Selandia Baru Berduka

Rakyat Selandia Baru berduka atas tewasnya 29 pekerja dalam bencana tambang terburuk dalam puluhan tahun. Sebuah ledakan besar jauh di bawah tanah hari Rabu (17/11). Pencarian dicoba dilakukan, tetapi ledakan besar mengakhiri harapan hidup bagi para petambang. Mereka terperangkap dalam ledakan serupa lima hari sebelumnya. Petugas tidak bisa memasuki tambang karena tingginya tingkat gas metana yang mudah meledak dan gas-gas beracun lainnya yang masih memenuhi terowongan-terowongan tambang itu.

 

PM Maliki Diminta Bentuk Pemerintah Baru Irak

Presiden Irak secara resmi meminta PM Nuri al-Maliki hari Kamis (25/11) untuk membentuk sebuah pemerintah baru. Presiden memberi PM 30 hari untuk memilih sebuah kabinet di antara faksi-faksi politik Syiah, Kurdi, dan Sunni. Permintaan dari Presiden Jalal Talabani ini datang dua pekan setelah pemimpin politik sepakat membagi jabatan penting.

 

 

 

ABK Indonesia Ditahan Polisi Afrika Selatan

Sebanyak 19 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia saat ini ditahan di Westville, Durban, Afrika Selatan, setelah diusir kapten kapal tanpa sempat membawa dokumen mereka. Demikian informasi yang disampaikan oleh Ali Anda, seorang WNI yang tinggal di Durban. Menurut Ali, mengutip keterangan dari para pelaut itu, mereka bekerja di sebuah kapal pencari ikan berbendera Afsel. Mereka meninggalkan kapal tanpa membawa dokumen karena kapten mengusir. Pengusiran dilakukan karena sebelumnya sebagian ABK menuntut hak untuk dipulangkan dengan tanggungan perusahaan. Pihak KBRI Pretoria mengirim utusan dan berusaha membantu agar pihak pemilik kapal memulangkan para pelaut itu ke Indonesia. Pemilik kapal semula berjanji untuk memulangkan, tetapi ingkar dan tidak mau memberikan dokumen pada imigrasi Afsel. Para pelaut yang tidak mempunyai dokumen keimigrasian ataupun paspor itu tetap ditahan, sedangkan nasib mereka terkatung-katung.

Simbol Perang China-AS

Di pertemuan G-20 dan forum-forum internasional, sering kali ada kegagalan kesepakatan. Hal itu tidak lebih dari kegagalan kesepakatan antara Amerika Serikat dan China. Kegagalan pengurangan emisi di Denmark pada Desember 2009 adalah kegagalan kesepakatan antara AS dan China.

Setidaknya demikian kesan mantan Menteri Keuangan Jerman Peer Steinbruck. Kegagalan perundingan liberalisasi perdagangan dunia adalah juga kegagalan kesepakatan AS-China, didukung Brasil, Rusia, India, dan Indonesia.

Pertarungan nonsenjata ini hanya menghambat kelancaran pertumbuhan ekonomi global dan tidak mematikan dalam sekejap. Bahayanya sekarang, AS-China berbenturan di Semenanjung Korea.

AS dan Korsel adalah sekutu lama karena ideologi demokrasi. Korut-Uni Soviet dipersatukan karena ideologi komunis. Ambruknya Uni Soviet, ambruknya pendanaan, dan sibuknya Rusia memikirkan diri sendiri membuat peran lama tak bisa dipertahankan. Walau Rusia atau bekas Uni Soviet mengalami pemudaran pengaruh, akar klasik persoalan tetap sama. Bedanya, peran Uni Soviet kini digantikan China yang bersekutu dengan Korut, juga sama-sama komunis.

Urusan harga diri

Dua kutub ini amat jelas bermusuhan, terlihat dari nada kalimat para pemimpin. Presiden AS Barack Obama menegaskan dukungan pada Korsel unshakeable. Perdana Menteri China Wen Jiabao menegaskan akan mencoba meredam konflik di Semenanjung Korea. Akan tetapi, PM Wen juga memperingatkan aksi provokasi yang terjadi di Semenanjung Korea.

PM Wen tak menyebut secara eksplisit aksi provokasi itu. Satu hal yang jelas adalah China tidak suka jika ada latihan bersama militer AS dan Korsel. Latihan bersama militer AS-Korsel tahun ini sudah dicoba diingatkan oleh China. Media China menuduh sikap keras Korsel menjadi penyebab serangan Korut pada hari Selasa lalu.

Apakah Korsel yang menjadi sasaran China? Dalam kalimat-kalimat para pemimpin Korsel dan China, jelas disebutkan bahwa China dan Korsel tak pernah menunjukkan sikap saling membenci. Bahkan, kalimat-kalimatnya jelas China dan Korsel adalah sahabat dekat. Sejarah penjajahan membuat mereka dipersatukan karena kebencian pada Jepang.

Sasaran China adalah AS, yang dianggap tetap ingin mencengkeram hegemoni di Asia. China selalu merasa bahwa AS mengepung lewat pembelaan pada Taiwan, juga lewat campur tangan AS pada sengketa wilayah di Laut China Selatan. Bedanya, kasus-kasus ini tak berkembang memanas. Taiwan mendukung AS dan ASEAN merangkul AS, Rusia, dan China. Kasus ini tidak meletup, tetapi berpotensi menjadi bom waktu.

Menambah prahara itu, China masih merasa terluka dengan serangan AS terhadap sasaran armada angkatan lautnya di Hainan di awal dekade 2000-an ini. China juga merasa diimpit oleh AS terkait persoalan Tibet.

China tidak mau hal itu terus terjadi. Dalam buku China That Can Say No yang laku keras di China, sikap itu jelas. Mereka ingin dihargai dan dipandang sebagai sahabat dan bukan ancaman. Harga diri China harus diapresiasi oleh negara-negara lain, terutama AS.

Karena itu, dalam kasus Korut, China bersikap. China jelas tak mau ada perang di Semenanjung Korea. Namun, karena harga diri, dengan keberadaan pasukan AS di halaman belakang China, yakni Korut, tensi meningkat. Untungnya bagi China, Korut tak melirik siapa pun. China harus membela anaknya yang nakal.

 

Indonesia Diminta Mengecam Korut

Pemerintah Korea Selatan meminta Indonesia ikut mengecam keras serangan militer Korea Utara. Permintaan itu disampaikan Wakil Duta Besar Korea Selatan Ahn Myung-soo di Jakarta, Kamis (25/11).

Kutukan, menurut dia, harus disuarakan dunia internasional untuk mencegah provokasi lebih jauh oleh Korea Utara pada masa mendatang.

”Serangan itu disengaja, terencana, dan jelas-jelas melanggar sejumlah ketentuan internasional, seperti Piagam PBB, perjanjian gencatan senjata kedua negara, dan Perjanjian Dasar Utara-Selatan tahun 1992 tentang Perjanjian Non-agresi. Para penguasa Korut harus bertanggung jawab penuh terhadap peristiwa tanggal 23 November 2010,” ujar Myung-soo.

Dia juga menambahkan, serangan itu sama sekali tidak bisa dimaafkan karena menyasar ke lokasi tempat tinggal masyarakat sipil dan bukan fasilitas-fasilitas militer.

Dalam kejadian itu, selain dua anggota marinir Korsel tewas, korban jiwa juga jatuh di kalangan masyarakat sipil sebanyak dua orang. Selain itu, 16 prajurit Korsel dan tiga warga sipil juga terluka.

Lebih lanjut Myung-soo juga mengingatkan, tindakan Korut bisa mengancam keamanan dan perdamaian kawasan Asia Pasifik. Selama ini Korut punya rekam jejak buruk, sering memprovokasi Korsel.

”Sebelumnya mereka menenggelamkan kapal Angkatan Laut kami (Cheonan) pada Maret tahun ini. Sekarang mereka menyerang permukiman sipil kami secara membabi buta,” ujar Myung-soo.

Komentar Presiden RI

Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk negara-negara yang dapat berperan kunci di Semenanjung Korea, berupaya maksimal untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan itu. Potensi terjadinya peperangan baru di kawasan tersebut tidak dapat diabaikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinan Indonesia atas terjadinya ketegangan di Semenanjung Korea itu. Presiden menyatakan hal itu mengawali Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

”Saya harus mengatakan bahwa situasi itu membahayakan. Dan, kalau berlanjut bisa memicu konflik yang lebih besar, bahkan bisa memicu terjadinya peperangan baru. Kalau meluas, tidak mustahil bisa melibatkan negara-negara lain dalam konflik di Semenanjung Korea itu,” ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia sangat prihatin atas terjadinya insiden dan ketegangan antara Korsel dan Korut yang bahkan telah menimbulkan korban jiwa, termasuk dari warga sipil tersebut.

Indonesia berpendapat bahwa tindakan melancarkan serangan militer, yang berpotensi memperluas konflik dan memicu peperangan baru, itu tidak dapat dibenarkan.

Terkait hal itu, di tengah situasi yang tidak menentu ini, PBB dan negara-negara kunci bisa mencegah terjadinya konflik dan peperangan baru di Semenanjung Korea.

Berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2011 sekaligus tuan rumah pertemuan puncak negara-negara Asia Timur, Presiden Yudhoyono mengatakan, salah satu agenda yang dirancang adalah dialog politik dan keamanan kawasan Asia Timur.

Mengingat ketegangan baru di Semenanjung Korea dan di Laut China Selatan, Presiden menilai, inisiatif untuk mengadakan dialog ini menjadi penting. ”Kita tahu, kita memerlukan kawasan yang betul-betul stabil, aman, dan damai agar perekonomian kita terus tumbuh di kawasan ini sebagai pilar perekonomian global,” ujar Presiden.

Asia Timur adalah salah satu sentra pertumbuhan ekonomi dunia, dengan keberadaan China, Korsel, dan Jepang. Kemajuan kawasan ini termasuk sebagai katalisator pembangunan ekonomi di kawasan dan dunia.

 

Ekonomi India Diguncang Skandal Korupsi

NEW DELHI, KAMIS – Citra India sebagai tempat tujuan investasi terbaik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Asia kembali tercoreng. Dugaan praktik suap dan penipuan menyangkut dana ratusan juta dollar AS menjerat sejumlah bankir papan atas.

Pamor para pejabat pemerintah ikut tercoreng karena diduga ikut terlibat. Biro Penyelidikan Federal Pusat (CBI) pada Rabu lalu telah menahan lima eksekutif perusahaan keuangan milik pemerintah.

Pihak-pihak yang ditahan termasuk eksekutif puncak perusahaan asuransi jiwa India (LIC) Housing Finance. Eksekutif ini dituduh menerima suap saat memfasilitasi sejumlah pinjaman bagi pihak lain.

Tiga eksekutif senior perusahaan swasta yang terdaftar di bursa saham juga ditangkap karena ketahuan memberi suap.

Penangkapan juga dilakukan CBI terhadap para pejabat senior dari sejumlah bank pemerintah, seperti Bank Sentral India, Punjab National Bank, dan Bank of India. Ini adalah nama-nama bank besar yang beroperasi dan memiliki banyak cabang di seluruh penjuru India.

”Nilai gratifikasinya sangat besar, lebih dari ratusan juta dollar AS,” ujar Direktur Gabungan CBI P Kandaswamy soal jumlah suap itu.

Penangkapan-penangkapan itu diketahui merupakan kelanjutan investigasi yang dilakukan CBI di lima kota di India.

Pemerintah pusat India sempat menganggap remeh skandal tersebut. Sikap itu tampak dari pernyataan Montek Singh Ahluwalia, salah seorang deputi paling berpengaruh di Komisi Perencanaan India. ”Skandal itu terbilang sangat kecil. Saya pikir sistem kita sudah sangat teregulasi dengan baik,” ujar Montek.

Telekomunikasi

Sikap serupa ditunjukkan Perdana Menteri India Manmohan Singh, yang berjuang keras membela para bawahannya menyusul dugaan skandal suap lain yang terjadi dalam proses penjualan lisensi telekomunikasi. Lisensi itu dijual dengan harga yang sangat rendah.

Lebih lanjut Menteri Keuangan India Pranab Mukherjee menyatakan, dirinya sudah meminta semua bank, institusi keuangan, dan perusahaan asuransi di India agar segera meneliti ada tidaknya keterkaitan mereka dengan nama-nama perusahaan yang saat ini diselidiki CBI.

Sejumlah analis, termasuk DH Pai Panandiker dari RPG Foundation di Delhi, menyayangkan skandal yang merebak itu. Mereka menilai kejadian seperti itu menciptakan citra buruk bagi India dan perekonomian serta pasarnya. Meski begitu, mereka tetap yakin para investor, terutama mereka yang memang terbiasa dan paham situasi India, tidak akan terburu-buru hengkang dari negeri itu. India, menurut mereka, tetap menjadi kawasan yang sangat menjanjikan untuk berbisnis.

”Mereka yang memutuskan mencabut investasinya dan cepat-cepat keluar dari India lantaran kejadian sekarang ini bisa dipastikan telah melakukan kesalahan besar. Pertumbuhan dalam jangka waktu yang panjang masih akan terjadi di India,” ujar Vikas Pershad dari Veda Investments di Chicago, Amerika Serikat.

Para pemodal diyakini masih akan terus tertarik berinvestasi di negara dengan tingkat populasi usia muda dan pergerakan urbanisasinya yang cepat.

Angka pertumbuhan ekonomi India pun diperkirakan mencapai 8,5 persen per tahun 2010-2011 dan akan naik lagi menjadi 9 hingga 10 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan seperti itu hanya bisa disaingi oleh China.

Meski begitu, patut pula dicatat, berdasarkan angka Transparansi Internasional, India menduduki peringkat ke-87 terkait praktik korupsi yang terjadi di sana. India jauh berada di bawah China yang menduduki peringkat ke-78.

Lebih lanjut dari hasil temuan CBI, para tertuduh menerima suap dari perusahaan broker swasta Money Matters Finacial Services, yang berperan sebagai ”mediator dan fasilitator” pengajuan pinjaman perusahaan dan fasilitas kredit lain. Pemberian pinjaman mencurigakan memang meningkat beberapa tahun belakangan menyusul ledakan pertumbuhan ekonomi di sana.

Banyak perusahaan real estate memakai jasa perantara untuk melobi supaya pinjaman yang mereka ajukan nol alias tak tercatat. CBI menolak merinci besaran pinjaman yang diajukan. CBI hanya menyebut nilainya jauh lebih besar dari uang suap.

Hubungan Bilateral China – Sri Lanka Sangat Kuat

Kolombo, Kamis – Menteri Luar Negeri India SM Krishna, Kamis (25/11), tiba di Sri Lanka. Kunjungan ini bertujuan meningkatkan hubungan bilateral di tengah meningkatnya pengaruh China di negara pulau itu.

Krishna dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Mahinda Rajapaksa. Dia juga akan membuka dua konsulat India di bagian selatan dan paling utara pulau itu sebelum pulang hari Minggu, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sri Lanka.

Menlu India itu akan pergi ke kota Hambantota di selatan hari Jumat untuk membuka sebuah kantor konsulat jenderal India.

Acara pembukaan ini dilakukan delapan hari setelah Pemerintah Sri Lanka meluncurkan tahap pertama dari pembangunan pelabuhan senilai 1,5 miliar dollar AS yang didanai China di sana.

New Delhi diperkirakan merasa khawatir karena Hambantota merupakan bagian dari kebijakan China untuk melempar sebuah ”kalung mutiara” lingkaran pengaruh geografis di sekeliling India.

China juga membangun fasilitas pelabuhan di Banglades, Myanmar, dan Pakistan, dan mempunyai rencana untuk proyek-proyek kereta api di Nepal dan Sri Lanka.

Sebuah sumber diplomatik mengatakan, India berniat untuk mempercepat sebagian dari proyek-proyek pelabuhan, energi, dan kereta api di pulau itu yang berkembang setelah 37 tahun konflik etnis menyusul kekalahan pemberontak Macan Tamil bulan Mei tahun lalu.

Krishna juga diperkirakan akan bepergian ke Jaffna di ujung utara pulau itu untuk membuka sebuah konsulat lain di daerah, di mana para pemberontak Macan Tamil pernah menjalankan sebuah negara de facto antara tahun 1990 dan 1995.

Mengkaji ulang

Menlu India juga akan mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan, antara lain, rekannya Menlu Sri Lanka GL Peiris sebagai bagian dari Komisi Gabungan India-Sri Lanka, kata Kemlu Sri Lanka dalam sebuah pernyataan.

”Ini akan memberi kedua negara sebuah kesempatan untuk mengkaji ulang hubungan yang meningkat antara Sri Lanka dan India, memonitor implementasi saling pengertian bilateral, dan lebih meningkatkan hubungan bilateral,” kata Kemlu itu.

Kemlu itu mengatakan, kedua pihak akan melanjutkan saling pengertian yang dicapai dalam kunjungan Rajapaksa ke New Delhi pada bulan Juni ketika India mendesak pulau itu untuk bergerak ke arah rekonsiliasi nasional setelah menghancurkan pemberontak Tamil tahun lalu.

India, yang mempunyai sekitar 62 juta orang Tamil di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan, mempunyai pengaruh diplomatik yang cukup berarti atas Kolombo.

Selama ini India mendesak pemerintah yang dikuasai mayoritas Sinhalese itu untuk berbagi kekuasaan dengan etnis Tamil yang minoritas.

Namun, tindakan ramah India ini baru dilakukan setelah sepak terjang China makin menguat. Selama ini India diduga kuat turut merongrong Sri Lanka dengan dukungan tersembunyi pada kelompok Tamil.

Korea Utara Mampu Menguasai Teknologi Nuklir

Pemerintah Amerika Serikat beserta sejumlah negara sekutu gusar soal kemampuan dan penguasaan teknologi nuklir Korea Utara. Mereka juga gusar dengan fasilitas pengayaan uranium yang dikuasai dan dimiliki Korut.

Mereka mengatakan, kemampuan pengayaan nuklir Korea Utara berpotensi besar membahayakan keselamatan negara-negara di sekitarnya. Namun, AS mengaku masih membuka kesempatan berdialog.

Kekhawatiran itu beralasan mengingat Korut dikenal sebagai pengekspor persenjataan nuklir. Bahkan, negara itu mengandalkan sepenuhnya pemasukan bagi perekonomian yang morat-marit itu dari hasil ekspor senjata. Negara komunis dan paling tertutup di dunia itu gembar mengembangkan senjata.

Kegusaran dan keterkejutan sejumlah negara muncul. Korut mengekspos fasilitas dan teknologi pengayaan uranium yang dimilikinya.

Ilmuwan AS bernama Siegfried S Hecker dan timnya dari Center for International Security and Cooperation, Universitas Stanford, AS, pertengahan November lalu berkunjung ke fasilitas nuklir Korut di Yongbyon. Hecker mengaku sangat terkejut dengan perkembangan yang dia lihat.

Teknologi pengayaan nuklir yang dikuasai Korut tampaknya sangat maju dan canggih dari yang diduga selama ini. Korut ternyata telah menguasai teknologi reaktor air biasa (light-water reactor) dan memiliki sedikitnya 2.000 unit mesin pemroses, yang digunakan untuk proses pengayaan nuklir.

Dalam laporan tertulisnya Hecker mengatakan, mereka beranggapan hanya akan menemukan sejumlah kecil alat pemroses uranium. Dia dan timnya justru menemukan sejumlah instalasi yang terdiri dari ribuan peralatan yang terpasang rapi dan bersih.

Instalasi itu diketahuinya punya kemampuan memproduksi uranium yang diperkaya (enriched uranium) berskala tingkat rendah. Material nuklir itu biasa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir.

Telah mampu

Tidak hanya itu, Hecker dan timnya juga menduga kuat bahwa Korut sudah dalam tahap mampu membuat sumber sekunder material nuklir untuk keperluan persenjataan.

Sebelumnya Korut telah memiliki bom-bom berbasis plutonium. Bom sejenis (bom berbasis uranium) itu pernah dijatuhkan dan diledakkan AS di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945, yang mengakhiri Perang Dunia II.

Lebih lanjut, Panglima Angkatan Bersenjata AS Laksamana Mike Mullan menilai ekspos sengaja kemampuan nuklirnya itu menunjukkan sikap provokatif Korut, yang cenderung menunjukkan perilaku ingin berperang.

Untuk itu, Mullen meminta semua negara besar harus bersatu menekan Korut, tidak terkecuali China, negara sekutu utama Korut.

China sampai sekarang belum mengeluarkan reaksi resmi soal temuan terbaru itu. Satu-satunya komentar yang muncul adalah dari dosen Central Party School di Beijing, Zhang Liangui. Namun, dia menilai masalah tersebut hanya merupakan persoalan antara AS dan Korut.

 

Afganistan, Tempat Paling Berbahaya Untuk Anak-Anak

Sebagian rakyat Afganistan mulai jenuh dan frustrasi dengan kehadiran pasukan asing dalam perang yang tak kunjung usai melawan kaum militan Taliban. Sentimen negatif masyarakat itu akan makin menghambat misi pasukan AS dan NATO di negara tersebut.

Masyarakat Afganistan beranggapan, penambahan pasukan AS-NATO dan kucuran bantuan miliaran dollar AS tak membuat hidup mereka lebih baik. ”Kehadiran NATO di sini tak membawa banyak manfaat. Amerika menyebut dirinya adidaya, tetapi mereka tak bisa mengontrol para pemberontak itu. Jadi, mereka baiknya pergi saja dari sini,” ungkap Siyal Khan Farahi (39), seorang kontraktor di Kandahar.

Bahkan, beberapa faksi pejuang Afganistan yang pernah membantu pasukan AS menggulingkan rezim Taliban 2001, mulai merasa gerah dengan kehadiran 100.000 lebih tentara AS-NATO saat ini. ”Orang-orang asing itu justru menjadi masalah. Mereka datang ke sini demi keamanan mereka sendiri saja dan justru membuat hidup bangsa ini susah,” tutur Mohammad Mahfuz, salah satu prajurit anak buah mendiang Ahmad Shah Massoud, pejuang Afganistan anti-Taliban.

Bahkan, pejabat setingkat Presiden Afganistan Hamid Karzai—yang didukung penuh AS dan sekutunya—akhir-akhir ini makin vokal mengkritik langkah sekitar 147.000 tentara NATO di Afganistan. Sikap Karzai dan masyarakat Afganistan ini makin membuat posisi Presiden AS Barack Obama dan para pemimpin negara-negara Barat lainnya kesulitan menggalang dukungan di dalam negeri untuk meneruskan perang di Afganistan.

Akhir pekan lalu di forum KTT NATO di Lisabon, Portugal, para pemimpin negara anggota NATO dan Karzai bersepakat untuk memulai proses serah terima tanggung jawab keamanan dalam negeri Afganistan dari pasukan NATO kepada angkatan bersenjata Afganistan. Proses akan diawali tahun depan dan diharapkan selesai pada 2014.

Langkah mundur NATO ini langsung direspons juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, bahwa Taliban tak akan menunggu sampai 2014 untuk mengusir NATO dari Afganistan. Sampai saat itu datang, Mujahid menegaskan, insiden dan pertempuran buruk dan tragis akan terus terjadi sebagai akibat dari perang tak bermakna, dipaksakan, dan tak mungkin dimenangi (oleh NATO) ini.

Korban anak-anak

Untuk menggambarkan buruknya kehidupan masyarakat di Afganistan saat ini, lembaga bantuan Save The Children menyatakan, negara itu adalah tempat yang sangat berbahaya bagi anak- anak. ”Satu dari lima anak meninggal dunia sebelum mencapai usia lima tahun,” kata seorang perwakilan Save The Children yang enggan disebut namanya.

Pernyataan Save The Children itu disampaikan untuk membantah pernyataan Mark Sedwill, pejabat sipil NATO di Afganistan. Saat diwawancara stasiun televisi BBC, Senin (22/11), Sedwill mengatakan, tidak benar kehidupan anak-anak di Kabul terancam ledakan bom bunuh diri atau bom rakitan pinggir jalan.

”Di Kabul dan kota-kota besar lain (di Afganistan), sedikit sekali bom-bom semacam itu. Anak-anak mungkin lebih aman di sini daripada di London, New York, Glasgow, atau kota-kota lain (di dunia),” tutur Sedwill dalam acara Children’s BBC Newsround itu.

Data PBB menunjukkan, 1.795 anak-anak Afganistan tewas atau terluka akibat perang yang terjadi sejak September 2008-Agustus 2010. Unicef menyatakan, Afganistan adalah tempat paling berbahaya bagi anak-anak. Enam bulan pertama 2010, 74 anak tewas akibat serangan bom bunuh diri atau naik 155 persen dibandingkan periode yang sama pada 2009

 

Akibat Ngebanyol, Menteri Mengundurkan Diri

Menteri Kehakiman Jepang hari Senin (22/11) mengundurkan diri hanya gara-gara melontarkan komentar gurauan yang mengentengkan tugasnya apabila menjawab pertanyaan di parlemen. Meski bergurau, Menkeh Jepang ini dinilai menghina parlemen.

Perdana Menteri (PM) kiri-tengah Naoto Kan—yang rating-nya dalam jajak pendapat media telah anjlok ke sekitar 20 persen—menerima pengunduran diri dari menteri itu, Minoru Yanagida, yang baru menjabat posisinya selama dua bulan.

Peristiwa ini tentunya menjadi sebuah pukulan bagi Partai Demokrat yang berkuasa saat berjuang untuk mempertahankan pemulihan ekonomi Jepang.

Yanagida (56) pada tanggal 14 November lalu secara bergurau mengatakan, ”Menjadi menteri kehakiman itu mudah karena saya hanya perlu mengingat dua kalimat, masing-masing bisa saya gunakan di parlemen kalau saya tidak bisa menjawab.”

Menurut warga setempat di Prefektur Hiroshima, dua kalimat yang diucapkan Menteri Yanagida itu adalah ”Saya tidak mau mengomentari kasus-kasus tertentu” dan ”Kami sudah bertindak sesuai hukum dan bukti”.

Partai Demokrat Liberal yang konservatif—yang digusur tahun lalu setelah setengah abad berkuasa di Jepang—berang atas komentar itu. Menteri Yanagida dinilai menghina parlemen.

Pengunduran diri itu tidak mengancam kekuasaan PM Kan, tetapi kemungkinan akan menggerogoti dukungan publik pada pemerintahannya. Sebelum ini publik marah karena pemerintahan PM Kan dinilai lemah dalam menangani perselisihan diplomatik dengan China dan Rusia.

Para anggota parlemen berencana menghalangi sebuah paket stimulus finansial 61 miliar dollar AS yang baru di majelis tinggi.

”Memang salah saya, kurang hati-hati melontarkan komentar gurauan, dan saya harus meminta maaf dengan mendalam,” kata Yanagida dalam jumpa pers pengunduran dirinya, Senin.

Yanagida mengaku memutuskan untuk mundur setelah Senin pagi bertemu dengan PM Naoto Kan, yang mengungkapkan keprihatinannya mengenai debat yang menahan jalannya paket stimulus itu, yang termasuk dukungan keuangan bagi usaha kecil dan perekonomian lokal.

Partai oposisi utama telah mempersiapkan sebuah mosi sensor terhadapnya dan mengancam untuk memboikot perdebatan parlemen mengenai paket itu kalau dia tidak mundur.

Jabatan menteri kehakiman untuk sementara dipegang Sekretaris Kepala Kabinet Yoshito Sengoku sampai seorang pejabat baru ditunjuk.

Walau paket stimulus itu hampir pasti disetujui karena Demokrat menguasai majelis rendah, penolakan di majelis tinggi akan memperlambat proses tersebut setidaknya 30 hari.

 

Mantan Wakil Presiden Diadili sebagai Penjahat Perang

Mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo Jean-Pierre Bemba Gombo (48) diajukan ke pengadilan di Den Haag, Belanda, Senin (22/11). Ia didakwa telah memimpin 1.500 tentaranya melakukan tiga kejahatan perang dan dua kejahatan terhadap kemanusiaan selama Oktober 2002-Maret 2003.

Selama perang berkecamuk di RD Kongo, pria kelahiran 4 November 1962 yang memimpin pasukannya, Gerakan Pembebasan Kongo (MLC), itu sangat kejam. Selain melakukan serangkaian pembunuhan massal terhadap lawannya, termasuk warga sipil, ia juga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa, gadis remaja, dan anak-anak.

Luis Moreno-Ocampo, jaksa penuntut pada sidang Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, menjelaskan, setelah menguasai wilayah dari para pemberontak, MLC malah pindah dari rumah ke rumah. ”Mereka merampok, membunuh, dan memerkosa,” kata Luis.

”Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pengadilan internasional bahwa seorang komandan militer diadili atas dasar tanggung jawab pidana tidak langsung terkait tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya. Kasus Bemba adalah contoh bagi orang lain yang memimpin perang atau pasukan,” kata seorang jaksa di Den Haag.

Kekerasan seks

Jaksa mengatakan, komandan militer yang membiarkan anggota atau pasukannya melaku- kan kekerasan seksual dan kejahatan lainnya dapat diajukan ke pengadilan dan dihukum berat. Ada sekitar 400 kasus perko- saan yang tercatat di Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah (CAR), selama lima bulan pertempuran antara MLC dan pemberontak.

MLC diundang Presiden CAR saat itu Ange-Félix Patassé untuk membantu berperang melawan pemberontak. Aime Kilolo, kuasa hukum Bemba, mengatakan, seharusnya bukan kliennya yang bertanggung jawab, melainkan otoritas CAR.

Sejauh ini, sudah 135 korban dihadirkan dalam persidangan Bemba. Ia ditangkap di Brussels pada Mei 2008 sebagai penjahat perang. Selama ini ia menjadi musuh bebuyutan dari Presiden RD Kongo Joseph Kabila yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2006. (