Category Archives: Indonesia Malaysia

Indonesia Tidak Pernah Tegas Dalam Mengklaim Perbatasan Wilayah Dengan Malaysia

Dalam sengketa perbatasan wilayah dengan Malaysia, Indonesia tidak selayaknya bersikap lembek. Karena kuncinya ada dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, yang justru merupakan hasil perjuangan para diplomat kawakan kita pada masa lalu.

Mengherankan bila dalam ingar-bingar masalah penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sengketa perbatasan RI-Malaysia tidak cukup terdengar suara keras dari jajaran Pemerintah Indonesia mengenai konvensi yang dihasilkan para diplomat Indonesia dengan susah payah.

Salah satu pokok persoalan terkait sengketa perbatasan laut itu adalah keengganan Malaysia memperbaiki kembali peta wilayah tahun 1979-nya dengan ketentuan UNCLOS 1982. Padahal, Malaysia juga meratifikasi kesepakatan hukum laut internasional (UNCLOS) itu. Dengan demikian, dari sisi ini saja, Indonesia berada di ”atas angin” dan sudah seharusnya menekan Malaysia segera menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum laut PBB itu.

Peta Malaysia bermasalah

Perlu diingat kembali, ketika Malaysia mengumumkan peta wilayahnya pada tahun 1979, negara-negara tetangga Malaysia, termasuk Indonesia, langsung memprotes peta wilayah itu yang seenaknya saja mencaplok wilayah negara-negara mereka.

Menurut kebiasaan hukum internasional, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perjanjian Internasional, Keamanan, dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, jika klaim atas sebuah wilayah oleh sebuah negara tidak mendapatkan protes dari negara lain, setelah dua tahun klaim itu dinyatakan sah.

Dalam kasus peta Malaysia 1979, Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara lainnya langsung memprotes. Dengan demikian, peta Malaysia 1979 tidak punya kekuatan secara internasional.

Oleh karena itulah, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tunduk apalagi mengakui peta Malaysia yang bermasalah itu.

Sebaliknya, setelah berlakunya UNCLOS, Indonesia segera menyesuaikan peta wilayah sesuai ketentuan hukum laut internasional. Sebagaimana negara kepulauan, menurut UNCLOS, Indonesia mendapatkan sejumlah keistimewaan untuk menarik garis batas wilayahnya sehingga wilayah negara kepulauan berada dalam satu kesatuan.

Sebagai negara kepulauan, menurut UNCLOS, Indonesia berhak menarik garis di pulau-pulau terluar sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UNCLOS. Hal yang sama tidak berlaku untuk Malaysia, yang tidak termasuk kategori negara kepulauan, tetapi berusaha menempatkan diri sebagai negara kepulauan sehingga bisa menggunakan keistimewaan sebagai negara kepulauan itu.

Hasil Perundingan Indonesia Malaysia Adalah Malaysia Tidak Akan Lagi Memborgol Petugas Indonesia Yang Melanggar Batas Negara

Bingung juga mengikuti arah dari persengketaan RI-Malaysia terbaru ini. Awalnya hanyalah pengejaran nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010. Perairan ini jelas milik Indonesia. Nah, kemudian polisi kelautan Malaysia malah ”menculik” tiga petugas patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. Lebih jauh lagi, penangkapan terhadap tiga petugas itu berlanjut dengan perlakuan oleh aparat Malaysia.

Tiga petugas itu diminta membuka baju dan kemudian dipakaikan seragam narapidana dan tangan mereka diborgol pula. Intinya, inilah awal kemarahan. Di sisi lain, nelayan Malaysia tak diperlakukan seperti itu, malah dipulangkan ke Malaysia sekaligus membawa ikan curiannya ke Malaysia.

Hermanto, satu dari enam petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berpatroli saat insiden, menyatakan dengan tegas, Malaysia jelas melanggar batas wilayah Indonesia sebanyak dua kali.

Pertama, hal itu dilakukan lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Bintan. Kedua, hal serupa dilakukan kapal patroli Polis Diraja Malaysia saat berusaha membebaskan lima kapal tersebut.

Bukti paling gampang, kata Hermanto, adalah saat terjadi komunikasi melalui telepon seluler dari Dolphine 015, atau kapal cepat yang digunakan untuk patroli PSDKP, dengan anggota Polis Diraja Malaysia.

Anggota Polis Diraja Malaysia saat itu menggunakan telepon seluler (HP) milik dari salah satu aparat PSDKP yang mereka tahan. ”Kalau HP saya dengan HP rekan saya masih bisa digunakan untuk berkomunikasi, artinya apa, posisi saat itu berada di wilayah Indonesia. Itu pasti,” kata Hermanto.

Pertemuan Kinabalu

Menlu Marty Natalegawa dengan jelas juga sudah menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi di perairan Indonesia.

Merasa pemerintahnya tidak ”berdaya” karena banyak pertimbangan, muncullah kemarahan warga Indonesia, termasuk dengan pelemparan kotoran ke Kedubes Malaysia di Jakarta. Inilah ekses negatif dari aksi negara serumpun yang sudah tidak berterima di mata rakyat Indonesia. Kemarahan berawal dari perlakuan pada tiga aparat KKP itu.

Isu itu kemudian berkembang menjadi sengketa wilayah kelautan kedua negara. Mengapa ada sengketa untuk perairan Tanjung Berikat yang jelas-jelas sudah dinyatakan sebagai wilayah Indonesia oleh Menlu?

Memang ada persoalan, yakni petugas KKP tidak pakai GPS-lah, tidak berkoordinasilah, tidak inilah, tidak itulah. Namun, inilah negara petugas patroli itu, entah negara ini miskin, lembek, atau kehabisan baterai sehingga alat GPS mati. Mereka bertugas di wilayahnya sendiri, yang memang seharusnya tidak digerayangi nelayan asing, apalagi serumpun. Ini namanya serumpun?

Lalu, dari Kinabalu muncul berita bahwa Malaysia, lewat menlunya, Anifah Aman, berjanji tak akan memborgol lagi petugas RI. Menlu kita pun mengatakan, perlakuan itu hanya diberlakukan pada Indonesia. Lho, mengapa harus bangga dengan janji tak memborgol? Wong, ikan kita dicuri di wilayah kita. Janji tak diborgol saja, kok kita bangga ya?

Diplomasi Damai Menteri Luar Negeri Indonesia Malaysia Dimulai Di Hotel Le Meridien

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Hanifah Aman bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di Hotel Le Meridien, Kota Kinabalu, Sabah, Senin (6/9). Kedua pihak sepakat memperkuat komunikasi demi kebaikan hubungan bilateral. Iwan Santosa

Datuk Hanifah Aman menjelaskan, kedua pihak sepakat untuk mempercepat pembahasan sengketa perbatasan laut dua negara di Selat Malaka, Selat Malaka sebelah selatan, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi.

Pembahasan dilakukan juga oleh kedua menlu di sela Sidang Umum PBB di New York bulan September dan Desember 2010. Sementara pertemuan teknis ke-16 dan ke-17 digelar tanggal 11-12 Oktober di Indonesia dan tanggal 23-24 November di Malaysia.

Demi mencegah terulangnya pelanggaran batas, kapal nelayan Indonesia dan Malaysia ditetapkan untuk dilengkapi alat pelacak yang terhubung dengan sistem manajemen lalu lintas kapal di RI dan Malaysia.

Lebih lanjut, ujar Hanifah, aparat pemerintah kedua negara akan didorong melakukan kegiatan bersama untuk membangun komunikasi lebih baik.

Pihak Malaysia mengajukan keberatan terhadap demo brutal dan pelemparan kotoran manusia ke kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Hanifah mengatakan, pihaknya menyadari perbuatan tersebut tidak mencerminkan tata susila masyarakat Indonesia yang dikenal santun.

Marty mengatakan, saat ini kedua pihak sepakat bagaimana membuat format hubungan yang selaras untuk masa depan. ”Pemerintah Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin agar perbuatan tidak pantas tidak terulang lagi,” kata Marty.

Sekolah anak TKI

Marty menjelaskan, Malaysia setuju menyediakan fasilitas bagi sekitar 50.000 anak TKI yang tidak bersekolah di Sabah. Fasilitas pendidikan segera dibuka di kawasan perkebunan-perkebunan di Sabah.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia Tan Sri Da’i Bachtiar menjelaskan, saat ini sudah dibuka Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang akan memayungi pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di perkebunan-perkebunan yang tersebar di Sabah.

SIKK menetapkan standardisasi bagi PKBM yang pada tahap awal mendatangkan 100 guru dari Indonesia. Dia mengaku mendapat dukungan sejumlah perusahaan besar, seperti Felda dan Sime Darby, yang menyediakan bangunan-bangunan untuk sekolah bagi anak-anak TKI di perkebunan.

Sementara di Negara Bagian Sarawak diketahui ada sekitar 5.000 anak dari keluarga TKI yang belum bersekolah. ”Kalau di semenanjung Malaysia juga banyak anak TKI yang tidak bersekolah, tetapi tersebar dan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu,” kata Da’i.

Di tengah pertemuan itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengaku menerima laporan adanya pemerasan oleh oknum petugas Indonesia terhadap tujuh nelayan yang ditangkap. Menlu Hanifah mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan pemerasan dari Polis Diraja Malaysia. Pihak Indonesia membantah pemerasan itu.

”Insiden 13 Agustus itu akan dibahas dalam permusyawaratan (perundingan) hari ini supaya tidak terjadi lagi. Selain itu, banyak dari persoalan perbatasan yang turut dibahas,” kata Hanifah.

Kisruh Perbatasan Laut Indonesia Malaysia Di Daerah Abu Abu

Konflik perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi di daerah ”abu-abu” yang belum disepakati kedua pihak. Indonesia selesai menetapkan batas wilayah tahun 1999, dengan menerapkan teknik survei pemetaan mutakhir yang mengacu pada the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Indonesia negeri yang unik. Daratannya berupa belasan ribu pulau besar-kecil, sedangkan perairannya meliputi 60 persen total wilayah atau 3.257.483 kilometer persegi. Cakupan laut seluas ini hampir menyamai daratan India. Panjang bentang wilayahnya lebih dari 7.365 kilometer, nyaris sama dengan bentangan daratan Amerika Serikat.

Memiliki kondisi geografis didominasi laut yang relatif dangkal, Indonesia—yang dijuluki Benua Maritim—dipagari oleh tiga jenis batas wilayah laut, yaitu Batas Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan tiga batas wilayah maritim ini diatur dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) I dan III.

Pada Batas Laut Teritorial yang berjarak 12 mil laut dari garis pangkal, negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah itu. Apabila ada kapal asing yang masuk, misalnya, petugas keamanan berhak menangkap bahkan menenggelamkan.

Pada Landas Kontinen yang berjarak 200 mil dari garis pangkal, negara berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di bawah dasar laut, seperti sumber tambang. Namun, bisa mengklaim penambahan zona ini apabila menemukan sedimen di dasar pulau yang dibuktikan secara ilmiah memenuhi ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Zona Ekonomi Eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis pangkal, negara memiliki kedaulatan eksklusif untuk pemanfaatan sumber daya di kolom air hingga ke permukaannya.

Survei kelautan

Bagi Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang luas, proses pemetaan maritim untuk memenuhi ketentuan PBB tersebut bukanlah hal yang mudah. Untuk pengukuran batas di laut, diperlukan teknik survei yang berbeda dan kapal riset yang dilengkapi peralatan yang mendukung.

Survei pemetaan batas laut di Indonesia, tutur Sobar Sutisna, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dilakukan pihaknya dengan menggunakan Kapal Baruna Jaya II milik BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) tahun 1996 hingga 1999. Survei ini mendapat bantuan teknis dari Norwegia.

Peralatan yang digunakan antara lain penginderaan jauh dengan sistem radar dan laser dari udara. Adapun untuk memantau batimetri di dasar laut menggunakan sistem sonar (multibeam echosounder). Sistem sonar ini dapat menjangkau kedalaman hingga 7.000 meter.

Dengan sarana ini dilakukan survei ke pulau-pulau terluar di wilayah Nusantara. Di pulau terluar kemudian ditetapkan titik dasar terluar. Antara titik itu lalu ditarik garis pangkal geografis. ”Selama tiga tahun survei dihasilkan lebih dari 230 titik dasar di 120 pulau terluar,” kata Sobar.

Perundingan batas maritim

Menggunakan peta batas wilayah yang telah disusun itu, Indonesia kemudian mengadakan perundingan dengan 10 negara tetangga. Awal perundingan tahun 1970-an, dilakukan dengan Singapura dan Malaysia. ”Hingga kini, Indonesia telah memiliki 18 perjanjian batas maritim dengan negara tetangga,” ujar Asep Karsidi, Kepala Bakosurtanal.

Dari seluruh batas wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia, sejak terhenti pada awal 2009, akan dimulai lagi pada Senin (6/9) di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Perundingan akan membahas semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen.

Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, tetapi yang belum disepakati adalah 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 mil laut atau 92,6 kilometer.

Di bagian barat, daerah ”abu-abu” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh di timur Singapura. Di perairan Kalimantan batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan Pulau Sebatik di Laut Sulawesi.

Landas Kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi.

Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut.

”Perundingan pada September mendatang kemungkinan akan berlangsung alot dan memakan waktu lama,” ujar Sobar, selain karena kepentingan ekonomi, juga karena suasana politis yang sedang menghangat.

Perundingan Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen dilaksanakan setelah keluarnya UNCLOS I tahun 1958. Perundingan Indonesia-Malaysia untuk dua batas itu dilaksanakan sejak tahun 1969 hingga 1972.

Adapun ketetapan tentang Zona Ekonomi Eksklusif baru dikeluarkan pada UNCLOS III tahun 1982. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia mencapai total 1.200 mil atau 2.222 kilometer. ”Zona sepanjang ini belum ada yang disepakati,” ujar Sobar. Zona itu meliputi garis sepanjang 300 mil laut di Selat Malaka, 800 mil laut di Laut China Selatan, dan sekitar 100 mil laut di Laut Sulawesi.

”Di antara perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut yang sering menimbulkan konflik ada di Selat Malaka. Karena Malaysia menarik garis masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang ditetapkan Indonesia hingga sejauh 9 mil,” papar Sobar.

Menghadapi kondisi belum adanya kesepakatan batas wilayah di beberapa titik di Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi, Indonesia perlu mengintensifkan patroli lautnya di tiga kawasan itu.

Delegasi Indonesia dan Malaysia Melakukan Perundingan Diplomasi

Delegasi Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia mengadakan pertemuan informal terkait perundingan perbatasan kedua negara di Kota Kinabalu, Minggu (5/9). Ini merupakan pertemuan pertama kedua pihak setelah insiden Tanjung Berakit, Riau, 13 Agustus 2010.

Kepala Bidang Penerangan Sosial dan Budaya KBRI di Malaysia Widyarka Ryananta, yang ditemui wartawan Kompas Iwan Santosa di Kota Kinabalu, mengatakan, pertemuan sudah berlangsung secara informal di antara delegasi kedua negara.

”Isi materi belum disampaikan. Besok Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa akan datang bersama Duta Besar RI Tan Sri Da’i Bachtiar untuk bertemu Menteri Luar Negeri Malaysia Hanifah Aman,” ujar Widyarka.

Tidak diungkapkan apakah insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI oleh Kepolisian Laut Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berakit, Bintan, pertengahan Agustus itu akan dibahas dalam sesi khusus atau tidak.

Beberapa pejabat RI terlihat di Hotel Pacific di Sutera Harbor Resort di selatan Kota Kinabalu, Malaysia. Salah satunya adalah Arif Havas Oegroseno, pakar perjanjian internasional yang akan menempati jabatan baru sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia.

Widyarka mengatakan, kemungkinan besar hasil pertemuan hari Senin ini akan disampaikan bersama oleh pihak RI dan Malaysia.

Sementara Sekretaris Menteri Luar Negeri Malaysia Melvin Datuk Hanifah yang dihubungi Kompas mengatakan, pertemuan akan berjalan sesuai rencana. ”Dijadwalkan ada jumpa pers bagi para wartawan,” ujar Melvin.

Dalam pantauan di Kota Kinabalu tidak terlihat persiapan khusus menyambut perundingan RI-Malaysia. Kehidupan warga berjalan normal di Sabah, yang baru saja menyambut hari ulang tahun Malaysia dan segera menggelar perayaan Idul Fitri.

Daftar kedatangan delegasi RI mencantumkan 25 nama pejabat dari pelbagai instansi. Instansi pemerintah yang terlibat mencakup perwakilan TNI, KBRI Kuala Lumpur, sejumlah atase dan perwakilan Polri, Kementerian Luar Negeri Jakarta, dan Kementerian Pertahanan.

Marty Natalegawa dan Tan Sri Da’i Bachtiar dijadwalkan tiba di Kota Kinabalu pukul 11.35 waktu setempat. Pertemuan diagendakan berlangsung di Hotel Le Meridien, Kota Kinabalu. Semula dikabarkan pertemuan dilangsungkan di resor wisata mewah Bunga Raya, yang ditempuh satu jam perjalanan laut dari Kota Kinabalu.

Sebelas Nelayan Indonesia Ditangkap Pihak Malaysia

Lima nelayan tradisional asal Langkat, Sumatera Utara, ditahan otoritas keamanan Malaysia tanggal 3 September 2010. Mereka dituduh menangkap ikan di perairan Malaysia. Dengan demikian, kini total 11 nelayan asal Indonesia ditahan oleh Malaysia.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (5/9), menyatakan, lima nelayan yang ditangkap itu adalah Naser (34), Junaidi (30), Iswadi (32), Jolauni(31), dan Ali Akbar(22).

Lima nelayan itu berasal dari dari Kelurahan Sei Bilah dan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka ditangkap tanggal 3 September, pukul 10.00, karena dituduh memasuki perairan Malaysia di Selat Malaka. Mereka kini ditahan di kantor Polisi Kampung Jawi, Malaysia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso mengemukakan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia, dan sebaliknya, di perairan Selat Malaka kerap terjadi karena belum ada kejelasan batas wilayah perairan kedua negara.

Ia mengakui, masalah perbatasan yang belum tuntas seharusnya disikapi dengan mempercepat perundingan penentuan perbatasan. Selain itu, memperbanyak patroli pengawasan, baik dari KKP, TNI AL, maupun Polri, guna mencegah kesalahan penangkapan. Namun, saat ini jumlah patroli RI di Selat Malaka masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan patroli Malaysia.

Sebelumnya, sejak tanggal 9 Juli 2010, sebanyak enam nelayan juga ditahan otoritas keamanan Malaysia karena tuduhan serupa.

Indonesia Mengalah Pada Malaysia Karena Ingin Menjadi Ketua ASEAN 2011

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui, posisi Indonesia sebagai calon ketua ASEAN pada 2011 menjadi salah satu pertimbangan pemilihan jalur diplomasi dalam menyelesaikan persoalan Indonesia-Malaysia. Jalur itu juga dipilih karena selama ini posisi Indonesia lebih banyak menjadi inisiator penyelesaian konflik antarnegara, terutama di ASEAN.

Ditemui seusai pertemuan Joint Commission Ke-7 Indonesia-Thailand di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/9), Marty menyatakan, posisi ketua ASEAN bagi Indonesia sangat strategis tidak saja di wilayah Asia Tenggara, tetapi juga di Asia, bahkan dunia. Posisi itu sebenarnya ditawarkan ke Indonesia tahun 2013, tetapi diajukan menjadi tahun depan.

”Harus diakui besarnya beban kita untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang mampu selesaikan masalah. Sebab, kita dalam kerangka ASEAN tidak pernah membiasakan diri menjadi bagian dari permasalahan. Indonesia adalah problem solver,” kata Marty.

Karena itu, menurut dia, ketika Indonesia sendiri menghadapi suatu masalah, ada situasi yang harus dilakukan dan dikelola dengan cara yang baik dan tepat melalui diplomasi seperti pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di Jakarta, Rabu lalu.

”Berdiplomasi bukan berarti lemah. Itu wujud kekuatan argumentasi kita. Karena kita berkeyakinan argumentasi kita kuat, tepat, dan bisa kita sampaikan dengan cara baik,” kata Marty.

Pakta pertahanan

Berkaitan dengan menegangnya hubungan Indonesia-Malaysia akibat insiden di perbatasan kedua negara, Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia Martin Hatfull yang ditemui di kediaman, Kamis, mengatakan, pihaknya memiliki pakta pertahanan dengan sesama negara Persemakmuran Inggris, seperti halnya Malaysia.

”Kami ada pakta pertahanan dengan Malaysia, Singapura, Brunei, dan Anzac (Australia dan Selandia Baru) di kawasan ini,” kata Hatfull.

Dia jelaskan, Inggris berkepentingan melihat adanya stabilitas dan perdamaian di Selat Malaka dan Laut China Selatan yang menjadi salah satu mata rantai ekonomi dunia. Ditanya lebih lanjut tentang krisis diplomatik Indonesia-Malaysia, Haftull menyatakan, pihaknya berharap semua diselesaikan dengan bersahabat dan damai.

Ketika ditanya kemungkinan gelar militer Persemakmuran Inggris terkait krisis RI-Malaysia, Hatfull mengatakan, itu bukan kewenangannya untuk membicarakan masalah militer.

Salah satu unit militer Inggris yang sejak berakhir Perang Dunia II berada di Asia Tenggara adalah batalyon Gurkha di Kerajaan Brunei hingga kini. Republik Singapura juga punya satuan kavaleri (main battle tank) Challenger yang ditempatkan di Brunei berikut satuan udara mereka.