Militer Amerika Serikat Dapat Akses Wilayah Papua Tanpa Batas

Amerika Serikat (AS) mendapat akses tanpa batas untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer di Papua Nugini. Kesepakatan AS dan Papua Nugini itu menimbulkan suasana waswas di dalam negeri Papua Nugini. Dilansir AFP, Jumat (16/6/2023), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu itu mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer AS di beberapa pangkalan militer Papua Nugini. Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada Parlemen Papua Nugini.

Menurut salinan teks pakta keamanan yang didapat, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militernya ke setidaknya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini. Salah satunya ialah Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus. Fasilitas-fasilitas lainnya di ibu kota Port Moresby juga akan bisa digunakan militer AS.

Masih menurut pakta keamanan itu, militer AS juga akan mendapatkan ‘akses tanpa hambatan’ ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan dan materialnya. Militer AS juga akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan ‘aktivitas konstruksi’ terkait militer di sana.

Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China. Akses terhadap Pangkalan Lombrum diprediksi dipakai untuk memperkuat fasilitas-fasilitas militer AS yang ada di Guam yang diperkirakan menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan.

Lombrum yang berlokasi di ujung barat daya Samudra Pasifik, pernah digunakan sebagai garnisun pasukan militer Inggris, Jerman, Jepang, Australia dan AS di masa lalu. Selama Perang Dunia II, Lombrum juga menjadi salah satu pangkalan terbesar AS di kawasan Pasifik. Pada saat itu, AS menempatkan 200 kapal, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk, untuk merebut kembali Filipina dari pendudukan Jepang.

China, yang terus bersaing dengan AS, diketahui berupaya mencari pijakan di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir. Namun, langkah China itu dikalahkan oleh Australia dan AS yang pada tahun 2018 setuju untuk secara bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan otoritas Papua Nugini.

Papua Nugini yang kaya akan sumber daya alam dan terletak dekat dengan rute pelayaran utama akan semakin berada di pusat tarik-menarik diplomatik antara AS dan China. Terlebih, Washington diketahui berupaya membujuk negara-negara Pasifik dengan serangkaian intensif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan atas dukungan strategis.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Beijing, di mana perusahaan-perusahaannya telah menguasai tambang dan pelabuhan di Pasifik. Tahun lalu, Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan China mengerahkan pasukan ke negara tersebut.

Papua Nugini Jadi Negara Boneka Amerika Serikat

Dilansir DW, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengaku terpaksa mempertahankan perjanjian itu di tengah gelombang protes dan kritik. Sejumlah pihak juga mempertanyakan soal penyerahan kedaulatan Papua Nugini.

“Dalam 48 tahun militer kita biarkan terkikis,” katanya kepada parlemen, Rabu (14/06). “Kedaulatan diukur dari kekokohan dan kekuatan militer Anda,” sambungnya. Mantan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai sasaran tembak. Dia mengatakan AS menggunakan Papua Nugini untuk kepentingan pribadi AS.

“Amerika melakukan hal itu untuk menjaga kepentingan negaranya, kita semua paham bagaimana situasi geopolitik di kawasan kita,” ucapnya. Presiden AS Joe Biden sebenarnya direncanakan menandatangani langsung perjanjian itu. Namun, rencana perjalanan itu dibatalkan karena ada perselisihan anggaran di Kongres AS.

Amerika Ingatkan Indonesia Soal Perbatasan Bila Tidak Ingin Berhadapan Dengan Militer AS

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti pakta keamanan Papua Nugini yang akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer AS itu. Bobby meminta pemerintah RI mengingatkan soal integritas teritorial antarwilayah terdekat atau akan segera dapat merasakan kekuatan militer Amerika Serikat

Bobby mulanya menyinggung rencana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 6-7 Juli 2023. Dia ingin kesempatan itu digunakan Jokowi untuk mengingatkan Papua Nugini soal batas teritorial demi menindaklanjuti pakta keamanan AS dan Papua Nugini.

“Papua Nugini sudah meneken pakta keamanan dengan AS, di mana Indonesia juga akan membuka perbatasan dengan Papua Nugini dalam kunjungan Presiden 6-7 Juli nanti,” kata Bobby. Bobby menyebut Jokowi harus menyampaikan soal integritas teritorial. Namun, dia mewanti-wanti Presiden Jokowi agar tidak terkesan mencampuri urusan domestik dan kebijakan luar negeri Papua Nugini.

“Presiden dalam kunjungannya nanti ke Papua Nugini harus menyampaikan bahwa Indonesia harus dihargai teritorial integrity, tanpa akan mencampuri urusan domestik dan kebijakan Papua Nugini soal akses tanpa batas ini ke AS,” tutur Bobby.

“Bila Papua Nugini nggak bisa memberikan komitmen, tunda saja pembukaan perbatasan,” sambungnya. Dia juga berharap Pemerintah mempercepat penambahan kekuatan menyikapi dinamika di Pasifik Barat. Salah satunya dengan pengisian formasi organisasi Kogabwilhan III.

“Ya, memang pangkalan Lombrum ini dulu juga sudah dipergunakan zaman perang dunia, tempat berlabuh hampir 200 kapal untuk merebut Filipina dari Jepang. Indonesia tentu harus meresponsnya dengan mempercepat mengisi formasi organisasi dan kekuatan Kogabwilhan III yang dibentuk untuk merespons dinamika di Pasifik Barat ini,” katanya.

Pakta keamanan yang ditandatangani dengan Papua Nugini akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara tersebut. Apa saja yang bisa dilakukan oleh militer AS? Seperti dilansir AFP, Jumat (16/6/2023), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu, mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer Washington di beberapa pangkalan militer Papua Nugini.

Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada parlemen Papua Nugini dan salinannya berhasil didapatkan oleh AFP. Menurut teks pakta keamanan itu, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militer miliknya ke sedikitnya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas lainnya di ibu kota Port Moresby.

Persiapan Strategis Untuk Memulai Perang Dengan China

Tidak hanya itu, masih menurut pakta keamanan itu, militer Washington juga akan mendapatkan ‘akses tanpa hambatan’ ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan dan materialnya. Disebutkan juga bahwa militer AS akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan ‘aktivitas konstruksi’ terkait militer di sana. Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China setelah kalah dalam perang ekonomi.

Akses terhadap Pangkalan Lombrum akan dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas-fasilitas militer AS yang ada di Guam, yang nantinya bisa menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan. Lombrum yang berlokasi di ujung barat daya Samudra Pasifik, digunakan sebagai garnisun pasukan militer Inggris, Jerman, Jepang, Australia dan AS di masa lalu.

Selama Perang Dunia II, Lombrum menjadi salah satu pangkalan terbesar AS di kawasan Pasifik, dengan 200 kapal berlabuh di sana, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan untuk merebut kembali Filipina dari pendudukan Jepang. China diketahui berupaya mencari pijakan di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir, sebelum dikalahkan oleh Australia dan AS, yang pada tahun 2018 setuju untuk secara bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan otoritas Papua Nugini.

Papua Nugini yang kaya akan sumber daya alam dan terletak dekat dengan rute pelayaran utama, akan semakin berada di pusat tarik-menarik diplomatik antara AS dan China. Terlebih diketahui bahwa Washington berupaya membujuk negara-negara Pasifik dengan serangkaian intensif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan atas dukungan strategis.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Beijing, di mana perusahaan-perusahaannya telah menguasai tambang dan pelabuhan di Pasifik. Tahun lalu, Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan China mengerahkan pasukan ke negara tersebut.

Militer Amerika Serikat (AS) kini dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua Nugini. Kesepakatan tersebut berdasarkan pakta keamanan penting dalam upaya Washington untuk mengepung Beijing di Pasifik.
Isi lengkap dari perjanjian itu telah diserahkan kepada Parlemen Papua Nugini pada Rabu (14/06) malam waktu setempat. Dengan persetujuan Papua Nugini, AS dapat menempatkan tentara dan kapal perangnya di enam pelabuhan dan bandar udara penting, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan sejumlah fasilitas lain di ibu kota, Port Moresby.

Washington bakal memiliki “akses tak terbatas” ke lokasi tersebut untuk “menempatkan peralatan, perlengkapan, dan material”, serta memiliki “penggunaan eksklusif” pada beberapa zona yang dapat dilakukan pengembangan dan “aktivitas konstruksi”.

Perjanjian ini membuka peluang bagi Washington untuk membuat pangkalan militer baru di pelabuhan lautan dalam, di tengah meningkatnya tensi rivalitas dengan Beijing.

Terletak di tepi barat daya Samudera Pasifik, Lombrum dulunya sempat dijadikan sebagai sebuah garnisun bagi pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, hingga Amerika Serikat.

Ketika Perang Dunia II, tempat ini merupakan salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Pasifik, dengan setidaknya 200 kapal yang dapat berlabuh, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan saat itu untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

Cina sebelumnya telah berupaya untuk menginjakkan kaki di Lombrum beberapa tahun belakangan ini, sebelum akhirnya didepak Amerika Serikat dan Australia, yang mana pada tahun 2018 sepakat untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan Papua Nugini.

Akses pasukan AS ke Lombrum juga dapat memperkuat fasilitasnya di Guam bagian utara, yang menjadi kunci jika terjadi konflik atas Taiwan.

Perdana Menteri James Marape terpaksa mempertahankan perjanjian itu di tengah gelombang protes dan kritik, dengan beberapa pihak bertanya soal penyerahan kedaulatan Papua Nugini. “Dalam 48 tahun militer kita biarkan terkikis,” katanya kepada parlemen, Rabu (14/06). “Kedaulatan diukur dari kekokohan dan kekuatan militer Anda.” Punya kekayaan alam dan strategis untuk rute pelayaran, Papua Nugini menyadari pihaknya berada di tengah dinamika politik antara Washington dan Beijing.

Mantan Perdana Menteri Peter O’Neill mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai sasaran tembak. “Amerika melakukan hal itu untuk menjaga kepentingan negaranya, kita semua paham bagaimana situasi geopolitik di kawasan kita,” ucapnya.

Joe Biden direncanakan bakal menandatangani langsung perjanjian itu, hanya saja rencana perjalanan itu dibatalkan lantaran adanya perselisihan anggaran di Kongres Amerika. Washington tengah merayu negara Pasifik dengan berbagai insentif diplomatik dan finansial sebagai balasan atas dukungan strategis, hal ini juga dilakukan oleh Beijing.

Sejumlah perusahaan Cina telah membeli tambang dan pelabuhan di seluruh Pasifik. Bahkan pada tahun lalu menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon, yang memungkinkan Cina untuk mengerahkan pasukannya ke negara tersebut. Amerika Serikat mencemaskan pijakan militer Cina di Pasifik Selatan dapat mengepung fasilitasnya di Guam dan membuat pertahanan Taiwan menjadi lebih rumit lagi jika adanya invasi dari dataran Cina.

DPR Umumkan Penyakit Jantung Adalah Penyakit Orang Kaya

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ada orang kaya yang membebani keuangan BPJS Kesehatan dengan melakukan klaim untuk tindakan medis berbiaya tinggi. Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago dalam kesempatan terpisah bahkan sampai beberkan sejumlah penyakit berbiaya tinggi yang akhirnya menggerogoti dana BPJS Kesehatan. Awalnya, dia menjelaskan maksud ucapan Budi Gunadi Sadikin soal ‘konglomerat menggerogoti BPJS Kesehatan’.

“Yang dimaksud menkes konglomerat itu adalah orang-orang kaya. Bukan konglomerat seperti taipan,” ungkap Irma memulai penjelasannya dalam sebuah wawancara bersama 20detik belum lama ini. Konglomerat ini, lanjut dia, adalah orang-orang kaya yang seharusnya tidak membebani keuangan negara saat melakukan pengobatan.

“Nah, anggaran BPJS Kesehatan ini, terbesarnya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang memiliki penyakit tidak menular seperti jantung, kanker dan hipertensi,” beber Irma. Bahkan, lanjut dia lagi, ada oknum masyarakat mampu, yang memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk membiayai tindakan medis berbiaya mahal seperti pemasangan ring jantung. “Banyak orang-orang berduit yang memakai kelas 1 (kelas tertinggi di BPJS Kesehatan) untuk mendapatkan fasilitas seperti misalnya pasang ring (jantung). Pasang ring ini, satu ring saja Rp 150 juta,” tegasnya.

Kasus seperti ini lah yang menjadi contoh atau bukti nyata orang-orang mampu atau orang kaya memanfaatkan BPJS Kesehatan sehingga membebani lembaga penjamin kesehatan masyarakat tersebut. “BPJS itu kan subsidi silang. Yang mampu membiaya yang tidak mampu. Kalau ada kejadian begini kan terbalik, orang tidak mampu membiayai yang mampu,” sebut dia. Untuk itu, ia mengaku mendukung kementerian kesehatan untuk melakukan perombakan sistem keuangan dan kepesertaan di BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan trending di Twitter. Netizen ramai mengomentari pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan agar orang kaya diharap jangan membebani BPJS dan negara.
“Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu,” kata Budi kemarin, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022) kemarin.

“Sehingga masyarakat mampu tidak membebani BPJS dan negara tetapi membayar sendiri ke asuransi swasta,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, netizen mempertanyakan sebenarnya BPJS Kesehatan wajib atau tidak bagi semua masyarakat. Mengingat, belakangan pemerintah mendorong agar masyarakat wajib memiliki BPJS Kesehatan yang nantinya juga menjadi berbagai syarat keperluan administrasi. “Tanya aja, BPJS itu wajib diikuti setiap warga tidak sih? Kalau nggak ikut, boleh nggak? Kalau si konglomerat ikut BPJS, menurut saya juga nggak salah kalau dia juga dapat manfaat BPJS,” ujar akun @Mik*, dikutip dari Twitter, Selasa (23/11/2022).

Akun lain juga mengatakan bahwa dirinya selama ini memiliki asuransi swasta. Namun, karena wajib memiliki BPJS Kesehatan dia setiap bulannya juga harus membayar iuran. Tetapi selama ini BPJS Kesehatan tidak dipakai, dan kemungkinan uangnya digunakan untuk orang yang tidak mampu. Menurut akun @Vit**** seharusnya iuran yang tidak dipakai dengan orang yang mampu itu, menjadi membantu BPJS dan negara. “Terus kenapa semua harus punya BPJS ya? Kami punya asuransi swasta yang dipakai terus.. sementara BPJS bayar terus nggak pernah pakai sekalipun.. kelas 1 lagi… nah yang kaya kami pasti banyak, uangnya dipakai bantu yang nggak mampu? Kalau iya artinya kami-kami bantu negara bukan bebani,” tuturnya.

“Dear, bapak Menteri yang terhormat, saya bayar iuran BPJS langsung dari potong gaji tiap bulan loh. Masa disuruh tak bebani BPJS/negara? ya kalo gitu itu BPJS nggak usah diwajibkan toh, yang mampu biar pake asuransi swasta aja,” tulis akun @xx***.

Bandara Soekarno Hatta Ditutup Untuk Perjalanan Ke Luar Negeri

Kementerian Perhubungan merilis aturan dan syarat perjalanan luar negeri dengan transportasi udara di tengah pandemi Covid-19. WNI dan WNA dengan tujuan wisata tidak bisa melalui Bandara Soekarno Hatta. Syarat baru perjalanan luar negeri itu diatur dalam Surat Edaran bernomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. Aturan itu berlaku mulai 3 Februari 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, menyebut selama diterapkannya surat edaran itu, WNI dan WNA pelaku perjalanan luar negeri tujuan wisata hanya bisa melalui tiga bandara.

“WNI dan WNA pelaku perjalanan luar negeri dengan tujuan wisata hanya dapat melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandar Udara Hang Nadim Batam, dan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang,” demikian pernyataan Kemenhub, Minggu (6/2/2022).

WNA dengan tujuan wisata juga wajib melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya sesuai aturan yang berlaku. Aturan perjalanan lainnya, pelaku perjalanan luar negeri itu juga diminta menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 25 ribu atau Rp 360 juta. Jumlah itu harus mencakup pembiayaan penanganan Covid-19.”Dan, yang terakhir bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia,” begitulah keterangannya.

Kemenhub bakal mengawasi operator dan calon penumpang transportasi udara. Maskapai yang melayani penumpang ke luar wilayah Indonesia wajib memastikan penumpang yang diangkut memenuhi ketentuan negara tujuan penerbangan.

“Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberitahukan rencana kedatangan calon penumpang dan pesawat udara dan memberikan manifes kru serta kargo yang diangkut kepada Ketua Komite Fasilitasi Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan,” ujar Novie.

Sementara itu, WNI dan WNA dengan tujuan selain wisata dapat melalui bandara yang ditetapkan sebagai pintu masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pintu Masuk, Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

Selain itu, traveler wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Salah satu persyaratannya adalah menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin Covid-19 dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian, pelaku perjalanan diharuskan memiliki hasil negatif tes real-time PCR dari negara atau wilayah asal. Sampel tes diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

“Pemerintah juga memutuskan melakukan pembatasan sementara memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, diberlakukan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus WNA kecuali yang memenuhi kriteria,” kata Novie.

Kriteria WNA yang dapat melakukan perjalanan dengan transportasi udara di Indonesia akan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Proses keluar-masuk WNA akan sesuai skema perjanjian bilateral antarnegara, seperti Travel Corridor Arrangement (TCA). Terakhir, WNA harus mendapat pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga. WNA juga diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia.

Presiden Amerika Joe Biden Sebut Jakarta Akan Tenggelam Dalam 10 Tahun

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kondisi iklim dunia, salah satunya soal Indonesia. Biden mengatakan, jika proyeksi benar, 10 tahun ke depan Indonesia harus memindahkan ibu kotanya dari DKI Jakarta atau tenggelam.
Pernyataan soal Indonesia itu disampaikan Biden saat mengunjungi Kantor Direktur Intelijen Nasional. Biden mengatakan, kini permukaan air laut terus meningkat. Dia mengungkapkan, ke depannya, akan banyak orang bermigrasi dan memperebutkan tanah yang subur.

Menurutnya, jika apa yang diproyeksikan benar, maka dalam 10 tahun ke depan Indonesia harus memindahkan ibu kota karena akan tenggelam. “Tapi apa yang terjadi – apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?” kata dia.

“Itu penting. Ini adalah pertanyaan strategis sekaligus pertanyaan lingkungan,” imbuh Biden.

Bisa jadi Biden mengutip riset Jakarta bakal tenggelam dari The National Aeronautics and Space Administration (NASA). NASA menilai Jakarta sangat berisiko dan rentan tenggelam berkat kombinasi banyak faktor, perubahan iklim, jumlah penduduk yang terus bertambah, juga eksploitasi air di ibu kota RI itu. “Dengan meningkatnya suhu global dan pencarian lapisan es, banyak kota pesisir menghadapi risiko banjir yang semakin besar. Itu dikarenakan kenaikan permukaan air laut,” tulis NASA.Rata-rata permukaan laut global naik sebesar 3,3 milimeter per tahun. Sudah begitu, hujan semakin intens dengan atmosfer yang makin memanas.

Itu ditambah dengan penyedotan air tanah tanpa ampun dengan pompa air. Data menunjukkan, sekitar 40 persen luas tanah Jakarta berada di bawah permukaan laut saat ini. “Pompa air tanah menyebabkan tanah tanah tenggelam atau surut dengan kecepatan tinggi,” begitulah keterangan yang dibuat NASA. Turunnya permukaan tanah Jakarta juga dipercepat oleh urbanisasi, perubahan fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Menyempit atau tersumbatnya saluran sungai dan kanal oleh sedimen dan sampah juga turut mempercepat penurunan tanah Jakarta. Faktor lainnya yang mempercepat tenggelamnya Jakarta adalah reklamasi.

Langganan Banjir Sejak Dulu
NASA menunjukkan data bahwa sejak dulu Jakarta menjadi langganan banjir. Sejak tahun 1990, banjir besar di Jakarta rutin terjadi dalam beberapa tahun. Bentang alam di dataran rendah dan adanya sungai besar yang boleh dibilang selalu meluap kala banjir, Jakarta menjadi sangat akrab dengan banjir. Nah, banjir menjadi semakin parah dengan perubahan fungsi area di pinggir sungai. Perubahan itu dicatat NASA lewat citra dari luar angkasa atau lndsat.

Perbandingan landsat Jakarta pada tahun 1990 dan 2020 sangat mencolok. Dari foto itu nampak jelas evolusi Jakarta dalam tempo tiga dekade terakhir. Dari foto landsat itu, bisa dilihat adanya hilangnya hutan dan vegetasi di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cisadane. Area itu beralih menjadi pemukiman.Setelah tidak ada vegetasi dan hutan setelah menjadi pemukiman, luapan kedua sungai itu pun tidak lagi memiliki area penyerapan. Area itu kemudian justru berkontribusi terhadap limpasan dan banjir bandang.

“Musim hujan pada tahun 2007 membawa banjir yang sangat merusak dengan lebih dari 70 persen kota terendam,” NASA membeberkan. “Dengan populasi di Jakarta meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 menjadikan lebih banyak orang memadati dataran banjir yang berisiko tinggi,” begitulah keterangan NASA.

Pembangunan Pemukiman Besar-besaran di Teluk Jakarta
Dari landsat tahun 1990 dan 2019 terlihat munculnya lahan buatan dan pembangunan di perairan Teluk Jakarta. Menurut salah satu analisis data landsat, setidaknya sudah ada 1.185 hektar lahan buatan di sepanjang pantai. “Sebagian besar lahan itu digunakan untuk pembangunan perumahan kelas atas dan lapangan golf,” ujar Dhritiraj Sengupta, peneliti penginderaan jauh di East China Normal University.

Lahan buatan atau reklamasi itu memiliki risiko tinggi. Menurut Sengupta, Jakarta tak bisa menghindar dan melawan kenaikan permukaan laut serta gelombang badai. “Pulau-pulau buatan seringkali merupakan jenis tanah yang paling cepat turun, karena pasir dan tanahnya mengendap dan menjadi padat seiring waktu,” kata Sengupta. Satelit dan sensor berbasis darat mencatat sebagian Jakarta Utara mengalami penurunan puluhan milimeter per tahun. Di pulau reklamasi baru, angka itu cukup tinggi, hingga 80 milimeter, per tahun.

Saat ini, pulau-pulau reklamasi berisi perumahan yang dibangun oleh Pembangunan Terpadu Pesisir Jakarta. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi kota dari banjir dan mendorong pembangunan ekonomi. Inisiatif utamanya adalah pembangunan tanggul laut raksasa dan 17 pulau buatan baru di sekitar Teluk Jakarta. Meskipun pengerjaan proyek dimulai tahun 2015, berbagai masalah tak terhindarkan dan justru memperlambat konstruksi.

Pemerintah Indonesia telah membahas pemindahan ibukota ke Kalimantan. Langkah ini diharapkan bisa membawa perubahan pada Jakarta yang semakin padat dan terendam. “Rencana untuk membangun tembok laut besar atau seawall masih ada, tetapi mungkin tidak akan cukup untuk mempertahankan status quo di Jakarta,” tulis NASA.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza merespon laporan NASA tersebut. Riza awalnya mengatakan setiap ahli memiliki pandangannya terhadap Jakarta berdasarkan risetnya masing-masing. Di sisi lain, pihaknya juga memiliki tim ahli yang memaparkan kondisi wilayah Jakarta secara rutin. “Itu silakan saja semua ahli boleh berpendapat. Kita juga punya ahli-ahli yang coba juga memberikan data fakta konsep tentang Jakarta ke depan yang lebih baik,” kata Riza kepada wartawan, Senin (19/7/2021) lalu.

Riza juga menjelaskan pihaknya telah memiliki rencana mengembangkan Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Serta mencegah agar Jakarta tidak tenggelam seperti yang diprediksikan para ahli selama ini. “Tentu kita ingin Jakarta menjadi kota yang maju bahagia warganya, kota yang bersih, yang rapi, aman, indah, menarik dan tentu tidak tenggelam,” sebutnya.

Butuh Kemauan Politik Seperti Singapura Untuk Berdamai Dengan COVID-19

Singapura memutuskan untuk berdamai dengan virus Corona dan menganggap sebagai flu biasa. Ada serangkaian proses yang dijalani, Indonesia mampukah? Singapura menilai virus Corona bakal tetap ada makanya mau tidak mau warga siap tidak siap hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah Singapura pun mengupaykan segala cara agar virus Corona tidak lagi berbahaya.

Dalam Blak-blakan detikcom, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyebut ada tujuh kunci yang membuat Singapura memasuki babak baru melawan Covid-19. Itu bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Berikut tujuh kunci Singapura dalam upaya berdamai dengan Corona:

1. Disiplin Prokes
   Pemerintah bersama warga Singapura disiplin menerapkan pembatasan dengan ketat. Ada masa ketika selama berbulan-bulan mereka hanya boleh keluar rumah berdua, berlima, hingga berdelapan. Tapi sejak awal Mei lalu, ketika varian Delta diketahui telah menyusup ke negara itu, rem kembali ditekan. Aktivitas sosial otomatis kembali serba ketat. “Mengenakan masker di ruang publik tak bisa ditawar. Bila dilanggar dendanya SG$ 300,” kata Suryo Pratomo.
2. Ancaman Denda
   Pemerintah Singapura tidak hanya memberikan hukuman sosial kepada pelanggar prokes, namun diberlakukan denda kepada pelanggar. Sebagai contoh pengelola restoran yang diketahui membiarkan terjadinya pelanggaran prokes akan dikenai denda hingga SG$ 1000. Atau bahkan restoran akan ditutup selama 1-2 pekan.
3. Tegas kepada Orang Asing
   Singapura bertindak keras dalam penegakan hukum, termasuk terhadap orang asing. Ketika Februari lalu ada 12 warga Inggris berselfie ria tanpa masker di area publik, mereka segera dipulangkan ke negara asal.
4. Gencar Vaksin
   Singapura gencar melakukan vaksinasi Covid-19 dari anak-anak hingga orang dewasa.
5. Teladan dari Petinggi Negara dan Kementerian Beserta Pegawai Negeri Sipil
   Pejabat dan pegawai negeri sipil pemerintahan Singapura tidak saling mengedepankan ego sektoral. Juga memberikan teladan yang nyata dalam mematuhi protokol kesehatan, tidak berwisata bersama keluarga saat pandemi walaupun WFH dan tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
6. Tidak Percaya Teori Konspirasi dan Bijak Bersosial Media
   Warga tidak mempercayai teori konspirasi terkait Corona. Mereka juga punya pengendalian diri yang tinggi untuk tidak mudah mengunggah informasi provokatif dan hoax agar terhindar dari hukuman.
7. Memanfaatkan Teknologi Digital
   Singapura menggunakan teknologi digital berupa aplikasi Trace Together. Itu memudahkan Gugus Tugas Kesehatan melacak potensi sebaran bila ada warga terpapar Corona. “Warga yang di ponselnya tak punya aplikasi tersebut atau mempunyai token khusus, dilarang menggunakan fasilitas umum,” kata Tommy.

“Sejak Februari 2020 tak ada pejabat tinggi Singapura yang ke luar negeri, kecuali Menlu. Itu begitu kembali dia menjalani karantina 21 hari,” kata Tommy, sapaan karib Suryo Pratomo.

Hukuman Untuk Bule Di Bali Cenderung Sangat Ringan

Media internasional ikut menyoroti bule yang tak memakai masker di Bali. Katanya, hukuman bagi yang bersangkutan tidaklah sesuai. Seperti diberitakan CNN, pejabat Bali telah memberikan hukuman yang agak tidak lazim bagi turis tanpa masker. Mereka yang dengan sengaja melanggar akan dikenakan denda sekira Rp 100.000 (USD 9).

Pengunjung yang mengaku membawa masker tetapi lupa memakainya, diberi pilihan hukuman. Mereka harus melakukan push up atau bahkan menyapu jalan. Kepala Badan Ketertiban Umum Kabupaten Badung, I Gusti Agung Kerta Suryanegara, mengatakan kepada ABC bahwa 80% dari mereka yang menerima denda adalah para pelancong.

Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai video turis yang dihukum melakukan push-up telah diposting secara online di berbagai media sosial. “Denda sama sekali bukan apa-apa, tapi videonya mungkin bisa mencegah itu,” kata Michael O’Regan, dosen senior di Universitas Bournemouth dan mantan asisten profesor di Institute for Tourism Studies.

Dia percaya pihak berwenang harus lebih keras dalam memberikan denda pada bule. Jika tidak, beberapa orang mungkin berpikir mereka dapat melanggar aturan dan lolos begitu saja. “Otoritas nasional harus mendidik masyarakat dan pada tahap ini, mereka harus mendukungnya dengan denda wajib bagi mereka yang tidak memakai masker,” imbuh dia.

O’Regan mengakui bahwa ada beberapa destinasi wisata yang mungkin berhati-hati. Karena, pengetatan hukuman berat bagi yang tak memakai masker akan sangat berpengaruh bagi yang bergantung pada pariwisata. Dr. Lee Buenconsejo-Lum dari University of Hawaii, menjelaskan bahwa jumlah kasus tidak meningkat secara signifikan sejak destinasi wisata dibuka kembali. Namun, fakta bahwa turis tidak menanggapi protokol masker dengan serius merupakan hal yang memprihatinkan.

Tapi mengapa begitu banyak turis yang mengabaikan peraturan seputar pemakaian masker? Menurut O’Regan, masalah ini rumit. ada tingkat keegoisan di sana yang menunjukkan bahwa beberapa bule yang telah divaksinasi penuh mungkin merasa bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi mereka.

Sebuah video yang menunjukkan dua orang warga negara asing (WNA) laki-laki dan perempuan di Bali viral di media sosial. Sebab kedua bule ini berhasil mengelabui petugas dengan wajah yang dilukis masker. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa dua orang bule tersebut hendak mengunjungi sebuah pasar swalayan. Namun, mereka tak diperbolehkan masuk oleh satuan pengamanan (Satpam) yang bertugas karena bule wanita tak memakai masker.

Alih-alih mencari masker, kedua bule tersebut kemudian masuk ke dalam mobil. Bule pria kemudian melukis wajah wanita tersebut mirip dengan masker. Hasilnya, mereka berhasil mengelabui Satpam yang berjaga di pintu masuk swalayan. Saat berada di dalam swalayan, bule tersebut nampak heran bisa mengelabui petugas tersebut. Bahkan beberapa pengunjung swalayan juga tak menyadari bahwa masker tersebut hanya lukisan.

Penelusuran yang dilakukan oleh detikcom, video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook Josh Paler Lin. Unggahan akun tersebut kemudian ditangkap layar dan dibagikan oleh Niluh Putu Ary Pertami Djelantik dalam akun Instagramnya @niluhdjelantik. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sarpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetahui di mana kejadian tersebut. Ia juga belum mengetahui nama, tempat tinggal dan asal dari kedua bule tersebut.

Meski begitu, dirinya menilai hal semacam ini seharusnya ditindak oleh Satgas setempat. Ia mengaku tak ingin Bali dicap sebagai daerah yang tidak konsisten dalam menegakkan protokol kesehatan. “Ya kalau ada yang mendapati hal-hal semacam ini tindak saja oleh aparat setempat/satgas gotong royong. Jangan sampai dianggapnya Bali tidak konsisten menegakkan dengan denda. Bahkan bila perlu dideportasi saja oleh imigrasi,” kata Dewa Dharmadi.

Dewa Dharmadi mengatakan, di dalam kesempatan memang masih saja ditemukan ada masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, baik secara sengaja atau tidak. Salah satunya yakni dalam mengenakan masker. “Hal-hal semacam ini tentu sangat disayangkan bahwa masyarakat yang melihat atau lingkungan yang di mana mereka beraktivitas membiarkan ini terjadi,” terangnya.

Karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat sepenuhnya sadar dan mengawasi protokol kesehatan. Sebab jika hanya mengandalkan pihak Satgas COVID-19, pengawasan tersebut tentu tak akan efektif. “Yang pasti kami juga berharap dengan sangat kepada masyarakat semuanya. Semua komponen masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Jadi hal-hal penegakan tertib protokol kesehatan bagian dari jaminan pada masyarakat luar, dunia luar, bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia masyarakatnya patih protokol kesehatan, tertib untuk selalu menjadikan bahwa Bali siap sebagai daerah kunjungan wisatawan yang aman dari COVID-19,” pintanya.

Kapal Selam KRI Hilang Saat Latihan Tembakan Torpedo Di Perairan Bali

Kapal selam KRI Nanggala-402 milik TNI Angkatan Laut (AL) hilang kontak di perairan utara Bali. Kapal selam itu hilang kontak saat latihan penembakan torpedo. “Jadi sedang dalam latihan penembakan torpedo,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AL Laksma TNI Julius Widjojono saat dihubungi, Rabu (21/4/2021). Julius mengatakan setiap latihan kapal selam akan berkomunikasi dengan unsur atas air. Namun saat itu tidak ada kontak dari kapal selam.

“Setiap latihan pasti ada komunikasi antara unsur di atas air dan bawah air. Saat komunikasi itu tidak terjadi, maka kita mencari, kok tidak ada laporan di unsur bawah air, lost contact,” kata dia. Julius mengatakan, sebelum menembakkan real, kapal selam melakukan latihan penembakan torpedo. “Sebelum kapal selam menembakkan dengan peluru perang, itu latihan dulu. Paginya latihan torpedo, latihan dulu, siangnya baru nembak real,” tutur dia.

Untuk diketahui, kapal selam TNI AL dikabarkan hilang kontak di perairan Bali. Keberadaannya belum diketahui. Seperti dilansir Reuters, Rabu (21/4/2021), TNI AL sedang mengecek keberadaan salah satu kapal selamnya. Kapal selam itu tidak melapor kembali usai latihan.

Kapal selam milik TNI AL hilang kontak saat sedang melakukan latihan penembakan torpedo di wilayah utara Bali. Ada lebih dari 50 orang yang berada di dalam kapal selam TNI AL yang hilang kontak di Bali itu. “Iya, 49 ditambah ada komandan kapal lainnya dan 3 dari anu, arsenalnya,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hadi saat ini sedang berada di Bali. Dia diagendakan melihat latihan penembakan torpedo. “Saya di Bali, memang rencana besok saya lihat latihan penembakan torpedo,” sebut Hadi. Pencarian kapal selam yang hilang kontak tersebut sedang dilakukan. TNI mengeluarkan seluruh armada kompeten untuk mencari kapal selam tersebut. “Seluruh kapal milik TNI yang memiliki kemampuan mencari benda di bawah permukaan air kami kerahkan,” ucap Hadi.

Berdasarkan catatan detikcom, kapal selam berukuran panjang 60 meter dan lebar 6 meter ini mampu menampung 4 ABK. Sekali melaju, kapal selam ini dapat melesat dengan kecepatan hingga 21,5 knot didukung oleh mesin diesel elektrik yang terdiri dari 4 mesin diesel dan 1 shaft menghasilkan 4.600 shp.

Kapal buatan Jerman tahun 1977 ini mampu menyelam selama 3 bulan dengan kedalaman maksimal 250 meter di bawah permukaan laut. Dari sisi persenjataan, KRI Nanggala 402 dilengkapi 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 tabung. “Kapal selam itu sangat spesial karena dipersenjatai dengan senjata yang paling ditakuti kapal permukaan. Sangat dahsyat serangannya,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di sela acara penyematan yang berlangsung Sabtu (6/9/2014) lalu.

“Jarak tembaknya bisa 2 mil. Jauh sekali,” tutur dia. Untuk urusan sensor dan elektronik KRI Nanggala mempunyai sonar dari jenis CSU-3-2 Suite yang dapat melacak setiap benda bergerak yang berada di sekitar kapal selam.

“Suara ikan paus cuit-cuit begitu kedengaran,” sambungnya.

Di Indonesia sendiri, KRI Nanggala-402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI AL. KRI Nanggala termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Kapal selam lain dalam kelas Cakra adalah KRI Cakra-401.

Penanganan COVID-19 Indonesia Terbaik Di Dunia

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim perkembangan kasus virus corona (covid-19) di Indonesia mulai mengalami penurunan jumlah kasus, sementara kasus covid-19 global menunjukkan peningkatan kasus. Badan Kesehatan Dunia (WHO), lanjut Wiku, mencatat terjadinya peningkatan kasus covid-19 global hingga 9 persen. Selain itu, jumlah kematian global juga meningkat 5 persen pekan ini.

“Adanya tren yang cukup mengkhawatirkan dari beberapa belahan dunia ini bertolak belakang dengan tren yang kita hadapi di tanah air. Dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia menunjukkan banyak tanda perbaikan sehubungan dengan penanganan covid-19, yang dibuktikan berangsur perbaikan perkembangan covid-19 di Indonesia,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4).

Wiku mengaku terjadi penurunan kasus covid-19 di Indonesia sebesar 14,2 persen pada sepekan dibandingkan pekan sebelumnya. Ia merinci pada pekan sebelumnya kumulatif kasus covid-19 berada di 38.170 kasus, sementara pada pekan ini 32.740 kasus.

Lima daerah dengan penyumbang angka kasus tertinggi adalah Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, Wiku menyebut secara nasional jumlah kasus kematian turun sebanyak 17,6 persen pada sepekan terakhir. Namun demikian, kasus sembuh juga mengalami penurunan 3,5 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Dengan melihat perkembangan itu, Wiku meminta masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, sehingga sebaran kasus covid-19 di tanah air dapat terus ditekan, dengan dibarengi pelaksanaan program vaksinasi.

“Marilah kita bersemangat menunjukkan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia dapat tangguh melawan pandemi, dan turut berkontribusi mengurangi angka kasus positif di dunia,” pungkasnya.

Jumlah Pendukung ISIS Di Indonesia Membludak Dan Capai 2 Juta Pasukan

Mantan karyawan di US National Security Agency (NSA), Edward Snowden, telah mengungkapkan bahwa Inggris, Amerika Serikat dan Israel telah bekerja sama untuk menciptakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Lembaga intelejen di tiga negara ini menciptakan sebuah organisasi teroris untuk menarik semua ekstrimis dunia dalam satu tempat.

Strategi ini kata Snowden, dikenal dengan operasi “sarang lebah”. Dokumen NSA menunjukkan operasi “sarang lebah” bertujuan melindungi entitas Zionis dengan menciptakan slogan-slogan agama dan Islam. Menurut dokumen yang dirilis oleh Snowden, satu-satunya solusi untuk melindungi negara Yahudi itu adalah dengan menciptakan musuh di dekat perbatasannya. Bocoran ini mengungkapkan bahwa pemimpin ISIS dan Abu Bakar Al-Baghdadi mengambil pelatihan militer intensif selama satu tahun di tangan Mossad, selain program dalam teologi.

Mossad merupakan agen intelijen nasional Israel. Mossad dibentuk dengan tugas utama adalah mengumpulkan informasi intelijen, penyusupan, dan kontra-terorisme. Fokus utamanya adalah negara-negara dan organisasi Arab.

Direktur Jenderal Permasyarakatan Handoyo Sudrajat mengatakan lembaganya segera menggelar sidang tim pengamat permasyarakatan. Sidang ini untuk merespons beredarnya gambar terpidana terorisme 15 tahun penjara Abu Bakar Ba’asyir berbaiat kepada khalifah Al-Baghdadi, pemimpin kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Sekarang masih libur, Senin baru masuk, sedini mungkin akan kami lakukan sidang itu,” kata Handoyo ketika dihubungi. Foto yang menampilkan Ba’asyir bersama 13 orang yang diduga anggota ISIS beredar. Satu di antara mereka terlihat membentangkan bendera ISIS berwarna hitam. Foto itu diambil di sebuah ruangan lebar berlantai kayu. Ba’asyir duduk diapit para pria itu dan mereka mengenakan pakaian putih.

Menurut Handoyo, pihaknya sedang memastikan di mana lokasi foto tersebut diambil. “Sedang dicek lokasinya di sebelah mana Lapas.” Handoyo juga sudah meminta Direktur dan Kepala Unit Pelaksana Tugas untuk meningkatkan pengawasan terhadap para terpidana terorisme. Apabila dibutuhkan, kata Handoyo, lembaganya bisa saja melarang Ba’asyir dan komplotannya untuk menerima tamu dan melakukan penggeledahan. “Saat ini belum ada laporan, gambar itu diambil oleh siapa,” ujar Handoyo.

Informasi yang diterima Tempo, anggota satu organisasi pendukung ISIS, Forum Aktivis Syariat Islam (FAKSI), secara teratur bertemu Ba’asyir di LP Nusakambangan. Anggota-anggota FAKSI ini diketahui sebagai jaringan dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang didirikan Ba’asyir. Dugaan sementara, kata Handoyo, ada yang menyelundupkan kamera atau ponsel ke dalam. Untuk itu, kata dia, penggeledahan akan dilakukan. “Mereka punya banyak cara untuk menyelundupkan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, sekelompok orang Indonesia muncul dalam sebuah video perekrutan yang dirilis ISIS. Mereka mendesak umat muslim di Indonesia untuk bergabung. Sebelumnya, ratusan orang di Solo, Jawa Tengah, menyatakan mendukung ISIS dan membaiat pimpinan mereka, Abu Bakar al-Baghdadi. Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, menjelaskan pendukung utama milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia adalah mereka yang membentuk kamp pelatihan militer di Aceh yang kemudian digerebek aparat pada tahun 2010.

Mereka, pendiri kamp pelatihan militer di Jantho, Aceh, merupakan aliansi dari sejumlah kelompok ekstremis dari beberapa kota seperti Aceh, Medan, Solo, Malang, dan beberapa daerah di Jawa Timur, Bima, dan Poso. Belakangan dukungan juga datang dari kelompok esktremis Darul Islam dan jaringan teroris Banten. “Mereka sekarang yang menjadi inti pendukung ISIS di sini,” kata Sidney yang ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2014.

Tokoh-tokoh kelompok ekstremis itu bahkan sudah membaiat diri mendukung pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, di antaranya Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurrahman (Jamaah Ansharut Tauhid-JAT), dan Santoso alias Abu Wardah (pemimpin kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah). Kelompok ekstremis Jamaah Islamiyah satu-satunya pendiri kamp pelatihan militer di Aceh yang tidak mendukung ISIS. Kelompok ini tetap mendukung jaringan ekstremis Al-Qaeda di Suriah, Al Nusra.

Awalnya, kata Sidney, para pendiri kamp pelatihan militer di Aceh adalah pendukung Ayman al-Zawahiri, tokoh jihad Al-Qaeda yang membidangi ISIS dan tewas ditembak pasukan Amerika Serikat di Irak tahun 2006. “Dialah orang yang namanya sudah banyak diketahui orang-orang di sini,” ujar Sidney. (Baca: Pendukung Pemimpin Milisi ISIS Dibaiat di Malang)

Para pendiri kamp militer di Aceh mendukung Zawahiri, termasuk Noordin Top, pemimpin kelompok teroris warga Malaysia yang tewas ditembak pada September 2009 di satu rumah di Kota Solo, Jawa Tengah. Belakangan mereka mendukung mentor Zawahiri yang juga penulis banyak buku tentang jihad, Abu Bakar al-Baghdadi.

Menurut Sidney, para pendiri kamp militer di Aceh ini menilai strategi operasi Zawahiri hanya memukul musuh dan bersifat jangka pendek. Sementara Baghdadi sebagai pendiri resmi ISIS, punya tujuan jelas mendirikan negara Islam (kekhalifan). Momen kemenangan besar ISIS di Irak dan Suriah telah membuat pemimpin kamp militer di Aceh berbalik mendukung pria kelahiran Samarra, kota di utara Bagdad, tahun 1971 itu. “Semua orang ingin bergabung dengan pemenang,” kata Sidney menjelaskan alasannya.

Seberapa besar pendukung milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia? Menurut Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, masih sulit mengetahui secara pasti jumlah warga Indonesia pendukung ISIS. Namun jika merujuk dari jumlah pendukung ISIS di Irak dan Suriah, maka jumlah pendukung ISIS masih lebih kecil dibandingkan pendukung kelompok teroris jaringan Al-Qaeda, Al Nusra, atau Front Pembela Rakyat Suriah yang menentang kepemimpinan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Namun, kata Sidney, besarnya jumlah pendukung ISIS di Indonesia dapat diperkirakan dari jumlah anggota dan pendukung setiap kelompok ekstremis yang telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Baghdadi. Di Indonesia, dukungan terbuka kepada ISIS dan Baghdadi pertama kali muncul pada Sabtu, 8 Februari 2014. Ratusan orang mendeklarasikan dukungannya ke ISIS di halaman kampus Universitas Islam Negeri Ciputat, Tangerang. “Mereka bangga mengumumkan bahwa dalam pertemuan itu mereka berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 41 juta,” ujar Sidney.

Di situs berita pendukung ISIS, Al-mustaqbal.net, pada Jumat, 7 Juli 2014, dilaporkan tentang pembaitan ratusan orang untuk mendukung Baghdadi dan ISIS di auditorium Syahida Inn, Kampus II UIN Ciputat. Mereka datang dari berbagai daerah yakni Jabodetabek, Banten, Sukabumi, Cianjur, Lampung, Riau, dan Batam. Setelah itu, pembaiatan untuk mendukung ISIS juga terjadi di Solo dan Malang, Jawa Timur. Sidney menjelaskan pendukung ISIS juga sudah muncul di Aceh, Medan, Bima, dan Poso. Pemimpin kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah, Santoso alias Abu Wardah, dibaiat sebagai pendukung ISIS pada tanggal 1 Juli 2014.

Adapun tanggal 29 Juni 2014 bertepatan dengan Ramadan, kata Sidney, dideklarasikan kekhalifan Islamiyah yang menjadi dasar perjuangan ISIS. Mengenai pola rekrutmen anggota atau pendukung ISIS lebih banyak menggunakan sosial media seperti Facebook dan Twitter daripada mendekati kampus-kampus atau organisasi-organisasi gerakan ekstremis. “Mereka betul-betul ahli memakai sosial media,” ujar Sidney. Bahkan mereka mendirikan media online untuk memberitakan kegiatan ISIS di berbagai negara.

Indonesia Tingkatkan Patroli Untuk Antisipasi Aksi Militer Australia

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengakui adanya peningkatan patroli dan penjagaan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya di perairan yang berbatasan dengan Australia. Penjagaan ini merupakan antisipasi atas aksi militer Australia yang mengembalikan kapal pencari suaka ke wilayah Indonesia.

“Ya, sekarang memang ada peningkatan volume pengamanan. Perkiraannya, jika keadaan normal satu hari satu kali patroli, sekarang dua kali,” kata Sjafrie saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Rabu, 5 Februari 2014.

Ia mengklaim tak hapal detil perihal satuan keamanan dan jumlah armada yang berpatroli harian di wilayah perbatasan. Meski demikian, penjagaan itu tetap mengacu pada kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam menanggapi sikap Australia. “Kita tetap melihat aspek kemanusiaan dalam bertindak. Tetapi, kedaulatan dan kepentingan negara tetap menjadi utama,” kata dia.

Menurus Sjafrie, patroli dan penjagaan perbatasan dapat berjalan baik karena ada peningkatan alat utama sistem persenjataan TNI yang sudah mengalami modernisasi. Pengamanan juga dilakukan di wilayah udara dan darat.

Hari ini, TNI Angkatan Laut dikabarkan menemukan sebuah sekoci yang terapung di Pantai Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Sekoci ukuran 8x3x1 meter tersebut diduga milik sejumlah pencari suaka yang hendak menyeberang ke Pulau Christmas Australia. TNI belum mengetahui jelas alasan kapal yang kini bersandar di Dermaga Jetty Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pelabuhan Ratu sampai terapung dan kosong. Belum dapat dipastikan penyebabnya karena diusir militer Australia atau terhantam arus laut.

Pada awal Januari, di Rote Ndao, kepolisian setempat menampung sebanyak 83 imigran gelap asal Sudan dan Afrika. Mereka mengaku hendak ke Australia, namun diusir kapal perang milik Angkatan Laut negeri kanguru itu ketika baru memasuki perbatasan.