Penerapan New Economic Policy atau NEP, yakni kebijakan ekonomi baru di Malaysia, justru menghambat kemajuan. Anggota parlemen Malaysia, Nurul Izzah Anwar, di kantor harian Kompas, Jakarta, Rabu (4/8), mengatakan, NEP mengakibatkan investasi asing enggan masuk.
”Jumlah foreign direct investment turun drastis di Malaysia pascakrisis karena penguasa menggunakan NEP untuk mencari simpati masyarakat Melayu,” ujar Nurul.
NEP adalah kebijakan politik Malaysia yang memprioritaskan pembangunan ekonomi bagi kaum Bumiputera pascakerusuhan rasial tahun 1969. Hingga sekarang, keberadaan NEP terus dijadikan upaya menarik simpati pemilih oleh kubu Barisan Nasional yang berkuasa.
NEP mewajibkan pengusaha dan perusahaan mengalokasikan sekian persen kepemilikan bisnis kepada rekan Bumiputera. Sejumlah jenis usaha juga diprioritaskan bagi warga Bumiputera yang didominasi suku Melayu.
Kebijakan itu dinilai gagal karena banyak menciptakan kolusi pengusaha non-Melayu yang menyewa lisensi dagang atau syarikat (perusahaan) milik warga Melayu yang tanpa jerih payah bekerja bisa menikmati sewa atas izin yang dimiliki.
Menurut putri Anwar Ibrahim yang anggota parlemen dari Partai Keadilan mewakili wilayah Lembah Pantai, Kuala Lumpur, itu, NEP hanya menguntungkan segelintir masyarakat Melayu yang memiliki akses dengan kekuasaan. Warga Bumiputera lain, seperti penduduk asli Sabah, Sarawak, dan Suku Asli di Semenanjung Malaya, banyak yang tidak tersentuh kemajuan ekonomi Malaysia.
Nurul menambahkan, NEP hanya perlu dilakukan sesuai kebutuhan. Pandangan kritis terhadap NEP mulai dilontarkan Anwar Ibrahim tahun 2006.
Selama ini kubu United Malays National Organization (UMNO), motor Barisan Nasional, mengandalkan simpati primordial masyarakat Melayu dengan mengangkat isu NEP.
Menurut pantauan Kompas dalam beberapa kali kunjungan di Malaysia, terlihat sebagian besar pengusaha Tionghoa dan India di tingkat menengah bawah lebih suka mempekerjakan staf asal Indonesia dibandingkan memiliki pekerja tempatan (asli setempat).
Penuh skandal
Sejak PM Mahathir Mohammad berhenti dari jabatan, pemerintahan Malaysia yang didominasi kubu Barisan Nasional dipenuhi pelbagai skandal di tingkat elite dan akar rumput.
Ketika ditanya tentang skandal suap dan pembunuhan terkait pembelian kapal selam dari Perancis, Nurul Izzah tertawa kecil dan mengatakan, kapal selam tersebut ternyata tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.
”Kapal selam itu tidak bisa menyelam dan persenjataan yang dibeli ternyata sudah kedaluwarsa. Ada beberapa lembaga Malaysia yang mengajukan gugatan hukum atas pembelian kapal selam itu di pengadilan Perancis,” ungkap Nurul.
Berita yang beredar mengaitkan pembelian kapal selam itu dengan pembunuhan seorang foto model cantik asal Mongolia yang dianggap tahu terlalu banyak rahasia. Perusahaan Malaysia yang menjadi rekanan pembelian diketahui memiliki hubungan dekat dengan PM Najib Razak. Ketika itu Najib masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia.
Skandal lain yang menonjol adalah sengketa penggunaan kata Allah, pelecehan terhadap umat Hindu dengan insiden kepala sapi, pelecehan terhadap umat Islam dengan melempar kepala babi hutan ke dalam masjid, dan penyerangan serta pembakaran sejumlah gereja.
”Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan tidak mau diadu demi kepentingan politik. Pelemparan kepala babi hutan ke dalam masjid pun mengindikasikan yang melakukan bukan orang Tionghoa atau India. Demikian pula penggunaan kata Allah didukung kelompok oposisi. Partai Keadilan, Partai Islam Se-Malaysia, dan Democratic Action Party mendukung penggunaan kata Allah bagi semua umat manusia sebagai wujud penghormatan terhadap Tuhan pencipta semesta.
Informasi Berita Perkembangan Politik Terkini 