Presiden China Xi Jinping meminta para pejabat pemerintah berpikir soal “skenario terburuk” dan “badai” di tengah usaha menghadapi ancaman internal dan eksternal. “Kerumitan dan kesulitan soal isu keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat dengan signifikan,” kata Xi pada pertemuan dengan Komisi Keamanan Nasional China seperti dilansir CNN.
“Kita harus mematuhi pemikiran yang krusial dan skenario terburuk serta bersiap untuk menghadapi ujian besar dari angin kencang dan gelombang besar, dan bahkan lautan badai yang berbahaya,” ujarnya menambahkan.
Instruksi dari Xi ini muncul di saat China menghadapi serentetan tantangan dari mulai situasi ekonomi serta lingkungan internasional. Xi mengatakan, China harus mempercepat modernisasi sistem keamanan nasional dan kemampuannya. Ia menginginkan sistem tersebut lebih efektif dalam “pertempuran sesungguhnya dan pemakaian sehari-hari.”
Politisi berusia 69 tahun tersebut juga ingin China mendorong pembangunan pemantauan risiko keamanan nasional dan sistem peringatan dini, peningkatan pendidikan keamanan nasional dan manajemen keamanan data dan kecerdasan buatan (AI). Sejak berkuasa satu dekade lalu, Xi telah menjadikan keamanan nasional sebagai paradigma utama yang menembus semua aspek pemerintahan China, kata para ahli.
Dia telah memperluas konsep keamanan nasional untuk mencakup segala hal mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan ekologi hingga dunia maya. Kemudian hal tersebut meluas dari laut dalam dan daerah kutub ke luar angkasa, serta big data dan kecerdasan buatan.
Gagasan “keamanan nasional yang komprehensif” yang diusung Xi juga membuat China memperkenalkan serangkaian undang-undang untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dirasakan, termasuk undang-undang tentang kontra-terorisme, kontra-spionase, keamanan dunia maya, organisasi non-pemerintah asing, intelijen nasional, dan keamanan data.
Belakangan ini, hubungan China dan Amerika Serikat (AS) tengah memanas antara lain karena soal Taiwan dan Laut China Selatan (LCS). Terkini, China menuding pesawat pengintai Amerika Serikat sengaja masuk ke area di mana militer Negeri Tirai Bambu sedang latihan di Laut China Selatan (LCS) pada pekan lalu.
Juru bicara Komando Pangkalan Timur Selatan China menyatakan pesawat RC-135 melintas pada 26 Mei, saat pasukan Angkatan Laut mereka sedang latihan rutin di LCS. “Kami sungguh-sungguh mendesak pihak AS secara efektif menahan kekuatan di garis depan laut dan udara,” kata jubir itu dalam pernyataan resmi yang dikutip Reuters pada Rabu (31/5).
China menuding pesawat pengintai Amerika Serikat sengaja masuk ke area di mana militer Negeri Tirai Bambu sedang latihan di Laut China Selatan (LCS) pada pekan lalu. Juru bicara Komando Pangkalan Timur Selatan China menyatakan pesawat RC-135 melintas pada 26 Mei, saat pasukan Angkatan Laut mereka sedang latihan rutin di LCS.
“Kami sungguh-sungguh mendesak pihak AS secara efektif menahan kekuatan di garis depan laut dan udara,” kata jubir itu dalam pernyataan resmi yang dikutip Reuters pada Rabu (31/5). Lebih lanjut, ia mengatakan aksi tersebut bisa merusak perdamaian dan stabilitas kawasan. Dia lantas meminta AS untuk mematuhi hukum internasional.
“Secara ketat mematuhi aturan hukum dan perjanjian yang relevan, dan mencegah kecelakaan di laut dan udara,” ujar jubir itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, juga mendesak AS agar berhenti melakukan provokasi yang berbahaya. China, kata dia, akan terus mengambil langkah untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga keamanan, demikian dikutip CGTN. Ini bukan kali pertama China menuding AS mengganggu latihan militer mereka. Pada April lalu, China menuding kapal perang USS Milius menyusup secara ilegal di LCS saat mereka latihan militer.
“Kapal perang AS, USS Milius, secara ilegal menyusup ke perairan yang berdekatan dengan Karang Meiji dan Kepulauan Nansha China tanpa pemberitahuan ke pemerintah China,” kata jubir Komando Pangkalan Selatan militer China, Tian Junli, seperti dikutip AFP. China lalu merespons dengan mengawasi gerak-gerik kapal AS itu. Sementara itu, AS menyatakan pelayaran tersebut sesuai dengan hukum internasional.
Pemerintahan Washington dan Beijing selama ini kerap berselisih soal aktivitas mereka di Laut China Selatan. China mengklaim sebagian besar wilayah di LCS. Klaim ini ditentang banyak pihak, termasuk AS.
Informasi Berita Perkembangan Politik Terkini 