mendapatkan tekanan apa pun dari pihak mana pun terkait kehadiran maupun ketidakhadirannya dalam setiap upacara penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian, Jumat (10/12) di Oslo, Norwegia.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa seusai penutupan Bali Democracy Forum (BDF) III, yang digelar 9-10 Desember 2010. Menurut dia, dalam acara itu Indonesia ada Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar RI di Oslo, Norwegia.

”Panitia Nobel Perdamaian memang mengundang Indonesia. Sudah jadi kebiasaan, yang mewakili adalah duta besar. Sayangnya dalam undangan ditulis, nama yang diundang tidak bisa diganti orang lain. Padahal, dubes kita, Esti Andayani, sudah sejak lama dijadwalkan untuk hadir di BDF III. Namun, untungnya di menit-menit terakhir, panitia membolehkan KUAI KBRI Wening Esthyprobo untuk menggantikan,” ujar Marty.

Lebih lanjut Marty menolak anggapan bahwa Indonesia mengirim seorang perwakilan yang tidak berbobot. Menlu tidak sepakat jika hal itu kemudian dikaitkan dengan kemungkinan sikap sungkan Indonesia terhadap China. Menurut dia, tidak pernah ada tekanan dari China.

”Indonesia sangat menghormati institusi Nobel, juga prinsip-prinsip yang mendasari penganugerahan hadiah itu. Hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan siapa penerima hadiahnya,” ujar Marty.

Marty juga menambahkan, dari informasi yang diketahuinya, Ketua Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak bisa hadir karena pada saat bersamaan harus menghadiri acara lain, peringatan Hari HAM Sedunia.

Beberapa negara tidak mengirim wakilnya ke acara tersebut, antara lain Rusia, Kazakhstan, Arab Saudi, Argentina, Tunisia, Pakistan, Serbia, Irak, Vietnam, Iran, Afganistan, Mesir, Sudan, Kuba, Maroko, dan Aljazair.

Nobel diserahkan ke kursi

Piagam dan trofi Hadiah Nobel Perdamaian 2010 diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland ke kursi kosong yang sedianya diduduki Liu Xiaobo atau anggota keluarganya. Gemuruh tepukan tangan langsung terdengar saat itu.

Aktris Norwegia, Liv Ullmann, membacakan pernyataan yang ditulis oleh Liu. ”Kebencian tidak akan pernah merenggut kecerdasan dan nurani seseorang. Mentalitas permusuhan akan meracuni spirit bangsa, memicu perjuangan hidup mati nan kejam, merusak toleransi warga, dan menghambat arah negara menuju kebebasan dan demokrasi,” demikian Ullmann, membacakan pernyataan Liu, yang telah membikin Beijing belingsatan.

Namun, Liu, mantan profesor sastra, tetap mencuatkan sebuah optimisme. ”Saya dirasuki optimisme, mengharapkan kebangkitan di masa datang, yakni China yang bebas. Karena sesungguhnya tidak ada kekerasan yang bisa menghambat perjuangan manusia menuju kebebasan, China pada akhirnya akan menjadi sebuah negara yang diatur hukum, dan di mana hak asasi manusia akan dijunjung tinggi-tinggi.”

Sindiran Jagland juga cukup pedas tentang China. Upaya kontrol memperlihatkan kekerdilan China. ”Teknologi informasi tidak bisa dihilangkan. Teknologi akan terus membuka sebuah masyarakat.”

”Liu telah meminta kepada istrinya bahwa Hadiah Nobel ini dipersembahkan untuk korban tewas pada 4 Juni 1989,” kata Jagland merujuk pada tragedi Tiananmen.

Suu Kyi Bertemu Anaknya

Setelah terpisah sepuluh tahun, Aung San Suu Kyi dan anak bungsunya, Kim Aris (33), berkumpul kembali di Yangon, Myanmar, Selasa (23/11). Junta Myanmar memberi visa kepada Kim, yang sudah menunggu di Bangkok, Thailand, sebelum pembebasan ibunya pada 13 November.

Suu Kyi (65) menunggu kedatangan putranya di terminal bandara internasional Yangon dengan pengawalan ketat. ”Saya sangat bahagia,” tutur Suu Kyi dengan mata berkaca-kaca saat melihat Kim.

Suu Kyi pun memeluk Kim, yang kemudian melepas baju luar seraya menunjukkan tato bergambar burung merak dan bintang simbol partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai Suu Kyi, di lengan kirinya. Suu Kyi mengamati tato itu, lalu tersenyum. Dia pun menggandeng Kim keluar dari bandara.

Kim mengatakan, ia berencana menghabiskan waktu bersama ibunya selama dua minggu. Kim, yang tinggal di Inggris, terakhir bertemu ibunya pada Desember 2000. Sejak saat itu, permohonan visa untuk berkunjung ke Yangon selalu ditolak oleh junta.

Kontak dengan ibunya pun sangat sulit karena dalam tahanan rumah. Suu Kyi tak memiliki sambungan telepon ataupun akses internet dan dibatasi ketat berhubungan dengan dunia luar.

Suu Kyi memiliki dua anak, satu lagi bernama Alexander Aris (38),

dari almarhum suaminya akademisi Inggris, Michael Aris. Kabar soal Alexander yang tinggal di Amerika Serikat tidak diketahui.

Keluarga ini praktis terpisah sejak Suu Kyi terlibat aktivitas prodemokrasi di Myanmar pada 1988, yang berujung pada pengenaan status tahanan rumah pada Suu Kyi tahun 1999.

Suu Kyi selalu menolak tawaran junta agar ia tinggal bersama keluarganya di Inggris. Suu Kyi khawatir, begitu pergi, dia tak akan pernah diizinkan pulang.

Permohonan visa oleh almarhum Aris untuk menengok istrinya selalu ditolak hingga meninggal karena kanker prostat pada 1999. Sampai sekarang Suu Kyi juga belum pernah melihat dua cucunya.

Suu Kyi mengakui, anak-anaknya sangat menderita dengan kondisi keluarga yang terpisah itu, terutama sejak Aris wafat. ”Michael adalah seorang ayah yang sangat baik. Saat dia sudah tiada, semuanya tak semudah dulu lagi,” tutur Suu Kyi.

Suu Kyi dan Kim berencana mengunjungi Pagoda Shwedagon di Yangon, Rabu ini, setelah itu berkunjung ke saudara-saudara. Di pagoda itulah pertama kali Suu Kyi menyampaikan pidato politik pada 1988, dihadiri suami dan dua putranya.

Janji Presiden Filipina

Presiden Filipina Benigno Aquino III berjanji kepada Suu Kyi akan mendukung penyebaran demokrasi di Myanmar. Filipina adalah negara anggota ASEAN yang paling lantang mengecam junta Myanmar, yang dipimpin Jenderal Than Shwe.

”Saya berjanji karena kestabilan Myanmar stabil, juga merupakan stabilitas kawasan. Filipina akan mendorong hal itu untuk menegakkan demokrasi demi kestabilan Myanmar,” kata Presiden Aquino, putra dari Benigno Aquino (nama sama). Ayahnya, musuh almarhum mantan Presiden Ferdinand, mati ditembak saat mendarat di bandara Manila tahun 1983 setelah kembali dari pengasingan di AS