Warga Zimbabwe Menggunakan Hak Pilih Hari Ini

Warga Zimbabwe dengan antusias rela mengantre panjang untuk mencoblos kertas suara pada pemilu presiden yang berlangsung Sabtu (29/3). Rakyat seperti pada tahap menantikan mukjizat, yakni sebuah kekalahan bagi Presiden Robert Gabriel Mugabe (84), yang telah menghancurkan perekonomian negara.

Pemilu kali ini dikatakan sebagai paling krusial sejak negara itu merdeka tahun 1980 dari Inggris. Sejak itu, ekonomi negara ambruk karena Presiden Mugabe mengisolasi diri dari komunitas internasional dan meredam oposisi ketimbang merangkul.

Presiden Mugabe juga telah mencoba melakukan lompatan jauh ke depan dengan menggusur petani kulit putih, menggantikan peran kulit putih dengan kulit hitam, yang berbuah kegagalan. ”Saya mencoblos untuk perubahan. Saya juga berdoa untuk pemilu yang adil dan bebas. Hanya inilah satu-satunya jalan menuju perubahan keadaan negara,” kata Richard Mutedzi (25), seorang teknisi di Chitungwiza, sekitar 30 kilometer di selatan Harare, ibu kota Zimbabwe, Sabtu.

Kekacauan ekonomi

Anak-anak adalah korban utama dari kehancuran ekonomi di bawah rezim Mugabe, yang ditandai, antara lain, dengan inflasi 100.000 persen. Ini artinya telah terjadi kenaikan harga-harga sebanyak 1.000 kali, sebuah keadaan yang pasti tidak bisa ditanggung 13,8 juta penduduk Zimbabwe.

Rak-rak di pusat perbelanjaan di Zimbabwe juga sudah banyak yang kosong melompong. Produksi, pemasaran, dan warga dengan daya beli, syarat bagi kelancaran ekonomi semakin punah fondasinya di bawah rezim Mugabe.

”Sekitar 6 juta anak Zimbabwe menghadapi keadaan yang memprihatinkan,” kata Rachel Pounds, Direktur Yayasan Save The Children cabang Zimbabwe. Yayasan ini berbasis di Inggris.

Zimbabwe memiliki harapan hidup, yakni 34 tahun untuk wanita dan 37 tahun untuk pria. Sekitar setengah dari 13,2 juta penduduk Zimbabwe berusia di bawah 18 tahun.

Terus sesumbar

Mugabe menyalahkan Barat atas kekacauan ekonomi Zimbabwe karena sanksi yang diberikan. Namun, Mugabe adalah titik lemah negara. Tokoh oposisi dari Gerakan untuk Perubahan Demokratis Morgan Tsvangirai sudah mengampanyekan agar warga jangan memilih Mugabe jika ingin terjadi perubahan.

Mugabe, Tsvangirai, dan Simba Makoni adalah tiga figur yang akan dipilih warga. Para analis mengatakan, Mugabe akan menang karena kecurangan yang sudah terjadi, termasuk pencetakan kertas suara lebih tiga juta lembar dari yang seharusnya.

”Kami akan menang,” kata Mugabe. ”Mengapa saya harus menipu. Rakyat mendukung saya,” kata Mugabe dalam nada sesumbar. Namun, Mugabe juga menyuarakan akan siap menerima kekalahan.

Jika pemilu tak memberi kemenangan kepada satu calon presiden dengan minimal 51 persen suara, pemilu putaran kedua akan dilakukan lagi bagi dua pemenang utama dari putaran pertama.

Babak Baru Krisis Keuangan Dunia. Di Indonesia Babak Lama Saja Belum Selesai

Hari-hari ini dunia dibuat terus berdebar menyaksikan perkembangan di Amerika Serikat (AS). Semua menunggu langkah apa lagi yang akan ditempuh Pemerintah maupun Bank Sentral AS (Fed) atau bank-bank sentral negara maju lain, untuk mencegah kian meluasnya gejala krisis finansial global yang bermula dari krisis kredit macet perumahan (sub-prime mortgage) di AS.

Sejak krisis kredit macet perumahan merebak pada Juli 2007, sudah banyak langkah ditempuh The Fed dan pemerintahan Presiden George W Bush untuk mencegah resesi ekonomi AS dan meredam kepanikan di pasar finansial. Termasuk serangkaian pemotongan suku bunga secara maraton, peluncuran paket stimulus ekonomi senilai 163 miliar dollar AS, dan injeksi likuiditas ke sistem finansial.

Dampak krisis kredit perumahan bukannya mereda, justru meluas dari pasar kredit ke sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Bahkan ke seluruh sektor perekonomian, dan berpotensi memicu resesi ekonomi dan krisis finansial global yang lebih luas.

Berbagai statistik seperti pertumbuhan industri dan angka pengangguran, menunjukkan resesi di AS sudah terjadi. Beberapa kalangan, termasuk mantan Menteri Keuangan AS Robert Rubin, mantan pimpinan Fed Alan Greenspan dan Dana Moneter Internasioanl (IMF) sudah mengingatkan kemungkinan situasi lebih buruk ke depan. Presiden Federal Reserve New York Tim Geithner bahkan terus terang mengakui Amerika mengalami financial meltdown.

Padahal, pada Agustus 2007 mereka masih meyakinkan bahwa krisis perumahan tidak akan menyebar ke sektor pasar uang lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. Faktanya, sejak itu kepanikan melanda seluruh pasar finansial. Investor berebut hengkang dari pasar. Aksi rush (bank run) ini membuat seluruh sistem finansial tak berfungsi. Krisis likuiditas juga membuat perekonomian lumpuh. Sejumlah bank besar atau hedge fund yang bermain sekuritas berbasis sub-prime mortgage (mortgage-backed securities/MBS) yang macet, kolaps atau dalam kesulitan keuangan.

Langkah Fed menginjeksikan likuiditas 200 miliar dollar AS melalui fasilitas Term Auction Facility (TAF) ke pasar uang dan menyelamatkan bank investasi raksasa Bear Stearns (lewat akuisisi oleh JP Morgan Chase yang didukung pendanaan dari Fed) Maret lalu, semakin membuktikan sistem perbankan AS memang sudah bangkrut. Bahkan ada yang mengibaratkan institusi finansial AS saat ini sebagai zombie, secara teknis sudah mati, tetapi masih beroperasi.

Lewat skema itu, Fed juga mensinyalkan pihaknya tak akan segan intervensi langsung di pasar modal untuk mencegah terus bergugurannya harga saham. Padahal jelas, intervensi di pasar modal bukan mandat bank sentral. Secara tak langsung, langkah itu juga menunjukkan kepanikan bank sentral dari perekonomian terbesar di dunia itu. Indikasi lain kepanikan Fed adalah penurunan suku bunga hari Minggu (23/3) saat semua libur.

Kehabisan amunisi

Berbagai langkah pemerintah AS dan Fed untuk sesaat memang menenangkan pasar dan indeks saham sempat rebound, meski tak bertahan lama. Ini menunjukkan pemotongan suku bunga saja tak cukup.

Demikian pula, beberapa kebijakan menginjeksikan likuiditas ke sistem finansial dan perbankan yang mengalami krisis likuiditas melalui sejumlah instrumen. Beberapa ekonom melihat ini sebagai bentuk bailout de facto oleh Fed dan membuat Fed berubah menjadi semacam tempat penggadaian MBS.

Langkah itu pun takkan banyak menolong, mengingat outstanding sub-prime mortgage mencapai 11 triliun dollar AS.

Krisis yang melanda perbankan, pasar saham dan pasar uang AS menandai babak baru krisis finansial global. Sejumlah analis mengatakan ini menunjukkan sistem finansial global telah gagal. Dampak krisis di AS juga berimbas ke perbankan dan lembaga investasi di negara lain.

Sejumlah bank investasi lain diprediksikan akan menyusul Bear masuk dalam ruang perawatan Fed. Bear juga bukan bank pertama yang kesulitan keuangan. Sebelumnya Citigroup Inc, Merril Lynch dan Morgan Stanley juga dipaksa meminta bailout dari investor luar, termasuk lembaga investasi milik pemerintah asing.

Too big to fail?

Untuk menyelamatkan Bear Stearns, Fed menyediakan dana 30 miliar dollar untuk mendukung akuisisi Bear oleh JP Morgan Chase. Nilai akuisisi itu hanya 1 persen dari nilai Bear tiga pekan sebelumnya, atau diskon 93,3 persen dari nilai kapitalisasi Bear per 14 Maret dan 98,8 persen dari nilai buku per 29 Februari. Harga saham Bear yang pernah mencapai level tertinggi 159,36 dollar, 14 Maret lalu hanya ditutup pada 30 dollar.

Kenapa Fed harus menyelamatkan Bear? Ambruknya Bear bisa memicu krisis kepercayaan yang lebih besar, karena memiliki keterkaitan dengan sejumlah lembaga keuangan lain.

Kolapsnya Bear berpotensi memicu krisis kepercayaan yang lebih besar dibandingkan saat terjadinya krisis Long Term Capital Management (LTCM–hedge fund raksasa yang ambruk karena transaksi derivatif tahun 1998). Krisis LTCM waktu itu juga nyaris merontokkan sistem perbankan global dan memaksa Fed melakukan bailout. Nilai pokok kredit macet di Bear ini mencapai 900 miliar dollar AS atau tujuh kali lipat LTCM.

Apalagi, makroekonomi AS kini jauh lebih rentan dibandingkan saat krisis LTCM. Sebagai perbandingan, defisit transaksi berjalan yang dulu 2 persen, sekarang 8 persen. Rasio utang pasar kredit terhadap PDB dulu sekitar 250 persen, sekarang 330 persen. Rasio utang rumah tangga dulu 65 persen terhadap PDB, sekarang 100 persen. Utang kartu kredit rumah tangga saja menurut The Center for American Progress sudah mencapai 790 miliar dollar AS, empat kali lipat dalam satu dekade.

Yang pasti, sejak krisis sub-prime merebak Juli 2007, indeks harga saham global sudah jatuh lebih dari 10 persen. Kerugian akumulatif 5 triliun dollar lebih. Bank dan lembaga keuangan kian pelit menyalurkan kredit. Terjadi pula krisis likuiditas yang luar biasa di seluruh sistem finansial.

Biksu Yang Patriot Di Cina

Para ilmuwan China akan lebih meningkatkan pendidikan patriotisme yang akan diselenggarakan di wihara-wihara Tibet. Kepala para biksu dituduh telah dicekoki dengan pemikiran Dalai Lama yang mendukung sparatisme. Pemikiran ini harus diperbarui dengan pemikiran patriotis.

Kampanye pendidikan mengenai patriotisme telah meningkat pesat sejak kepemimpinan Sekretaris Partai Komunis Zhang Qingli cabang Tibet.

Akan tetapi, beberapa pihak menyatakan pendidikan itu akan semakin menimbulkan kebencian dari biksu penghuni wihara.

”Pendidikan patriotisme ini perlu karena Dalai Lama telah berusaha keras menghambat pembangunan di Tibet dan menghambat perilaku normal di kalangan pemeluk Buddha,” ujar Dramdul, Direktur Institut Studi Religius di Pusat Riset China-Tibetologi di Beijing, Rabu (26/3).

”Pendidikan patriotisme harus dapat menghentikan pengaruh yang disebarkan kelompok Dalai Lama dan memberi pencerahan pemikiran kepada para biksu,” ujarnya lagi.

Pemerintah China telah dicerca berbagai kalangan karena melakukan kekerasan terhadap demonstrasi di Lhasa, Tibet Lhasa, serta wilayah lain di China.

Pemimpin spiritual masyarakat Tibet, Dalai Lama, kini berada di pengasingan di India. Dia meninggalkan Tibet tahun 1959 setelah pemberontakan yang gagal melawan Pemerintah China.

Akan tetapi, menurut Kepala Pusat Riset Penelitian Lhagpa Phuntshogs, Dalai Lama mengumumkan kemerdekaan Tibet tahun 1980-an telah menggunakan para biksu Tibet dan wihara-wihara untuk memompa niat separatisme dan pemberontakan terhadap China. ”Tawaran pendidikan hukum bagi para biksu ini penting sekali karena kegiatan keagamaan harus dipandang juga dalam kerangka hukum,” lanjut Lhagpa Phuntshogs.

Membuka jalan

Meskipun demikian, banyak juga pihak yang menyalahkan China sebagai telah melakukan genosida budaya seperti yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan dan Di Amerika Serikat pada suku Indian serta Australia pada suku Aborigin. Pekan lalu, Dalai Lama dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta pengikutnya melakukan kekerasan.

Dalai Lama mengatakan bahwa China telah melakukan mobilisasi warga non-Tibet untuk menetap di Tibet, terutama untuk etnis Han. Ekonomi, pendidikan, dan posisi-posisi penting di perusahaan swasta dan di instansi pemerintah didominasi etnis Han.

Inilah yang disebut sebagai genosida budaya Tibet, yakni penggusuran secara demografi, sebagai salah satu contohnya.

Sekarang ini, China juga sudah gencar menyebarkan informasi versi China soal kerusuhan terakhir di Tibet.

Dalam tajuknya, Harian Tibet, yang dikontrol Partai Komunis China cabang Tibet, juga sudah mulai memompa patriotisme alat Partai Komunis. Harian ini menurunkan tulisan yang menyebutkan bahwa, ”Wilayah Tibet merupakan anggota dari keluarga besar Ibu pertiwi dan orang Tibet merupakan saudara kandung yang memiliki hubungan erat dengan saudara saudari lainnya di bagian lain dari wilayah China.”

”… Tibet merupakan tempat berkumpulnya banyak sekali kelompok etnis dan persatuan etnis merupakan tali persaudaraan sepanjang masa bagi orang-orang Tibet,” demikian lanjutan isi tulisan di harian tersebut.

Lepas dari itu, ketika ditanya bagaimana interpretasinya mengenai mengapa para biksu memulai aksi-aksi protes, Lhagpa Phuntshogs mengatakan bahwa para biksu tersebut menginginkan perbaikan keadaan.

”Apa yang mereka inginkan? Menurut saya sudah sangat jelas bahwa para biksu itu ingin berusaha untuk memperbaiki teokrasi kuno di Tibet. Elemen-elemen di Tibet yang mendukung separatisme tidak berkenan dengan berakhirnya teokrasi di Tibet dan mereka tidak ingin keterbelakangan di Tibet berakhir,” ujarnya.

Warga Tibet merasakan bahwa kebebasan menjalankan beragama di Tibet tidak dimiliki. Para biksu dan warga biasa di Tibet tak pernah bisa memajang secara terbuka foto-foto Dalai Lama. Jika mereka ketahuan memajang foto Dalai Lama, hukumannya adalah mereka harus menghujat Dalai Lama atau dihukum penjara.

4000 Tentara Amerika Tewas Di Irak

Selama lima tahun invasi di Irak, tentara AS yang tewas mencapai 4.000 jiwa, Senin (24/3). Data dari situs http://www.icasualties.org, korban tewas menginjak angka 4.000 setelah empat tentara tewas ketika patroli di Baghdad, Minggu (23/3).

Selain korban yang tewas, lebih dari 29.000 tentara terluka. Jumlah tentara yang tewas itu meningkat setelah Presiden AS George W Bush mengumumkan akan mulai mengakhiri perang besar-besaran di Irak tanggal 1 Mei 2003. Ketika itu AS mulai terjepit antara konflik sektarian dan meningkatnya perlawanan kelompok bersenjata anti-AS.

Menurut icasualties.org, 81,3 persen tentara AS tewas akibat serangan kelompok Al Qaeda, kelompok Sunni yang setia kepada Saddam Hussein, dan kelompok Syiah radikal. Sisanya tewas akibat insiden yang tidak terkait dengan pertempuran. Penyebab paling tinggi kematian tentara AS adalah bom-bom yang dipasang di pinggiran jalan. Selain bom di pinggir jalan, ledakan bom mobil, bom bunuh diri, serta serangan roket juga menjadi penyebab kematian tentara AS.

Invasi AS ke Irak dapat dianggap sebagai perang paling mematikan bagi AS setelah Perang Vietnam. Pada Perang Vietnam 58.000 tentara AS tewas (1964-1973), atau rata-rata setiap hari ada 26 tentara AS tewas.

Di Irak, rata-rata setiap hari ada dua tentara AS tewas. Menurut statistik icasualties.org, tahun paling mematikan bagi militer AS di Irak adalah tahun 2007 saat 901 tentara tewas. Pada tahun 2003 sebanyak 486 tentara tewas. Tahun 2004 sebanyak 849 orang, tahun 2005 sebanyak 846 orang, dan tahun 2006 sebanyak 822 orang tewas.

”Provinsi maut”

Dalam lima tahun terakhir ini sebagian besar serangan terjadi di empat dari 18 provinsi yang ada di Irak. Gejolak kekerasan tertinggi terjadi di Provinsi Anbar (Sunni). Di wilayah itu terdapat 1.282 tentara AS yang tewas sejak invasi oleh AS dimulai tahun 2003. Selanjutnya menyusul Baghdad dengan 1.255 tentara, Salaheddin (376 tentara), dan Diyala (238 tentara).

Khusus di Anbar dan Salaheddin, militer AS menghadapi perlawanan dari kelompok yang anti-AS. Sementara di Baghdad dan Diyala, AS terjepit di antara konflik tiga arah di antara kelompok Al Qaeda, kelompok Sunni yang setia kepada Saddam, dan kelompok bersenjata Syiah.

Gejolak kekerasan yang terjadi di Irak dengan banyaknya korban tewas itu seakan menegaskan keamanan Irak yang lemah. Apalagi sejak Januari 2008 tingkat gejolak keamanan meningkat meski menurut komandan-komandan militer AS, secara keseluruhan tingkat gejolak kekerasan di Irak turun 60 persen sejak Juni.

Jumlah korban tewas yang meningkat hingga 4.000 tentara itu diyakini akan memengaruhi opini publik AS. Isu itu juga akan kembali menjadi sorotan dalam kampanye presiden AS. Desakan agar semua tentara AS segera ditarik diyakini akan kembali marak.

Pengamat Irak di Pusat Studi Strategi dan Internasional di AS, Anthony Cordesman, menyebutkan 4.000 tentara AS yang tewas itu akan memicu gelombang perdebatan antara yang pro dan kontra invasi di Irak. ”Bagi penentang invasi di Irak, hal ini justru menjadi alasan kuat untuk mengakhiri perang,” ujarnya.

Meski saat ini rakyat AS relatif lebih sibuk memikirkan masalah domestik seperti ekonomi, invasi ke Irak tetap menjadi isu yang penting dalam kampanye presiden. Kedua kandidat Partai Demokrat, yakni Hillary Clinton dan Barack Obama, sama-sama meminta pasukan AS ditarik.

Namun, peneliti kebijakan pertahanan di Dewan Hubungan Internasional di Washington, Stephen Biddle, mengatakan, tidak akan ada yang berubah meski kini jumlah tentara AS tewas semakin meningkat. ”Tetapi memang kini pandangan umum publik tentang Irak membaik. Selama enam bulan ini pemberitaan di media juga lebih terfokus di isu menurunnya gejolak kekerasan. Akibatnya, isu Irak sebenarnya semakin hilang,” kata Biddle.

Meski telah memudar, ”hujan” serangan mortir di zona hijau kembali memicu kekhawatiran. Kelompok perlawanan dan kelompok bersenjata Irak diduga berusaha kembali menarik perhatian publik dengan melakukan berbagai macam serangan. ”Al Qaeda dan kelompok ekstrem dari Tentara Mahdi selama ini mencari cara agar tetap dapat jumlah korban yang tewas terutama dari AS. Mereka pasti akan menggunakan cara-cara biasa seperti ledakan-ledakan bom,” kata Cordesman.

Amerika Menganut Paham Protekionis. Mengapa Indonesia Begitu Liberal

Masih belum lekang dari ingatan kita ketika beberapa waktu lalu Kongres Amerika Serikat menolak pengambilalihan pelabuhan-pelabuhan di negerinya oleh investor Timur Tengah. Dalam waktu yang berdekatan, perusahaan minyak China juga batal mengakuisisi salah satu perusahaan minyak besar AS. Akhirnya yang mengambil alih perusahaan minyak tersebut adalah sesama perusahaan AS, Chevron.

Kasus penolakan atas penguasaan asing di AS bukanlah persoalan privatisasi karena kedua perusahaan yang hendak diambil alih adalah swasta murni. Tak pula ada aturan di AS yang melarang kepemilikan asing pada usaha kepelabuhanan dan perminyakan. Penolakan lebih sarat bermotif politik dan keamanan.

Di Indonesia sudah ada dua pelabuhan yang dioperasikan oleh swasta asing, yakni terminal peti kemas di Tanjung Priok oleh perusahaan Hongkong dan pelabuhan peti kemas di Tanjung Perak, Surabaya, oleh perusahaan Australia. Ada juga beberapa terminal yang dioperasikan oleh swasta nasional.

Kehadiran asing di Tanjung Perak tak pernah menimbulkan kontroversi. Tidak demikian halnya dengan keberadaan asing di Tanjung Priok. Sejak proses awal privatisasi hingga kini, sepak terjang perusahaan Hongkong tak pernah sepi dari kontroversi.

Proses privatisasi PT Pelindo II yang terjadi pada akhir pemerintahan Soeharto berbau skandal. Entah bagaimana prosesnya, sekarang kepemilikan asing sudah mayoritas. Selain itu, salah satu pasal dari perjanjian antara PT Jakarta International Container Terminal (JICT)—yang mewadahi investor asing—dan PT Pelindo II dibatalkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap setelah terbit putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan KPPU. Pasal yang dibatalkan itu menjadi biang keladi yang membuat investor asing sangat leluasa mengeruk keuntungan melimpah tanpa menyuntikkan dana yang berarti.

Kekisruhan privatisasi di Pelabuhan Tanjung Priok lebih disebabkan kelalaian pemerintah dan ”mandul gereget” PT Pelindo II sebagai badan usaha milik negara—bersama-sama dengan BUMN kepelabuhanan lainnya—yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai penyelenggara satu-satunya usaha kepelabuhanan di seluruh Indonesia.

Tak banyak maslahat

Setelah lebih dari satu dasawarsa, ternyata privatisasi dan kehadiran asing tak memberikan banyak maslahat. Juga tak banyak mengubah peta dunia pelayaran nasional. Arus keluar-masuk peti kemas masih saja lewat Singapura dan lebih dari 90 persen diangkut oleh kapal-kapal asing. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tetap saja tidak efisien dengan tarif efektif jasa pelabuhan yang relatif sangat mahal.

Sementara itu, PT Pelindo praktis jalan di tempat sehingga kinerja pelabuhan-pelabuhan kita kian tertinggal dari pelabuhan-pelabuhan negara tetangga. Tanpa pembenahan mendasar, pelayanan pelabuhan di Tanah Air akan semakin kedodoran melayani arus ekspor dan impor yang terus naik.

Dengan pelayanan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya yang bertambah buruk, sektor industri manufaktur dan sektor pertanian sulit berkembang secara optimal dalam bertarung di kancah pasar global. Industri manufaktur akan tersingkir dari pola jaringan produksi global yang mensyaratkan keandalan sistem logistik dan supply chain.

Pembenahan kepelabuhanan dan pelayaran tak bisa lagi dilakukan sekeping-sekeping. Titik pijak dalam melakukan pembenahan ialah mewujudkan visi negara maritim yang tangguh dan mengokohkan Indonesia sebagai negara kesatuan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Semua kelompok kepentingan yang bercokol di seputar usaha kepelabuhanan dan pelayaran harus tunduk pada visi tersebut. Sah-sah saja mengedepankan dimensi bisnis, tetapi jangan sampai merapuhkan kedaulatan negara. Kemampuan armada pelayaran nasional harus terus dikedepankan dan menikmati porsi yang kian besar dalam lalu lintas barang, terutama dalam pelayaran nusantara/nasional.

Kita menyayangkan ketidaksiapan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka institusional untuk menjawab tantangan berat yang kita hadapi guna mewujudkan visi negara maritim yang tangguh. Proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pelayaran menunjukkan bahwa kalangan pemerintah sendiri belum memiliki kesatuan pandangan dan sikap. Setiap instansi yang memiliki kepentingan berbeda melakukan manuver sendiri-sendiri ke Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menggodok RUU ini.

Publik tak tahu apakah penyusunan RUU didahului oleh kajian akademik yang solid. Lebih parah lagi kalau kajian akademik tak pernah dilakukan sebagaimana ditengarai oleh salah seorang anggota DPR yang turut berkecimpung langsung dalam pembahasan RUU pelayaran ini.

Dihadapkan pada kenyataan yang memilukan tersebut, agaknya wajar saja kalau salah satu pemangku kepentingan, yakni kalangan pekerja pelabuhan, memercikkan kegundahan mereka dengan ancaman melakukan mogok kerja. Apalagi pengalaman selama pemerintahan SBY-JK mengajarkan mereka bahwa hanya dengan melakukan ancaman keras, suara mereka baru sungguh-sungguh didengar dan tuntutan mereka dikabulkan. Sungguh sangat tidak sehat cara mengelola negara seperti itu.

Seruan Perdamaian Yang Mungkin Sia Sia

Paus Benediktus XVI dalam pesan Paskah-nya hari Minggu (23/3) mengimbau diakhirinya ketidakadilan, kebencian, dan kekerasan di seluruh dunia, serta dicapainya ”penyelesaian yang akan menjamin perdamaian dan kebaikan bersama” di Tibet, Timur Tengah, dan Afrika.

Paus asal Jerman yang akan berusia 81 tahun bulan depan ini menyelenggarakan Misa Paskah untuk puluhan ribu umat dalam hujan lebat di Lapangan Santo Petrus di Vatikan.

Angin dan hujan yang telah mendera sebagian besar Eropa tak mengecualikan Roma. Di bawah rintik air hujan, Paus yang mengenakan jubah upacara putih dan keemasan menyelenggarakan Misa di hadapan umat yang berlindung di bawah payung.

Paus sendiri terlindung di bawah kanopi, tetapi para kardinal, diplomat, dan putra altar basah kuyup oleh hujan.

Dalam pesan ”Urbi et Orbi” (pada kota dan dunia) yang diberikan seusai Misa, Paus mencela ”banyaknya luka yang terus menodai kemanusiaan di zaman kita”.

Paus mengecam ”sikap mementingkan diri sendiri, ketidakadilan, kebencian, dan kekerasan” antarperseorangan maupun antarkelompok.

”Ini adalah deraan kemanusiaan, terbuka dan membusuk di tiap sudut planet, walau mereka kerap diabaikan dan kadang-kadang sengaja ditutupi, luka-luka yang menyiksa jiwa dan badan dari saudara-saudari kita yang tak terbilang jumlahnya,” kata Benediktus.

Paus mengingatkan bagaimana orang melupakan kawasan-kawasan Afrika, seperti Darfur dan Somalia, Timur Tengah (Timteng), ”dan akhirnya Tibet, semuanya saya dorong untuk mencari penyelesaian yang akan menjaga perdamaian dan kebaikan bagi semua”.

Ia mengimbau bagi ”sebuah komitmen aktif pada keadilan… di daerah-daerah yang dibuat berdarah oleh konflik dan di mana martabat manusia terus dihina dan diinjak-injak” sebelum mengucapkan selamat Paskah kepada dunia dalam 63 bahasa.

Pada hari Rabu, Paus memecah kebisuannya mengenai krisis di Tibet, dengan mengimbau diakhirinya kekerasan di sana serta mendesak ”dialog dan toleransi”.

Beijing menolak imbauan itu. Menurut berita pers Italia yang mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, Kamis, ”Toleransi semacam itu tidak dapat ada bagi penjahat yang harus dihukum sesuai undang-undang.”

Sementara Paus dan selebran lainnya terlindungi dari hujan oleh kanopi putih di depan Basilika Santo Petrus, Benediktus mengatakan kepada para peziarah yang berdesakan di bawah payung, ”Mari kita anggap (hujan ini) sebagai hadiah dari Tuhan.”

Benediktus memilih jubah upacara warna putih dan keemasan serta mitre keemasan Benediktus XV, yang menjadi Paus dari tahun 1914 sampai 1922, untuk acara itu.

Di Jerusalem

Para peziarah Kristiani dari seluruh dunia hari Minggu merayakan Paskah di Kota Tua Jerusalem, di mana diyakini Yesus bangkit dari mati setelah penyalibannya.

Ribuan umat memenuhi Gereja Makam Suci, yang dibangun di tempat di mana sebagian besar gereja percaya Yesus dimakamkan.

Menjelang akhir pekan itu, pasukan keamanan mengerahkan ribuan petugas di seluruh negeri untuk menjaga keamanan acara-acara yang berhubungan dengan Paskah dan festival Yahudi, Purim. Siaga juga tinggi karena kekhawatiran Israel mengenai kemungkinan serangan pembalasan atas terbunuhnya seorang komandan Hizbullah bulan lalu di Suriah.

Israel membantah terlibat, tetapi Hizbullah mempersalahkan Israel dan mengancam untuk membalas kematiannya dengan serangan ke Israel.

Di dalam gereja itu, yang dipakai bersama oleh beberapa denominasi Kristiani, para peziarah berdesakan mencari tempat untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik dari prosesi Katolik yang sedang berlangsung.

Pemimpin Gereja Katolik di Jerusalem, Latin Patriarch Michel Sabbah, memimpin prosesi melalui gereja itu, dengan mengenakan jubah putih dan keemasan serta memegang sebuah tongkat perak. Ini yang terakhir kali Sabbah memimpin prosesi tersebut setelah dia pensiun pekan lalu dari jabatan itu pada usia 75.

Penggantinya, Fuad Twal (67), juga hadir dalam upacara itu.

Tidak semua umat Kristiani memilih merayakan Paskah di gereja itu. Sebagian umat Protestan menganggap sebuah tempat di luar Kota Tua yang dikenal sebagai Kubur Taman sebagai tempat makam Yesus, dan Minggu dini hari beberapa kelompok berkumpul di sana serta bernyanyi diiringi sebuah band.

Hari Jumat, yang merupakan Jumat Agung, para peziarah berdoa sepanjang Via Dolorosa, atau Jalan Penderitaan, jalan yang diambil Yesus menuju tempat penyalibannya.

Ribuan peziarah hadir di Jerusalem setiap tahunnya untuk merayakan Paskah.

China Menolak Menjadi Boneka Negara Barat

Apa yang paling ditakutkan China soal Tibet! Tidak ada yang luar biasa dari Tibet kecuali komunitas internasional yang berpihak kepada Tibet, dengan Dalai Lama menjadi ikon. Akan tetapi, China tidak akan peduli dengan kecaman komunitas internasional. Keinginan China hanya satu, Ibu Pertiwi harus tetap utuh.

Mereka yang kerap berbicara dengan para pejabat China, atau membaca sedikit soal sejarah China, pasti paham bahwa sejarah China sarat dengan penaklukan. Ini membuat China trauma dengan intervensi asing hingga sekarang.

China juga pernah menjadi salah satu emporium penakluk, namun trauma ditaklukkan lebih melekat ketimbang menaklukkan. Karena itu China akan lebih waspada setiap upaya asing atau pada upaya domestik untuk melakukan perpecahan.

Sikap ini tidak tergambar dari pernyataan eksplisit para pejabat China, termasuk Presiden Hu Jintao. Namun, sikap itu tergambar dari media yang dikendalikan pemerintah. ”Tak peduli apakah itu kemerdekaan Tibet, Xinjiang, atau Taiwan, tujuan mereka satu, yakni menciptakan kekacauan dan perpecahan Ibu Pertiwi,” demikian terungkap di harian resmi Xinjiang (http://www.tianshannet.com), edisi Sabtu (22/3).

Pesan senada bermunculan di media China lainnya. ”Kita harus waspada atas intervensi ’setan’, kita harus kukuh memelihara stabilitas dan meredam konspirasi atas kemerdekaan Tibet,” demikian pernyataan People’s Daily milik Partai Komunis China, Sabtu.

Ya, sikap persatuan merupakan kartu mati bagi Partai Komunis China. Jika China lembek, kekuatan perlawanan, separatisme, bisa merebak di China. Sebagaimana bisa dilihat pada grafik, di China banyak wilayah yang rawan pemisahan diri.

Dosa-dosa

Namun China juga tak akan selamanya bisa meredam elemen-elemen perlawanan. Partai Komunis yang punya sejarah soal sadisme dan tragedi kemanusiaan membuat China tak akan pernah meraih kestabilan yang sejati.

Akan tetapi, China juga menyadari betul hal ini. Karena itu Presiden Hu Jintao telah berulang kali menekankan agar para pejabat Partai Komunis menjaga perangai, tidak korup, tidak mengorbankan rakyat. Tidak sedikit pejabat Partai Komunis yang kehilangan nyawa setelah dieksekusi aparat sesuai dengan perintah pengadilan.

China, sebagaimana juga sering diutarakan Perdana Menteri Wen Jiabao, sering mengatakan bahwa China memiliki cara dan interpretasi tersendiri soal demokrasi. China ingin menempuh jalan sendiri soal demokrasi, yang tentunya juga tidak bisa dilakukan secara cepat.

Meski masih terkesan sangar, China juga memperlihatkan sisi manusiawi dan mulai agak mendengar komunitas internasional. Nyatanya, China kini menjadi kekasih para investor global.

Kontradiksi

Atas semua itu, maka susah menekan China. Makin susah lagi karena China kini telah menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi global. Dengan kekuatan ekonomi ini, diperkuat kekuatan militer, China makin sulit digoyang.

Inilah yang juga perlu ditiru Indonesia, yakni harus kuat secara ekonomi dan militer agar disegani dan tidak bisa ”diputar” oleh pihak asing.

Lagi, siapa negara di dunia ini yang punya hak moral menekan China? Amerika Serikat bukan lagi kekuatan unilateral yang disegani komunitas internasional, sebagaimana diutarakan Gubernur New Mexico Bill Richardson.

Oleh karena itu, sala satu cara Tibet dan elemen-elemen perlawanan lain di dalam negeri China adalah dengan bersabar. Inilah yang diutarakan mantan gerilyawan Tibet, yang dilatih oleh CIA (intelijen AS), bernama Norbu Dorje (73).

Dorje pernah 14 tahun berperan sebagai pemberontak dari wilayah Nepal. Dorje yang berasal dari daerah Kham, Tibet timur, mengatakan simpati pada aksi-aksi warga Tibet di Lhasa. Namun, ia sekaligus waswas tentang nasib yang menimpa pemrotes itu.

China, kata Dorje, juga tak akan membiarkan wartawan menyelusup ke Tibet sehingga leluasa bertindak apa saja kepada warga Tibet tanpa bisa diketahui dunia.

”China terlalu besar dan begitu kuat dan tindakannya ilegal. Kita membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari komunitas internasional, sekaligus menghindari cara keras menghadapi China,” kata Dorje. Kepada kantor berita Agence France Presse (AFP) ia mengatakan, protes damai namun konsisten adalah opsi terbaik menghadapi China.

Dalai Lama Akan Mengundurkan Diri Karena Gagal

Dharamsala, Selasa – Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, Selasa (18/3) di Dharamsala, India, mengatakan akan mengundurkan diri jika situasi di Tibet memburuk. Dalai Lama menolak tuduhan China bahwa dia berada di belakang rangkaian protes anti-China di Tibet yang menelan korban jiwa. Dia justru menyerukan untuk membangun hubungan baik dengan China.

”Jika segala sesuatu berada di luar kendali, pilihan saya satu-satunya adalah benar-benar mundur,” kata Dalai Lama dalam konferensi pers di Dharamsala, pusat pemerintahan Tibet di pengasingan.

Dia mengatakan, rakyat Tibet dan China harus hidup berdampingan. Dalai Lama meminta rakyatnya untuk tidak menggunakan kekerasan. ”Kita harus membangun hubungan baik dengan China. Kita tidak boleh memupuk perasaan anti-China. Jangan gunakan kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindakan bunuh diri. Bahkan, jika 1.000 orang Tibet mengorbankan diri, hal itu tidak banyak membantu,” ujarnya.

Namun, Dalai Lama menyatakan dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengatakan kepada rakyat Tibet untuk melakukan ini atau jangan melakukan itu. ”Gerakan ini di luar kendali kami,” katanya.

Kemarin, lebih dari 2.000 warga Tibet berdatangan dari seluruh penjuru timur laut India dan menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki laporan pembunuhan demonstran di Tibet. Dipimpin ratusan biksu, mereka melambai-lambaikan bendera Tibet dan berjalan sepanjang jalan Siliguri sambil meneriakkan slogan, ”Kami ingin keadilan, kami ingin kebebasan.”

Dalai Lama menyatakan membuka diri jika China akan menyelidiki pemerintah di pengasingannya di India yang dituding mendalangi protes di Tibet. ”Silakan datang ke sini dan selidiki faktanya. Mereka boleh memeriksa perasaan saya, urine saya, tempat duduk saya, semuanya,” ujarnya sambil tertawa.

Sebelumnya, Perdana Menteri China Wen Jiabao menuduh Dalai Lama mendalangi kerusuhan di Tibet yang mengakibatkan puluhan orang tewas. ”Ada fakta yang jelas dan sejumlah bukti bahwa insiden ini diatur, direncanakan, didalangi, dan dihasut kelompok Dalai Lama,” ujarnya.

Wen mengatakan, pemrotes bermaksud menghasut untuk menyabotase Olimpiade Beijing guna mencapai tujuan mereka yang tersembunyi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Qin Gang bahkan mengatakan bahwa Dalai Lama harus dibawa ke pengadilan. ”Sebenarnya yang harus dikhawatirkan dan ditanyakan komunitas internasional adalah peran dan fungsi apa yang dimainkan Dalai Lama dalam insiden kekerasan kriminal ini. Seseorang yang harus diadili dan diselidiki adalah Dalai Lama sendiri,” kata Qin.

Protes di Lhasa, ibu kota Tibet, dimulai pada 10 Maret untuk memperingati 49 tahun pemberontakan terhadap China yang gagal dan menyebabkan Dalai Lama harus mengungsi ke luar negeri. Protes damai itu memuncak pada kerusuhan hari Jumat pekan lalu yang menyebabkan puluhan orang tewas.

Pemerintah Tibet di pengasingan menyatakan, 19 warga Tibet tewas tertembak saat menggelar protes di Provinsi Gansu, China, Selasa. Jumlah total pemrotes yang tewas versi pemerintah di pengasingan kini mencapai 99 orang.

”(Protes) ini terjadi di luar Lhasa. Sebanyak 19 orang tewas di Machu di Provinsi Gansu. Ada protes di Machu pagi ini (Selasa) dan polisi menembaki mereka,” kata Thubten Samphel, juru bicara Pemerintah Tibet di pengasingan.

Seruan boikot

Di Taiwan, kandidat presiden unggulan, Ma Ying-jeou, mengatakan akan mempertimbangkan boikot jika terpilih pada pemilihan umum hari Sabtu (22/3). ”Jika China terus menekan rakyat Tibet dan situasi di Tibet semakin buruk, saya mempertimbangkan untuk tidak mengirimkan kontingen ke Olimpiade Beijing 2008,” katanya.

Negara-negara Barat telah menyerukan agar Beijing menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. Presiden Parlemen Eropa Hans-Gert Poettering, Selasa di Berlin, mengatakan, para pejabat yang berencana menghadiri Olimpiade Beijing harus mempertimbangkan untuk tidak hadir jika sikap keras China berlanjut.

”Seseorang harus mengatakan kepada China, jika represi macam ini terus berlangsung, para pemimpin yang akan menghadiri pembukaan Olimpiade Beijing bisa mempertimbangkan apakah kehadiran itu adalah langkah yang bertanggung jawab,” katanya kepada sebuah radio Jerman.

Poettering menambahkan, jika pesta olahraga di ibu kota China itu ingin sukses, represi dan larangan kebebasan berekspresi harus dihentikan. ”Kami berharap otoritas China bisa menyampaikan pesan bahwa hak asasi manusia, demokrasi, dan aktivis hak-hak sipil tidak boleh dituntut,” ujarnya.

Namun, Presiden Komite Olimpiade Internasional Jacques Rogge, Senin di Trinidad, mengatakan belum ada seruan dari negara-negara untuk memboikot Olimpiade Beijing.

Tony Kevin, analis kebijakan luar negeri pada Australian National University (ANU) mengatakan, reaksi bisu komunitas internasional telah diperkirakan mengingat kepentingan strategis mereka terhadap ekonomi China. ”China tunduk pada standar hak asasi manusia yang berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Irak Akhir Sebuah Negara

Bagaimana mengakhiri perang? Pertanyaan itulah yang kini menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan AS. Lima tahun silam, 20 Maret 2003, AS dengan dukungan sekutu-sekutunya dan di tengah kecaman dunia secara membabi buta menggempur Irak. Dan, hanya dalam tempo 20 hari Baghdad, ibu kota Irak, jatuh, Kamis, 9 April 2003. Rezim Saddam Hussein pun tumbang.

Akan tetapi, perang Irak, yang menurut istilah George Soros dalam The Bubble of American Supremacy, ”membajak tragedi 11 September”, tidak berhenti begitu saja saat Presiden George W Bush pada 1 Mei menyatakan perang usai. Hingga saat ini, AS masih tetap belum bisa keluar dari Irak. Bahkan, keluarnya tentara AS pun menjadi pertanyaan: Kapan mereka keluar atau bahkan apakah mereka bisa keluar dan akan keluar dari Irak?

Dari sudut pandang AS, mungkin, perang sudah selesai ketika presiden menyatakan perang berakhir. Akan tetapi, bagi rakyat Irak lain lagi ceritanya. Saat ini mereka masih terus bergulat atau bahkan baru memulai pergulatan untuk lahir kembali sebagai sebuah negara baru. Invasi AS tidak hanya meruntuhkan rezim Saddam Hussein, tetapi juga meruntuhkan sendi-sendi negara. Irak tercerai-berai!

Bangunan Irak sebagai sebuah negara ambruk. Dan, kemudian terjadilah pertarungan sesama anak bangsa untuk menjadi penguasa baru. Visi pemerintah Bush—setelah Irak dibebaskan dari rezim Saddam Hussein akan segera menjadi negara demokrasi yang aman dan damai, ibarat Jermannya Timur Tengah, dan menjadi sumber kekuatan strategik AS—tidak terbukti! Yang terjadi justru sebaliknya. Irak menjadi negara yang lemah, sumber kelemahan strategik, terancam perpecahan.

Persaingan sektarian

Pemerintahan baru, memang, sudah berdiri. Tetapi, begitu rentan. Tidak bisa dimungkiri bahwa di antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi tidak mudah berbagi kekuasaan dan kekayaan negeri itu dalam pemerintahan baru. Berbagai kalangan selalu khawatir bahwa nasib Irak di masa depan akan semakin buruk. Apalagi, kondisi di lapangan yang mencerminkan adanya perseteruan di antara kelompok demikian nyata.

Serangan bom bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan di Karbala, Selasa lalu, menjadi salah satu contoh. Sejak 2004, paling kurang terjadi lima kali serangan bom berkekuatan besar dengan korban besar pula di Karbala. Tiga di antaranya adalah serangan bom bunuh diri. Tanggal 2 Maret 2004 terjadi ledakan bom, menewaskan 85 orang dan melukai 230 orang. Tanggal 5 Januari 2006 terjadi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 60 orang dan melukai 100 orang.

Karbala, sebuah kota yang terletak sekitar 100 km barat daya Baghdad, adalah kota suci bagi kelompok Syiah. Bom bunuh diri meledak di dekat Masjid Imam Hussein. Ledakan bom di Karbala itu mengingatkan orang akan ledakan bom di Samarra, 22 Februari 2006, sebelah utara Baghdad. Yang menjadi sasaran di Samarra adalah Masjid Al-Askariya milik kaum Syiah. Sejak saat itu, gelombang pengeboman terjadi; saling silih yang menjadi sasaran, yakni Syiah dan Sunni.

Akan tetapi, berbagai pihak menyatakan bahwa persaingan dan konflik sektarian cenderung turun. Pertanyaannya adalah, apakah itu merupakan kecenderungan yang senyatanya atau mereka sedang menunggu waktu? Sulit dimungkiri bahwa di antara Syiah, Sunni, dan Kurdi terjadi persaingan untuk memperebutkan pengaruh, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Pemerintahan nasional

Bagaimana mengakhiri perang Irak? Pertanyaan itu yang bisa jadi membebani para ahli strategi militer AS. Peter W Galbraith dalam The End of Iraq menulis, Pemerintah AS tidak pernah memiliki rencana untuk membangun keamanan pasca-Saddam Hussein. Karena itu, mereka pun kini tak berdaya melihat dan menghadapi kenyataan di lapangan.

Apakah itu berarti bahwa tentara AS akan tetap terus berada di Irak? Untuk waktu berapa lama? Apakah akan sama dengan, misalnya, tentara Suriah yang tetap berada di Lebanon selama 15 tahun setelah perang saudara berakhir? Apakah akan mengikuti jejak NATO dan tentara Eropa di Bosnia? Mereka tetap di Bosnia selama 11 tahun setelah perang usai.

AS sendiri menghadapi dilema. Mereka berkeyakinan bahwa jika mereka segera keluar, Irak akan jatuh ke tangan ”para teroris”, itulah mereka. Tetapi, jika mereka tetap berada di Irak juga menimbulkan persoalan, yakni terus berlanjutnya aksi pengeboman. Bahkan, ada yang mengistilahkan telah melahirkan Afganistan baru.

Pada akhirnya, rakyat Irak sendiri yang harus menjatuhkan pilihan. Apakah mereka akan memberi tempat pada AS atau mau berdiri sendiri membangun negara baru? Akan tetapi, negara baru yang aman hanya akan terwujud bila tercipta persatuan antara seluruh komponen anak bangsa negeri itu: Syiah, Sunni, Kurdi, dan kelompok sekuler. Tanpa itu, Irak akan tetap tidak aman, bahkan tercerai-berai.

Tentu, tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi setelah begitu banyak jiwa melayang secara sia-sia.

Warga Serbia Marah Besar Atas Berdirinya Negara Boneka AS Di Balkan

Kondisi keamanan di Kosovo kembali panas. Ratusan warga Serbia bentrok dengan aparat kepolisian dari PBB dan pasukan penjaga perdamaian NATO, Senin (17/3). Suasana di Mitrovica menjadi rusuh setelah ratusan polisi khusus PBB dan tentara NATO menyerbu masuk gedung pengadilan milik PBB dan menahan puluhan warga Serbia yang menduduki gedung itu sejak tiga hari yang lalu.

Juru bicara kepolisian khusus PBB, Veton Elshani, mengaku pihaknya menahan 53 orang. Kondisi semakin kacau saat puluhan orang menyerang kendaraan PBB dan membebaskan 10 warga Serbia. Dalam waktu bersamaan terjadi ledakan yang tidak diketahui asalnya. Akibat ledakan bom, granat, dan baku tembak yang terjadi di antara kedua kubu itu, lebih dari 22 polisi PBB dari Polandia dan sekitar delapan tentara NATO dari Perancis terluka. ”Kondisi tentara dan polisi yang jadi korban sebenarnya tidak parah,” kata juru bicara kepolisian Polandia, Mariusz Sokolowski.

Selain itu, saksi mata mengaku melihat ada satu kendaraan NATO yang dibakar massa. ”Polisi diperintahkan mundur dan pengamanan kemudian langsung diambil alih tentara NATO,” sebut pernyataan tertulis dari kepolisian khusus PBB.

Aparat keamanan lalu menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melempari mereka dengan batu dan petasan. Seorang juru bicara pasukan NATO mengaku, pihaknya diserang dengan senjata otomatis. Karena situasi yang semakin kacau, polisi PBB diminta mundur dan segera keluar dari Mitrovica.

BBC menyebutkan, 300 warga Serbia sudah menggelar protes di luar gedung itu setiap hari sejak dua pekan lalu. Tujuannya untuk mencegah pekerja pengadilan dari komunitas etnis Albania menyeberang jembatan Sungai Ibar yang membagi Mitrovica menjadi dua wilayah kekuasaan. Mitrovica bagian utara dikuasai Serbia, sementara wilayah selatan dikuasai etnis Albania. Ketegangan di wilayah itu meningkat sejak Kosovo memerdekakan diri pada 17 Februari lalu. Pekan lalu Serbia berusaha menguasai jalur kereta api di wilayah Kosovo utara.

Selain itu, sekitar 150 polisi Serbia yang bertugas di Kosovo diberhentikan karena sudah menolak menuruti perintah pejabat polisi yang termasuk etnis Albania di ibu kota Kosovo, Pristina. Ratusan polisi Serbia juga memilih mengundurkan diri daripada bekerja dengan para pejabat dari etnis Albania.

Tetap bertahan

Awalnya, ratusan warga Serbia menyatakan akan menduduki gedung pengadilan PBB itu hingga perundingan antara PBB dan wakil Pemerintah Serbia menunjukkan hasil positif. Namun ternyata perundingan itu gagal dan warga Serbia bertekad akan tetap bertahan di gedung itu. Sekitar 120.000 warga Serbia tinggal di Kosovo yang mayoritas dihuni etnis Albania. Warga Serbia Kosova yang mayoritas tinggal di utara menentang kemerdekaan Kosovo. Serbia yang didukung Rusia itu bertekad memperluas wilayah kekuasaan di wilayah utara.

Serbia kehilangan kendali atas Kosovo ketika NATO menghentikan pembersihan etnis yang terjadi tahun 1999. Sejak itu Kosovo dikendalikan PBB. Serbia yang menganggap Kosovo sebagai wilayah bersejarah dan religius itu menilai kemerdekaan Kosovo ilegal dan melanggar hukum internasional.

Sedikitnya 40.000 warga Serbia yang tinggal di sebelah utara Sungai Ibar, Kosovska Mitrovica, sejak lama sudah menegaskan tidak ingin hidup di dalam Kosovo yang merdeka.