Twitter dan YouTube Diblokir Pemerintah Turki Karena Terlalu Sering Jadi Media Pengkritik Pemerintah


Asosiasi Jurnalis Turki mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemblokiran Twitter oleh pemerintah. Mereka mewakili 3.000 wartawan menolak kebijakan zalim yang dikeluarkan Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan. Tuntutan para wartawan itu didukung sebagian besar warga Turki. (Baca: Twitter Dilarang, Presiden Turki Protes) Namun tuntutan itu tak didengar Erdogan. Pada Ahad lalu, pemerintah malahan memblokir Google domain name system (DNS). Pemblokiran dilakukan setelah pemerintah mengetahui bahwa masih banyak warga yang menggunakan Google DSN untuk akses ke Twitter.

Selain itu, pemerintah Turki juga memperketat kontrol akses Internet selama akhir pekan kemarin. Adapun beberapa laporan menunjukkan Twitter telah mempekerjakan pewakilan hukum untuk melawan larangan tersebut. Beberapa ahli hukum di Turki juga setuju bahwa larangan tersebut melanggar hak masyarakat Turki.

Di sisi lain, pemerintah Turki telah meminta Google menurunkan video-video yang menganggu mereka di YouTube. Namun Google berkukuh bahwa itu adalah kebebasan berpendapat. YouTube juga menolak untuk memblokir konten di situsnya. “Kami mendukung Internet yang bebas dan terbuka di seluruh dunia. Kami juga prihatin jika ada ancaman seperti ini di mana pun dan kapan pun,” kata Google dalam sebuah pernyataan. Sabtu kemarin, pengacara Twitter telah bertemu pemerintah Turki. Namun belum jelas apa hasil pertemuan tersebut.

Perseteruan antara pemerintah Turki dan penyedia layanan dunia maya semakin memanas. Setelah Kamis lalu resmi memblokir Twitter, kini Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam memblokir situs video YouTube. Ancaman itu menyusul penolakan Google menarik video yang menampilkan Erdogan. Dalam video itu, Erdogan tampak sedang memerintahkan putranya menyembunyikan uang dari penyidik. Akibatnya, muncul gelombang protes menentang pemerintah Erdogan.

Media massa di Turki melaporkan pemerintah sudah memblokir layanan Google DNS sejak Sabtu lalu. Situs itu digunakan untuk menyiasati akses Twitter di negara tersebut. Namun, masyarakat Turki tak kehabisan akal dengan mencoba membobol pengaturan DNS atau sistem penamaan domain di komputer dan ponsel.

Mereka mengganti kombinasi DNS dengan angka 8.8.8.8. Bahkan di sejumlah kota di Turki, bermunculan grafiti bertuliskan 8.8.8.8. Pemerintah pun kemudian memperketat sistem Internet di negara tersebut. Melalui pernyataan resmi, Google menolak permintaan Erdogan untuk menarik video dari YouTube. “Kami mendukung kebebasan menggunakan Internet di seluruh dunia, kapan pun dan di mana pun meski berada di bawah ancaman,” demikian pernyataan juru bicara Google melalui surat elektronik, seperti dilansir The Australian, Senin, 24 Maret 2014.

Intervensi pemerintah Turki terhadap Internet menarik perhatian Gedung Putih. Melalui sekretaris pers, Jay Carney, Amerika Serikat menentang aturan tersebut. “Larangan terhadap akses informasi di Turki membuat masyarakat tidak mendapat kebebasan berekspresi serta bertentangan dengan prinsip pemerintah yang terbuka dan demokratis,” ujar Carney.

Pemerintah Turki dilaporkan mulai memblokir situs YouTube secara bertahap, seminggu setelah menghentikan akses Twitter. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan berusaha untuk membatasi akses ke jaringan sosial setelah rekaman audio mengenai dugaan korupsi muncul online menjelang pemilu di negara itu.

Menurut laporan Associated Press, pemerintah Turki mulai menutup akses YouTube beberapa jam setelah akun anonim mem-posting rekaman dugaan kepala intelijen untuk membahas kemungkinan operasi militer di Suriah dengan Menteri Luar Negeri Turki. Posting itu adalah yang terbaru dalam serangkaian kebocoran Internet yang dianggap sengaja dilakukan untuk merusak nama baik Erdogan menjelang pemilihan lokal pekan ini.

Google, yang memiliki YouTube, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka sedang menyelidiki laporan bahwa pengguna di Turki tidak bisa mengakses situs ini. Erdogan mengancam akan melarang situs media sosial awal bulan ini setelah rekaman audio mengaitkannya dengan skandal korupsi baru-baru ini. Pemerintahannya memblokir akses ke Twitter pekan lalu, meskipun beberapa pengguna masih bisa menemukan cara untuk mengakses situs ini.

Ia menganggap media sosial sebagai sarana utama para penentang pemerintah dalam menyampaikan protesnya. “Kami punya peraturan sendiri. Saya tidak peduli apa kata dunia internasional,” kata Erdogan kepada Hurriyet Daily News. Erdogan mengatakan keputusannya melarang penggunaan Twitter sekaligus menunjukkan kekuatan Republik Turki.

Siapa saja yang mengakses Twitter dari negara tersebut akan mendapati keterangan resmi dari regulator telekomunikasi Turki yang menyatakan adanya larangan dari pemerintah. Pada 2013, saat demonstrasi di Taman Gezi mulai bergulir, Erdogan menyebut Twitter sebagai media sosial dengan ancaman terburuk.

One response to “Twitter dan YouTube Diblokir Pemerintah Turki Karena Terlalu Sering Jadi Media Pengkritik Pemerintah

  1. Pingback: Twitter dan You… | Herina Zulkarneni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s