Dari Revolusi Kini Menjadi Perang Anti Korupsi Di Filipina

Hasil pemilu di Filipina—untuk memilih seorang presiden dan wakil presiden serta lebih dari 17.000 jabatan lainnya—belum ada. Namun, sejak kemarin, sehari setelah pemilu digelar, ada keyakinan bahwa pemilihan presiden akan dimenangi oleh Senator Benigno Simeon ”Noynoy” Cojuangco Aquino III.

Noynoy tidak hanya diyakini akan memenangi pemilu, tetapi menang dengan kelebihan suara yang amat banyak (landslide). Bahkan, salah seorang lawan beratnya, Manuel Villar, sudah memberikan selamat dengan mengatakan, ”Rakyat Filipina telah memutuskan. Saya ucapkan selamat kepada Senator Noynoy Aquino atas kemenangannya.”

Ketika itu, jumlah suara yang dihitung Komisi Pemilihan Umum (Comelec) baru 57 persen dari jumlah suara yang masuk—jumlah pemilih yang tercatat 50 juta dan diperkirakan yang menggunakan haknya 85 persen. Dari jumlah suara yang sudah dihitung itu, Noynoy merebut 41 persen; pesaing dekatnya adalah mantan Presiden Estrada (25 persen), dan posisi ketiga ditempati Villar (14 persen), seorang konglomerat properti.

Bahwa Noynoy akan memenangi pemilu sudah diduga. Bahkan, hasil sejumlah jajak pendapat juga mengunggulkan Noynoy. Mengapa rakyat memberikan kemenangan kepada Noynoy?

Satu hal yang diketahui rakyat Filipina adalah Noynoy adalah anak pasangan Benigno Servillano ”Ninoy” Aquino Aquino Jr dan Maria Corazon ”Cory” Sumulong Cojuangco Aquino.

Ninoy—senator, gubernur Tarlac, aktivis demokrasi, tokoh oposisi penentang Presiden Marcos—tewas dibunuh di Bandara Internasional Manila, 21 Agustus 1983. Cory—ibu rumah tangga, pemimpin Revolusi Kekuatan Rakyat 1986, dan ikon demokrasi Filipina—perempuan presiden pertama di Filipina.

Nama besar, warisan, dan jasa menjadi salah satu modal perjuangan Noynoy meraih kursi di Malacanang. Semula Noynoy tidak tertarik mencalonkan diri. Setelah kematian ibunya, banyak kalangan—termasuk partainya, Partai Liberal—mendesak dia agar mencalonkan diri. Akhirnya ia pun maju.

Tema yang diusung Noynoy dalam kampanye adalah membangun pemerintahan yang bersih, perang melawan korupsi, menghukum para pejabat yang korup, dan memperbaiki integritas kongres dan lembaga yudikatif.

”Lawan korupsi” adalah dua patah kata yang seksi di Filipina, negeri yang para pejabatnya dikenal korup. Nelson Nogot Moratallah dalam karyanya berjudul Graft And Corruption: The Philippine Experience menulis ”akhir tahun 1980-an, Filipina masuk Guinness Book of World Records karena dianggap sebagai negara terkorup.” Ini menunjuk pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos.

Bahkan, untuk menggambarkan betapa korupnya rezim Marcos, kata ”kleptocracy” dan ”plunder” (menjarah) menjadi bagian dalam kamus politik Filipina. ”Pemerintah yang dijalankan oleh para pencuri” itu tidak berakhir meski tahun 1991 disahkan undang-undang antikorupsi.

Noynoy menjawab mimpi rakyat yang menginginkan munculnya pemimpin yang bersih, yang mau sungguh-sungguh memberantas korupsi yang menggerogoti negerinya. Noynoy— seperti dulu ibunya yang berdiri di depan melawan sang diktator dan koruptor Marcos—yang dikenal jujur dan dari keluarga yang bersih akan menggelorakan revolusi melawan korupsi.

Setelah Indonesia Kini Kamboja Menjadi Korban Keserakahan Singapura

Kamboja mengekspor pasir yang menyebabkan kerusakan lingkungan demi reklamasi di Singapura. Ekspor berlangsung walau sudah ada larangan pemerintah. Keuntungan besar diraih jutawan eksportir yang dekat dengan Perdana Menteri Hun Sen.

Demikian menurut sebuah organisasi pengawas lingkungan, Selasa (11/5) di Phnom Penh. Kamboja, negara yang miskin, telah menjadi sumber baru pasir yang digunakan untuk proyek-proyek perluasan wilayah Singapura. Ini terjadi setelah beberapa negara Asia Tenggara lain—termasuk Malaysia, Indonesia, dan Vietnam—melarang ekspor pasir.

Singapura telah meningkatkan luas daratan 20 persen dalam beberapa dekade terakhir dengan menciptakan kawasan tepi laut yang baru dan mahal.

Kelompok pengawas lingkungan Global Witness yang berpusat di London mengkritik Singapura atas praktik itu. Kelompok ini mengatakan, negara kota pulau yang kaya itu pada saat bersamaan memperlihatkan diri sebagai pemimpin regional dalam hal isu lingkungan.

”Kegagalan Singapura mengurangi biaya sosial dan lingkungan akibat pengerukan pasir merupakan kemunafikan dalam skala besar,” kata Global Witness.

Mengeruk sungai

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tahun lalu mengumumkan sebuah larangan menyeluruh atas ekspor pasir. Larangan terjadi setelah muncul berbagai protes. Namun, penyidikan Global Witness mengatakan, Kamboja terus memasok Singapura dengan puluhan ribu ton pasir yang dikeruk dari sungai-sungai dan muara-muara sungai sepanjang garis pantai yang ringkih.

Ekspor dari salah satu provinsi di Kamboja saja diperkirakan bernilai 248 juta dollar AS per tahun.

Undang-undang Kamboja mengenai pasir sebenarnya telah melarang pasir sungai untuk diekspor. Akan tetapi, Global Witness menemukan bahwa baik pasir laut maupun pasir sungai telah diekspor, justru sejak undang-undang itu diberlakukan.

Kementerian Pembangunan Nasional Singapura mengatakan, impor pasir dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, yang berdasarkan hukum ”tidak melanggar peraturan lingkungan atau undang-undang di negara-negara sumber pasir.”

Perdagangan pasir Kamboja itu, kata Global Witness, dimonopoli oleh dua Senator Kamboja, Mong Reththy dan Ly Yong Phat. Keduanya mempunyai hubungan dekat dengan Hun Sen, dan tidak ada bukti hasil ekspor itu masuk ke kas negara.

”Global Witness juga telah melihat surat izin pengerukan dan ekspor pasir Kamboja dibubuhi stempel dan tanda tangan seorang pejabat Kedubes Singapura di Kamboja,” kata laporan yang bertajuk ”Shifting Sands” itu.

Global Witness dalam satu dekade terakhir telah menerbitkan beberapa laporan mengenai apa yang disebutnya sebagai elite Kamboja telah mencuri sumber daya alam negara itu melalui praktik korupsi dan persekongkolan.

Laporan paling akhir Global Witness mengatakan, pengerukan pasir Kamboja memberikan ancaman besar pada lingkungan pesisirnya. Pengerukan, menurut laporan tersebut, telah meningkat sejak tahun lalu

Baru Saja Mendapat Dana Talangan Kini Yunani Meminta Dana Lagi … Bahaya Krisis Ekonomi Global Didepan Mata

Yunani ingin segera meraih dana talangan dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional. Masalahnya, pada 19 Mei mendatang ada utang obligasi Yunani yang jatuh tempo. Yunani meminta kucuran pertama 20 miliar euro agar tidak dinyatakan default (gagal bayar).

Dana sebesar 20 miliar euro itu merupakan pencairan tahap pertama dari paket dana talangan sebesar 110 miliar euro. Dari jumlah 20 miliar itu, sebesar 14,5 miliar euro berasal dari Uni Eropa dan 5,5 miliar euro dari IMF. ”Dana itu harus tersedia segera,” demikian salah satu sumber dari Departemen Keuangan Yunani di Athena, Selasa (11/5).

Yunani memerlukan kucuran segera agar dapat mengakses ke pasar uang, yang sempat menutup pintu, dengan cara para investor meminta tingkat suku bunga yang sangat tinggi sehingga Yunani kesulitan menjual surat utang. Dengan tingkat suku bunga tinggi, biaya utang menjadi sangat tinggi, padahal Yunani sudah mengalami kesulitan.

Krisis utang yang dialami Yunani telah menyebabkan protes besar, termasuk tiga kali pemogokan besar para pegawai negeri diiringi protes besar di jalan-jalan Yunani. Dua serikat pekerja utama Yunani juga tengah mempersiapkan aksi mogok kerja pada hari ini, Rabu.

Reformasi pensiun

Pemogokan dan protes terjadi karena warga telah menghadapi beberapa kejutan. ”Para pensiunan sudah mengalami tiga kali kejutan, yaitu pemangkasan uang pensiunan, kontribusi lebih tinggi untuk dana pensiunan, dan aturan lebih ketat atas pensiun,” ujar pendukung oposisi Eleftheros Typos.

”Kini warga perlu 40 tahun bekerja untuk biaya pensiunan selama 35 tahun,” demikian dituliskan harian sayap kiri Eleftherotypia.

Namun, surat kabar Rizospastis menuliskan, ”Ini merupakan jalan keluar untuk rakyat.”

”Aksi demonstrasi monumental dalam beberapa hari belakangan ini merupakan pertanda para pekerja tidak mempersiapkan diri untuk pengetatan tersebut,” ujar Menteri Tenaga Kerja Andreas Loverdos mengenai dua kali pemangkasan bonus tahunan yang didambakan para pegawai di Yunani.

Dalam presentasi mengenai reformasi, Loverdos mengatakan kepada kabinet bahwa sistem pensiun Yunani akan ambruk pada tahun 2015 jika tidak ada reformasi sekarang ini. Dalam sistem baru, ada pemangkasan atas tunjangan pensiunan.

Yunani harus menekan pengeluaran karena aktivitas perekonomian yang anjlok, ditambah beban pembayaran utang. Namun, IMF mengatakan, pemberian dana talangan hanya bisa menenangkan pasar untuk sementara waktu. Risiko ke depan masih sangat besar

Para Demontrans Thailand Menolak Mengakhiri Aksi Protes

Kelompok pemrotes ”Kaus Merah” menolak mengakhiri aksi protes dengan menduduki sebuah kawasan komersial di ibu kota Bangkok, yang sudah berlangsung dua bulan.

Mereka menegaskan tidak akan mundur sebelum Wakil Perdana Menteri Suthep Thaungsuban menyerahkan diri kepada polisi, untuk menghadapi dakwaan atas perannya dalam aksi penindakan keras terhadap para pemrotes yang menewaskan dua orang.

Para pemrotes Kaus Merah yakin bahwa pemerintahan saat ini tidak sah dan menuntut pemilihan umum (pemilu) baru. Pada prinsipnya, pemrotes telah menyetujui tawaran Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan November.

Hal itu dilihat sejumlah pihak sebagai cara untuk menyelesaikan krisis. Akan tetapi, Senin (10/5), mereka menegaskan akan tetap bertahan sampai Wakil PM Suthep Thaugsuban bertanggung jawab atas sejumlah kematian pada pertikaian April lalu, antara para pemrotes dan tentara.

Suthep, Selasa, telah bertemu dengan para penyelidik kriminal di Departemen Penyelidikan Khusus (DSI) untuk pemeriksaan. Hal itu terkait dengan keluhan soal dirinya dari seorang politisi simpatisan Kaus Merah, yang saudaranya tewas dalam pemberangusan pemrotes. ”Saya siap menjalani prosedur hukum, tetapi tidak tunduk pada tuntutan pemrotes,” tegas Suthep.

Para pemimpin protes menafikan langkah Suthep itu. Mereka menganggap langkah Suthep hanya sebuah upaya kosong semata. Badan yang memeriksanya adalah bagian dari Pusat Penanganan Situasi Darurat (CRES) yang dibentuk pemerintah. CRES melaporkan segala tindakannya kepada Wakil PM.

Para pemrotes menuntut Suthep melapor kepada kepolisian nasional di Divisi Pengendalian Kejahatan, yang dinilai lebih bersimpati terhadap pemrotes. Akan tetapi, permintaan para pemrotes itu kemungkinan besar tidak akan dipenuhi. ”Pemerintah jangan mencoba mencurangi kami,” tegas Weng Tojirakarn, salah seorang pemimpin pemrotes.

Dakwaan kekerasan

Para pemrotes yang dikenal dengan nama resmi Front Persatuan untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) juga telah menyerukan PM Abhisit Vejjajiva untuk menghadapi kemungkinan dakwaan karena melakukan kekerasan.

Lebih dari 20 pemimpin Kaus Merah juga telah menghadapi berbagai dakwaan, mulai dari pelanggaran atas aturan-aturan keadaan darurat hingga kekerasan bersenjata dan serangan terhadap pejabat-pejabat pemerintah.

Dakwaan-dakwaan paling serius terkait dengan gangguan terhadap pelayanan transportasi publik, infrastruktur, dan telekomunikasi. Hal itu diatur dalam pasal-pasal mengenai terorisme. Pelakunya bisa dihukum hingga 20 tahun penjara dan denda satu juta bath (sekitar 31.000 dollar AS).

Hingga saat ini tidak seorang pun pemrotes berhasil ditangkap meskipun polisi telah mengeluarkan surat-surat penangkapan.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Anupong Paojinda, Selasa (11/5), menegaskan, CRES tidak akan mencabut pemberlakuan keadaan darurat untuk menjaga keamanan.

Tingkat Hutang Negara Eropa Berada Pada Tingkat Yang Mengkhawatirkan

Tingkat utang Pemerintah Eropa akan memasuki tingkat bahaya. Berbagai langkah harus dilakukan untuk menurunkan rasio utang. Demikian dinyatakan oleh Dana Moneter Internasional di Washington, Selasa (11/5).

Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja menyetujui untuk ambil bagian dalam penyediaan dana sebesar satu triliun dollar AS bersama Uni Eropa. IMF juga mengatakan, beban utang harus diturunkan dan anggaran nasional harus kembali seimbang dalam jangka waktu menengah.

Dana itu disediakan untuk mencegah efek domino krisis utang Yunani agar tidak merembes ke Portugal, Spanyol, dan lainnya.

Dalam jangka pendek, hal yang harus dihindari adalah risiko kawasan terbenam lagi ke dalam resesi. ”Bagi negara-negara yang sudah rendah kredibilitas fiskalnya, konsolidasi segera merupakan keharusan,” ujar IMF. Utang dan masalah anggaran meningkat, sedangkan pemulihan ekonomi hanya bersifat moderat.

Akan meluas

Sama seperti Yunani, sejumlah negara di kawasan Uni Eropa terbenam ke dalam masalah utang besar, sementara penerimaan negara anjlok. Gambaran buruk itu membuat pasar saham dan kurs euro melemah tajam.

Penyediaan dana satu triliun dollar AS bertujuan mencegah kejatuhan euro dan mencegah krisis merebak lagi. Namun, persiapan dana itu oleh para pelaku pasar dinilai tidak cukup. Mereka malah khawatir krisis utang akan makin meluas di Eropa.

Di Eropa, indeks FTSE 100 London turun 2 persen, DAX Frankfurt turun 1,2 persen, dan CAC-40 Paris turun 2 persen.

Sebelumnya, indeks-indeks ini naik pesat pada perdagangan Senin lalu setelah Uni Eropa mengungkapkan paket satu triliun untuk mempertahankan euro tersebut.

Kenaikan indeks juga diharap terjadi di Wall Stret pada perdagangan Selasa waktu setempat

Model Italia Menjadi Kaya Raya Karena Berselingkuh Dengan Perdana Menteri

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi (73) harus membayar tunjangan cerai sebesar 300.000 euro atau sekitar Rp 4 miliar per bulan untuk mantan istri keduanya, Veronica Lario (53). Tuntutan awal yang diajukan Veronica Lario mencapai Rp 40 miliar atau 3 juta euro per bulan.

Veronica Lario yang lebih muda 20 tahun dari Berlusconi masih mendapat bonus tambahan berupa hak memakai vila mewah di luar Kota Milan, milik mantan suaminya.

Lario, mantan aktris drama panggung itu, mengajukan gugatan cerai tahun lalu setelah media mengungkap skandal seks Berlusconi, yang berselingkuh dengan seorang gadis model berusia 18 tahun seusai pesta ulang tahun gadis itu. Gadis model itu memanggil Berlusconi dengan sebutan ”Papa”.

Skandal lain juga terungkap di tengah proses perceraian. Seorang perempuan panggilan juga mengaku telah melayani Berlusconi untuk kencan semalam. Perempuan itu merekam percakapannya dengan Berlusconi dan memotret kamar yang dipakai berkencan dengan telepon genggam pribadinya. Berlusconi menyangkal dirinya telah memesan seorang perempuan panggilan.

Uang tunjangan cerai yang diminta Veronica Lario sebesar Rp 40 miliar per bulan (3 juta euro) dinilai pengacara Berlusconi terlalu mahal.

Perundingan tunjangan cerai yang dimulai sejak Januari 2010 itu berlangsung alot. Veronica Lario bersikukuh agar ketiga anaknya mendapat bagian warisan setara dengan dua anak Berlusconi dari perkawinan pertama.

Akhir pekan lalu, Veronica Lario berunding selama lima jam bersama para pengacara dan hakim Pengadilan Milan, Gloria Servetti. Mereka membahas upaya mengakhiri perkawinan yang sudah berlangsung 19 tahun itu.

Seandainya kesepakatan cerai disetujui kedua pihak, diperlukan tiga hingga empat tahun bagi Pengadilan Italia mengumumkan resmi perceraian itu dan memberikan keputusan akhir.

Silvio Berlusconi diketahui memiliki kekayaan senilai 6,5 miliar euro (setara 9 miliar dollar AS) atau lebih kurang mencapai Rp 81 triliun.

Berlusconi adalah orang terkaya kedua di Italia dan peringkat ke-70 orang terkaya di dunia berdasarkan versi majalah Forbes.

Kelompok usaha Finnivest milik keluarga besar Berlusconi mempunyai kelompok bisnis Mediaset, televisi-televisi swasta, penerbitan, perbankan, asuransi, hingga klub sepak bola kenamaan AC Milan.

Berlusconi dikenal memiliki gaya hidup yang flamboyan dan dikelilingi pesohor serta perempuan-perempuan cantik.

Festival perceraian

Rincian tunjangan perceraian yang diberikan Berlusconi kepada istrinya muncul menjelang akhir acara Festival Perceraian pertama di Italia.

Festival Perceraian yang berlangsung meriah digelar di Milan, kota kelahiran Berlusconi, akhir pekan lalu.

Acara itu menyediakan aneka sarana bercerai untuk pasangan yang kehidupan perkawinannya tidak bahagia. Penyelenggara festival mengatakan, acara itu (www.puntoeacapo.it) ditujukan agar pasangan yang tidak bahagia dapat memulai hidup sendiri yang bahagia.

Sejak perceraian disetujui secara legal tahun 1974 oleh negara di Italia yang mayoritas penduduknya menganut agama Katolik Roma, jumlah perceraian juga meningkat. Tercatat perceraian naik 100.000 persen dalam satu dekade terakhir.

Sebelumnya, Republik Italia dikenal konservatif dalam menjaga nilai-nilai keutuhan keluarga. Perceraian pun harus dimintakan dispensasi hingga ke takhta suci Vatikan

Rusia Akan Meningkatkan Kerjasama Dibidang Nuklir Dengan Suriah

Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Selasa (11/5), berharap kerja sama dengan Suriah di bidang minyak, gas, dan sektor energi nuklir bisa ditingkatkan.

”Kerja sama di bidang energi atom (dengan Suriah) bisa mendapatkan angin kedua,” kata Medvedev pada konferensi pers dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damaskus.

Presiden Rusia itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai kerja sama nuklir seperti apa yang sudah didiskusikannya dengan pemimpin Suriah.

Kantor berita Rusia, mengutip pernyataan Assad, menyebutkan, pemimpin Suriah itu telah berdiskusi dengan Medvedev mengenai kemungkinan membangun pembangkit listrik, termasuk tenaga nuklir, di Suriah.

Rusia mengatakan, semua bangsa punya hak untuk program-program nuklir bertujuan damai, dan tahun ini mereka akan memulai operasi sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun sebuah perusahaan negara Rusia di Iran.

Ketika berbicara mengenai program nuklir Iran, Medvedev menyerukan agar Iran melakukan ”kerja sama konstruktif” dengan komunitas internasional.

Selain dengan Suriah, Rusia pun bersiap melakukan kerja sama energi nuklir dengan Turki. Menteri Energi Rusia Sergei Shmatko menjelaskan, Rusia dan Turki telah sepakat mengenai semua rincian dan syarat-syarat komersial bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki di distrik Akkuyu, Mersin.

Shmatko mengatakan, harga listrik yang akan dihasilkan dari pembangkit listrik nuklir itu juga telah disepakati oleh pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi masih terlalu dini untuk mengungkapnya kepada publik.

Seusai berkunjung ke Suriah, Presiden Rusia dijadwalkan juga akan melakukan kunjungan resmi ke Turki, 11-12 Mei, dan akan menandatangani sejumlah kesepakatan di antara kedua negara. Berdasarkan kesepakatan itu, Rusia akan mengerjakan konstruksi pembangkit listrik itu dan juga akan bertanggung jawab untuk semua kebutuhan dananya.

Sebuah konsorsium internasional yang terdiri dari perusahaan perlengkapan tenaga nuklir Rusia Atomstroyexport, perusahaan perlistrikan RAO UES, dan perusahaan Turki, Park Teknik, pada Juni 2009 memenangi tender untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki. Akan tetapi, hasil tender itu kemudian dibatalkan otoritas Turki karena harga listrik dari pembangkit nuklir terlalu mahal.

Pada awal 2010, Turki memutuskan meneruskan kerja sama timbal balik dengan Rusia ketimbang melakukan tender ulang untuk pembangkit listrik tenaga nuklir itu.

Memburuk

Dalam kunjungan dua hari di Suriah, Presiden Rusia itu juga berusaha meredakan ketegangan antara Suriah dan Israel. Presiden Israel Shimon Peres memang telah meminta Medvedev menjadi penengah.

Akan tetapi, Medvedev di Suriah juga menyerukan agar AS berperan lebih aktif dalam proses perdamaian Timur Tengah, yang saat ini situasinya digambarkan ”sangat buruk” dan berisiko semakin memburuk.

Assad menyebut pengusiran warga Palestina dari Jerusalem, serangan terhadap tempat-tempat suci, dan pengepungan Gaza sebagai langkah-langkah yang semakin memperburuk keadaan.

”Saya sependapat dengan Presiden Assad, pihak Amerika bisa mengambil posisi lebih aktif. Memanasnya kembali situasi di Timur Tengah bisa menimbulkan bahaya ledakan dan sebuah kerusakan besar,” kata Medvedev.

Ditambahkan, tidak cukup ada hasrat pada semua pihak untuk menemukan sebuah solusi. ”Hasrat itu harus dimunculkan,” ujarnya

Demi Meraih Kekuasaan Perdana Menteri Inggris Brown Bersedia Mundur

Demi menjaga peluang Partai Buruh tetap berkuasa, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyatakan siap mundur sebagai ketua partai pada September mendatang.

Setelah pengumuman Brown tersebut, Partai Demokrat Liberal pimpinan Nick Clegg membuka pembicaraan formal untuk mengupayakan kesepakatan pembentukan pemerintahan bersama, Selasa (11/5). Selama beberapa hari sebelumnya, Demokrat Liberal telah mengadakan pembicaraan dengan Partai Konservatif pimpinan David Cameron yang meraih kursi terbanyak dalam pemilu parlemen pada 6 Mei.

Pemerintahan koalisi harus dibentuk sebagai alternatif pemerintahan baru Inggris setelah tidak ada pemenang mayoritas dalam pemilu. Dalam situasi parlemen menggantung (hung parliament), Brown masih memerintah dan diperbolehkan untuk membentuk pemerintahan terlebih dulu kendati partainya hanya berada di urutan kedua. Konservatif baru bisa membentuk pemerintahan minoritas jika Brown mundur sebagai PM.

Brown menerima kesalahan yang ditimpakan padanya atas perolehan Partai Buruh yang kehilangan 91 kursi di parlemen. ”Sebagai pemimpin partai, saya harus menerima bahwa ini adalah penghakiman atas diri saya,” ujar Brown.

Kritis

Demokrat Liberal yang berada di tempat ketiga menjadi rebutan Konservatif dan Buruh. Hingga kemarin, Demokrat Liberal belum memutuskan akan memberikan dukungan kepada siapa.

Clegg mengatakan, pembicaraan telah memasuki fase kritis dan final. Partainya akan melakukan peran mereka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan stabil.

Banyak anggota senior Demokrat Liberal yang dekat dengan Partai Buruh. Akan tetapi, Clegg harus mempertimbangkan apakah koalisi dengan Partai Buruh akan menciptakan pemerintahan yang stabil.

Perolehan Buruh (258 kursi) ditambah perolehan Demokrat Liberal (57 kursi) belum bisa mencapai mayoritas 326 kursi yang diperlukan untuk meloloskan perundang-undangan dengan mulus dan harus mengandalkan dukungan partai-partai kecil. Jika bergabung dengan Konservatif (306 kursi), Demokrat Liberal bisa turut menciptakan pemerintahan yang stabil.

Partai Buruh telah menyatakan akan memberi kompromi lebih besar atas tuntutan Demokrat Liberal soal reformasi sistem pemilu, yaitu melalui referendum. Konservatif juga menaikkan tawaran dengan janji menggelar referendum.

Demokrat Liberal memiliki aliansi yang lebih dekat dengan Buruh. ”Jika Anda bertanya kepada pemilih Demokrat Liberal siapa yang mereka inginkan untuk berkoalisi, biasanya sekitar 2:1 mereka memilih Buruh dibandingkan Konservatif,” kata Andrew Hawkins, pemimpin lembaga jajak pendapat ComRes.

Saatnya memutuskan

Kemarin Cameron mengatakan, sekarang saatnya bagi Demokrat Liberal untuk memutuskan. ”Sekarang, saya yakin, adalah waktu bagi Demokrat Liberal untuk memutuskan. Dan saya harap mereka akan membuat keputusan yang benar untuk memberi negara ini pemerintahan yang stabil dan kuat dan sangat diperlukan dengan segera,” katanya.

William Hague, anggota parlemen senior dari Konservatif, mengatakan, dengan situasi sekarang, tampaknya sulit bagi Konservatif untuk membentuk pemerintahan minoritas sendiri. Skenario itu tidak memungkinkan mereka bertahan dari mosi tidak percaya.

Namun, menurut dia, pemilih tidak menginginkan lagi pemimpin yang tidak terpilih. Brown mendapat kekuasaan dari mantan PM Tony Blair, tetapi tidak dipilih.

Anggota senior Konservatif Sir Malcolm Rifkind mengatakan, dia sedih, depresi, dan marah atas situasi saat ini. Dia mengatakan, Clegg berlaku tidak hormat. Partai Clegg telah menghabiskan lima hari membahas pilihan.

Demonstrasi Menuntut Pengunduran Presiden Menjadi Tren

Polisi menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan, Senin (10/5), untuk membubarkan demonstran yang menuntut pengunduran diri Presiden Rene Preval. Sebelumnya sebagian demonstran merampok orang- orang yang lewat dan mencoba menerobos barikade di sekitar istana nasional.

Pemerintah Haiti dikritik keras karena respons yang lambat untuk menangani bencana akibat gempa bumi, 12 Januari lalu. Gempa tersebut menewaskan hingga 300.000 orang. Kerusakan yang terjadi ditaksir sampai 120 persen dari produksi domestik bruto negara miskin itu.

Sekitar 2.000 demonstran turun ke jalan, menolak ”sebuah rencana” oleh Presiden Preval untuk menjual negara itu kepada kekuatan asing. Tuduhan itu telah berulang kali dibantah oleh para pejabat pemerintah.

Truk-truk berisi polisi antihuru-hara bergerak di belakang para demonstran yang meneriakkan slogan bernada cercaan kepada Preval.

Merampas

Demonstrasi itu diimbau oleh hampir 40 partai politik dan kelompok oposisi lainnya. Polisi bereaksi ketika demonstran mencoba melewati batas pengamanan di sekitar istana, yang rusak oleh gempa, saat Preval mengadakan rapat-rapat.

Sebagian demonstran membawa senjata api, menyerang orang- orang yang lewat, dan memaksa mereka menyerahkan uang, ponsel, perhiasan, dan barang lain. Sedikitnya tujuh orang ditangkap dengan alasan perampasan.

Banyak dari demonstran itu mengidentifikasikan diri sebagai pendukung mantan Presiden Jean-Bertrand Aristide yang diasingkan ke Afrika dalam pemberontakan tahun 2004.

Polisi Indonesia Melatih Polisi dari Berbagai Negara di Pasifik

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan profesional polisi bagi sejumlah negara di kawasan Oceania di Pasifik Selatan Barat Daya sejak tahun 2009.

Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Halba Rubis Nugroho yang dihubungi Jumat (7/5) menjelaskan, polisi Pasifik Selatan yang sudah menerima pelatihan Polri berasal dari Vanuatu dan Timor Leste.

”Sejak penandatanganan kesepakatan tahun 2009 mereka memilih untuk dilatih Polri, terutama karena keberhasilan dalam penanganan kasus kriminal dan terorisme. Kita juga memberikan beragam bantuan, seperti perlengkapan dan seragam,” ujar Halba di Surabaya.

Negara tetangga lain di Pasifik Selatan, yakni Papua Niugini, juga meminta pelatihan peningkatan kapasitas profesional dari Polri. Kepala Bidang Konvensi Internasional NCB Interpol Indonesia Komisaris Besar Sugeng Priyanto yang dihubungi terpisah mengatakan, proses pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Papua Niugini sedang memasuki tahap akhir.

”Data mengenai jumlah keseluruhan personel yang sudah dilatih dicatat oleh deputi operasi. Jenis pelatihan yang diberikan ditangani oleh bagian sumber daya manusia,” kata Sugeng.

Markas OPM

Pelatihan bagi Kepolisian Republik Vanuatu merupakan salah satu langkah diplomasi yang positif. Vanuatu, terletak di sebelah tenggara Papua Niugini, menjadi kantor kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang mengampanyekan agenda politik.

Adapun Timor Leste hingga hari ini sangat memerlukan kerja sama dalam pelbagai bidang dengan sejumlah negara tetangga, seperti Republik Indonesia. Timor Leste berbatasan langsung dengan wilayah Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan enklave Oekussi-Timor Leste, dan perbatasan laut antara Kabupaten Alor dengan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Atauro dengan pantai utara Timor Leste.

Jose A Bello, pemimpin redaksi mingguan Tempo Semanal di Dili, yang ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, dari ribuan siswa dan aparat Pemerintah Timor Leste yang menjalani pendidikan di luar negeri, 90 persen berada di Indonesia.

”Pelatihan dan pendidikan di Indonesia sangat penting bagi penyiapan generasi muda Timor Leste,” ujar Bello.