Setelah Berhasil Merebut Kekuasaan Dari Mubarak Dengan Bantuan Buruh Kini Dewan Militer Menolak Semua Tuntutan Buruh Untuk Perbaikan Nasib


Dewan Agung Militer yang berkuasa di Mesir mengakui, kerusuhan dalam tiga pekan terakhir membuat kondisi ekonomi negara sangat sulit. Terus berlanjutnya aksi protes bisa memperpuruk ekonomi, yang membuat pemerintah sementara sulit memenuhi tuntutan ekonomi buruh dan masyarakat.

Hal ini disampaikan Dewan Agung Militer dalam pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi media massa setengah resmi dan independen yang berlangsung hingga Selasa (15/2) malam, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo.

Dewan mengakui, tuntutan para buruh sah, tetapi kini bukan saat yang tepat. Saat ini bukan waktunya menuntut kepentingan khusus, melainkan saatnya bekerja keras untuk negara.

Seperti diketahui, kota Kairo dan kota-kota lain di Mesir kini dilanda aksi unjuk rasa buruh dan pegawai berbagai instansi, yang menuntut kenaikan gaji dan perbaikan karier.

Dalam upaya menenangkan semua pihak, Dewan memastikan militer tidak berusaha mencari kekuasaan dan tidak ingin terus memegang kekuasaan yang mereka pegang saat ini.

Dewan yang dipimpin Menteri Pertahanan Sayyid Tantawi itu juga menegaskan akan berusaha sekuat tenaga mengakhiri tugasnya dalam enam bulan mendatang. Kekuasaan akan diserahkan kepada presiden yang terpilih secara demokratis serta lembaga legislatif dan eksekutif yang dipilih oleh rakyat sehingga tercipta republik demokratis.

Dewan juga meminta komite penyusunan konstitusi pimpinan pakar hukum tata negara Tareq Basri segera menyelesaikan tugasnya dalam waktu 10 hari sehingga kehidupan negara kembali normal.

Koalisi pemuda revolusi 25 Januari yang berhasil menumbangkan rezim Mubarak dan kubu oposisi menyambut positif pernyataan Dewan Agung Militer tersebut yang dianggap sesuai dengan aspirasi revolusi.

Bersih

Kota Kairo yang selama 18 hari dilanda aksi unjuk rasa anti-rezim Mubarak kini sudah pulih kembali. Alun-alun Tahrir bersih dari kemah pengunjuk rasa.

Anggota komite penyusunan konstitusi, Atef al-Banna, mengungkapkan, tugas komite bukan menyusun konstitusi baru. Tugas mereka adalah mengamandemen lima pasal dalam konstitusi, yaitu Pasal 76, 77, 88, 93, dan 189, serta menghapus Pasal 179 yang membuka jalan bagi penghapusan hukum darurat di negara itu.

Kubu oposisi menganggap amandemen pasal-pasal itu adalah syarat inti terjadinya reformasi politik di Mesir.

Menurut Banna, pasca-pemilu parlemen dan presiden nanti, akan dibentuk lembaga penyusunan konstitusi dan sistem politik baru yang akan dianut Mesir pascarevolusi.

”Tugas komite sekarang hanya mengamandemen enam pasal konstitusi serta butir-butir terkait pemilu presiden dan parlemen yang akan diselesaikan dalam 10 hari mendatang, kemudian ditawarkan kepada rakyat melalui referendum,” ungkapnya.

Tentang aturan pemilu presiden, Banna mengatakan, komite akan merancang aturan yang memungkinkan kandidat independen bisa mencalonkan diri sebagai presiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s