Butuh Kemauan Politik Seperti Singapura Untuk Berdamai Dengan COVID-19

Singapura memutuskan untuk berdamai dengan virus Corona dan menganggap sebagai flu biasa. Ada serangkaian proses yang dijalani, Indonesia mampukah? Singapura menilai virus Corona bakal tetap ada makanya mau tidak mau warga siap tidak siap hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah Singapura pun mengupaykan segala cara agar virus Corona tidak lagi berbahaya.

Dalam Blak-blakan detikcom, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyebut ada tujuh kunci yang membuat Singapura memasuki babak baru melawan Covid-19. Itu bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Berikut tujuh kunci Singapura dalam upaya berdamai dengan Corona:

1. Disiplin Prokes
   Pemerintah bersama warga Singapura disiplin menerapkan pembatasan dengan ketat. Ada masa ketika selama berbulan-bulan mereka hanya boleh keluar rumah berdua, berlima, hingga berdelapan. Tapi sejak awal Mei lalu, ketika varian Delta diketahui telah menyusup ke negara itu, rem kembali ditekan. Aktivitas sosial otomatis kembali serba ketat. “Mengenakan masker di ruang publik tak bisa ditawar. Bila dilanggar dendanya SG$ 300,” kata Suryo Pratomo.
2. Ancaman Denda
   Pemerintah Singapura tidak hanya memberikan hukuman sosial kepada pelanggar prokes, namun diberlakukan denda kepada pelanggar. Sebagai contoh pengelola restoran yang diketahui membiarkan terjadinya pelanggaran prokes akan dikenai denda hingga SG$ 1000. Atau bahkan restoran akan ditutup selama 1-2 pekan.
3. Tegas kepada Orang Asing
   Singapura bertindak keras dalam penegakan hukum, termasuk terhadap orang asing. Ketika Februari lalu ada 12 warga Inggris berselfie ria tanpa masker di area publik, mereka segera dipulangkan ke negara asal.
4. Gencar Vaksin
   Singapura gencar melakukan vaksinasi Covid-19 dari anak-anak hingga orang dewasa.
5. Teladan dari Petinggi Negara dan Kementerian Beserta Pegawai Negeri Sipil
   Pejabat dan pegawai negeri sipil pemerintahan Singapura tidak saling mengedepankan ego sektoral. Juga memberikan teladan yang nyata dalam mematuhi protokol kesehatan, tidak berwisata bersama keluarga saat pandemi walaupun WFH dan tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
6. Tidak Percaya Teori Konspirasi dan Bijak Bersosial Media
   Warga tidak mempercayai teori konspirasi terkait Corona. Mereka juga punya pengendalian diri yang tinggi untuk tidak mudah mengunggah informasi provokatif dan hoax agar terhindar dari hukuman.
7. Memanfaatkan Teknologi Digital
   Singapura menggunakan teknologi digital berupa aplikasi Trace Together. Itu memudahkan Gugus Tugas Kesehatan melacak potensi sebaran bila ada warga terpapar Corona. “Warga yang di ponselnya tak punya aplikasi tersebut atau mempunyai token khusus, dilarang menggunakan fasilitas umum,” kata Tommy.

“Sejak Februari 2020 tak ada pejabat tinggi Singapura yang ke luar negeri, kecuali Menlu. Itu begitu kembali dia menjalani karantina 21 hari,” kata Tommy, sapaan karib Suryo Pratomo.

Penanganan COVID-19 Indonesia Terbaik Di Dunia

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim perkembangan kasus virus corona (covid-19) di Indonesia mulai mengalami penurunan jumlah kasus, sementara kasus covid-19 global menunjukkan peningkatan kasus. Badan Kesehatan Dunia (WHO), lanjut Wiku, mencatat terjadinya peningkatan kasus covid-19 global hingga 9 persen. Selain itu, jumlah kematian global juga meningkat 5 persen pekan ini.

“Adanya tren yang cukup mengkhawatirkan dari beberapa belahan dunia ini bertolak belakang dengan tren yang kita hadapi di tanah air. Dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia menunjukkan banyak tanda perbaikan sehubungan dengan penanganan covid-19, yang dibuktikan berangsur perbaikan perkembangan covid-19 di Indonesia,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4).

Wiku mengaku terjadi penurunan kasus covid-19 di Indonesia sebesar 14,2 persen pada sepekan dibandingkan pekan sebelumnya. Ia merinci pada pekan sebelumnya kumulatif kasus covid-19 berada di 38.170 kasus, sementara pada pekan ini 32.740 kasus.

Lima daerah dengan penyumbang angka kasus tertinggi adalah Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, Wiku menyebut secara nasional jumlah kasus kematian turun sebanyak 17,6 persen pada sepekan terakhir. Namun demikian, kasus sembuh juga mengalami penurunan 3,5 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Dengan melihat perkembangan itu, Wiku meminta masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, sehingga sebaran kasus covid-19 di tanah air dapat terus ditekan, dengan dibarengi pelaksanaan program vaksinasi.

“Marilah kita bersemangat menunjukkan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia dapat tangguh melawan pandemi, dan turut berkontribusi mengurangi angka kasus positif di dunia,” pungkasnya.

Desa Temajuk Camar Bulan Kalimantan Barat Akan Diserahkan Indonesia Kepada Malaysia Karena Diakui Malaysia Sebagai Milik

Suasana di Desa Temajuk, desa kecil di sudut utara Provinsi Kalimantan Barat itu mendadak lebih ramai dibanding hari-hari biasanya pada Jumat (6/1) malam.

Desa yang dihuni sekitar 1.432 jiwa itu akan kedatangan tamu-tamu dari Jakarta, ibu kota Indonesia yang nun jauh lebih indah, megah, dan lengkap segala sesuatunya. Tamu-tamu tersebut adalah tiga menteri yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie.

Tentu saja kedatangan mereka lengkap dengan “unsur-unsur” pendukung seperti pejabat terkait di instansi masing-masing. Gubernur Kalbar Cornelis dan Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi bertindak sebagai tuan rumah dengan menyambut kedatangan rombongan yang datang menggunakan helikopter dari Pontianak itu.

Belum lekang dari ingatan ketika isu pergeseran tapal batas negara Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Sambas mencuat tahun lalu. Desa Temajuk sempat menjadi pusat perhatian karena isu lokasi yang menjadi
polemik itu terletak di Dusun Camar Bulan, salah satu dusun di desa tersebut.

Isu itu mencuat ketika Gubernur Kalbar Cornelis dikejutkan dengan masuknya wilayah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare ke dalam wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia.

Secara tegas ia menyatakan, bahwa Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824. “Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada Pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegas Cornelis di Pontianak, Kamis (29/9) tahun lalu.

Cornelis mengacu kepada Traktat London, yakni kesepakatan bersama antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.

Traktat London ditandatangani 17 Maret 1824 dengan tujuan utama mengatasi konflik yang bermunculan seiring perjanjian sebelumnya, Perjanjian Britania – Belanda pada tahun 1814.

Ia juga meminta hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, pada 1976, dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978 yang menyebut Camar Bulan masuk wilayah Malaysia segera dibatalkan karena bertentangan dengan Traktat London, Peta Belanda dan Peta Inggris.

Ia mengaku telah mendapat informasi bahwa, Badan Survei dan Pemetaan Nasional sudah memasukkan Camar Bulan ke dalam wilayah Malaysia. Dengan tegas ia meminta supaya tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya wilayah administrasi Kalbar.

Ratusan Miliar Rupiah

Terlepas dari polemik seputar mencuatnya isu pergeseran tapal batas tersebut, baik disebut-sebut mencari keuntungan secara politis atau upaya mencari popularitas, meski dibantah oleh Gubernur Cornelis, perhatian pemerintah ke Desa Temajuk harus diakui berubah drastis.

Menko Kesra Agung Laksono memastikan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat akan terkoneksi pada 2013 mendatang. Hal itu ditandai dengan pengucuran dana APBN sebesar Rp206
miliar, diantaranya meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan perbatasan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan jaringan komunikasi selular.

Menurutnya, untuk tahun anggaran 2011 lalu, pemerintah juga sudah mengucurkan dana sebesar Rp15 miliar untuk membuka akses jalan menuju Desa Temajuk di Kecamatan Paloh sepanjang 13 kilometer. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting dan menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat di beranda depan rumah Indonesia dapat bergerak.

Selain infrastruktur jalan, masyarakat di Desa Temajuk juga membutuhkan jaringan komunikasi, energi listrik, dan aksi-aksi sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk keterampilan kecakapan khusus.

Ia melanjutkan, juga upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), menciptakan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube), hingga simpan pinjam.

Desa Temajuk pun menjadi lokasi Pencanangan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung (Pandu Gerbang Kampung) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Perbatasan Negara (Pronangkis).

Ada 13 kementerian dan lembaga yang bekerja sama menggelontorkan dana bantuan yang masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Program Nasional Terpadu dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Negara pada Tahun Anggaran 2012 dengan total anggaran Rp206,505 miliar.

Yakni Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp106,64 miliar; Polri Rp1,2 miliar; Kementerian Kesehatan Rp11,552 miliar; Kementerian Pertanian Rp980,7 juta; Kementerian Kehutanan Rp1,272 miliar; Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,325 miliar; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp7,035 miliar.

Kemudian Kementerian Perdagangan Rp2,178 miliar; Kementerian Pendidikan Nasional Rp9,5 miliar; Kementerian Dalam Negeri Rp14,58miliar; Kementerian Sosial Rp2 milir; Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp12,27 miliar; dan TNI Rp37,143 miliar.

Komitmen Politik

Inisiator Garda Perbatasan Partai Demokrat, Bobby Chrisnawan di Pontianak, Minggu (8/1) mengatakan, upaya nyata berupa penyiapan infrastruktur jalan ke tapal batas, pembangunan sarana prasarana vital, hingga pemasangan simbol-simbol negara diakui menjadi bagian untuk membangun wilayah perbatasan.

“Namun upaya tersebut akan mengalami kendala jika tidak dibarengi

komitmen politik yang kuat,” kata Bobby Chrisnawan.

Menurut dia, sejak duet kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, komitmen untuk membangun perbatasan itu sudah ada.

Ia melanjutkan, komitmen tersebut dapat dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara.

Ia menambahkan, terkait kebijakan itu, kemauan politik memegang peranan penting dalam melaksanakan program tersebut karena kebijakan anggaran harus berdasarkan kesepakatan parlemen.

Bobby juga berjanji akan menghimpun kekuatan politik dari seluruh pengurus di tingkat DPC dan PAC Partai Demokrat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur untuk mempersiapkan pembentukan Garda Perbatasan.

“Upaya itu akan kita lakukan sebagai jawaban atas komitmen politik Partai Demokrat di perbatasan,” kata Bobby menegaskan.

Selain itu, sebagai bentuk keseriusan untuk memperkuat komitmen politik membangun perbatasan, Garda Perbatasan Partai Demokrat akan dideklarasikan yang dipusatkan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof DR Eddy Suratman menjelaskan untuk membangun sebuah kawasan perbatasan butuh anggaran yang tidak sedikit.

Bahkan, kata dia, kebutuhannya bisa jauh lebih besar dibanding jumlah orang yang harus dilayani. Atas dasar itu pula, kemauan politik akhirnya kurang bersemangat.

Ia mencontohkan, saat “soft launching” Border Aruk di Kabupaten Sambas, sebagai salah satu pintu perlintasan batas darat dengan Sarawak, Malaysia Timur. “Kita meminta-minta agar segera dibuka, tetapi setelah dibuka ternyata kita malah tidak siap. Sementara di sisi Malaysia, mereka sudah siap segalanya,” ujarnya.

Di sisi lain, Eddy mengatakan adanya rencana pembentukan Garda Perbatasan oleh sejumlah kader Partai Demokrat merupakan langkah positif dan cerdas dalam menangkap peluang isu.

“Semoga ini menjadi perekat untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, dan tidak hanya menjadi komoditas politik belaka, karena yang sangat dibutuhkan adalah dukungan dan komitmen politik untuk membangun kawasan perbatasan,” kata Eddy Suratman.

Dua Sisi

Harus diakui, isu perbatasan akan lebih menarik dan menyedot banyak perhatian kalau sudah menyangkut mengenai pergeseran tapal batas, penyerobotan lahan atau berpindahnya warga negara Indonesia.

Padahal, yang dibutuhkan adalah komitmen menjadikan wilayah perbatasan itu sebagai beranda negara. Contohnya pernyataan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, menjelang peringatan ke-66 kemerdekaan RI, yang ingin mengibarkan bendera Malaysia di desa yang secara masuk administratif Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.

Hal itu sebagai wujud dari ketidakpastian pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut. Anggota DPR RI, Karolin Margret Natasa mengatakan, isu pengibaran bendera Malaysia di
wilayah perbatasan Kalimantan Barat ungkapan putus asa masyarakat di wilayah tersebut.

“Itu jeritan atau ungkapan putus asa masyarakat di wilayah perbatasan karena memang akses mereka yang sangat sulit,” kata Karolin.

Sementara Anggota DPRD Kalimantan Barat Suprianto mengatakan, ancaman pengibaran bendera lain menjelang 17 Agustus karena masyarakat perbatasan menganggap tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.

Sangat ironis kalau perhatian pemerintah akan mulai berlebihan ketika isu-isu tersebut mencuat atau sengaja dicuatkan. Seolah-olah seperti angin surga yang diberikan saat asa masyarakat perbatasan mulai hilang ditelan angin.

Masyarakat Temajuk misalnya, selama ini belum pernah melihat mobil atau kendaraan roda empat masuk ke desa tersebut. Mereka harus adu cepat dengan cuaca Laut Natuna, ketika air laut pasang atau ombak besar tidak bisa melewati jalur pantai sebagai satu-satunya “jalan” yang bisa digunakan menuju Temajuk dari Paloh, ibu kota kecamatan.

Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi pernah menyebut bahwa masyarakat di wilayah itu kalau boleh ingin merayakan kemerdekaan sekali lagi seiring mulai terbukanya isolasi desa tersebut dari keterbatasan infrastruktur. “Karena tidak pernah selama mereka menempati wilayah itu, ada kendaraan roda empat atau truk yang bisa masuk Desa Temajuk,” ujar dia.

Kini, masyarakat Kalbar mengharapkan keseriusan pemerintah dalam menekan ketertinggalan infrastruktur. Berkaitan atau tidak dengan gencarnya isu tentang perbatasan, ada sejumlah kabar yang menggembirakan.

Gubernur Cornelis dalam kunjungan ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, pertengahan Oktober tahun lalu menyatakan bahwa, pembangunan Jalan Trans Kalimantan poros selatan yang melewati wilayah itu akan
dipercepat penyelesaiannya dari rencana awal diselesaikan tahun 2015 dipercepat menjadi tahun 2013.

Jembatan Tayan senilai hampir Rp1 triliun yang ada di ruas Jalan Trans Kalimantan poros selatan, juga sudah hampir dipastikan dibangun mengingat pemenang tender sudah ditetapkan.

Asa itu perlahan mulai terwujud meski tertatih-tatih selama berpuluh tahun. Masih banyak pekerjaan rumah dari pemerintah. Penyediaan infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan dan air bersih, listrik serta jalan dan jembatan, sedikit dari kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Dengan komitmen akhir, menjadikan perbatasan sebagai beranda negara. Beranda yang (harusnya) memberikan rasa indah, menarik, mudah terlihat dan terjangkau serta memberi gambaran kemakmuran, kebesaran dan kekayaan dari negara dan bangsa Indonesia.

ASEAN Sepakat Menggunakan VISA Bersama

Negara-negara ASEAN sepakat untuk mematangkan rencana penerapan ASEAN Common Visa (Visa Bersama) yang diharapkan pada tahun 2012 memasuki tahap rekomendasi.

“Wacana Visa Bersama ASEAN menjadi salah satu pembahasan utama dalam ASEAN Senior Offial Preparatory Meeting (ASEAN SOM) untuk selanjutnya dibahas di tingkat menteri ASEAN,” kata Dubes RI untuk ASEAN I Gede Ngurah Swajaya kepada ANTARA usai mengikuti ASEAN SOM dalam kerangka KTT ke-19 ASEAN di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin.

Menurut Ngurah rekomendasi penerapan Visa Besama ASEAN dilakukan melalui kajian resmi secara mendalam mengenai berbagai hal seperti sistem on-line visa, koordinasi penerapan antar negara ASEAN, dan termasuk mengantisipasi kendala penerapannya, serta dampak negatif yang ditimbulkannya.

Ia menjelaskan sesungguhnya semua negara setuju bahwa penerapan Visa Bersama ini akan menguntungkan karena dapat meningkatkan jumlah pariwisata ke masing-masing negara ASEAN.

“Visa Bersama mendorong tumbuhnya jumlah pelancong di kawasan ini, namun bagaimana meminimalisir dampak negatifnya… itu yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Wacana Visa Bersama ASEAN muncul sejak tahun 2009 pada pertemuan para Dirjen Imigrasi dan Konsuler se-Asia Tenggara, namun saat itu konsep tersebut belum dianggap mendesak karena masih banyak kendala menyangkut penerapan di masing-masing negara seperti keimigrasian, aspek keamanan, pengelolaan perbatasan, maupun aspek finansial.

Sesungguhnya diutarakan Ngurah, penerapan Visa Bersama sudah mendapat disepakati pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) ASEAN tinggal menunggu hasil rekomendasi yang kemudian disampaikan ke tingkat pemimpin ASEAN untuk mendapat persetujuan.

“Secara prinsip Visa Bersama sudah mendapat persetujuan namun diperlukan waktu untuk mengelaborasi lebih lanjut bagaimana agar dalam penerapannya jangan sampai melanggar ketentuan yang ada di masing-masing negara,” ujarnya.

Meski demikian Ngurah belum bisa memastikan waktu tahun penerapan Visa Bersama, karena harus melalui berbagai tahapan pembahasan yang lebih lanjut.

Ia hanya menjelaskan bahwa Visa Bersama merupakan bagian “ASEAN Connectivity” yang dapat menginterkoneksi negara-negara ASEAN baik dari sisi infrastruktur dasar terkait perhubungan darat, laut dan udara sehingga mendorong interaksi antar penduduk, pariwisata, investasi dan pedagangan.

Terkait kemungkinan dampak negatif dari penerapan Visa Bersama tersebut berupa peningkatan kejahatan lintas negara (transnational crime), Ngurah mengatakan semua kebijakan memiliki efek. Namun bagaimana dampak negatif tersebut dampak diperkecil sehingga lebih menguntungkan semua pihak.

Pesawat Malaysia Di Tahan Indonesia

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Laksma Iskandar Sitompul membenarkan sekitar pukul 12.45, Selasa (14/12), sebuah pesawat penumpang Malaysia, BAE 146-200, dari Dili, Timor Leste, menuju Kuala Lumpur, Malaysia, ditahan di Bandara Juanda, Surabaya.

Penahanan dilakukan karena penerbangan itu tidak mendapatkan izin untuk melewati wilayah udara Indonesia.

Pesawat itu berpenumpang 81 orang. Di dalamnya termasuk sembilan kru. Pesawat itu sebelumnya memang mendarat di Bandara Juanda. Namun, ketika hendak melanjutkan penerbangan, pesawat itu ditahan.

Di antara penumpang itu, sebanyak enam orang diperbolehkan berangkat ke Malaysia dengan menggunakan penerbangan lain. Iskandar membenarkan di antara enam penumpang itu terdapat seorang pejabat menteri dan putra Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang ikut dalam rombongan sebelumnya.

Iskandar membenarkan, pada prinsipnya Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bekerja sama dengan instansi terkait. Mereka akan mencoba mempercepat proses pengurusan izin sehingga setidaknya 75 anggota rombongan lainnya, termasuk pesawat, bisa kembali terbang dan meninggalkan Indonesia pada Selasa malam.

Kemlu membantah

Saat dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lutfi Rauf menyangkal informasi yang menyebutkan perintah penahanan berasal dari Kemlu RI. Meski begitu, dia sendiri mengaku masih terus menelusuri di mana akar persoalannya.

”Seharusnya sebelum terbang melintasi wilayah kita, izin keamanan sudah dikantongi. Memang ada beberapa instansi terkait selain Kemlu yang berkoordinasi untuk mengeluarkan izin itu. Saya masih belum tahu di mana letak kesalahannya. Apakah memang mereka (Malaysia) yang alpa atau ada tahapan yang bermasalah di sini,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, proses pengurusan izin keamanan seharusnya tidaklah rumit. Pemerintah negara yang bersangkutan tinggal memberitahukan dan berkoordinasi tentang data penerbangan. Dalam sehari izin bisa diproses dan dikeluarkan.

Izin keamanan tersebut setidaknya, tambah Lutfi, terdiri dari beberapa hal, mulai dari izin terbang. Di dalamnya terdapat izin mendarat dan melintas oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, izin keamanan oleh institusi BAIS TNI, serta izin diplomatik oleh Kemlu.

”Sepanjang hari ini saya sedang berada di Surabaya, tetapi sampai sekarang saya belum mendapat kontak dari pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Seharusnya, kalau memang ada masalah, mereka pasti akan mengontak saya,” ungkap Lutfi pada pukul 21.00, Selasa.

Pesawat tersebut berangkat dari Dili dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Hingga sekitar pukul 19.00, para penumpang pesawat masih berada di bandara untuk dimintai keterangan. Petugas masih mencari data dan identitas pesawat dan para penumpangnya.

Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Kolonel Laut (P) Supranyoto saat dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan adanya pesawat yang melintas dari Dili menuju Malaysia.

”Memang benar, tetapi pesawat yang melintas itu tidak memiliki izin dan sekarang masih dalam pemeriksaan,” katanya.

 

Oposisi Malaysia Diberangus

Para polisi Malaysia menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke ribuan pendukung oposisi yang melakukan protes di Kuala Lumpur, Minggu (5/12). Oposisi menolak campur tangan pusat dalam pengadaan air minum di Selangor, yang dikuasai oposisi.

Sekitar 5.000 pendukung oposisi melakukan aksi protes di Kuala Lumpur. Seperti biasanya, aparat pemerintah langsung bertindak keras untuk membubarkan para pendukung oposisi. Bahkan, aparat menangkap sekitar 60 demonstran.

Penyerangan terhadap pendukung oposisi dilakukan setelah demonstran menolak perintah untuk membubarkan diri. Warga Malaysia diwajibkan meminta surat izin untuk mengadakan aksi berkumpul di lapangan.

Serangan aparat itu membuat warga belingsatan dan mencoba mencari tempat perlindungan di lokasi aman di pusat kota, dekat Masjid Nasional.

Meski demikian, aparat tidak mudah membubarkan pendukung oposisi sehingga aksi saling serang dan saling dorong berlangsung selama empat jam.

Di antara pemrotes juga terdapat para anggota parlemen dari kubu oposisi, termasuk Xavier Jayakumar, yang menuduh pemerintah pusat mencampuri urusan pengadaan air.

Perdebatan mencakup permintaan pemerintah agar pemerintahan Selangor harus segera membangun pusat pengadaan air minum. Alasannya, wilayah sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya akan mengalami kelangkaan air pada 2014.

Menteri Besar Selangor Khalid Ibrahim mengatakan, usulan itu tidak ditolak. Namun, Selangor menolak melakukan hal itu segera karena sebuah studi menyebutkan, Selangor tidak akan kekurangan air hingga 2019.

Pengacara di bidang hak asasi manusia mengatakan, pendukung oposisi yang ditangkap kini ditahan di sebuah kamp polisi di pinggiran Kuala Lumpur.

Ambisi jelang pemilu

Terkait tekanan terus-menerus pada kubu oposisi, Perdana Menteri Najib Razak, Sabtu, meluncurkan taktik serangan terhadap Anwar Ibrahim dan kubu oposisi. Ini dilakukan menjelang pemilu.

Pemilu di Malaysia sebenarnya masih lama dan akan berlangsung pada 2013. Namun, ada kemungkinan Pemerintah Malaysia mempercepat pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2011. Hal ini bertujuan untuk menggusur kekuatan oposisi di sejumlah negara bagian dan juga di pusat. Pada pemilu lalu kubu oposisi mempermalukan Barisan Nasional, koalisi 13 partai yang memerintah Malaysia sekarang ini.

”Kita harus bisa memimpin selama 50 tahun ke depan. Kita harus bekerja keras. Kita harus mencapai sukses besar,” kata Najib.

Najib memperingatkan kepada pemimpin 13 partai bahwa mereka harus belajar dari pemilu 2008, yang membuat oposisi meraih sepertiga kursi di parlemen, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

”Saya memperingatkan bahwa jika kita tidak berubah, kiamat menjemput kita. Partai-partai terkena empat penyakit, yakni delusi, amnesia, inersia, dan arogan. Semua penyakit ini, terutama sikap arogansi, akan membuat kita dibenci para pemilih,” kata Najib.

”Waspadalah saudara-saudara, hati-hatilah sobat, mereka itu berbahaya, mereka itu akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi negara. Kita menegaskan di sini bahwa kita membenci kelompok yang antinasional,” kata Najib soal ancaman oposisi

 

Pembinaan Olahraga Kacau, Sulit Untuk Menang

Seusai Asian Games 2010, pembinaan dan pelatihan atlet elite sudah harus dilakukan secara detail. Pengurus Besar cabang olahraga bersama pelatihnya harus punya perencanaan pelatihan berdasarkan kondisi riil atlet.

Sebastian Hadi Wihardja, Koordinator Cabang Terukur Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Utama, Jumat (3/12), mengatakan, supaya pembinaan dan pelatihan bisa dilakukan secara detail, pelatih harus jujur. Terutama jujur tentang kondisi atletnya.

Hadi mencontohkan, dari cabang angkat besi, atlet elite yang baru saja turun di Asian Games 2010, selain harus diperhatikan masalah recovery atau pemulihannya, juga wajib dievaluasi kelemahannya.

Misalnya, masalah cedera yang dialami lifter Jadi Setiadi dan Eko Yuli Irawan dengan masalah black out-nya. Di mana saluran pernapasannya tertekan saat mengangkat barbel. Serta Triyatno dengan cedera lututnya.

Tentu semua itu berpengaruh langsung pada kemampuan angkatan maksimal para lifter yang dilihat dari kekuatan punggung, dada, tungkai, hingga tangannya.

”Saya sudah ngobrol dengan para lifter. Mengenai masalah cedera, selain mendapat perhatian pemulihan dan program latihan yang disesuaikan, juga para atlet harus bisa menjaga dirinya sendiri,” harap Hadi yang sebelumnya juga merupakan Koordinator Pelatih Cabang Terukur Program Atlet Andalan (PAL) yang diprakarsai Menpora.

Untuk itu, ujar Hadi, pelatih mesti tahu juga kondisi dan kemajuan fisik atletnya. Sehingga dengan gabungan penguasaan teknik yang dimiliki dan fisik baik, pelatih bisa melatih atletnya untuk mendapatkan angkatan maksimal yang ditargetkan bersama.

Hal ini berlaku untuk semua cabang yang bakal dipertandingkan di SEA Games 2011. Di mana setiap cabang harus memiliki target dalam melakukan latihan.

Pelatih harusnya tahu secara pasti data kondisi riil atlet dalam performa terbaiknya. Contohnya, Suryo Agung saat membuat rekornas 100 meter, 10,17 detik. ”Saat Suryo bisa mencatatkan waktu itu, pelatihnya harus tahu secara detail kondisi fisik Suryo. Dengan begitu, langkah yang dilakukan Suryo bisa dijadikan patokan bila ia ditargetkan untuk memecahkan rekornya,” ujar Hadi.

Juga untuk balap sepeda. Belajar dari Asian Games, cabang balap sepeda mesti membuat target kecepatan yang mau dicapai pada nomor yang dilombakan.

Buat parameter

Pelatih dan manajer cabang terukur juga sudah harus punya parameter untuk meningkatkan penguasaan teknik yang disertai pelatihan fisik yang dibutuhkan.

Bahkan tambahnya, untuk cabang tidak terukur pun, harus sudah membuat parameternya sendiri. Dengan begitu, setiap latihan, ada target yang harus dicapai. Seperti pada cabang bela diri maupun permainan, tentu bisa dirunut dari kesuksesan bintang di cabang masing-masing.

”Lamting misalnya. Harusnya dia bisa membuat parameter, berapa banyak tendangan per menitnya, yang harus dapat dilakukan setiap atlet agar bisa berada di level SEA Games, Asia maupun dunia,” katanya.

Untuk gerakan tersebut otot apa saja yang harus kuat pada kedua kaki atletnya. Dengan parameter itu, semua latihan yang dilakukan di cabang apa pun, punya tujuan yang jelas. Dengan begitu target yang akan dicapai juga sudah jelas.

 

Banyak Orang Jatuh Miskin karena Berobat

Lebih dari 100 juta orang jatuh miskin setiap tahun karena sakit dan tidak mampu membayar tagihan biaya berobat yang sangat mahal. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan gerakan global pembiayaan perawatan kesehatan universal. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal WHO Margaret Chan di Berlin, Jerman. Dia berharap rancangan WHO dapat mendorong seluruh dunia membuat kebijakan yang mendukung bagi mereka yang sakit dan berisiko kesulitan keuangan lantaran membayar biaya pengobatan yang sangat mahal. Hal itu diakuinya memang tidak mudah, apalagi di tengah kondisi perekonomian dunia yang terus memburuk, maraknya bermunculan berbagai macam penyakit yang mendunia, serta bertambahnya jumlah penduduk dunia yang menua.

Indonesia Adalah Negara Yang Paling Tidak Pintar Diplomasi

Indonesia saat ini sedang berusaha bangkit membayar defisit diplomasi berupa ketidakpercayaan dunia akibat pergolakan politik tahun 1998-2000. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, Senin (6/9) malam di Kota Kinabalu, Sabah, mengatakan, setelah hampir sepuluh tahun, kemampuan diplomasi Indonesia mulai pulih.

”Kita dulu dikenal sebagai salah satu kekuatan dalam dunia diplomasi. Indonesia, terutama di ASEAN, selalu menjadi bagian dari pemberi solusi atas persoalan negara lain. Modal kepercayaan luar negeri yang didapat dengan susah payah hendaknya tidak dihabiskan dalam satu kali peristiwa diplomatik sengketa penangkapan petugas KKP,” ujar Marty.

KKP adalah singkatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pergolakan politik tahun 1998 dan kekacauan di Timor Timur pasca-jajak pendapat membuat citra Indonesia terpuruk. Selepas tahun 2000, secara perlahan, ujar Marty, Indonesia mulai bangkit.

Banyak dari satuan TNI dan polisi Indonesia diminta PBB bertugas di pelbagai penjuru dunia.

Terkait sengketa perbatasan dengan Malaysia, lanjut Marty, Indonesia berhasil meminta Malaysia untuk merundingkan segmen perbatasan laut di luar kawasan karang South Ledge yang masih dalam sengketa dengan Singapura.

”Malaysia setuju untuk mempercepat perundingan perbatasan laut tanpa menunggu hasil kesepakatan dengan Singapura soal kepemilikan South Ledge. Sebelumnya mereka tidak mau melakukan itu,” ujar Menlu.

Perundingan dilakukan empat kali dalam sisa tahun 2010. Perundingan teknis dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Sementara perundingan tingkat menteri dilakukan dua kali, termasuk dengan menggunakan kesempatan Sidang Umum PBB di New York, 23 September 2010.

Pencapaian lain yang penting adalah percepatan ratifikasi memorandum of understanding (MOU) tenaga kerja dipercepat, pendirian sekolah-sekolah bagi anak-anak TKI yang selama ini tidak memiliki pendidikan di Negara Bagian Sabah, dan bantuan hukum bagi WNI yang menghadapi tuntutan hukuman mati.

Saat ini, sekitar 50.000 anak dari keluarga TKI di perkebunan di Sabah tidak bersekolah sama sekali.

Jadi perhatian di Sabah

Sengketa Indonesia-Malaysia mendapat perhatian dari partai politik lokal di Sabah. Ketua Kabupaten Sook Datuk Bernard Maarat dari Partai Bersatu Sabah (PBS), seperti diberitakan Borneo Post, Senin, meminta semua partai politik menyatukan sikap dalam menghadapi sentimen anti-Malaysia di Indonesia.

”Partai politik dari kubu pemerintah dan oposisi harus bersatu menghadapi isu ini,” ujar Maarat.

Situs berita The Sun Daily edisi Selasa kemarin, dengan mengutip kantor berita Bernama, juga menunjukkan sikap tidak senang. Kelompok Pemuda UMNO, lewat ketuanya, Khairy Jamaluddin, mengirimkan pesan tegas ke Jakarta.

”Malaysia tidak akan bisa menoleransi aksi demonstrasi oleh sejumlah aktivis di Jakarta karena menyangkut harga diri Malaysia. … Saya menyambut pertemuan kedua Menlu RI dan Malaysia, tetapi tidak akan berguna jika pemrotes terus menyerang Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta,” katanya.

Dia merasa Menlu Malaysia Dato Seri Anifah Aman telah gagal menyampaikan perasaan Malaysia terhadap Indonesia. Hal itu seiring dengan berlanjutnya aksi protes di Jakarta, antara lain dengan pertunjukan spanduk bertuliskan kalimat bernada menyerang.

Indonesia Tidak Pernah Tegas Dalam Mengklaim Perbatasan Wilayah Dengan Malaysia

Dalam sengketa perbatasan wilayah dengan Malaysia, Indonesia tidak selayaknya bersikap lembek. Karena kuncinya ada dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, yang justru merupakan hasil perjuangan para diplomat kawakan kita pada masa lalu.

Mengherankan bila dalam ingar-bingar masalah penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sengketa perbatasan RI-Malaysia tidak cukup terdengar suara keras dari jajaran Pemerintah Indonesia mengenai konvensi yang dihasilkan para diplomat Indonesia dengan susah payah.

Salah satu pokok persoalan terkait sengketa perbatasan laut itu adalah keengganan Malaysia memperbaiki kembali peta wilayah tahun 1979-nya dengan ketentuan UNCLOS 1982. Padahal, Malaysia juga meratifikasi kesepakatan hukum laut internasional (UNCLOS) itu. Dengan demikian, dari sisi ini saja, Indonesia berada di ”atas angin” dan sudah seharusnya menekan Malaysia segera menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum laut PBB itu.

Peta Malaysia bermasalah

Perlu diingat kembali, ketika Malaysia mengumumkan peta wilayahnya pada tahun 1979, negara-negara tetangga Malaysia, termasuk Indonesia, langsung memprotes peta wilayah itu yang seenaknya saja mencaplok wilayah negara-negara mereka.

Menurut kebiasaan hukum internasional, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perjanjian Internasional, Keamanan, dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, jika klaim atas sebuah wilayah oleh sebuah negara tidak mendapatkan protes dari negara lain, setelah dua tahun klaim itu dinyatakan sah.

Dalam kasus peta Malaysia 1979, Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara lainnya langsung memprotes. Dengan demikian, peta Malaysia 1979 tidak punya kekuatan secara internasional.

Oleh karena itulah, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tunduk apalagi mengakui peta Malaysia yang bermasalah itu.

Sebaliknya, setelah berlakunya UNCLOS, Indonesia segera menyesuaikan peta wilayah sesuai ketentuan hukum laut internasional. Sebagaimana negara kepulauan, menurut UNCLOS, Indonesia mendapatkan sejumlah keistimewaan untuk menarik garis batas wilayahnya sehingga wilayah negara kepulauan berada dalam satu kesatuan.

Sebagai negara kepulauan, menurut UNCLOS, Indonesia berhak menarik garis di pulau-pulau terluar sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UNCLOS. Hal yang sama tidak berlaku untuk Malaysia, yang tidak termasuk kategori negara kepulauan, tetapi berusaha menempatkan diri sebagai negara kepulauan sehingga bisa menggunakan keistimewaan sebagai negara kepulauan itu.