Hamas Palsukan Data Kematian Korban Perang Penduduk Palestina

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas merilis sebuah infografis pada tanggal 24 April melalui situs media sosial Telegram yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki data identitas lebih dari 10.000 dari 34.183 orang yang disebut sebagai martir yang terbunuh dalam 200 hari setelah aksi brutal dan pemerkosaan massal sistematis Hamas pada Oktober. 7 serangan terhadap warga sipil Israel.

Meskipun ada kekhawatiran yang meningkat mengenai angka-angka yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, pemerintahan Biden dan seluruh dunia terus mengutip data kementerian tersebut tanpa menyebutkan asal usulnya. Pada bulan Oktober, Presiden Biden mengklaim bahwa dia ” tidak percaya ” pada angka-angka Kementerian Kesehatan. Dalam pidato kenegaraannya pada bulan Maret, Biden membagikan data kementerian tersebut kepada khalayak global tanpa menyebutkan asal muasalnya, dan mencatat bahwa “lebih dari 30.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar dari mereka bukan Hamas.”

David Adesnik, rekan senior dan direktur penelitian di Foundation for Defense of Democracies, mengatakan kepada Fox News Digital bahwa ketidaklengkapan entri data untuk 10.152 korban dalam kumpulan data sebelumnya pada tanggal 21 April harus menjadi “lampu merah” bagi para pengamat yang sebelumnya pernah mengalami hal tersebut. perhitungan kementerian terpercaya mengenai jumlah korban tewas di Gaza. Adesnik telah meminta pemerintahan Biden untuk “meminta komunitas intelijen mengevaluasi sumber dan keakuratan data” sebelum mengutip angka Kementerian Kesehatan di masa depan.

Adesnik menjelaskan, hingga akhir Maret lalu, Kementerian Kesehatan Islam Hamas mengelompokkan korban dugaan “agresi Israel” ke dalam dua kategori.

• Dalam kategori pertama adalah para korban yang kematiannya dilaporkan oleh sistem rumah sakit Gaza. Kategori ini juga mencakup ribuan data yang dicatat oleh anggota keluarga mereka yang percaya bahwa orang yang mereka cintai masih terkubur di bawah reruntuhan, atau tidak dapat dihubungi. Untuk korban dalam kategori ini, kementerian mengatakan pihaknya dapat memberikan nama, nomor identifikasi, usia dan jenis kelamin almarhum.
• Kategori kedua adalah data dari sosial media adalah korban yang kematiannya dilaporkan melalui apa yang disebut oleh kementerian sebagai “sumber sosial media yang dapat dipercaya.” Adesnik mengatakan Kementerian Kesehatan “tidak pernah merinci sumbernya, atau bagaimana mereka menentukan apakah informasi dalam sumber tersebut dapat dipercaya. Dan tentu saja, Gaza tidak memiliki media independen,” tambahnya. Entri ini tidak memiliki setidaknya satu dari lima kategori informasi identifikasi: nomor identifikasi, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, atau tanggal kematian. Adesnik mengatakan tidak ada klarifikasi mengenai informasi apa yang kurang sehingga membuat entri tidak lengkap.

Ia mencatat bahwa proporsi kematian yang dilaporkan melalui sumber sosial media telah meningkat dari sekitar 30% pada bulan Desember menjadi hampir 80% pada kuartal pertama tahun 2024. Terdapat kejanggalan dalam jumlah korban tewas yang dilaporkan melalui sumber media, seperti pengelompokan berdasarkan gender para korban, yang katanya “sangat menyimpang sehingga hampir sulit dipercaya.”

Jika kita menggabungkan kedua kategori korban tersebut, katanya, terlihat bahwa sekitar 70% korban adalah perempuan dan anak-anak, seperti yang diklaim oleh Hamas . Dengan hanya memanfaatkan individu kategori pertama, yang catatan kementerian kesehatannya diberi label “lengkap”, sekitar 60% korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Adesnik merujuk pada karya ekonom Michael Spagat, yang sejak lama mendukung keakuratan data Kementerian Kesehatan. Spagat baru-baru ini menemukan 3.407 catatan dalam kumpulan data yang dianggap sebagai catatan lengkap yang telah diduplikasi, memiliki nomor identifikasi yang hilang atau tidak valid, atau tidak mencantumkan usia almarhum. Ketika catatan ini dihapus dari penghitungan kategori pertama, Spagat menemukan bahwa 53,3% korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Dalam laporan terbarunya tanggal 21 April, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengubah sebutannya untuk kategori kematian kedua, tidak lagi merujuk pada kematian yang dikumpulkan melalui sumber media, melainkan sebagai sumber yang tidak memiliki data lengkap. “Itu hanya pelabelan ulang,” kata Adesnik.

Adesnik telah memperingatkan adanya beberapa penyimpangan lain dalam jumlah tersebut. Dia sebelumnya melaporkan kepada FDD bahwa jumlah korban tewas di kementerian kadang-kadang berubah-ubah. Dia mengatakan kepada Fox News Digital bahwa aspek-aspek tambahan dari laporan kementerian tersebut belum diverifikasi, termasuk apakah laporan tersebut benar-benar membedakan antara kematian yang terjadi secara alami di kalangan warga Palestina, dan kematian yang terjadi karena kekerasan.

Adesnik juga mempertanyakan apakah kementerian tersebut menghitung kematian akibat roket Palestina yang salah sasaran, seperti roket yang menghantam rumah sakit Al-Ahli Arab pada 16 Oktober, sebagai jumlah korban jiwa. Times of Israel melaporkan pada bulan November bahwa Pasukan Pertahanan Israel memperkirakan 12% roket Palestina mendarat di Gaza.

Adesnik juga mendorong pengawasan lebih dekat terhadap anak-anak dalam angka kematian Hamas, dengan menjelaskan bahwa banyak pejuang Hamas berusia di bawah 18 tahun. “Jika Anda melihat rincian gender dari orang-orang yang meninggal di bawah usia 18 tahun, Anda dapat melihat bahwa remaja mempunyai kelebihan laki-laki,” jelasnya.

Gabriel Epstein, asisten peneliti di Proyek Koret Hubungan Arab-Israel di The Washington Institute, melaporkan pada bulan Januari bahwa “banyak alasan untuk memperlakukan angka kematian Kementerian Kesehatan Gaza dan Kantor Media Pemerintah dengan skeptis,” termasuk tidak adanya laporan mengenai kematian laki-laki. Pada tanggal 26 Maret, Epstein mencatat bahwa “kesenjangan dalam penghitungan resmi warga Palestina dan meningkatnya ketergantungan mereka pada data yang meragukan” telah menyebabkan “angka-angka tersebut tidak lagi valid.”

Menanggapi pertanyaan tentang apakah Departemen Luar Negeri sedang menyelidiki sumber data kematian Kementerian Kesehatan untuk lebih dari 10.000 korban yang tidak memiliki informasi identifikasi penting dari kementerian tersebut, seorang juru bicara mengatakan bahwa departemen tersebut tidak dapat menilai tindakan di Gaza secara independen. Juru bicara tersebut mencatat bahwa ribuan warga sipil, dan sejumlah besar anak-anak, telah terbunuh di Gaza. “Setiap kerugian yang terjadi adalah sebuah tragedi, apakah itu jumlah orang yang telah dibebaskan dari Gaza atau jumlah lainnya, semuanya adalah sebuah tragedi, dan kami berduka atas kehilangan setiap warga sipil tersebut.”

Taruhannya untuk mendapatkan angka yang benar sangatlah besar. Seperti yang dijelaskan Epstein dalam laporannya pada bulan Januari, “walaupun ribuan warga Palestina yang tidak ikut berperang, termasuk laki-laki usia militer, tidak diragukan lagi telah terbunuh dalam konflik yang diprakarsai Hamas, dunia juga harus mengakui bahwa kelompok tersebut telah memanipulasi dan mengeksploitasi klaim kematian warga sipil untuk kepentingan strategis mereka. keuntungan, dalam upaya untuk menghentikan operasi udara dan darat Israel dan memicu kemarahan internasional. Media internasional dan LSM telah mengulangi klaim tersebut tanpa pengawasan yang tepat dan pada gilirannya memvalidasi dan memperkuat upaya propaganda Hamas.”

Kesenjangan lain dalam penghitungan kematian Kementerian Kesehatan adalah tidak adanya perbedaan antara korban militer dan sipil. Tingkat korban teroris masih diperdebatkan. Pada bulan Februari, seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut diperkirakan telah kehilangan sekitar 6.000 pejuangnya. IDF memperkirakan mereka telah membunuh dua kali lipat jumlah tersebut, atau 12.000 orang. Pada akhir Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa 13.000 teroris Hamas telah terbunuh.

Fox News Digital menghubungi IDF dan pimpinan Hamas untuk memberikan komentar mengenai catatan Kementerian Kesehatan yang tidak lengkap, dan untuk mengetahui jumlah terbaru kerugian yang dialami Hamas di medan perang. Tidak ada yang menjawab.

Bahkan dengan menggunakan data Kementerian Kesehatan, rasio kematian warga sipil dan militan menunjukkan upaya Israel yang signifikan untuk meminimalkan korban jiwa, menurut informasi yang baru-baru ini dibagikan oleh John Spencer, ketua Studi Peperangan Perkotaan di Institut Perang Modern West Point di platform media sosial X.

Berdasarkan perkiraan kementerian bahwa 34.000 orang tewas dalam perang tersebut dan klaim IDF bahwa mereka telah membunuh 13.000 pejuang Hamas, Spencer menghitung rasio 1 berbanding 1,5 atau 1,6 antara kematian kombatan dan warga sipil di Gaza. Dia membandingkan angka ini dengan angka kematian 1 hingga 2,5 kombatan dibandingkan warga sipil “ketika Pasukan Keamanan Irak pimpinan AS membunuh 10.000 warga sipil untuk menghancurkan 4.000 ISIS” antara tahun 2016 dan 2017 selama Pertempuran Mosul, dan angka kematian kombatan 1 hingga 6 dibandingkan warga sipil ketika “militer Amerika membunuh 100.000 warga sipil untuk menghancurkan 17.000 pembela Jepang” pada Pertempuran Manila tahun 1945.

Spencer juga menggambarkan berbagai metode yang telah digunakan Israel untuk melindungi penduduk sipil di Gaza, termasuk namun tidak terbatas pada mengevakuasi warga sipil sebelum memulai invasi darat, menyediakan rute aman dan zona kemanusiaan untuk evakuasi, memberi tahu warga sipil tentang daerah pertempuran dengan selebaran, panggilan telepon langsung. dan pesan teks, menerapkan pembatasan penggunaan kekuatan, dan menggunakan penasihat hukum dalam proses penargetan mereka.

Singkatnya, Spencer menjelaskan bahwa “semua bukti yang ada menunjukkan bahwa Israel telah mengikuti hukum perang, kewajiban hukum, praktik terbaik dalam mitigasi kerugian sipil dan masih menemukan cara untuk mengurangi korban sipil ke tingkat yang rendah dalam sejarah.”

Ratusan Staff PBB UNRWA Ikut Aktif Dalam Serangan 7 Oktober Yang Menewaskan 1.200 Warga Sipil Israel

Israel telah memberikan dokumen baru kepada pemerintahan Biden yang berisi informasi tentang bagaimana staf badan PBB membantu atau mendukung serangan teror Hamas pada 7 Oktober pada warga sipil Israel yang menewaskan lebih 1.200 warga sipil yang disertai pemerkosaan sistematis terhadap lansia, wanita dan anak-anak, menurut laporan Fox News.

Dokumen tersebut secara khusus menuduh bahwa 12 karyawan yang bekerja dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) memberikan bantuan dalam kapasitas yang berbeda. Menurut dokumen tersebut, tujuh staf PBB menyeberang ke Israel untuk berburu orang yahudi pada 7 Oktober sementara yang lain dituduh “berpartisipasi dalam kegiatan teror” atau mengoordinasi pergerakan kendaraan.

Berkas tersebut menuduh bahwa sekitar 190 pegawai UNRWA di Gaza memiliki hubungan dengan kelompok teror Hamas; namun, perkiraan intelijen yang diberikan kepada The Wall Street Journal menyebutkan jumlahnya sekitar 1.200, atau 10% dari tenaga kerja UNRWA di Gaza.

Dokumen tersebut mengatakan dua orang bergabung dengan teroris Hamas dalam menyerang sebuah kibbutz Israel dan secara langsung berpartisipasi dalam kekerasan, dua staf lainnya menculik seorang wanita Israel, menyandera dia di rumah pribadi mereka; dan, staf PBB lainnya membagikan amunisi kepada teroris Hamas dengan memakai fasilitas badan PBB tersebut.

Ribuan orang, baik Israel maupun Palestina, tewas sejak 7 Oktober. 2023 setelah menikmati 2 tahun damai karena warga sipil bersenjata Palestina dibawah pimpinan Hamas menyerang warag sipil Israel yang tengah merayakan hari raya puasa dalam serangan mendadak yang menyebabkan tewasnya ribuan warga sipil dan ratusan lainnya diperkosa secara sistematis sehingga Israel menyatakan perang terhadap Hamas di daerah kantong Jalur Gaza pada hari berikutnya.Lagi

Dokumen tersebut merinci pekerja PBB yang terlibat, memberikan foto mereka dan deskripsi peran mereka di badan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan orang-orang yang diduga terlibat dalam serangan itu telah langsung dipecat karena sudah tertangkap basah.

“Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang langsung diidentifikasi dan diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu orang dipastikan tewas, dan dua orang lainnya sedang diklarifikasi,” kata Guterres.

Dia juga mengatakan setiap pegawai PBB yang diketahui terlibat dalam aksi teror “akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.” Dari 12 pekerja tersebut, sembilan orang merupakan guru dan satu orang pekerja sosial. Sepuluh orang secara khusus terdaftar memiliki hubungan dengan Hamas dan satu orang dengan kelompok teroris Jihad Islam.

Bangunan hancur, prajurit
Petugas Polisi berjalan di dekat kantor polisi yang hancur setelah pertempuran antara pasukan Israel dan militan Hamas yang merebut kantor tersebut pada 8 Oktober 2023 di Sderot, Israel. Tuduhan terhadap staf UNRWA memicu reaksi buruk di seluruh dunia dan mendorong banyak negara Barat untuk menangguhkan pembayaran kepada badan tersebut.

Negara-negara yang menghentikan pembayaran ke lembaga bantuan tersebut meliputi: Amerika Serikat, Inggris , Prancis, Jerman, Italia, Australia, Finlandia, Belanda, Swiss, Kanada, Jepang, dan Austria. Austria adalah negara terbaru yang bergabung dalam daftar tersebut dan mengumumkan keputusannya pada hari Senin.

“Kami menyerukan UNRWA dan PBB untuk melakukan penyelidikan komprehensif, cepat dan lengkap atas tuduhan tersebut,” kata Kementerian Austria dalam sebuah pernyataan. Kontribusi negara-negara barat tersebut mencapai lebih dari 60% total anggaran UNRWA pada tahun 2022.

UNRWA menyediakan layanan dasar bagi jutaan warga Palestina di Timur Tengah, namun karena sebagian besar dukungan keuangan mereka kini diragukan, badan tersebut mengatakan akan terpaksa menghentikan operasinya dalam beberapa minggu ke depan.

Direktur Komunikasi Juliette Touma mengatakan jika pendanaan tidak dikembalikan, maka badan tersebut terpaksa menghentikan dukungannya di Gaza pada akhir Februari.