Konsensus Bejing Setelah Konsensus Washington


Dunia sungguh terpana oleh kemajuan ekonomi China yang amat gemilang.

Dengan kepemimpinan politik kuat dan berwibawa, China tak memerlukan waktu lama untuk melakukan transformasi radikal segera setelah konflik ideologi dan pergolakan politik selesai akhir 1970-an. Hanya dalam tempo tiga dasawarsa, China melakukan reformasi ekonomi-politik dengan menghimpun ulang potensi nasional sehingga berbuah pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, rata-rata 10 persen per tahun.

Kesepakatan nasional

Para pemimpin China merumuskan konsep pembangunan ekonomi dalam bentuk kesepakatan nasional, ”Beijing Consensus”. Konsep ini menyerupai ”Washington Consensus’ yang menggambarkan mazhab ekonomi Keynesianisme memasuki masa senja kala ditandai stagflasi ekonomi kapitalis.

Mazhab baru neoliberalisme menggeser Keynesianisme, yang menjadi arus utama pemikiran ekonomi dunia. Konsep Washington Consensus dirumuskan ekonom John Williamson pada tahun 1989—disokong para penganut setia dan pemeluk fanatik ortodoksi pemikiran ekonomi neoklasik—untuk meringkas senarai kebijakan Bank Dunia- IMF-Pemerintah Amerika dalam mengatasi krisis finansial di negara-negara Amerika Latin sejak pertengahan tahun 1980-an.

Konsep ini lalu diadopsi untuk mendorong proses reformasi ekonomi di negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur pascakeruntuhan rezim komunis. Washington Consensus menjadi ”sukma” bagi mazhab neo-liberalisme, yang mencakup 10 butir economic policy prescriptions, yaitu (1) fiscal discipline, (2) public expenditure priorities, (3) tax reform, (4) financial liberalization, (5) exchange rates, (6) trade liberalization, (7) foreign direct investment (FDI), (8) privatization, (9) deregulation, dan (10) property rights (Allan Drazen, Political Economy in Macroeconomics, Princeton, 2000).

Bagaimana para pemimpin China memodifikasi Washington Consensus menjadi Beijing Consensus sehingga relevan dengan situasi domestik China guna memacu pembangunan ekonomi?

Beijing Consensus merupakan anatema bagi Washington Consensus, yang dengan semangat keangkuhan selalu mendikte negara berkembang untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi dengan menerapkan resep yang dibuat Bank Dunia-IMF. Mereka berpretensi, economic policy prescriptions yang dirumuskan berlaku universal dan cocok dengan kondisi perekonomian di seluruh dunia.

Di antara dua kepentingan

Keangkuhan para perumus kebijakan ekonomi dalam doktrin Washington Consensus itulah yang hendak ditepis para pemimpin China. Beijing Consensus dimaksudkan sebagai a hallmark of end-of-history arrogance. Saksikan, Washington Consensus berkontribusi terhadap terciptanya struktur perekonomian dunia yang timpang sehingga melahirkan ketidakadilan global karena menguatnya dominasi ekonomi dan hegemoni politik negara-negara kapitalis Barat.

Konsep reformasi ekonomi yang ditawarkan Washington Consensus telah melemahkan struktur perekonomian domestik suatu negara sehingga amat lambat melakukan economic rebound pascakrisis. Bahkan, tidak sedikit negara yang terus berkubang dalam masalah internal amat kompleks yang seolah tak terurai.

Ketika merumuskan Beijing Consensus, China bermaksud menempuh jalan berbeda dengan menghargai sepenuhnya kekuatan domestik, yang menjadi pilar utama dalam membangun perekonomian nasional. China ingin menerapkan pendekatan baru pembangunan ekonomi yang berlandas tumpu pada dan digerakkan oleh—meminjam rumusan Joshua Ramo—a desire to have equitable, peaceful high-quality growth dengan melakukan penyesuaian resep kebijakan ekonomi, terutama untuk lima hal, yaitu privatisasi, deregulasi, perdagangan bebas, liberalisasi finansial, dan investasi asing.

Beijing Consensus mengandung prinsip-prinsip dasar yang memandu pembangunan ekonomi yang dipimpin negara disertai proses reformasi politik terbatas dan bersifat gradual. Pemerintah China mencoba berayun di antara dua kepentingan sekaligus, yakni mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan menyisakan ruang terbatas bagi kebebasan politik demi stabilitas pemerintahan agar tidak mengancam keamanan negara.

China dan demokrasi

Dapat dimaklumi bila propaganda Barat agar China mulai mempromosikan demokrasi dan HAM direspons secara amat hati- hati. Meski demikian, China secara perlahan berupaya mengadopsi unsur-unsur elementer demokrasi bersamaan proses reformasi ekonomi seperti tercermin pada penataan kelembagaan, untuk menciptakan good governance, rule of law, akuntabilitas, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Semua itu dimaksudkan untuk mendukung pilihan kebijakan ekonomi pasar terbuka yang menjadi jantung neoliberalisme. Namun, kebijakan ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat China, sesuatu yang menjadi pesan sentral ideologi sosialisme.

Para pemimpin China meyakini, ideologi sosialisme mampu menjiwai apa pun kebijakan ekonomi yang ditempuh karena mereka mengklaim ada paralelisme antara sosialisme, demokrasi, dan pembangunan ekonomi. Ungkapan klasik China jelas menggambarkan klaim ini, Meiyou minzu zhuyi, jiu meiyou shehui zhuyi. Meiyou shihui zhuyi, jiu meiyou minzhu zhuyi—Where there is no democracy, there is no socialism. Where there is no socialism, there is no [economic] development (Joshua Ramo, The Beijing Consensus, 2004).

Sejalan kebijakan ekonomi pasar terbuka, Pemerintah China lebih mengutamakan reformasi kelembagaan, seperti efisiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, efektivitas regulasi, akuntabilitas dan transparansi, serta perkuatan sistem peradilan untuk menjamin penegakan hukum. Semua itu jauh lebih dibutuhkan untuk memfasilitasi investasi asing ketimbang menerapkan sistem demokrasi liberal, meniru negara kapitalis Barat.

Pemerintah China meyakini para pemodal asing akhirnya akan lebih memilih jaminan stabilitas politik, keamanan, dan kepastian hukum dalam berinvestasi ketimbang memilih pemerintahan, otoriter atau demokrasi. Maka, doktrin Beijing Consensus menegaskan agar pemerintah menjalankan state-led economic development with limited political reforms. Ini sekaligus konfirmasi, kapital sejatinya tak punya preferensi ideologi. Para peracik ramuan Beijing Consensus dengan piawai membuat persenyawaan sosialisme-kapitalisme. Masih relevankah memperdebatkan basis ideologi dalam pembangunan ekonomi?

Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology, University of Sussex, United Kingdom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s