Uni Eropa Pemenang Nobel Perdamaian 2012

Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz mengatakan, Rabu (17/10/2012), bahwa dia bersama Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso dan Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy, akan bersama-sama menerima Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia.

Schulz mengatakan, dia sudah bertemu dengan Barroso dan Von Rompuy pada Selasa malam di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan itu, diputuskan penghargaan tersebut akan mereka terima bersama. “Kami akan pergi bersama, kami bertiga,” jelas Schulz di Paris, usai pertemuan dengan Presiden Perancis Francois Hollande.

Meskipun demikian, lanjut Schulz, mereka belum memutuskan siapa dari mereka yang akan memberi kata sambutan pada acara penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, pada 10 Desember mendatang.

“Dalam pandangan saya, yang penting bukan siapa yang memberi sambutan. Yang penting adalah, tiga institusi Eropa hadir di sana,” tegasnya.

Pada Jumat pekan lalu, Komite Nobel mengumumkan Hadiah Nobel Perdamaian 2012 dimenangi oleh Uni Eropa karena berhasil menciptakan perdamaian selama lebih dari setengah abad di benua yang terkoyak Perang Dunia II. Keputusan itu mendapat pujian sekaligus cemoohan.Komite Nobel Perdamaian 2012 menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian 2012 kepada Uni Eropa sebagai ”penghargaan untuk enam dekade perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi, dan hak asasi”.

Alasan ini sekaligus pilihan komite terhadap UE memunculkan kecaman dahsyat.

Benar, UE damai selama enam dekade terakhir. Namun, damai semata tak memenuhi kriteria penerima Hadiah Nobel. Demikian isi artikel di The Vancouver Sun, harian di Kanada, Selasa (16/10), berjudul ”Hadiah Nobel Perdamaian UE Menggambarkan Ketidakrelevanan Penghargaan Itu”.

Berdasarkan penelaahan Frederik Heffermehl, pengacara Norwegia, Hadiah Nobel diberikan bukan untuk kedamaian atau perdamaian, melainkan untuk para kampiun perdamaian.

Situs Bloomberg juga turut mengkritik. Situs ini menelaah surat wasiat Alfred Nobel pada tahun 1901. Isi wasiat Nobel dengan jelas menekankan, ”Komite harus menemukan orang yang telah terbukti melakukan karya terbaik demi persaudaraan di antara bangsa-bangsa, abolisi dan pengurangan tentara, serta terbukti kukuh mendorong dan menjunjung tinggi perdamaian.”

David Swanson dari Global Research, lembaga pemikir Kanada, menuliskan artikel berjudul ”Mengapa Eropa Tak Layak Menerima Hadiah Nobel Perdamaian”, 15 Oktober. ”Tanyakan warga Suriah, Libya, Afganistan, dan lihat apa persepsi Irak. Jauh dari karya besar soal perdamaian, Eropa malah turut mendukung AS dengan unjuk kekuatan guna memaksakan kehendaknya di dunia,” tulis Swanson.

NATO dan Jerman

Sementara organisasi hak asasi manusia yang bermarkas di AS, Human Rights Watch, menegaskan, ”UE terbukti tak serius menangani pelanggaran hak asasi manusia, tak memberikan perlindungan memadai terhadap imigran, melakukan diskriminasi terhadap etnis nomaden Roma, dan terjebak aksi kekerasan rasialis.”

UE juga dikritik karena tetap memblokir Turki untuk menjadi anggota UE. Kawasan ini juga terancam separatisme.

Kedamaian UE pun dianggap bukan karya UE, tetapi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Atau lebih cocok jika Hadiah Nobel itu diberikan kepada Jerman yang telah berekonsiliasi dengan tetangga seusai perang dunia.

Ketua Komite Nobel Norwegia Thorbjorn Jagland mengatakan, pilihan ini sesuai dengan momentum UE sedang terancam pecah saat ini. Maksudnya, hadiah itu diberikan untuk mengingatkan UE soal perlunya persatuan.

Harian China Post edisi Selasa menuliskan, ”Alasan seperti ini problematik dan membahayakan keotentikan Nobel.”

Akhir kata, Heffermehl menyimpulkan, komite telah mengabaikan wasiat Alfred Nobel. Uni Eropa meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2012 atas peran panjangnya dalam menyatukan benua itu, kata
Komite Nobel Norwegia, Jumat (12/10). Penghargaan tersebut dipandang sebagai dorongan bagi blok itu saat berjuang untuk mengatasi krisis utang yang menggunung.

Komite Nobel memuji peran ke-27 negara Uni Eropa karena mampu membangun kembali benua itu setelah Perang Dunia II dan karena perannya dalam menyebarkan stabilitas ke bekas negara-negara komunis setelah runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989.

“Perserikatan itu dan para pelopornya telah lebih dari enam dekade berkontribusi bagi kemajuan perdamaian dan rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa,” kata Presiden Komite Nobel, Thorbjoern Jagland di Oslo.

“Dalam suatu periode tujuh puluh tahun, Jerman dan Perancis telah berperang tiga kali. Hari ini perang antara Jerman dan Perancis tidak terpikirkan. Hal ini menunjukkan bagaimana, melalui berbagai upaya dengan tujuan baik dan dengan membangun rasa saling percaya, musuh sejarah dapat menjadi mitra dekat,” kata Jagland ketika menjelaskan keputusan komite itu untuk pemilihan tahun ini.

Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz, menyambut baik penghargaan itu dengan mengatakan, hal tersebut merupakan pengakuan rekosiliasi pasca-perang di Eropa dan akan menjadi inspirasi. “(Kami) sangat terharu dan merasa terhormat bahwa Uni Eropa meraih Hadiah Nobel Perdamaian,” kata Schulz dalam sebuah pernyataan disebarkan di Twitter.

“Uni Eropa adalah tentang rekonsiliasi. Hal ini dapat menjadi inspirasi. Uni Eropa merupakan sebuah proyek unik yang menggantikan perang dengan damai, benci dengan solidaritas.”

Lembaga penyiaran publik Norwegia, NRK, mengatakan satu jam sebelum pengumuman resmi bahwa Uni Eropa akan meraih Nobel Perdamaian.

Terkait pengumuman itu, hadiah senilai 1,2 juta juta dollar akan diberikan Komite Nobel kepada Uni Eropa di Oslo pada 10 Desember mendatang. Ketika Ketua Komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland, Jumat (12/10/2012), mengumumkan bahwa peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2012 adalah Uni Eropa, banyak orang terperangah. Bahkan sampai sehari sebelumnya, pihak yang meraihnya diduga individu, bukan organisasi ini.

Komite itu mengatakan Uni Eropa (UE) layak menerima penghargaan tersebut atas upayanya mempromosikan perdamaian dan demokrasi di Eropa.

“Uni Eropa dan pendahulu-pendahulunya selama lebih dari enam dekade berkontribusi pada kemajuan perdamaian dan rekonsiliasi, demokrasi dan hak-hak asasi di Eropa,” demikian pernyataan resmi itu.

Reaksi dari pemimpin tiga lembaga utama UE adalah ungkapan gembira atas pengakuan itu. Kepala Parlemen Eropa Martin Schulz mengatakan di Twitter, dia “sangat tersentuh, mendapat kehormatan…. UE adalah rekonsiliasi. Itu bisa menjadi inspirasi”.

Sementara Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso mengatakan, itu adalah kehormatan bagi seluruh blok 27 negara itu, dan Ketua Dewan Eropa Herman van Rompuy juga mengatakan, semua merasa bangga bahwa upaya UE menjaga perdamaian dihargai.

Namun, pemberian hadiah prestisius ini bagi UE merupakan hal yang mengejutkan karena diberikan pada saat solidaritas Eropa menghadapi tantangan paling besar dalam puluhan tahun terakhir. UE saat ini berada di tengah makin dalamnya jurang antara negara anggota di selatan yang tenggelam dalam utang dan negara anggota di utara yang lebih kaya, dipimpin oleh Jerman, yang terkesan membantu dengan enggan.

Waktu yang akan memperlihatkan apakah bantuan yang diberikan dengan enggan itu akan mencegah proyek Eropa tersebut tenggelam. Yang jelas, krisis mendalam itu telah memperlebar jurang yang dirasakan warga negara di berbagai negara anggota dan Brussels makin dipandang terlalu jauh dan birokratis.

“UE saat ini sedang menjalani kesulitan ekonomi yang berat dan kerusuhan sosial yang besar,” kata Jagland, Jumat, mengakui masa sulit yang dihadapi organisasi ekonomi dan politik itu.

“Komite Nobel Norwegia ingin memusatkan perhatian terhadap yang dilihatnya sebagai hasil paling penting UE: perjuangan yang berhasil untuk perdamaian dan rekonsiliasi dan untuk demokrasi dan hak-hak asasi. Peran stabilisasi yang dimainkan oleh UE telah membantu mengubah sebagian besar Eropa dari sebuah benua perang menjadi benua perdamaian,” ujar Jagland.

Karya UE, menurut Jagland, merepresentasikan “persaudaraan antarbangsa”, yang memenuhi kriteria Hadiah Perdamaian seperti yang disebutkan Alfred Nobel dalam surat wasiatnya tahun 1895.

Dari ekonomi

UE muncul dari abu Perang Dunia II, lahir dari keyakinan bahwa hubungan ekonomi yang dekat akan menjamin musuh-musuh lama untuk tidak lagi saling serang.

Gagasan sebuah Eropa bersatu mulai mengambil bentuk yang lebih jelas ketika pada 9 Mei 1950, Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman mengusulkan agar Perancis dan Republik Federal Jerman—dua negara yang sejak lama bermusuhan—menggabungkan industri batubara dan baja mereka di bawah sebuah organisasi baru. Ini untuk memperlihatkan, menurut Schuman, “bahwa perang antara Perancis dan Jerman menjadi bukan hanya tak dapat dipertimbangkan, tetapi juga secara materi tidak mungkin.”

Schuman dan negarawan Perancis lain, Jean Monnet, berpendapat bahwa cara terbaik untuk memulai proses persatuan Eropa adalah melalui pengembangan hubungan ekonomi. Filsafat ini menjadi dasar Traktat Paris tahun 1951, membentuk Masyarakat Batubara dan Baja Eropa (ECSC) dengan anggota Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg.

Berdasarkan Traktat Roma tahun 1958, keenam negara itu mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi Atom Eropa. Ketiga masyarakat inilah yang tahun 1967 bergabung menjadi Masyarakat Eropa. Ini berkembang lagi menjadi Uni Eropa yang traktatnya ditandatangani di Maastricht tahun 1991. UE kini mempunyai 27 negara anggota, dengan beberapa negara menanti untuk diterima.

Berbeda dengan Hadiah Nobel bidang lain yang peraihnya ditetapkan oleh institusi-institusi di Swedia, peraih Hadiah Nobel Perdamaian ditetapkan oleh Komite Nobel Norwegia.

Negara itu bukan anggota UE. Telah dua kali, tahun 1972 dan 1994, warga Norwegia menolak untuk masuk UE. Menurut jajak pendapat terakhir, tiga perempat penduduknya saat ini menyatakan menentang keanggotaan.

“Ini absurd,” kata Heming Olaussen, pemimpin organisasi anti-keanggotaan UE di Norwegia, mengenai pemberian Hadiah Nobel kepada UE itu. “UE adalah blok perdagangan yang berkontribusi membuat banyak negara tetap miskin,” katanya.

Sementara pemimpin partai independen Inggris, Nigel Farage, menyebut pemberian hadiah itu sebagai lelucon dan menunjukkan “rasa humor” orang Norwegia karena, menurut dia, UE telah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran.

Mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder memuji terpilihnya UE. “Ini datang pada saat yang tepat untuk kebersamaan yang lebih erat di Eropa,” ujar Schroeder.

Janne Haaland Matlary, Profesor Politik Internasional pada Universitas Oslo, yang telah dua kali menominasikan UE untuk hadiah itu, memuji keputusan komite.

“Uni Eropa selama ini telah menjadi pencipta perdamaian yang paling efektif di dunia sejak lahirnya organisasi batubara dan baja tahun 1950-an,” katanya. “Kini konflik militer antaranggota UE adalah hal yang tak mungkin,” kata Matlary.

UE dipilih dari 231 pihak yang dinominasikan, termasuk 43 organisasi lain. Hadiah diberikan dalam bentuk sebuah medali emas, diploma Nobel dan uang senilai 1,2 juta dollar AS, yang akan disampaikan di Oslo, Norwegia, 10 Desember nanti. Belum jelas siapa yang akan mewakili UE menerima hadiah itu.

Walau banyak yang memuji ataupun mencela pilihan peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini, yang jelas hadiah itu menjadi dorongan moral bagi blok yang sedang berjuang mengatasi krisis.

Sejarah organisasi ini memperlihatkan, walau menghadapi berbagai kesulitan, UE selalu berhasil mengatasi krisis, bahkan kerap memperkuat integrasinya dalam proses itu. Setidaknya itu terjadi sampai saat ini.

“Ini adalah pesan bagi Eropa untuk melakukan segala hal yang mereka bisa untuk mengamankan hal yang telah mereka capai dan bergerak maju,” kata Jagland, dengan menambahkan pilihan ini juga untuk mengingatkan apa yang bisa hilang seandainya UE dibiarkan runtuh. Uskup Agung Desmond Tutu dan dua calon penerima Nobel Perdamaian 2012 menilai Uni Eropa tidak pantas menerima penghargaan bergengsi itu. Uni Eropa yang juga kelompok beranggotakan 27 negara bertentangan dengan nilai yang ditanamkan penghargaan Nobel Perdamaian ini.

Tutu dari Afrika Selatan, bersama Maired Maquire dari Irlandia Utara dan Adolfo Oerez Esquivel dari Argentina yang masuk dalam nominasi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2012, meminta pihak panitia Nobel untuk tidak membayar hadiah uang 8 juta kronor atau sekitar Rp 10 miliar kepada Uni Eropa.

Dalam sebuah surat terbuka kepada Yayasan Nobel di Stockholm, Swedia, tiga nominator Hadiah Nobel Perdamaian 2012 ini mengatakan bahwa Uni Eropa jelas bukan salah satu pejuang perdamaian sebagaimana diidamkan Alfred Nobel, yang juga pencetus hadiah bergengsi ini. Hadiah Nobel mulai dimunculkan tahun 1895.

Dalam surat yang diterima kantor bewrita AP, Jumat (30/11/2012) menyebutkan bahwa pemberian hadiah kepada Uni Eropa tidak sesuai dengan pesan perdamaian global yang demiliterisme yang ditekankan Nobel. Uni Eropa tetap sebuah entitas militer. Uni Eropa akan memenangi Anugerah Nobel Perdamaian 2012, kata NRK, menurut radio nasional Norwegia di Oslo, Jumat (12/10/2012).

Penghargaan itu akan diberikan di Oslo pada 10 Desember mendatang. Keputusan itu diambil dengan suara bulat oleh panel beranggotakan lima orang yang dipimpin Sekretaris Umum Dewan Eropa Thorbjoern Jagland.

“Kami mendapat konfirmasi dari orang-orang yang kami percaya yang mengatakan bahwa tahun ini Uni Eropa akan dianugerahi penghargaan tersebut,” kata NRK, satu jam sebelum pengumuman resmi oleh Komite Nobel pada pukul 09.00 GMT.

Belum ada komentar dari Komite Nobel dan delegasi Uni Eropa di Norwegia.

Menurut NRK, penghargaan itu diberikan pada NRK karena badan yang menaungi 27 negara itu berhasil menjaga stabilitas dan perdamaian dari krisis zona euro.

Norwegia, yang menjadi tuan rumah Anugerah Nobel Perdamaian, bukan anggota Uni Eropa, dan tiga per empat penduduknya menolak negara itu bergabung, menurut jajak pendapat terakhir.

Media-media Norwegia sudah biasa “membocorkan” pemenang Hadiah Nobel sebelum pengumuman resmi dari penyelenggara. Tahun lalu, televisi pesaing NRK, TV2, melaporkan bahwa Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi calon terkuat penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Laporan tersebut ternyata benar, dan Sirleaf berbagi dengan dua perempuan lainnya. Sebaliknya, NRK pernah melaporkan calon kuat pemenang, yang ternyata tidak menang.

Tiga Perempuan Asal Afrika dan Yemen Raih Nobel Perdamaian 2011

Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, dan rekan senegaranya, Leymah Gbowee, yang memobilisasi sesama perempuan dalam melawan perang sipil di negara mereka, serta aktivis hak-hak perempuan dan demokrasi Yaman, Tawakkal Karman, meraih Nobel Perdamaian, Jumat (7/10/2011).

“Ketiganya berhak atas hadiah total senilai 1,5 juta dollar AS yang akan dibagi rata untuk perjuangan tanpa kekerasan mereka bagi keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kerja perdamaian,” kata Presiden Komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland dalam pengumuman tentang penghargaan itu.

“Kita tidak dapat mencapai demokrasi dan perdamaian abadi di dunia kecuali perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memengaruhi perkembangan di semua tingkat masyarakat,” kata Jagland.

Johnson-Sirleaf (72) adalah presiden perempuan pertama yang dipilih secara bebas di Afrika. Ia akan maju lagi untuk masa jabatan kedua dan akan menghadapi pemilihan umum pada Selasa depan.

Gbowee memobilisasi dan mengorganisasi perempuan lintas etnis dan lintas agama untuk mengakhiri perang saudara di Liberia. Ia juga berjuang guna memastikan partisipasi perempuan dalam pemilu.

Tentang Karman, Komite Nobel mengatakan, “Dalam keadaan yang paling sulit, baik sebelum maupun selama revolusi Musim Semi Arab, Tawakkal Karman telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan demokrasi serta perdamaian di Yaman.”

“Ini merupakan harapan Komite Nobel Norwegia bahwa hadiah kepada Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee, dan Tawakkal Karman akan membantu mengakhiri penindasan terhadap perempuan yang masih terjadi di banyak negara, dan untuk menyadari potensi besar demokrasi dan perdamaian yang bisa diwakili perempuan,” ujarnya.

Ellen Johnson Sirleaf Inspirasi Bagi Perempuan Liberia Yang Menang Nobel Perdamaian

Nama Ellen Johnson Sirleaf mencuat dalam pemilihan pemenang Nobel Perdamaian 2011. Sejatinya, perempuan kelahiran Monrovia, Liberia itu tidak sendirian. Dua perempuan lagi yang juga memenangi Nobel Perdamaian tahun ini adalah Leymah Gbowee, dan Tawakel Karman.

Sekarang, Johnson adalah presiden Liberia sejak 2005. Dalam proses pencalonan, ia bahkan bersaing dengan 22 kandidat. Tiga di antaranya adalah mantan pesepak bola LIberia dan bintang klub AC Milan 1995 George Weah. Ada juga mantan presiden Liberia sekaligus diktator dan penjahat perang, Charles Taylor. Juga, mantan pemimpin gerilyawan Sekou Conneh.

Saat dilantik menjadi presiden, Johnson tercatat sebagai perempuan pertama yang terpilih sebagai kepala negara di Afrika. Lantaran itulah, Johnson menjadi inspirasi perempuan Liberia untuk akitf di dunia politik.

Perjalanan karier politik perempuan kelahiran 29 Oktober 1938 itu memang relatif tidak mulus. Menghabiskan waktu studinya di Amerika Serikat mulai 1964 di Madison Business College di Madison, Wisconsin, Universitas Colorado pada 1970, dan Universitas Harvard pada 1971, Johnson memilih pulang ke negara asalnya.

Selanjutnya, setelah mendapat posisi di pemerintahan tatkala menjadi Asisten Menteri Keuangan Presiden William Tolbert pada 1979, ia tampil sebagai anggota Senat pada 1985. Rezim militer Samuel Doe dan Charles Taylor rupanya tak menyukai kiprah Johnson yang terus menggaungkan kesetaraan dan perdamaian di Liberia. Makanya, di masa itu, Johnson dijebloskan ke penjara untuk masa dua kali penahanan.

Selepas dari penahanan, memang, ia bekerja di Bank Dunia dan Citibank kawasan Afrika. Kemudian, pada 1997, ia kembali ke negaranya melalui ibu kota Kenya, Nairobi. Kala itu, dia menjadi ekonom berpengaruh di Liberia.

Sembari mendukung Charles Taylor, ia beroposisi terhadap Samuel Doe pada pemilu presiden 1997. Waktu itu, Taylor yang menjadi pemenang. Setelah Presiden Taylor mencapai kedudukan tertinggi, ia aktif memberikan dukungan untuk sebuah transisi pemerintahan hingga terpilih pada pemilu presiden Liberia 2005.

Gerakan Perdamaian Leymah Gbowee untuk Liberia Berhasil Menangkan Nobel Perdamaian

Leymah Gbowee kenyang pengalaman soal perang saudara di tanah airnya, Liberia. Lahir di Liberia tengah, pada usia 17 tahun, perempuan ini pindah ke ibu kota, Monrovia. Pemenang Nobel Perdamaian 2011 bersama Ellen Johnson Sirleaf dan Tawakel Karman ini menjadi saksi kekejaman perang saudara di Liberia.

Perang saudara di Liberia yang bahkan terus berlangsung hingga 2003, dalam pandangan Gbowee, memang cuma menyisakan kepiluan. Pengalamannya menjadi konselor trauma perang membuktikan begitu banyak anak kehilangan orangtua, istri kehilangan suami, dan kebinasaan sia-sia. Maka dari itulah, ia berupaya sekuat tenaga untuk membawa pengharapan kepada para korban berikut mengatakan “cukup” untuk perang.

Kepercayaan kuat Gbowee juga berangkat dari pengalamannya menjadi pekerja sosial pada 2002 di Aksi Perempuan Liberia untuk Perdamaian. Waktu itu, di sebuah pasar ikan, dia bersama perempuan-perempuan berdoa dan bernyanyi untuk perdamaian. “Kalau ada yang bisa mengubah kondisi di Liberia, orang itu adalah seorang ibu,” katanya.

Gbowee makin mencuat namanya tatkala berhasil menggerakkan kaum perempuan menggunakan sikap antikekerasan untuk menuntaskan pertumpahan darah. Sukses melobi Presiden Liberia kala itu, Charles Taylor agar Liberia menjadi pelopor perdamaian, Gbowee bahkan bisa menjadi salah satu pembicara perdamaian di negara tetangga, Ghana.

Tak hanya itu, pada 2008, Leymah Gbowee menjadi karakter penting dalam film dokumenter “Pray The Devil Back to Hell”. Film ini menjadi wahana advokasi penyelesaian damai konflik di Sudan dan Zimbabwe. Sampai kini, Gbowee juga berhasil memobilisasi perempuan Afrika untuk petisi damai dan keamanan.

Tawakkul Karman, Perempuan Arab Pertama Raih Nobel Perdamaian

Tawakkul Karman, wartawati dan pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Yaman, Jumat (7/10/2011), ditetapkan Komite Nobel meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2011.

Tawakkul Karman (32) tercatat sebagai perempuan Arab pertama yang meraih hadiah bergengsi itu berbagi dengan dua perempuan pegiat Liberia, yaitu Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan pejuang perdamaian Liberia, Leymah Gbowee.

Tawakkul dikenal penentang hebat rezim Yaman yang dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh, yang sedang menghadapi prahara politik di negeri paling selatan jazirah Arab itu.

Sejumlah stasiun televisi Arab menunda sementara siaran regulernya untuk membuat breaking news pada Jumat saat Komite Nobel mengumumkan bahwa Tawakkul meraih Hadiah Nobel.

Namun, televisi Pemerintah Yaman mengecam putusan Komite Nobel yang menganggap bahwa “pemberontak” itu tidak layak memperoleh Hadiah Nobel.

Selain dikenal sebagai pegiat HAM, Tawakkul juga merupakan wartawati yang kritis. Ibu dari tiga orang anak itu pada 2005 mendirikan Perhimpunan Wanita Jurnalis Tanpa Belenggu.

Dalam status terbarunya di jejaring sosial, Tawakkul menulis, “Kalian tak bisa membelenggu kebebasanku.”

Belakangan, perempuan berjilbab itu bergabung dengan Partai At Tajammu Al Yamani Lil Ishlah (Perhimpunan Yaman untuk Reformasi), oposisi utama Yaman.

Perempuan pegiat HAM Mesir, Marwah Sameer, menyambut hangat penetapan Tawakkul sebagai penerima Hadiah Nobel. “Ini merupakan penghormatan terhadap dedikasi perempuan Arab,” kata Marwah kepada jaringan televisi Nile TV.

Di Yaman, ada dua hal yang menjadi barang langka. Pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak-hak berdemokrasi. Maka, bagi Tawakal Karman yang kini menjadi anggota senior Al Islah, partai yang diperhitungkan di Yaman, dirinya menjadi bagian untuk memperjuangkan kedua hal itu.

Begitulah, perempuan yang juga orang nomor satu di Grup Wartawan Perempuan Tanpa Belenggu (WJWC) yang dibentuknya pada 2005 mendapat penghargaan tertinggi Nobel Perdamaian 2011. Ia tak sendirian. Bersama dua perempuan lainnya Ellen Johnson Sirleaf dan Leymah Gbowee, anugerah tersebut menjadi milik mereka.

Perjuangannya untuk merealisasikan dua syarat di atas memang berjumpa dengan jalan berliku dan penolakan. Ide membentuk surat kabar dan stasiun radio sebagai alat perjuangan ditolak Kementerian Informasi Yaman. Lalu, sejak 2007 hingga 2010, Karman selalu di barisan depan saat berunjuk rasa di ibu kota Yaman, Sana’a.

Sampai kini pun, Karman masih menjadi orang yang menyuarakan protes terhadap kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Sempat ditangkap aparat berwajib, dia dibebaskan pada 24 Januari 2011.

Lalu, lima hari setelah dibebaskan, Karman malah menggelar protes besar-besaran, menentang Ali Abdullah Saleh. Masih terus melakukan unjuk rasa, aparat kembali menangkapnya pada 17 Maret 2011.

Namun, bagi Karman, perjuangan memang belum selesai. Dua syarat itu pun masih dibawanya ke mana-mana demi perubahan baik di tanah airnya, Yaman.

Konduktor Argentina Daniel Barenboim Dinominasikan Raih Nobel Perdamaian

Selalu ada suara perdamaian dalam musik. Konduktor berdarah Argentina-Israel Daniel Barenboim (69) memercayai hal itu. Lewat musik, ujar Barenboim, semua orang bisa dibuat tertarik dan memiliki kegairahan yang sama terhadap sesuatu.

Ya, musik bagi dia adalah sarana menebar cinta dan perdamaian. “Musik memang tak bisa memecahkan konflik tetapi musik memiliki kemampuan membuat orang tertarik dan memiliki kegairahan terhadap sesuatu hal,” ujarnya sebelum tampil memandu kelompok orkestra di Korea Selatan.

Suara-suara perdamaian yang dilontarkannya, kemudian mengantarkan sosoknya sebagai orang yang diunggulkan sebagai nomine untuk diganjar nobel perdamaian. Barenboim dianggap sebagai seniman yang menggunakan musik untuk membawa perdamaian di kawasan timur tengah.

Rabu (10/8/2011) waktu setempat, para pendukungnya mengumumkan kabar diunggulkannya sang konduktor sebagai peraih nobel perdamaian dalam pembacaan nominasi yang akan dilangsungkan di akademi bahasa the Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, Argentina, 17 Agustus mendatang.

Sekitar 2,500 orang di Argentina memberikan dukungan penuh kepada Barenboim untuk menjadi nominasi penghargaan bergengsi itu.

Selain Barenboim, mantan Presiden Uruguay Julio Maria Sanguinetti dan penulis Juan Jose Sebreli juga turut dipromosikan sebagai nomine.

Sepak terjang Barenboim dalam menyuarakan perdamaian diperlihatkannya ketika bersama intelektual asal Palestina Edward Said, Barenboim membawa bersama-sama anak-anak muda Arab, Israel dan Iran untuk tampil dalam sebuah orkestra yang diberi nama the West-Eastern Divan Orchestra. Mereka melakukan tur dunia pada tahun 1999.

Sejak tahun 1992, Barenboim telah menjadi konduktor di the Staatsoper, Berlin, satu dari tiga gedung opera yang berada di ibukota Jerman.

Lahir di Buenos Aires, 69 tahun lalu, dari orangtua asli Rusia berdarah Yahudi. Pria yang juga memilik kewarganegaraan Spanyol dan memiliki paspor Palestina ini, dikenal cukup getol mempromosikan perdamaian antara Israel dengan tetangganya, terutama warga Palestina.

Barrack Obama Peraih Nobel Perdamaian Yang Selalu Memakai Kekerasan dan Peperangan Sebagai Pilihan Pertama

Sabtu (19/3) subuh, dua hari setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 1973, kapal-kapal perang AS dan Inggris yang berada di Laut Mediterania menembakkan lebih dari 110 rudal jelajah Tomahawk ke sejumlah lokasi di Libya.

Peristiwa ini menandai dimulainya operasi militer koalisi internasional di Libya. Pesawat-pesawat tempur dan pengebom AS, Inggris, dan Perancis secara bergelombang membombardir negara berpenduduk 6,5 juta jiwa ini.

Dalam sekejap, negara kaya minyak dengan pendapatan per kapita 15.000 dollar AS, porak- poranda. Kekerasan kini bergerak menurut logikanya sendiri. Banyak pengamat di Timur Tengah khawatir, Libya akan mengalami nasib seperti Irak. Rakyat yang tadinya hidup sejahtera kembali ke titik nol.

Sekjen Liga Arab Amr Moussa, yang sebelumnya getol meminta Barat memberlakukan zona larangan terbang di Libya, terperanjat. Ia tidak mengira akan terjadi serangan seperti ini. Moussa mengatakan, koalisi internasional bertindak berlebihan dan melanggar Resolusi DK PBB No 1973.

Dalam jumpa pers bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon, di gedung Liga Arab, Kairo, Mesir, 21 Maret, Amr Moussa memprotes serangan tersebut dan mendesak koalisi internasional segera menghentikannya.

Kecaman mengalir dari Rusia, China, Uni Afrika, dan negara-negara Amerika Selatan. PM Rusia Vladimir Putin menyebut Resolusi DK PBB No 1973 penuh cacat dan mengingatkan kita pada panggilan Perang Salib.

”Melindungi penduduk’’

Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Protes makin keras terdengar dari hari ke hari, tetapi hujan bom tetap berlanjut. Minggu, 27 Maret, misalnya, AS mengatakan, dalam waktu 24 jam terakhir, koalisi menembakkan 16 rudal Tomahawk dan sebanyak 153 serangan udara (Global Research, 27/3).

Jika setiap pesawat tempur rata-rata membawa 1,5 ton bom, pada hari itu saja sedikitnya 230 ton bom berdaya ledak tinggi dijatuhkan di kota-kota di Libya.

Walaupun tidak disebutkan dalam resolusi DK PBB, Presiden AS Barak Obama serta rekannya, PM Inggris David Cameron dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, mendesak Khadafy agar segera mundur.

Ketiganya mengatakan, serangan udara semata-mata untuk melindungi penduduk sipil dari serangan tentara Khadafy. Mereka tidak menaati resolusi DK PBB yang menetapkan gencatan senjata.

Khadafy sendiri sudah dua kali menyatakan gencatan senjata melalui televisi nasional dan radio pemerintah. AS dan sekutunya tak menanggapinya dan melancarkan serangan udara.

Penasihat Presiden AS Bidang Keamanan, Tom Donilon, mengatakan, usulan gencatan senjata hanya akal-akalan Khadafy dan tidak perlu ditanggapi (Press TV, 21/3).

Memilih perang

Presiden AS Barack Obama, peraih Nobel Perdamaian dua tahun lalu, sejak awal memang memilih perang ketimbang jalan damai. Ia tidak berusaha menghentikan perang saudara di Libya atau mengirim utusannya menemui Khadafy. Upaya Uni Afrika dan Presiden Venezuela Hugo Chavez mencari solusi damai malah tidak digubrisnya.

Obama mengabaikan rasionalitas politik, bahwa perang merupakan pilihan terakhir ketika perundingan gagal mencapai kata sepakat. Maka, tidak mengherankan, ia hanya mengutus Menteri Luar Negeri Hillary Clinton hilir-mudik ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk melobi Liga Arab dan NATO, dalam menggalang dukungan internasional merontokkan kekuasaan Khadafy.

Pemimpin Kuba Fidel Castro mengomentari, perundingan memang tak dibutuhkan karena sejatinya tujuan imperialis adalah menguasai kekayaan minyak Libya (Global Research, 3/3).

Pendapat Castro tidak berlebihan. Menurut Prof Michel Chossusdovsky, pemberontakan bersenjata di Libya merupakan bagian dari operasi rahasia intelijen Barat. Direncanakan berbulan-bulan sebelum pecahnya gerakan prodemokrasi (Global Research, 20/3).

Surat kabar The New York Times (31/3) menulis, CIA dan pasukan khusus Inggris (SAS) telah berada di Libya beberapa pekan sebelum koalisi internasional melancarkan serangan udara. Obama sendiri ternyata telah mengeluarkan surat perintah rahasia kepada CIA untuk membantu pemberontak (The Sydney Morning Herald, 1/4).

Singkatnya, intervensi militer koalisi internasional dan pemberontakan bersenjata merupakan satu paket. Sementara ”perlindungan penduduk sipil” hanyalah sekadar pembenaran bagi intervensi militer. Tujuannya sangat jelas dari pernyataan Presiden Obama, PM Inggris David Cameron, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yakni ”Khadafy harus pergi”.

Namun kegembiraan koalisi internasional tidak berlangsung lama. Kongres AS gusar karena Obama mengerahkan kekuatan militer menyerang negara lain tanpa memberi tahu dan persetujuan Kongres.

”Otoritas melakukan intervensi militer bukan di PBB, melainkan di tangan rakyat AS, melalui wakil-wakilnya. Wakil rakyat AS hanya ada di Kongres dan bukan di PBB,’’ tulis anggota Kongres dari Partai Republik, Jason Chaffetz, di portal CNN.com (23/3).

Kelompok antiperang dari Partai Republik maupun Demokrat mengecam kebijakan Obama menyeret AS dalam perang baru, sementara saat ini masih ada sekitar 50.000 prajurit AS di Irak dan 100.000 orang di Afganistan. Lebih tidak masuk akal lagi, sasaran operasi adalah Libya, yang bukan merupakan ancaman keamanan nasional AS.

Membalas surat Obama, Ketua Kongres AS John Boehner menulis (23/3), Anda mengatakan pergantian rezim di Libya merupakan tujuan kebijakan luar negeri AS dan intervensi militer AS di Libya untuk melaksanakan resolusi DK PBB. Padahal, kedua hal ini tidak sejalan. Resolusi DK PBB tidak mencakup pergantian rezim.

Khawatir tekanan Kongres dan melorotnya citra dalam pemilu mendatang, Obama buru-buru memutuskan AS mundur sebagai pemimpin koalisi internasional, tidak lagi melancarkan serangan udara, dan menyerahkan tanggung jawab soal Libya kepada NATO (28/3).

NATO sendiri awalnya goyah karena tidak semua anggotanya mendukung invasi militer, seperti Jerman dan Turki. Tetapi perubahan drastis mulai terjadi. Sekjen NATO Jenderal Anders Fogh Rasmussen menegaskan, sesuai resolusi DK PBB, tugas koalisi internasional hanya melindungi penduduk sipil. NATO akan bertindak imparsial terhadap gangguan.

Sabtu (2/4) lalu, disengaja atau tidak, pesawat tempur koalisi membombardir posisi pemberontak yang berusaha merebut kota Brega dari tangan pemerintah. Sedikitnya 13 pemberontak dilaporkan tewas

Presiden AS Barack Obama Kirim Pasukan Ke Libya Tanpa Persetujuan Kongres Amerika

Analis menilai Presiden AS Barack Obama terkesan ”serba salah” terkait Libya. Dia melangkahi konstitusi. Penggunaan militer AS dalam perang harus dengan persetujuan kongres. Itu amanat konstitusi. Pelibatan militer di Libya tanpa persetujuan kongres dan analis menilai tingkah laku Barack Obama yang sempat dibesarkan di Indonesia ini lebih buruk dari pendahulunya George Bush

Amerika Serikat menguras sekitar 300 juta dollar AS atau Rp 2,7 triliun per minggu demi penegakan zona larangan terbang di atas Libya. Biaya sesungguhnya: ”tidak terkira” besarnya. Associated Press, Rabu (23/3), merilis, operasi penegakan zona larangan terbang di Libya bisa menyita 300 juta dollar AS per minggu. Jika nilai tukar satu dollar AS adalah Rp 9.000, biaya yang dikeluarkan AS mencapai Rp 2,7 triliun per minggu. Laporan itu merujuk analisis Pusat Pengkajian Strategis dan Anggaran AS bulan ini.

Hari Selasa di Washington digelar pertemuan untuk membahas biaya operasi di tengah krisis keuangan AS. Pertemuan dihadiri pejabat Departemen Luar Negeri, Pentagon, dan Departemen Keuangan. Mereka mau menekan anggaran Operasi Fajar Odyssey yang juga melibatkan Perancis dan Inggris.

Pada hari yang sama, koalisi telah menembakkan paling sedikit 162 rudal jelajah Tomahawk dari kapal laut AS di Laut Tengah. Harga satu rudal 1 juta dollar AS hingga 1,5 juta dollar AS atau paling kurang Rp 9 miliar dan paling mahal Rp 13,5 miliar.

AS juga mengoperasikan pesawat pengebom B-2, yang terbang bolak-balik dari Missouri untuk menjatuhkan 900 kilogram bom ke Libya. Lama terbang total 25 jam dengan biaya operasi 10.000 dollar AS per jam.

Tentu saja hitungan itu hanya sebagian dari total biaya operasi satu pesawat.

Pesawat pengebom B-2 membutuhkan biaya bahan bakar yang sangat mahal. Apalagi AS juga menggunakan pesawat pengisi bahan bakar di udara. Ketika akan pulang, semua pesawat akan membutuhkan biaya perawatan dan penggantian suku cadang. Pilot juga diberi bonus.

Belum lagi biaya operasi kapal perang yang bersiaga di Laut Tengah. AS mengoperasikan banyak kapal perang dan jet tempur. Kerugian besar masih harus dihitung lagi setelah jatuhnya jet tempur F-15 di Benghazi, Libya timur, hari Selasa.

”Setiap enam jam kita mengalami defisit miliaran dollar,” kata Roscoe Bartlett, anggota DPR untuk Komisi Angkatan Bersenjata dari Partai Republik. Katanya, dengan menghabiskan 1 miliar dollar AS di Libya, berarti mewariskan utang 1 miliar dollar AS juga bagi generasi berikutnya.

Peran NATO

Sementara itu, AS, Inggris, dan Perancis mengatakan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus ikut berperan dalam struktur komando operasi militer di Libya. Namun, Perancis menentang jika NATO berada pada posisi komando umum.

Para duta besar 28 negara NATO di Brussels, Selasa, memutuskan untuk mengaktifkan rencana bagi pesawat perang dan pesawat sekutu melaksanakan embargo senjata yang telah diputuskan PBB terhadap Libya.

Setelah zona larangan terbang, koalisi mendukung NATO untuk menerapkan embargo senjata kepada Libya. Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan, kapal dan pesawat NATO tengah dikumpulkan di Laut Tengah untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

”Semua sekutu bertekad memenuhi tanggung jawab mereka sesuai resolusi PBB untuk menghentikan aksi kekerasan yang tidak bisa diterima terhadap warga sipil Libya,” kata Rasmussen.

Penerapan zona larangan terbang, dan kini rencana embargo senjata oleh aliansi multinasional, bertujuan melindungi warga sipil. Kolonel Moammar Khadafy tak gentar juga terhadap rencana itu. Pasukan loyalisnya terus melancarkan serangan darat di kota-kota strategis Libya.

Enam kapal perang NATO yang didukung sebuah pesawat, Rabu (23/3/2011) mulai berpatroli di perairan internasional di lepas pantai Libya untuk melaksanakan embargo senjata PBB terhadap rezim Moammar Khadafy.

“Kapal-kapal perang dan pesawat NATO telah memulai patroli dekat pantai Libya sebagai bagian dari Operation Unified Protector,” kata NATO di laman Internetnya.

Kapal-kapal itu telah di berada perairan di lepas pantai Libya, sementara sebuah pesawat patroli dan jet-jet tempur menuju ke tempat itu.

“Untuk melakukan pengamatan jarak jauh dan mencegat penerbangan-penerbangan yang diduga membawa senjata ke Libya,” kata aliansi tersebut.

“Kapal-kapal itu akan tetap di perairan internasional dan tidak akan masuk ke perairan wilayah Libya,” jelasnya. Jenderal Pierre St-Amand dari Kanada sebelumnya memberitahukan, enam negara NATO telah menjanjikan 16 kapal untuk operasi itu, termasuk tiga kapal selam. Sekutu NATO sepakat untuk melancarkan operasi itu Selasa malam.

20 Negara Boikot Nobel

Komite Nobel Norwegia menyerahkan hadiah kepada pembangkang China, Liu Xiaobo (54), meski tanpa kehadirannya, Jumat (10/12) di Oslo. Utusan lebih dari 25 negara hadir, tetapi China dan 19 negara lain memboikotnya. Nobel untuk Liu adalah tamparan besar bagi China.

Para pembangkang China di pengasingan, duta besar, bangsawan Norwegia, dan lainnya berkumpul di sekitar sebuah kursi kosong. Mereka ”menyapa” peraih Nobel asal China, Liu Xiaobo, yang tidak bisa hadir karena terkungkung dalam penjara di negerinya.

Ketua Komite Nobel Thorbjoern Jagland mengatakan, kursi kosong untuk Liu ”adalah simbol sangat kuat (yang) menunjukkan hadiah ini tepat untuknya”.

Liu akan menerima medali emas, diploma Nobel, dan hadiah uang 10 juta krona Swedia (1,5 juta dollar AS).

Upacara tanpa pemenang dan wakil keluarganya adalah kejadian kedua sepanjang lebih dari 100 tahun perhelatan Nobel. Pertama terjadi tahun 1936 ketika seorang wartawan Jerman dan pasifis, Carl von Ossiestzky, terkurung di kamp Nazi Jerman.

Seperti Ossiestzky, pengkritik rezim Nazi, Liu telah lama menjadi lawan paling vokal bagi pemimpin China. Liu adalah penulis, mantan dosen, dan berada di lini depan dalam aksi protes di Lapangan Tiananmen tahun 1989. Dia dipenjarakan pada Desember 2009 atas tuduhan subversif setelah heboh ”Piagam 08”, sebuah manifesto yang tersebar luas lewat internet. Piagam itu menyerukan reformasi politik dan hak-hak sipil di China.

Upacara penyerahan hadiah Nobel untuk Liu diboikot oleh 20 negara, termasuk China. Komite melukiskan Liu sebagai simbol paling tepat dalam perjuangan membela hak asasi manusia di China. Beijing berang dan menekan negara lain untuk tidak hadir pada upacara itu. Komite mengundang 45 negara.

Nilai universal

Jagland mengatakan, penghargaan untuk Liu merujuk pada ”nilai-nilai universal” dan bukan standar Barat seperti tuduhan China. Saat acara, lebih dari 100 aktivis berunjuk rasa menuntut pembebasan Liu. Istri Liu, Liu Xia, berstatus tahanan rumah.

Partai Komunis China menyatakan, ”nilai-nilai universal” itu kata sandi untuk liberalisasi Barat. China menuding Barat telah memutarkan lagi sebuah upaya menghancurkan China.

Otoritas China memblokir semua situs internet, media, dan saluran televisi asing yang menyiarkan upacara Nobel di Oslo. Media China mencap komite sebagai ”badut”. Namun, salah satu tokoh aksi Tiananmen 1989 yang kini menetap di AS, Feng Congde (44), mengatakan, penghargaan bagi Liu adalah ”tonggak penting dalam sejarah China dan dunia dan langkah maju liberalisasi bagi seperempat penduduk dunia”

 

Menlu: Tak Ada Tekanan dari China

Indonesia merasa tidak pernah mendapatkan tekanan apa pun dari pihak mana pun terkait kehadiran maupun ketidakhadirannya dalam setiap upacara penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian, Jumat (10/12) di Oslo, Norwegia.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa seusai penutupan Bali Democracy Forum (BDF) III, yang digelar 9-10 Desember 2010. Menurut dia, dalam acara itu Indonesia ada Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar RI di Oslo, Norwegia.

”Panitia Nobel Perdamaian memang mengundang Indonesia. Sudah jadi kebiasaan, yang mewakili adalah duta besar. Sayangnya dalam undangan ditulis, nama yang diundang tidak bisa diganti orang lain. Padahal, dubes kita, Esti Andayani, sudah sejak lama dijadwalkan untuk hadir di BDF III. Namun, untungnya di menit-menit terakhir, panitia membolehkan KUAI KBRI Wening Esthyprobo untuk menggantikan,” ujar Marty.

Lebih lanjut Marty menolak anggapan bahwa Indonesia mengirim seorang perwakilan yang tidak berbobot. Menlu tidak sepakat jika hal itu kemudian dikaitkan dengan kemungkinan sikap sungkan Indonesia terhadap China. Menurut dia, tidak pernah ada tekanan dari China.

”Indonesia sangat menghormati institusi Nobel, juga prinsip-prinsip yang mendasari penganugerahan hadiah itu. Hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan siapa penerima hadiahnya,” ujar Marty.

Marty juga menambahkan, dari informasi yang diketahuinya, Ketua Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak bisa hadir karena pada saat bersamaan harus menghadiri acara lain, peringatan Hari HAM Sedunia.

Beberapa negara tidak mengirim wakilnya ke acara tersebut, antara lain Rusia, Kazakhstan, Arab Saudi, Argentina, Tunisia, Pakistan, Serbia, Irak, Vietnam, Iran, Afganistan, Mesir, Sudan, Kuba, Maroko, dan Aljazair.

Nobel diserahkan ke kursi

Piagam dan trofi Hadiah Nobel Perdamaian 2010 diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komite Nobel Norwegia Thorbjoern Jagland ke kursi kosong yang sedianya diduduki Liu Xiaobo atau anggota keluarganya. Gemuruh tepukan tangan langsung terdengar saat itu.

Aktris Norwegia, Liv Ullmann, membacakan pernyataan yang ditulis oleh Liu. ”Kebencian tidak akan pernah merenggut kecerdasan dan nurani seseorang. Mentalitas permusuhan akan meracuni spirit bangsa, memicu perjuangan hidup mati nan kejam, merusak toleransi warga, dan menghambat arah negara menuju kebebasan dan demokrasi,” demikian Ullmann, membacakan pernyataan Liu, yang telah membikin Beijing belingsatan.

Namun, Liu, mantan profesor sastra, tetap mencuatkan sebuah optimisme. ”Saya dirasuki optimisme, mengharapkan kebangkitan di masa datang, yakni China yang bebas. Karena sesungguhnya tidak ada kekerasan yang bisa menghambat perjuangan manusia menuju kebebasan, China pada akhirnya akan menjadi sebuah negara yang diatur hukum, dan di mana hak asasi manusia akan dijunjung tinggi-tinggi.”

Sindiran Jagland juga cukup pedas tentang China. Upaya kontrol memperlihatkan kekerdilan China. ”Teknologi informasi tidak bisa dihilangkan. Teknologi akan terus membuka sebuah masyarakat.”

”Liu telah meminta kepada istrinya bahwa Hadiah Nobel ini dipersembahkan untuk korban tewas pada 4 Juni 1989,” kata Jagland merujuk pada tragedi Tiananmen.