Undang Undang Imigrasi Arizona Amerika Serikat Meresahkan Kaum Pendatang

Undang-undang baru keimigrasian di Negara Bagian Arizona, AS, yang disahkan Jumat pekan lalu, menimbulkan kritik luas, baik dari dalam negara bagian itu sendiri maupun dari pemerintah federal AS serta negara tetangga, Meksiko.

Undang-undang (UU) baru yang disponsori kalangan legislatif Partai Republik itu di antaranya mengharuskan semua imigran dan wisatawan yang berkunjung ke Arizona untuk selalu membawa dokumen keimigrasian yang dikeluarkan AS atau menghadapi risiko ditahan.

Presiden Barack Obama juga mengkritik undang-undang itu, dengan mengatakan bahwa hal itu bisa memicu tindak pelecehan terhadap orang-orang Hispanik, dan dia mengimbau dukungan dari kedua partai untuk memperbaiki sistem imigrasi AS.

Undang-Undang Keimigrasian Negara Bagian Arizona menetapkan bahwa berada di AS secara ilegal merupakan tindak kejahatan. UU juga mengizinkan polisi untuk menanyai siapa pun yang mereka curigai sebagai imigran gelap.

Para anggota parlemen pengusul peraturan itu mengatakan bahwa UU, yang telah menimbulkan protes luas tersebut, diperlukan karena pemerintah Obama gagal untuk memberlakukan UU federal yang ada.

”Travel warning”

Kementerian Luar Negeri Meksiko mengeluarkan sebuah peringatan bepergian bagi warganya, setelah UU kontroversial keimigrasian Negara Bagian itu ditandatangani Gubernur Arizona Jan Brewer, Jumat lalu.

Disetujuinya UU itu menunjukkan bahwa ”adanya sebuah atmosfer politik bermusuhan terhadap komunitas-komunitas migran dan wisatawan-wisatawan asal Meksiko.”

Jaksa Agung AS Eric Holder mengatakan, Selasa (27/4), bahwa pemerintah federal mungkin akan maju ke pengadilan untuk mempermasalahkan undang-undang imigrasi Arizona yang baru itu.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Janet Napolitano juga menyatakan keberatan mengenai undang-undang baru itu, dengan mengatakan itu bisa menyedot uang dan staf federal dari tugas memburu imigran-imigran berbahaya.

Komentar mengkritik oleh pejabat tinggi penegakan hukum dan menteri kabinet urusan pemberlakuan UU imigrasi itu diberikan empat hari setelah gubernur Arizona menandatangani undang-undang yang dirancang untuk memberantas imigran gelap itu.

Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan mengkaji UU yang dinilai kontroversial oleh banyak kalangan itu, yang akan mulai diberlakukan akhir Juli atau awal Agustus, 90 hari setelah badan legislatif Arizona reses.

Obama Belum Mampu Menuntasi Konflik Sektarian Di Afganistan

Terpilihnya Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat belum berkontribusi signifikan terhadap penuntasan konflik di Afganistan. Perubahan sikap politik AS terhadap Afganistan, yang dijanjikan Obama bakal lebih toleran dan bersahabat ketimbang era George W Bush, belum terbukti di Afganistan.

Ramin Anwari, Online Producer BBC di Kabul, Afganistan, mengatakan, awalnya Obama dinanti sebagai tokoh pembaru politik AS oleh publik Afganistan. ”Kehadiran Obama dianggap layak menjadi jawaban bagi tuntasnya konflik pemerintah dengan Taliban dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kedua hal itu telah membuat rakyat Afganistan demikian frustrasi,” kata Anwari.

Pernyataan Anwari dilontarkan dalam diskusi bertajuk ”Sikap Politik Obama dan Pergeseran Kekuatan Politik” di kampus Universitas Hongkong, Selasa (27/4). Diskusi itu menjadi salah satu topik bahasan pada hari kedua Konferensi Media Internasional, yang dihadiri 300 jurnalis se-Asia Pasifik.

Namun, lanjut Anwari, secara perlahan Obama seolah kehilangan fokus sehingga, seiring waktu berlalu, setelah dilantik menjadi presiden AS pada 20 Januari 2009, belum ada tindakan nyata terhadap sikap politik Negeri Paman Sam di Afganistan.

”Sekarang yang muncul di benak rakyat Afganistan justru pertanyaan kritis seputar ’Mau ke mana Obama?’ Kalau dikatakan AS akan berkompromi terhadap sikap Taliban (yang kini berseberangan dengan Presiden Hamid Karzai), maka di sisi mana kompromi itu?” ujarnya.

Kegagalan Bush terulang

Apa yang terjadi pada era Obama membuat rakyat Afganistan cemas bahwa kegagalan George W Bush terulang kembali.

”George W Bush kerap berjanji AS akan memandu perubahan di Afganistan, tetapi itu sedikit pun tak terbukti sepanjang sembilan tahun pemerintahannya. Orang mulai khawatir, jangan-jangan demikian pula dengan Obama. Jika tak ingin bernasib seperti George W Bush, sebaiknya Obama mulai fokus dengan janjinya terhadap Afganistan,” katanya.

Pada sesi yang sama, Pemimpin Redaksi The Jakarta Globe Lin Neumann menilai, kehadiran Obama menjanjikan prospek cerah di dunia politik dan ekonomi Indonesia. Menurut Neumann, ada faktor signifikan yang memengaruhi prospek itu, yaitu kebetulan sebagian masa kecil Obama sempat dihabiskan di Indonesia, tepatnya saat si ”Barry”, panggilan Obama saat kecil, bersekolah di SDN Menteng, Jakarta Pusat.

”Setidaknya prospek cerah itu bisa tergambar dari adanya rencana beberapa investasi modal AS di Indonesia. Segaris (membaiknya) hubungan Indonesia-AS itu, Indonesia sendiri mulai tampil kembali ke panggung politik internasional, dengan tergabung ke G-20 serta aktif di kancah politik Islam internasional,” ujar Neumann.

Sementara itu, dalam pertemuan Media Legal Defense in Asia, Selasa petang, disepakati terbentuknya Southeast Asia Media Legal Defense Initiative. Organisasi ini merupakan himpunan para pengacara dan aktivis yang intens mengadvokasi jurnalis yang dituntut di muka hukum terkait karya mereka. Di lingkup internasional, organisasi ini merupakan kepanjangan tangan Media Legal Defense Initiative yang berpusat di Inggris

Tatanan Konsentris Politik China Dalam Negara Fatsal

Kebangkitan RRC pada abad ke-21 dicirikan para pemimpin China sebagai youhao de daxiang (gajah yang bersahabat) yang selalu tecermin dalam beberapa pertemuan ASEAN-China. Ungkapan ini memberikan penekanan China sebagai kekuatan baru, ingin meletakkan dasar hubungan yang disebut sebagai shuang ying (menang-menang) dengan negara-negara ASEAN.

Dalam kondisi ini sekali pun, masih ada kekhawatiran di banyak negara, Asia Tenggara khususnya, China yang kuat secara ekonomi, perdagangan, dan militer nantinya akan meningkatkan pengaruhnya atau akan mendominasi seluruh kawasan untuk kepentingan strategisnya.

Kedekatan China dengan negara-negara ASEAN memang terlalu awal menyatakan negara besar dengan penduduk terbesar di dunia ini adalah negara tetangga yang bersahabat. Perilaku China sendiri mungkin bisa disebut sebagai negara tetangga yang lebih baik, terutama sejak krisis keuangan 1997 karena kontribusi Beijing menghadirkan keamanan dan kesejahteraan regional.

Kita memahami kondisi periferi yang stabil bagi China memungkinkan para pemimpin di Beijing menerapkan apa yang selalu disebut sebagai zhanlue jiyuqi, periode kesempatan strategis, sebagai dasar melanjutkan pembangunan ekonomi pada abad ke-21. Posisi Asia Tenggara yang strategis, sekaligus sebagai sumber investasi, perdagangan, maupun sumber daya alam, menjadi penting sebagai pemacu modernisasi China.

Konsentris China

Dalam konteks ini kita mencoba mengerti kelangsungan hubungan China dengan negara-negara ASEAN setelah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas, menentukan kesinambungan hubungan ASEAN-China di masa mendatang. Kebangkitan China sebagai kekuatan dominan di kawasan dan menuju sebagai kekuatan global menimbulkan kekhawatiran apakah kedigdayaan RRC akan sama dengan pengalaman sejarah masa lalu, seperti kebangkitan Inggris, Jerman, Jepang, dan AS.

Para pengamat China melihat kebangkitan China dan hubungannya dengan kawasan Asia Timur pada umumnya akan condong mengulang sejarah masa lalu, mencerminkan cara pandang China terhadap dunia dengan membangun hubungan sistem negara upeti tributary- state) ketimbang sistem negara bangsa (nation-state) yang dikembangkan pascakolonialisme Asia.

Martin Jacques dalam bukunya When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order (The Penguin Press, 2009) melihat walaupun sistem upeti dalam mekanisme negara fatsal yang dianut China selama beberapa abad tenggelam dengan kebangkitan negara Barat (dan Jepang) sebagai kekuatan dominan di kawasan, cara pandang China tentang sistem upeti dalam lingkaran konsentris tidak pernah lenyap.

Menurut Jacques, sistem negara fatsal mewakili keseluruhan cara pandang China tentang dunia dan sekitarnya, memiliki ciri ketidakseimbangan yang sangat besar yang terjadi antara China dan negara-negara tetangganya, dan secara bersamaan keduanya juga saling percaya pada superioritas budaya China.

Kebangkitan China sebagai kekuatan global pada abad ke-21 dan kemunculan sistem negara fatsal tidak serta-merta ditandai dengan terjadinya instabilitas di kawasan. Sistem fatsal sendiri sebenarnya sangat stabil karena berakar pada dominasi China serta tidak pernah tertantang secara hirarkis dalam pola hubungan negara-negara kawasan.

Kebangkitan China dan kemunculan sistem fatsal didefinisikan sebagai penerimaan kawasan Asia Timur yang secara esensial adalah tatanan konsentris budaya China dan diterima serta diakuinya superioritas Negara Tengah.

Sistem fatsal

Pengejawantahan sistem fatsal memang tidak akan sama dengan kisah sejarah ketika Raja Kertanegara memotong kuping utusan khusus Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan, bernama Meng Chi yang membawa surat agar penguasa Singasari harus takluk pada penguasa China dan memberikan upeti sebagai tanda kesetiaan kepada kekaisaran Negara Tengah.

Sistem kuasi-upeti pada era globalisasi dalam konteks era kebangkitan China dicerminkan dalam politik kekuatan lunak (soft power) ditegakkan sebagai pengakuan terselubung menempatkan China sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia Timur. Contoh sederhana sistem kuasi-upeti ini diterapkan dalam hubungan RI-RRC.

Sejak pemulihan hubungan diplomatik RI-RRC tahun 1990, salah satu butir yang menjadi ganjalan adalah penggunaan kata China itu sendiri. Keseluruhan institusi pemerintah dan swasta (termasuk harian ini) di Indonesia ditekan tidak lagi menggunakan kata Cina (tanpa h), dan diharuskan melafalkan kata China sebagai ”caina”.

Penguasa RRC menganggap kata Cina adalah sebuah penghinaan, yang juga mendapat dukungan dari mayoritas orang Tionghoa di Indonesia, dan luas digunakan oleh penguasa Orde Baru setelah Beijing dituduh ikut mendukung Gerakan G30S/PKI pada tahun 1965. Diterimanya penggunaan kata China menunjukkan betapa berpengaruhnya China sebagai kekuatan dominan sekaligus mencerminkan penerapan sistem fatsal di era modern.

Kepentingan nasional

Tidak bisa dimungkiri China adalah kekuatan konvergensi, dan dominasinya dalam sistem fatsal modern membuahkan hasil yang mampu mencerminkan keinginan Beijing menerapkan situasi menang-menang dalam interaksinya dengan negara-negara di Asia Timur.

Ini antara lain yang tercermin ketika Presiden RRC Hu Jintao berkunjung ke Indonesia bulan April 2005, penguasa China memberikan komitmen untuk bisa mencapai 200 miliar dollar total perdagangan bilateral ASEAN-China pada tahun 2010. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi China akan mampu membantu kekuatan ekonomi masing-masing negara ASEAN.

Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dengan total gabungan penduduk mencapai 1,7 miliar orang akan mampu menciptakan total perdagangan di kawasan ini melebihi 1,2 triliun dollar AS. Di tengah resesi yang berkepanjangan sekarang ini, skenario ACFTA memberikan harapan terjadinya pertumbuhan positif dalam konteks shuang ying menciptakan kesempatan strategis bersama.

Persoalannya, negara besar seperti Indonesia harus secara aktif mulai memahami dan mengamati perubahan perilaku China sebagai kekuatan dominan yang sedang menuju kekuatan global baru, mampu memilih diplomat berkualitas tanpa cacat hukum apa pun.

Karena sistem fatsal dalam kuasi-upeti dalam lingkup pengaruh konsentris Negara Tengah di era globalisasi sekarang ini, kepentingan nasional masih tetap relevan sebagai dasar daya saing dalam sistem ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang semakin kompleks. Epidemi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem fatsal hubungan dengan China hanya menguntungkan satu sisi saja.

Lempar Melempar Telur Di Parlemen Ukraina Karena Pangkalan Militer Rusia

Sidang parlemen Ukraina yang membahas perpanjangan masa sewa pangkalan militer Angkatan Laut Rusia di negara itu menjadi kacau-balau pada hari Rabu (28/4). Pemimpin sidang, Volodymyr Lytvyn, dilempari telur ayam oleh anggota parlemen lainnya dari kubu oposisi. Sementara itu, di luar gedung berlangsung unjuk rasa ribuan orang.

Tidak hanya telur yang dilemparkan, dua granat asap juga meletus di tengah ruang sidang. Granat pertama dilemparkan dari arah yang tidak diketahui dengan jelas. Asapnya memenuhi hampir setengah ruang sidang. Granat kedua meletup membuat asap di dalam ruangan semakin pekat. Sidang lembaga perwakilan rakyat itu menjadi kocar-kacir.

Meski demikian, perdebatan sengit soal masa sewa Sevastopol, pangkalan militer Angkatan Laut (AL) Rusia itu, dapat dilanjutkan dan berakhir dengan keputusan mengesahkan perpanjangan masa kontrak hingga selama 25 tahun. Sebagai imbalannya, pasokan gas Rusia harus lebih murah, bisa terjangkau oleh Ukraina.

Perpanjangan masa sewa ini dicapai di tengah-tengah membaiknya hubungan antara Rusia dan Ukraina setelah presiden pendukung Rusia, Viktor Yanukovych, terpilih Februari lalu, sedangkan kubu pro-Barat menentang keras pangkalan Angkatan Laut Rusia itu. Kesepakatan yang menjadi pembahasan di parlemen ini sudah disetujui pekan lalu oleh Yanukovych dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Analis menjelaskan, keputusan Yanukovych menandatangani perpanjangan sewa pangkalan telah menyebabkan polarisasi pendapat publik. ”Stabilitas politik Yanukovych berakhir saat ia menandatangani nota kesepakatan itu,” kata Igor Zhdanov, Ketua Pusat Kebijakan Terbuka, di Kiev. ”Ini hanya awal, tapi ini bisa berakhir dengan bencana politik yang amat serius,” katanya

Pemerintah Indonesia Dimintah Tambah Pasukan Di Darfur

Pemerintah Indonesia diminta menambah jumlah personel Polri sebagai anggota Force Police Unit Perserikatan Bangsa-Bangsa di Darfur, Sudan, Afrika. Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Zulkarnain Adinegara dalam komunikasi telepon dari Khartum, Sudan, Rabu (28/4), mengatakan, saat ini ada 140 orang FPU di Darfur yang bergejolak.

”Mereka dibagi dalam dua kelompok, yaitu United Nations Mission in Sudan-Unmis dan United Nations Mission in Dharfur atau UNAMID. Anggota Polri di Unmis bertindak sebagai police adviser,” ujar Zulkarnain.

Menurut sejumlah police adviser dari mancanegara, kinerja Force Police Unit (FPU) dan adviser Polri dinilai menonjol dibanding 13 negara lain yang mengirimkan polisi mereka dalam penugasan PBB.

Atas kinerja para perwira Polri yang dinilai baik, lanjut Zulkarnain, PBB sebetulnya meminta tambahan personel FPU sekitar 100 orang lagi. ”Saat ini kekuatan Polri yang digelar sudah satu kompi lebih. PBB meminta tambahan sekurangnya satu kompi lagi,” kata Kabidpenum.

Tambahan personel dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan di wilayah Sudan selatan yang sempat lama bergejolak akibat perang saudara dan perebutan sumber daya alam.

Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat, Kompol Arsdo Simatupang yang ditemui di Jakarta membenarkan keterangan Kabidpenum Mabes Polri. ”Kita diminta menambah personel, tetapi butuh waktu untuk persiapan,” ujar Simatupang yang baru pulang dari Darfur.

Mabes Polri, ujar Zulkarnain, mengirim tim untuk menilai kinerja anggota Polri di Sudan. Zulkarnain yang bersama rombongan tiba di Sudan, Minggu (25/4) dini hari, saat ini bergabung bersama FPU dalam sejumlah kegiatan, termasuk patroli lapangan di Darfur.

Aparat Keamanan Thailand Lepas Kendali Dan Mulai Menembaki Para Demonstran

Pasukan keamanan Thailand kembali melepaskan tembakan ke udara, Rabu (28/4), setelah para pemrotes ”Kaus Merah” mengabaikan peringatan pemerintah dan melakukan aksi pawai di jalan raya menuju wilayah pinggiran utara kota Bangkok.

Sedikitnya 18 orang dari pihak pemrotes dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit setelah aksi para pendemo itu dihadang pasukan keamanan Thailand yang didominasi pasukan militer. Adapun militer Thailand kehilangan seorang prajuritnya akibat tembakan dari arah yang tidak diketahui.

Ketika tembakan militer ke udara itu ternyata tidak berhasil menghentikan aksi para pendemo ”Kaus Merah”, sejumlah prajurit kemudian melepaskan tembakan ke arah pemrotes. Belum jelas apakah peluru yang ditembakkan itu adalah peluru asli atau peluru karet. Akan tetapi, aksi itu juga dibalas dengan aksi pelemparan batu oleh para pendemo Kaus Merah.

Aksi penembakan kemarin meningkatkan kekhawatiran akan semakin meningkatnya kekerasan di Thailand, setelah pemerintah memperingatkan bahwa kesabaran sudah semakin habis setelah aksi protes itu berjalan di minggu ke tujuh.

Juru bicara militer Sansern Kaewkamnerd mengatakan, tentara diperintahkan untuk menggunakan peluru karet, tetapi juga diberi kewenangan menggunakan peluru asli untuk membela diri. ”Untuk saat ini, terlalu banyak kekacauan bagi siapa pun untuk secara konstan melaporkan peluru jenis apa yang digunakan,” ungkapnya.

Para pemrotes Kaus Merah yang telah melumpuhkan beberapa bagian ibu kota Bangkok, untuk menjatuhkan pemerintahan yang mereka anggap tidak sah, telah mengumumkan bahwa mereka akan memperluas wilayah aksi demonstrasi mereka. Mereka menantang militer untuk menghentikan aksi mereka, sementara ratusan orang dengan sepeda motor dan kendaraan pikap merencanakan pawai di pinggiran Bangkok.

”Kami mengerahkan pasukan keluar untuk menghentikan mereka. Saat ini, masyarakat tidak bisa lagi menerima para pemrotes itu berjalan dalam sebuah iring-iringan kendaraan bermotor seperti ini. Kami berusaha sebaik mungkin untuk mencegah korban tewas,” papar Sansern.

Kawat berduri

Pertikaian pecah di bagian jalan Vibhavadi-Rangsit di pinggiran utara Bangkok, dekat dengan bandara lama Bangkok, Don Muang, yang berjarak sekitar 25 kilometer dari kantong tempat berkumpulnya para pemrotes Kaus Merah. Sekitar 2.000 pemrotes sebelumnya telah berangkat menuju utara dengan menggunakan mobil pikap dan iring-iringan sepeda motor.

Di tempat itu, pasukan keamanan telah memasang kawat berduri untuk menghentikan pawai para pendemo. Akan tetapi, para pemrotes berusaha terus untuk memindahkan kawat berduri itu sehingga tentara kemudian melepaskan tembakan ke udara, bahkan kemudian menembak langsung kepada para pemrotes setelah para pemrotes tidak menghiraukan tembakan ke udara itu.

Para pendemo tampaknya sengaja memprovokasi pemerintah yang telah berulang kali mengatakan tidak akan menoleransi aksi protes di luar ”kantong” yang dikuasai para pendemo Kaus Merah di Bangkok. Konfrontasi kemarin merupakan konfrontasi pertama sejak lima buah granat ditembakkan di dekat sebuah pengumpulan massa propemerintah, Kamis pekan lalu, menewaskan satu orang.

Para pemrotes Kaus Merah yang menuntut pembubaran parlemen mengatakan, mereka telah mengirimkan tim para aktivis untuk menghimpun dukungan di sebuah pasar terbuka di utara ibu kota Bangkok.

”Kami akan mengirim para pemrotes keluar dari tempat kumpul. Jika militer berpikir memang perlu menggunakan kekuatan untuk menghentikan kami, tidak masalah, kami tidak takut,” tegas seorang pemimpin Kaus Merah, Nattawut Saikua.

Salah seorang pemimpin pemrotes lainnya, Jatuporn Prompan, mengatakan, tentara yang tewas itu adalah korban dari tembakan temannya sendiri. ”Dia tertembak oleh orang di pihaknya sendiri,” ungkapnya.

Hugo Chavez Presiden Venezuela Ikut Rambah Main Twitter

Presiden Venezuela Hugo Chavez akan segera bergabung dengan jajaran politikusdengan menggunakan blog di jejaring kenamaan Twitter, dengan nama @chavezcandanga, kata Menteri Pekerjaan Umum Diosdado Cabello, Selasa.

“Rekan-rekan: @chavezcandanga telah diaktifkan, kita akan segera menerima pesan dari komandan kita melalui cara itu,” tulis Cabello di akun Twitternya sendiri, @dcabellor, sebagaimana dikutip dari AFP.

Tokoh sayap-kiri tersebut, pengecam keras Amerika Serikat, sudah memperoleh hampir 5.000 pengikut dalam beberapa jam saja setelah pengumuman Cabello, sekalipun ia belum lagi mengirim “update” pertamanya.

Pada Senin, Cabello mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Venezuela akan membawa perjuangan ideologinya ke dunia jejaring sosial, dan semua pejabat partai memiliki alamat Twitter mereka sendiri.

“Oposisi berpendapat kelompok itu memiliki jejaring sosial. Mereka mengira Twitter dan Facebook adalah milik mereka saja. Kami akan membawa perang kepada mereka, dan kami adalah tujuh juta militan yang akan menggunakan Twitter,” katanya.

Nama akun Chavez menggabungkan namanya dengan kata-kata “Candanga”, yang dalam bahasa Venezuela digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang nakal atau liar.

Ia mengatakan pada Maret ia akan memiliki kaplingnya sendiri di Internet untuk membawa “revolusi Bolivaria” ke Internet, tapi semua usul tersebut baru diwujudkan sekarang.

Pengeritik menuduh pemerintah yang berkuasa pimpinan Chavez memonopoli media di dalam negeri, dan menutup saluran media oposisi di televisi, radio dan bahkan media cetak.

Namun Internet adalah wilayah yang kebanyakan belum dijelajahi oleh pemerintah, di negara tempat hanya 30 persen dari 27 juta warganya memiliki akses ke dunia maya.

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej Tidak Mau Ikut Campur Krisis Politik Thailand Kali Ini

Setelah ditunggu sekian waktu, akhirnya Raja Thailand Bhumibol Adulyadej muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya, Senin (26/4) malam. Sejak protes antipemerintah bergulir lebih sebulan lalu, Raja belum mengucapkan sepatah kata pun tentang krisis politik yang melanda negerinya.

Saat tampil di televisi nasional itu pun Raja Bhumibol tidak secara langsung menyinggung soal krisis tersebut. Raja memberi nasihat kepada beberapa hakim yang baru saja ditunjuk agar melakukan tugasnya dengan baik.

”Lakukan tugas kalian dengan jujur. Di negara ini mungkin ada beberapa orang yang lupa tugas mereka. Kalian harus memberi contoh dengan bekerja secara jujur dan pantas, tugas kalian sangat penting. (Tugas) itu akan membantu negara hidup dengan damai dan tenteram,” kata Raja.

Peran para hakim di Thailand menjadi penting ketika kini jalur hukum ditempuh, baik untuk membubarkan pemrotes di jalanan maupun membubarkan partai berkuasa yang diduga melanggar aturan pemilu.

Pada masa lalu, campur tangan Raja Bhumibol bisa mengakhiri pertumpahan darah rakyat Thailand, seperti tahun 1973 saat demonstrasi mahasiswa dan tahun 1992 saat terjadi protes antimiliter. Kini pun Raja Bhumibol dipandang sebagai harapan terbaik mengakhiri krisis politik.

Sebagai sebuah monarki konstitusional, Raja Thailand tidak memiliki kekuasaan politik formal. Namun, penghormatan rakyat yang besar terhadap sosok raja menjadikan Raja Bhumibol mediator yang bisa dipercaya.

Akan tetapi, sejumlah analis menilai, peran Raja dalam krisis politik sekarang tidak akan banyak berarti. Mereka menilai, kurangnya pernyataan tegas dari Raja mengindikasikan ketidaksiapan untuk ikut ambil bagian menyelesaikan krisis politik.

Terlambat

Raja Bhumibol yang berusia 82 tahun telah dirawat di rumah sakit sejak September 2009 karena kelelahan dan kehilangan selera makan. Pihak kerajaan menyatakan, Raja telah memulihkan diri dari radang paru-paru. Tidak ada penjelasan mengapa Raja begitu lama dirawat di rumah sakit. Bahkan, kemarin saat muncul di hadapan publik, Raja berada di rumah sakit.

”Saya rasa sudah terlambat bagi Raja untuk mengatakan sesuatu agar krisis reda,” kata Thanet Aphornsuvan, ahli sejarah dari Thammasat University, saat ditanya seusai seminar Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Thailand di kampus Universitas Indonesia, Selasa.

Tahun 1992, kata Thanet, Raja segera bertindak tepat di saat genting. Raja juga didengarkan oleh kedua pemimpin yang bertikai. ”Kini semua pihak keras kepala. Apa pun yang dikatakan Raja tidak akan ada gunanya,” ujarnya.

Menurut Thanet, kini saatnya bagi rakyat Thailand menyelesaikan persoalan sendiri dan tidak ”merepotkan” Raja, terutama karena institusi monarki pun sering menjadi target dalam perebutan kekuasaan di Thailand.

”Kerajaan juga seharusnya membiarkan segala sesuatu berjalan dengan alami, tanpa kudeta militer, tanpa kekerasan,” ujar Thanet, sambil menekankan dialog tetap menjadi jalan terbaik menyelesaikan krisis politik.

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hariyadi Wirawan mengatakan, kekacauan yang terjadi saat Raja Bhumibol sakit tentu ada maksudnya.

”Krisis politik di Thailand kini menjadi isu yang sangat sensitif. (Isu) ini tidak hanya menyangkut (Kaus) Merah versus (Kaus) Kuning, tetapi mengapa terjadi saat Raja sakit keras, tentu ada sesuatu di balik itu,” katanya.

Hariyadi menambahkan, usia Raja sudah 82 tahun, sementara Putra Mahkota Pangeran Vajiralongkorn dipandang tidak seperti ayahnya sehingga takhta ”terancam”. ”Bagi militer, situasi itu menguntungkan. Raja berikutnya bisa menjadi ”boneka” militer,” ujar Hariyadi.

Kemarin, Pemerintah Thailand mengklaim telah mengungkap jaringan yang diduga akan menggulingkan kerajaan. Sejumlah analis menilai langkah itu hanya untuk mencari dukungan untuk menumpas pemrotes.

Presiden Kirgistan Kurmanbek Bakiyev Dituduh Melakukan Genodisa Pembunuhan Massal

Setelah disingkirkan dari kursi presiden Kirgistan, Kurmanbek Bakiyev, yang kini berlindung di Belarus, dijerat dengan tuduhan telah melakukan kejahatan. Pemerintahan transisi Kirgistan pimpinan Roza Otunbayeva menudingnya telah mengorganisasi pembunuhan massal dalam kerusuhan di Bishkek, 7 April lalu.

Hari Selasa (27/4), otoritas berwenang di Kirgistan mendesak Belarus untuk segera mengekstradisi Bakiyev. Presiden terguling itu mengasingkan diri ke Belarus setelah terus didesak untuk meletakkan jabatannya menyusul kerusuhan berdarah yang terjadi pada 7 April.

Kerusuhan itu menewaskan lebih dari 100 warga dan 1.000 orang terluka.

Ketika itu, sekitar 5.000 warga menyerbu kantor pemerintah, merusak, dan membakarnya. Bahkan, ada sejumlah pejabat yang menjadi korban amuk massa, termasuk Menteri Dalam Negeri Moldomusa Kongatiyev yang sempat dilaporkan tewas. Namun, ternyata Kongatiyev diamankan polisi dari amukan massa.

Aksi brutal ketika itu pecah akibat gelombang unjuk rasa 5.000 warga yang tidak puas atas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pemerintahan Bakiyev. Bersamaan kaburnya Bakiyev ke kota Osh, koalisi oposisi yang dipimpin mantan Menlu Roza Otunbayeva mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dari Bakiyev.

Wakil Perdana Menteri Pemerintahan Transisi Kirgistan Azimbek Beknazarov, Selasa, mengatakan, kekebalan hukum Bakiyev dicabut. Dengan itu, mantan orang nomor satu Kirgistan itu dapat diproses secara hukum atas sangkaan telah melakukan kejahatan kemanusiaan, yakni mengorganisasi pembunuhan terhadap massa pengunjuk rasa tiga minggu lalu.

”Mantan Presiden Kirgistan Kurmanbek Bakiyev dituduh telah melakukan pembunuhan massal,” kata Beknazarov kepada para wartawan di Bishkek, ibu kota negara, Selasa. Selain itu, Bakiyev juga melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenang ketika menjabat presiden.

Menurut Beknazarov, Belarus harus segera mengekstradisi Bakiyev sesuai perjanjian di antara negara-negara bekas Uni Soviet. Tak ada reaksi langsung dari Belarus. Namun, sebelumnya Presiden Belarus Alexander Lukashenko telah mengecam demonstrasi yang mengusir Bakiyev.

Bakiyev menegaskan dirinya masih presiden, tapi dia bersumpah tak akan kembali ke Bishkek sebagai kepala negara. Stabilitas Kirgistan merupakan tema terpenting bagi AS dan Rusia yang memiliki pangkalan udaranya di sana.

Pusat Judi Didirikan Leagi Di Singapura

Kasino kedua Singapura dibuka, Selasa (27/4). Proyek milik Las Vegas Sands Corp ini dikabarkan memakan biaya hingga 5,7 miliar dollar AS. Pendirian kasino ini dimaksudkan untuk lebih menarik wisatawan ke Singapura.

Setelah peresmiannya tertunda beberapa saat dan biaya operasional membengkak, lebih dari sepertiga dari 2.500 kamar hotel dan sebagian pusat perbelanjaan dan pusat konferensi dibuka.

SkyPark seluas 1,2 hektar terhubung dengan hotel bertingkat 55 dengan tiga menara. Sebuah gedung teater akan dibuka pada 23 Juni dilanjutkan pembukaan museum pada Desember mendatang.

Pendapatan besar

Para pejabat setempat berharap, dengan adanya kasino di kawasan wisata terkenal, Marina Bay Sands yang menghadap kota tersebut, dapat juga mengukuhkan citra Singapura sebagai pusat finansial yang efisien, tetapi steril dari citra sebuah negara yang penuh aturan, seperti larangan mengunyah permen karet.

”Tidak ada kasino sebesar ini di tengah-tengah kota. Tidak dapat dibandingkan dengan apa pun,” ujar Aaron Fischer, analis CLSA di Hongkong.

Marina Bay and Resorts World Sentosa Genting—yang mengoperasikan kasino pertama di Singapura, Februari lalu—berniat membuat Singapura menjadi ibu kota perjudian di Asia Tenggara.

Kedua kasino tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar 3,5 miliar dollar AS tahun depan atau lebih dari separuh pendapatan tahunan Las Vegas yang sebesar 6 miliar dollar AS, kata Fischer. ”Nafsu berjudi di kawasan Asia sangat tinggi,” ujarnya mengemukakan alasan. Di Makau, rata-rata sekali taruhan sebesar 40 dollar AS, sementara di Las Vegas hanya 10 dollar