Demi Kejar Target Pertumbuhan Apple Lakukan Kerja Paksa Ke Ribuan Muslim Uighur

Merek global seperti Apple hingga BMW termasuk di antara perusahaan yang dituduh melakukan kerja paksa. Laporan Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif melaporkan bahwa puluhan ribu Muslim Uighur telah diangkut ke pabrik-pabrik tersebut untuk bekerja.

Laporan tersebut mencatat dalam lima tahun terakhir kerja paksa digunakan di seluruh pabrik-pabrik di China yang merupakan bagian dari rantai pasokan perusahaan Internasional besar.

“Orang Uighur bekerja di pabrik yang setidaknya berada di 83 merek global terkenal di sektor teknologi, pakaian dan otomotif, termasuk Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony dan Volkswagen,” bunyi laporan tersebut dikutip dari Daily Mail, Kamis (14/1/2021).

Vicky Xiuzhong Xu dan Nathan Ruser, yang merupakan penulis laporan Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) tentang kerja paksa di Uighur, memberikan bukti telah menemukan orang Uighur sedang diangkut dari Xinjang ke provinsi lain untuk bekerja pada 2019.

Xu dan Ruser mengatakan hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan puluhan ribu orang diusir dari rumah mereka setiap tahun dan dikirim ke provinsi timur untuk bekerja ke dalam rantai pasokan merek Internasional.

Dijelaskan bahwa di pabrik-pabrik para pekerja menjadi sasaran kerja paksa, yakni harus bekerja di bawah pengawasan ketat dan hanya dalam beberapa jam di waktu luang dipaksa untuk mengikuti kelas bahasa Mandarin dan kelas indoktrinasi politik.

ASPI mengidentifikasi 27 pabrik di 9 provinsi China menggunakan tenaga kerja Uighur yang dipindahkan dari Xinjiang sejak 2017. Salah satu pabrik itu yakni Perusahaan Sepatu Taekwang di Qingdoo, provinsi Shandong, yang dilengkapi dengan menara pengawas, dan pagar kawat berduri yang menusuk ke dalam. Gerakan pekerja juga diawasi secara ketat oleh kantor polisi di gerbang yang dilengkapi dengan kamera pengenal wajah.

Soal bayaran, pemerintah provinsi Xinjiang mengatakan pada 2018 bahwa setiap tenaga kerja tambahan dari pedesaan yang dipindah untuk bekerja di bagian lain Xinjiang selama lebih dari sembilan bulan dibayar 20 yuan.

Namun, baik BMW Group, Volkswagen, Nike, Apple, dan Gap, membantah jika pihaknya telah melakukan kerja paksa. Intinya mereka merasa bahwa telah menjalankan standar nilai di China dan memastikan bahwa pekerjaannya didasarkan standar sosial dan ketenagakerjaan.

“Kode Etik Nike dan Standar Kepemimpinan memiliki persyaratan yang melarang semua jenis kerja paksa, terikat atau kontrak, termasuk ketentuan rinci untuk kebebasan bergerak dan larangan diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis atau agama,” ucap Juru Bicara Nike.

Pemerintah Inggris akan mendenda perusahaan yang menyembunyikan koneksi ke wilayah Xinjiang, China. Wilayah ini merupakan tempat dimana suku Uighur dan etnis minoritas lainnya diduga menjadi sasaran kerja paksa. Melansir CNN, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengumumkan sejumlah kebijakan baru yang dirancang untuk memastikan bahwa semua organisasi Inggris tidak terlibat, atau mengambil keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang pada Rabu (13/1).

Pemerintah juga akan meninjau produk Inggris yang diekspor ke Xinjiang serta mengeluarkan panduan baru yang menguraikan secara spesifik risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang memiliki kaitan dengan wilayah tersebut.

“Bukti besarnya skala pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang terhadap muslim Uighur sekarang sangat jauh jangkauannya,” kata Raab kepada anggota parlemen.

Dia mengatakan kebijakan baru itu bertujuan untuk mengirim pesan yang jelas bahwa pelanggaran kemanusiaan ini tidak dapat diterima. Pemerintah Inggris juga bermaksud melindungi bisnis negaranya dari keterlibatan dengan isu di Xinjiang. Raab juga menyerukan agar PBB memiliki akses ke wilayah Xinjiang guna memverifikasi tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Di sisi lain, pemerintah China membantah tindakan keras di Xinjiang tersebut. Pemerintah China menyatakan jika kamp tersebut diperlukan untuk mengatasi ekstremisme dan terorisme serta mengklaim bahwa fasilitas tersebut adalah pusat pelatihan sukarela di mana orang-orang belajar keterampilan kejuruan, bahasa, dan hukum China.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS memperkirakan hingga dua juta orang Uighur, serta anggota kelompok minoritas Muslim lainnya, ditahan di jaringan kamp di Xinjiang. Pemerintah AS telah membatasi impor dari Xinjiang. Bulan lalu, AS mengumumkan akan memblokir impor kapas dari kawasan tersebut.